Tangerang Selatan

Menuju Kota dan Harapan Baru

Air Bawah Tanah Memprihatinkan

Posted by kinclonk pada 19 Maret 2009

SERPONG – Lantaran makin maraknya penggunaan air bawah tanah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Tangerang untuk kepentingan komersil mengakibatkan kondisi air tanah memprihatinkan. Sehingga, kondisi ini perlu diwaspadai.

Kepala UPTD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemprov Banten Epi Rustam mengatakan, berdasarkan catatan UPTD Pajak Air Tanah DPKAD Provinsi Banten, setiap tahunnya, volume pengambilan air tanah terus mengalami peningkatan. Kondisi ini akibat maraknya pusat-pusat ekonomi lokal di Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

“Sekarang usaha ekonomi lokal, seperti laundry, pencucian mobil, pabrik dan home industry di kawasan Tangerang dan Tangsel cukup banyak,” terang Epi Rustam ketika ditemui di kantornya, Rabu (18/3).
Saat ini saja, kata dia, untuk di kawasan Tangerang Selatan terdapat dua kecamatan yang termasuk zona aman pengambilan air tanah, yakni Kecamatan Serpong dan Kecamatan Pamulang. “Selebihnya, Kecamatan Ciputat, Pondok Aren, Ciputat Timur, Setu dan Serpong Utara termasuk zona rawan pengambilan air tanah,” jelasnya.
Sedangkan, untuk di Kabupaten Tangerang kondisinya malah lebih parah. Menurutnya, hampir semua kecamatan, termasuk zona rawan dan kritis. Di antaranya, Kecamatan Legok, Pagedangan, Pasar Kemis, Tigaraksa, Cisauk, Mauk, Cisoka, Sepatan, Rajeg, Panongan, Cikupa, Sukadiri, Jambe, dan Curug. “Daerah-daerah itu termasuk zona rawan. Sedangkan sisanya, yaitu kecamatan Balaraja, Kronjo, Kresek, Jayanti, dan Kemiri termasuk zona kritis,” paparnya.

Ia menjelaskan, jumlah pengguna air tanah dalam kurun 2007-2008 terus meningkat. Kebanyakan untuk kebutuhan ekonomi kelas menengah. Biasanya berada di sekitar perumahan dan pertokoan.
”Kita lihat dari jumlah pajak air tanah saja. Tahun 2007 sekitar Rp 5,9 miliar pajak air tanah yang didapat. Sedangkan tahun 2008 menjadi Rp 6,3 miliar,” ungkapnya.

Epi menjelaskan, penggunaan air tanah yang membahayakan terjadi pada kategori komersil. Sedangkan kategori rumah tangga dan sosial tidak perlu dipermasalahkan. Karena memang aturannya hanya membatasi penggunaan air tanah untuk komersil.
Pembagian zona tersebut, menurut dia, mengacu pada Pergub Banten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Air Permukaan. Setiap zona memiliki harga pajak air tanah yang berbeda-beda.
”Kalau zona rawan dan kritis berarti mahal harga air tanahnya,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Odang Masduki mengatakan, pihaknya akan memperketat pemberian izin penggunaan air tanah tersebut. Malah mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin pun mulai ditambah. Ini agar tidak lagi terjadi peningkatan volume penggunaan air tanah. Apalagi, penggunaan air tanah tersebut untuk kepentingan komersil. “Kita bakal terus memantau perizinannya dan penggunaannya. Jika terbukti ada pelanggaran maka izinnya akan kita cabut,” pungkasnya. (ang/bon)

Radar Banten, 19 Maret 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: