Tangerang Selatan

Menuju Kota dan Harapan Baru

Archive for Desember, 2010

MK : Pemilukada Tangsel Diulang

Posted by Nur Fuad pada 10 Desember 2010

JAKARTA–Pemilulkada Tangerang Selatan akan diulang. Mahkamah Konsitusi menganulir kemenangan pasangan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie, dalam putusannya, Jumat (10/12) siang.

“Hasil Pilkada 17 November 2010, harus dinyatakan tidak sah menurut hukum,” kata Ketua MK, Mahfud MD, dalam sidang. Ia lantas memerintahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam di seluruh TPS.

Pilkada ulang, tambah Mahfud, tetap diikuti oleh seluruh keempat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota. Menurut MK, berdasarkan laporan pemohon Arsid dan Andreas Taulany, memang ditemukan keterlibatan atau pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif.

Keterlibatan itu merujuk pada sikap PNS yang dibuktikan tidak netral, sesuai pernyataan saksi di persidangan. Serta bukti adanya politik uang berupa pemberian bingkisan pada calon pemilih untuk mengarahkan memilih ke calon wali kota dan wakil wali kota tertentu.

“Mahkamah berpendirian bahwa terdapat  money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, yakni  money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Mahfud lagi.

Secara umum, tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu.
Red: Stevy Maradona

Sumber Republika -10-Desember 2010

Iklan

Posted in Pilkada | Leave a Comment »

Sopir DKPP Mogok Kerja

Posted by kinclonk pada 9 Desember 2010

PAMULANG–Sembilan sopir truk pengangkut sampah di Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangsel mogok melakukan aktifitasnya. Pasalnya, mereka kebingungan membuang sampah hasil angkutan, karena Pemkot Tangsel belum mempunyai tempat pembuangan sampah akhir (TPSA).

Akibat mogoknya para sopir itu juga, sampah di wilayah Tangsel semakin menggunung dan tidak teratasi beberapa hari belakangan. Tumpukan puluhan kubik sampah juga terlihat di pasar Ciputat dan pasar Serpong.
Sampah tak hanya di jalan dan pasar, di area kantor DKPP Komplek Perkantoran Wintanahardja, Kecamatan Pamulang, terlihat sejumlah truk sampah dibiarkan mangkrak di belakang kantor DKPP Kota Tangsel. Bahkan, sebagian bak truk masih ada yang berisi sampah dan menyebarkan bau yang tidak sedap di lingkungan kantor DKPP.

Ma’mun, salah satu sopir pengangkut sampah asal Jakarta yang disewa DKPP Kota Tangsel mengatakan, bersama empat orang sopir lainnya mendapatkan tugas dari tempatnya bekerja PT Gudang Tua Jaya untuk mengangkut sampah dari Tangsel ke Bantar Gebang. Sebab, kata dia, para sopir truk sampah di Tangsel mogok semuanya. Kabarnya, para sopir kapok ngangkut sampah karena seringnya ketangkap tangan oleh dinas kebersihan lain dimana mereka membuang sampah, terangnya, Rabu (8/12).

Adi, sopir lainnya mengaku, hanya ditugaskan untuk mengangkut sampah yang masih ada di truk-truk sampah milik DKPP Kota Tangsel di belakang kantor dinas tersebut. Sejak pagi tadi kami sudah sampai dan tidak ada satu pun sopir DKPP Tangsel. Malah, kami disuruh mengangkut sampah yang ada di dalam bak truk yang belum dibuang para sopir di belakang kantor DKPP, jelasnya.

Terpisah, Plt Kepala DKPP Kota Tangsel Joko Suryanto mengatakan menerima laporan adanya sopir angkutan sampah yang mogok. Namun, dirinya belum mengetahui sebab aksi mogok tersebut. Saya juga tidak mengerti kenapa mereka (para sopir-red) mogok mengangkut sampah. Kami akan panggil para sopir itu untuk memintai keterangan,” katanya.

Ditanyakan soal pembayaran honor yang mandeg bagi para pengangkut sampah yang menjadi penyebab utama para sopir itu mogok tugas, Djoko menyangkal hal tersebut. Namun, diakuinya, memang ada beberapa hal yang membuat para sopir itu mogok melaksanakan tugasnya. Bukan soal uang honor, saya juga sedang menelusurinya biar lebih pasti, ucap Joko.

Untuk mengatasi sampah saat ini, kata dia, Pemkot sudah meminta bantuan dari armada pengangkut sampah di Jakarta untuk membantu menangani sampah yang kian menumpuk. Sementara ini kami sewa lima unit truk sampah dari Jakarta untuk mengangkut sampah ke Bantar Gebang, jelasnya. (mg-07/man)

Radar Banten, 9 Desember 2010

Posted in Layanan Masyarakat | Leave a Comment »

Rp80 Miliar untuk Pelebaran Ruas Jalan

Posted by kinclonk pada 8 Desember 2010

PROYEK pelebaran infrastruktur jalan sepanjang 137 kilometer di Kota Tangerang Selatan akan menguras dana sekitar Rp80 miliar. Pengajuan dana pagu indikatif (program rencana kerja) tahun 2011 itu dinilai masih kurang dari target proyek pekerjaan pelebaran ruas jalan desa/kota sepanjang 547 kilometer di daerah tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kota Tangerang Selatan Dendy Priadana mengatakan, pihaknya tahun depan akan melakukan pelebaran persimpangan jalan dan ruas jalan di sejumlah titik sepanjang 137 kilometer dari seluruh ruas jalan desa/kota 547 kilometer.

Antara lain, pelebaran perempatan Jl Padjajaran-Sasak Tinggi, Pamulang, Jalan Siliwangi, Pamulang, Jl Victor, Setu dan Jl Ciater, Serpong, Jalan Serua, Ciputat dan Jl Maruga, Ciputat. Ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah. “Dari 547 kilometer jalan desa/kota di Tangsel, jalan sepanjang 137 kilometer di beberapa kecamatan akan dilebarkan tahun 2011,” kata Dendi kepada Jurnal Nasional, Selasa (7/12).

Dikatakan, pelebaran Jl Raya Ciater, Serpong, akan dilakukan sepanjang 3,2 kilometer dengan lebar 14 meter. Jalan itu akan dibuat empat jalur, sementara sebelumnya hanya dua jalur. Tujuan pelebaran jalan itu adalah untuk mengatasi kemacetan parah di perempatan Jl Ciater.

Sementara Jl Siliwangi, Pamulang, akan dilebarkan sepanjang 14 meter dengan panjang 800 meter. Termasuk Jl Victor, Setu dan beberapa ruas persimpangan jalan yang akan dilebarkan tahun 2011. “Tahun ini dana pagu indikatif (rencana kerja) untuk pelebaran jalan yang kita ajukan sebesar Rp80 miliar. Tetapi dana itu, jika disetujui, kemungkinan sangat kurang dari kucuran dana APBD dan APBN 2011,” kata Dendi.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Pemerintah Provinsi Banten, M Shaleh, mengatakan, Pemprov Banten telah melakukan koordinasi bersama Pemkot Tangsel dalam melakukan pelebaran jalan di wilayah tersebut. Salah satunya, Jl Siliwangi Pamulang, yang merupakan jalan Provinsi. Kemacetan di Jl Siliwangi terus meningkat karena belum dilebarkan menjadi empat jalur.

Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Tangerang, Fatchul Hadi, mengatakan, dibanding tahun 2009 yang hanya 25 titik kemacetan, tahun 2010 titik kemacetan di Kota Tangerang sudah mencapai 35 titik. “Titik kemacetan bertambah seiring banyaknya warga Tangerang yang memiliki kendaraan pribadi,” kata Fatchul Hadi kepada Jurnal Nasional, Selasa (7/12). n Sabaruddin

Jurnal Nasional, 8 Desember 2010

Posted in Infrastruktur | Leave a Comment »

Rumah Kontrakan di Tangsel Dikenai Pajak 10 Persen

Posted by kinclonk pada 8 Desember 2010

TANGERANG SELATAN–MICOM: Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, akan mengenakan pajak bagi rumah kos dan kotrakan sebesar 10 persen pada 2011, sesuai UU No.28 tahun 2009.

“Pengenaan pajak 10 persen untuk rumah kos dan kontrakan itu, sesuai UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Sudarso di Tangerang, Selasa (7/12).

Menurut dia, rencana penarikan pajak itu sudah selesai dibahas oleh anggota dewan, dan peraturan daerah (perda) yang mengaturnya sudah dikeluarkan, sehingga tidak akan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Agar penarikan pajak itu lebih kuat, kata dia, nantinya akan dikeluarkan Peraturan Wali Kota Tangsel, sebagai implementasi dari UU dan perda itu.

“Perda-nya sudah ada dan sekarang menunggu Peraturan Wali Kota, setelah itu bisa langsung dilaksanakan. Kita harapkan awal 2011 sudah bisa direalisasikan,” katanya.

Ia menjelaskan, penarikan pajak hanya akan dikenakan jika pemiliknya memiliki kontrakan dan kamar kos minimal 10 pintu, jika di bawah itu tidak akan dipungut.

Menurut dia, dalam UU itu tidak menjelaskan detail penghasilan rumah kontrakan dan kamar kos yang dikenakan pajak.

“Yang disebutkan di dalam UU itu hanya rumah kos dan kontrakan minimal berjumlah 10 pintu, dan jika kurang maka tidak dikenakan penarikan,” katanya. (Ant/X-12)

Media Indonesia, 8 Desember 2010

Posted in Tangerang Selatan | 3 Comments »

Pilkada Tangsel, LPSK akan Teliti Kasus Pemecatan Staf Kelurahan

Posted by Nur Fuad pada 6 Desember 2010

JAKARTA-(Detik.com) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menindaklanjuti kasus Bahctiar Rivai yang mengaku dipecat sebagai tenaga suka rela (TSK) Kelurahan Paku Alam, Serpong, Tangsel, setelah bersaksi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita akan tindak lanjuti kasus tersebut, kalau itu (dipecat karena bersaksi) benar, maka yang bersangkutan (lurah) bisa kena sanksi pidana,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai kepada detikcom, Senin (6/12/2010).

Menurut Abdul, selama ini pengakuan dan perlindungan kepada saksi dan korban masih sangat lemah. Saksi atau korban justru sering mendapat intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan dengan keterangannya.

“Pertama akan kita cek dulu, benar tidak dia diberhentikan karena menjadi saksi. Siapa tahu karena ada masalah lain, tapi kalau benar, lurah bisa dikenai pidana yang maksimal ancamannya 5 tahun,” terangnya.

Abdul berharap tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari, “Saksi dan korban itu dilindungi oleh UU,” katanya.

Di hadapan MK, Bachtiar mengaku selama Pilkada Tangsel Lurah Paku Alam Sulaiman dan Sekretaris Kelurahan Suparman terlibat langsung menyiapkan kebutuhan kampanye pasangan nomor urut empat calon Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Akibat kesaksiannya itu, Bachtiar mengaku dirinya diberhentikan dari tempat ia bertugas selama ini. Pemberhentian tersebut disampaikan melalui Sadeli yang merupakan ayah dari Bachtiar sekaligus staf kantor Kelurahan Paku Alam.

Lurah Paku Alam Sulaiman ketika dikonfirmasi mengatakan, ia tidak melakukan pemecatan terhadap Bachtiar. Tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri sendiri tanpa dipecat. Apalagi mantan anak buahnya itu jarang masuk kantor.

Ia membantah pemberhentian anak buahnya itu terkait dengan kesaksian Bachtiar di sidang gugatan MK.”Ah itu bohong dan direkayasa. Saya tidak melakukan pemecatan. Dia sendiri (Bachtiar) yang malas kerja jadi ia mengundurkan diri,” ujar Sulaiman.
(her/nrl)

Sumber Detik.com-06-Desember 2010

Posted in Pilkada, Umum | 2 Comments »

Beri Kesaksian di MK, Staf Kelurahan Dipecat

Posted by kinclonk pada 5 Desember 2010

REPUBLIKA.CO.ID,
TANGERANG – Seorang staf Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dipecat, Jumat (3/12) kemarin.  Diduga, dipecatnya staf kelurahan  itu terkait dengan kesaksiannya di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (30/11) lalu yang menyebutkan dukungan lurah Pakualam kepada salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangsel.

Staf kelurahan Pakualam tersebut adalah Bactiar Rivai. Ia masih berstatus sebagai TKS (Tenaga Kerja Sukarela) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot Tangsel). Kepada para wartawan, ia menceritakan tentang pemecatannya itu.

Ia mendapat kabar tersebut dari Ayahnya, Sadeli , yang juga seorang staf di kelurahan Pakualam, pada hari Jumat (3/12) kemarin.  Sadeli  dipanggil oleh Sekretaris Kelurahan Pakualam yang bernama Suparman.

Kepada Sadeli, Suparman memberitahukan terhitung mulai hari Jumat (3/12) kemarin, Bachtiar tidak lagi diperkenankan bekerja  sebagai staf di kelurahan Pakualam.“Saya heran kenapa pemberhentian itu tidak langsung disampaikan pada saya,” kata Bachtiar, Ahad (5/12).

Selama ini, lanjut Bachtiar, ia tidak memiliki catatan buruk tentang kinerjanya sehari-hari. Apalagi, sampai melakukan tindakan indisipilener atau melanggar peraturan kerja.

Bachtiar menduga, pemecatannya itu terkait dengan kesaksiannya pada sidang gugatan Pemilukada Kota Tangsel di Mahkamah Konstitusi, Selasa (30/11) kemarin. Dalam kesaksiannya, Bachtiar menyebutkan tentang keterlibatan lurah Paku Alam, Sulaeman dan sekretaris Kelurahan, Suparman untuk memfasilitasi segala macam kebutuhan kampanye pasangan nomor urut 4 pada Pemilukada Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany-Benjamin Davnie.

Menurutnya, pada kesaksiannya itu, ia berkata dengan sejujur-jujurnya bahwa selama masa kampanye lurah maupun sekretaris kelurahan Pakualam selalu menyediakan berbagai macam atribut kampanye Airin-Benjamin. “Sudah bukan rahasia lagi bahwa aparatur pemerintahan Kota Tangsel banyak yang mendukung Airin-Benjamin,” ujar Bachtiar.

Menurutnya, lurah maupun sekretaris kelurahan Pakualam bertindak sebagai Koordinator  aktif tim sukses Airin-Benjamin di kelurahan Pakualam. Kedua orang petinggi kelurahan itu mengarahkan setiap ketua RT dan RW untuk memobilisasi warganya mencoblos Airin-Benjamin pada pemilukada yang diselenggarakan pada Sabtu (14/11) lalu.

Lurah Pakualam, Sulaeman menolak tuduhan bahwa pemecatan Bachtiar terkait dengan kesaksian di Mahkamah Konstitusi.

“Bachtiar itu jarang masuk kerja, makanya dia mengundurkan diri tanpa kami berhentikan,” ujar Sulaeman saat dihubungi Republika, Ahad (5/11).

Sulaeman mengatakan, dirinya sama sekali tidak pernah memberi perintah kepada siapapun untuk memberhentikan Bachtiar. Selain itu, Sulaeman juga membantah tudingan Bachtiar yang menyebutkan ia terlibat aktif menjadi tim sukses pasangan Airin-Benjamin.

Menurutnya, selama ini pihaknya selalu bersikap netral dan tidak pernah mengarahkan kepada para staf maupun kepala RT dan RW untuk mendukung pasangan nomor urut 4 itu. Karena, hal tersebut sangat bertentangan  dengan peraturan . Taufik Rachman

Republika, 5 Desember 2010

Posted in Pilkada | 1 Comment »

Ribuan Sarjana di Tangsel masih Cari Kerja

Posted by kinclonk pada 5 Desember 2010

TANGERANG–MICOM: Pencari kerja berijazah strata satu (S1) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Provinsi Banten, hingga Oktober 2010 mencapai 6.336 orang.

“Dari jumlah pencari kerja di Tangsel, yang memiliki ijazah S1 paling banyak,” Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi Kota Tangsel Suyatman Achmad di Tangerang, Sabtu (4/12).

Data itu, kata dia, diperoleh dari hasil rekapitulasi pembuatan kartu kuning selama periode Februari-Oktober 2010. Para pencari kerja, banyak yang membuat kartu kuning untuk persiapan mengajukan lamaran pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan perusahaan swasta.

“Pada 2010, kuota penerimaan CPNS di Tansel 300 formasi, serta banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja pada Oktober 2010,” ujarnya.

Mengenai pencari kerja lainnya, menurut dia, untuk lulusan Sekolah Dasar hanya 17 orang, Sekolah Menengah Pertama 113 orang, Sekolah Menengah Atas/sederjat 3.961 orang. Kemudian, pencari kerja berijazah diploma tiga (D3) tercatat 2.374 orang dan strata dua (S2) 94 orang.

Menurut dia, tingginya angka pencari kerja berijazah S1 merupakan bukti kesadaran warga daerah itu terhadap pentinginya pendidikan cukup tinggi. Berdasarkan informasi, kata dia, cukup banyak warga yang sudah diterima bekerja di berbagai perusahaan baik yang ada di daerah itu, maupun luar negeri.

“Informasinya sudah banyak dari mereka telah bekerja, jadi bisa dipastikan jumlah pencari bekerja berkurang, tapi data riilnya kita belum punya,” ujarnya.

Ia juga mengaku, ke depan akan lebih meningkatkan koordinasi dengan perusahaan yang ada di daerah itu, guna mengetahui formasi penerimaan pegawai serta tenaga kerja yang diserap setiap tahun. (Ant/OL-04)

Media Indonesia, 5 Desember 2010

Posted in Umum | Leave a Comment »

Warga Blokir Jalan Menuju Tol Alam Sutera

Posted by kinclonk pada 5 Desember 2010

TEMPO Interaktif, Tangerang – Sengketa lahan antara warga Desa Paku Alam Serpong Utara, Tangerang Selatan, dengan pengembang Alam Sutra seolah tidak pernah selesai. Hal ini terlihat dari unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga desa setempat dengan memblokir jalan menuju tol Alam Sutera dari Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Minggu (5/12) pagi hingga siang.

Warga menutup akses menuju tol Alam Sutera dengan tumpukan batu kali, bambu serta membakar tumpukan ban bekas di tengah jalan. Aksi ini menyebabkan kemacetan yang mengular panjang dari Jalan Boulevard Alam Sutera dan di Jalan Warung Mangga, Kota Tangerang. Warga menuntut pengembang PT Alam Sutera membuka kembali akses keluar masuk warga yang kini telah ditembok pengembang.

Yamin, warga RT 3/5, Kelurahan Paku Alam, mengatakan jalan yang ditutup tembok itu merupakan akses satu-satunya warga untuk keluar. ”Alam sutra telah menutupnya sejak dua hari yang lalu. Padahal cuma ini akses warga ke jalan utama,” katanya saat ditemui di sela aksi.

Menurutnya, jalan tersebut selama ini digunakan sebagai satu-satunya akses warga untuk bekerja atau sekolah, ”Jika tidak lewat jalan ini kami memutar jauh sekali,”kata warga lainnya sambil berteriak.

Warga menilai, aksi blokir jalan yang mereka lakukan hari ini adalah bentuk protes kepada pengembang Alam Sutra. Blokir dilakukan agar pengembang juga merasakan bagaimana jika akses mereka ditutup seperti halnya jalan warga. Selain itu, warga juga mengaku selama ini mendapatkan intimidasi dan teror yang diduga dilakukan pengembang dengan mendatangkan preman ke permukiman mereka.

Aksi blokir jalan juga nyaris bentrok dengan aparat kepolisian. Beruntung sekitar 30 orang petugas Kepolisian Sektor Serpong berhasil melakukan pendekatan persuasif kepada massa yang terlihat akan melakukan aksi lebih luas. Pemblokiran berhasil dibuka sekitar dua jam kemudian, atau sekitar pukul 11.00 WIB.

Wakil Kepala Kepolisian Sektor Serpong Inspektur Satu Agus Priyono mengatakan, warga berhasil ditenangkan, karena warga telah diminta untuk beraksi lain hari mengingat waktu libur saat ini. Pengembang Alam Sutera sendiri sedang tidak berada di kantornya. “Prinsipnya begini, jika sampai diminta kami siap menjadi fasilitator,” katanya.

Tak lama setelah Agus membuat pernyataan itu, warga melunak dan membuka jalan.

Juru bicara PT Alam Sutera Realty Tbk Liza Djohan mengatakan, tanah tersebut sejak dulu memang sudah dimiliki oleh Alam Sutera dan selama belum akan dipergunakan oleh Alam Sutera, tanah tersebut digunakan oleh warga. “Saat ini kami berencana untuk menggunakan hak kami tersebut. Kami juga sudah membuatkan jalan pengganti untuk warga,” katanya melalui pesan singkat yang diterima Tempo.  Joniansyah

Tempo Interaktif, 5 Desember 2010

Posted in Serba-serbi | Leave a Comment »

70 Persen Lahan Kota Tangerang Selatan Dikuasai Pengembang

Posted by kinclonk pada 5 Desember 2010

CIPUTAT (Pos Kota) – Masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) minta jajaran pemkot mengendalikan perkembangan wilayah agar terkontrol. Lahan hijau lima tahun belakangan terus menyusut untuk pembangunan.

“Kami minta ketegasan Pemkot Tangsel untuk menyetop berbagai pembangunan yang tak menunjang program pemerintahan,” kata Iswadi, warga Ciputat, kemarin.

Menurut dia, sekarang ini terkesan penangganan dan penataan Kota Tangsel sebagai salah satu penyangga Kota Jakarta sama sekali tak diperhatikan dan jor-joran untuk membangun perumahan tanpa melihat perkembangan di masa mendatang.

Bila tidak ditangani dengan cepat dan ditata ulang, tambah bapak tiga anak yang bekerja di Jakarta ini, kawasan Tangsel bakal semakin banyak masalah. Mulai dari kemacetan, tumpukan sampah hingga hilangnya lahan resapan air. Banjir tentu saja menjadi bencana yang tak terelakkan.

DIKUASAI PENGEMBANG

Menanggapi itu, Kepala Dinas TAta Kota Bangun dan Pemukiman Kota Tangsel Nur Salamet didampingi Kabag Humas Alpahnaja, mengatakan sekitar 70 persen dari luas lahan kota sebanyak 14 hektar belakangan ini sudah dikuasai pengembang dan sisanya dikuasai pemukiman dan perkantoran pemerintah serta perorangan.

Pembangunan perumahan dengan sistem cluster atau satu pintu nyaris tak terkendali sehingga lahan kosong akan semakin menipis, jadi perlu antisipasi sejak dini.

“Kami memang berharap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangsel dapat selesai tahun ini sehingga dapat mengantisipasi masalah itu dengan cepat,” ujarnya.

Jika konsep dasar Kota Tangsel sudah pisah dari induk Kab. Tangerang tentunya konsep Kota Tangsel sebagai kota dagang, jasa dan pemukiman akan dapat berjalan dengan baik. “Terlebih memiliki konsep pembangunan gedung vertikal guna mempertahankan kota baru yang memiliki lahan terbuka hijau,” katanya.

Diakuinya, kini di Kota Tangsel ada sekitar 250 pengembang besar dan kecil yang terus marathon membangun pemukiman yang tentunya tak bisa dibatasi karena payung hukum belum ada.

Akibatnya, penumpukan kendaran atau transportasi selama ini tertuju pada satu titik di kawasan perkotaan atau pusat keramaian saja. (Anton/si/ird)

Pos Kota, 4 Desember 2010

Posted in Pembangunan Tangsel | Leave a Comment »

MK Tuding KPU Tangsel Kacau dan Tidak Profesional

Posted by kinclonk pada 2 Desember 2010

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan, kinerja KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak profesional dan kacau karena memasukan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sebagai saksi pada persidangan gugatan hasil pilkada daerah itu.

“Semestinya, anggota KPPS tidak boleh menjadi saksi. Kenapa anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel tidak mengenalinya, padahal sebelumnya kan sudah dikasih tau,” kata Mahfud dalam persidangan sengketa hasil pilkada Tangerang Selatan yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu, disampaikan Mahfud terkait adanya protes dari kubu Arsid-Andre Taulany terhadap saksi Bachtiar Rivai karena merupakan anggota KPPS. “KPU Tangsel kenapa tidak teliti dan tidak mengetahui keberadaan anggotanya sebagai saksi. Anggota KPPS, PPS dan PPK tidak boleh menjadi saksi. Itu sudah aturan hukumnya,” kata Mahfud.

Anggota majelis hakim MK Muhammad Arsyad Sanusi menambahkan, sebelum saksi memberikan keterangan sidang MK sudah melakukan peringatan bahwa semua anggota KPPS, PPS dan PPK tidak boleh dijadikan saksi. “Pada persidangan sebelumnya, ada anggota KPPS sebagai saksi dan kami pun sudah peringatkan, tapi sekarang malah terjadi lagi,” katanya.

Oleh karena itu, keterangan Bachtiar Rivai yang diajukan saksi secara otomatis tidak diterima karena melanggar aturan yang ada. “Keterangan saksi tersebut tidak kami terima. Karena, saksi merupakan anggota KPPS dan tidak boleh menjadi saksi,” katanya.

Ketua KPU Kota Tangsel Iman Perwira Bachsan, pada perseidangan itu mengajukan permohnan maaf atas masuknya anggotanya sebagai saksi dari salah satu pemohon. “Iya benar yang mulia, saksi adalah anggota KPPS. Karena banyaknya anggota, saya tidak mengenalinya. Saya mohon maaf atas hal ini,” katanya kepada majelis hakim.

Sidang sengketa pilkada Kota Tangsel sudah berlangsung tiga kali, sejak hari Senin (30/11) hingga Rabu (1/12), dengan menghadirkan sejumlah saksi dari pemohon, termohon dan pihak terkait lainnya.

Sidang tersebut digelar, atas permohonan atau gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Arsid-Andre dan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno.

Kedua pasangan kepala daerah itu, mengajukan gugatan ke MK karena menilai terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada Tangsel yang digelar 13 November 2010.

Dalam gugatannya, kedua pemohon meminta agar majelis hakim MK membatalkan keputusan KPU Tangsel mengenai rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon pilkada daerah itu.

Hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditepakan KPU Tangsel, menyebutkan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Danvie menempati urutan pertama dengan 188.833 suara.

Pada urutan dua ditempati pasangan Arsid-Andre dengan meraih 187.778 suara, kemudian Yayat-Norodom 22.640 suara, Rodiyah-Sulaiman Yasin 7.518 suara.  Taufik Rachman

Republika, 2 Desember 2010

Posted in Pilkada | 1 Comment »