Tangerang Selatan

Menuju Kota dan Harapan Baru

Calon Penjabat Tak Usah Diperdebatkan

Posted by kinclonk pada 12 Januari 2009

CIPUTAT – Pakar Otonomi Daerah Prof Ryass Rasyid mengatakan, tak perlu ada perdebatan tentang siapa yang akan menjadi calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan. Sebab, jabatan Penjabat Walikota Tangerang Selatan ini sifatnya hanyalah sementara.
“Tidak usah diperdebatkan dan tidak perlu ada perdebatan. Lagipula, jabatan penjabat itu kan sifanya hanya sementara dan sifatnya administrasi saja,” kata Ryass, saat dihubungi melalui telepon genggamnya, pekan lalu.
Selain itu, Ryass juga berpendapat, tak ada aturannya pengusulan calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan harus menunggu pedoman UU dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto.
“Kalau pengusulan calon penjabat harus menunggu pedoman dari Mendagri, saya anggap itu hanya sebagai alasan administrasi saja,” ungkap Ryass.
Mantan Menteri Otonomi Daerah ini mengatakan, tidak ada aturan resmi terkait prosedur pengusulan nama-nama calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan. Sebab, dalam UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan sudah jelas yang mengusulkan itu Gubernur ke Mendagri. “Jadi, kapan Gubernur akan mengusulkan nama-nama itu, ya terserah Gubernur,” terangnya.
Ryass berpendapat, tak ada alasan bagi Gubernur Banten untuk tidak atau belum mengusulkan calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan yang disampaikan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
“Kalau belum diusulkan, apa mungkin belum memenuhi kriteria? Sehingga gubernur pun menyimpan nama-nama kandidat tersebut dalam tumpukan berkas kerjanya,” kata anggota DPR RI asal Partai Demokrasi dan Kebangsaan (PDK) ini.
Menurut mantan Rektor IPDN ini, peran Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sudah jelas sifatnya. Yakni menampung aspirasi dari pemerintah daerah tingkat dua. Hanya saja, bukan berarti usulan tersebut menjadi patokan atas aspirasi daerah tingkat dua. Sebab, kewenangan pengusulan calon penjabat merupakan hak prerogatif Gubernur.
“Jadi tugas Bupati hanyalah mengajukan nama saja kepada Gubernur, tanpa harus memaksakan usulan nama tadi untuk ditempatkan mengisi posisi penjabat,” jelasnya.
Dengan sifat dan tugasnya itu, menurut dia, sudah menjadi hak Gubernur. Karena, fungsi administrasi harus terkait dengan kerja Gubernur. Apalagi, Gubernur merupakan koordinator dan pembina bagi kepala daerah tingkat dua.

Sementara itu, pakar politik LIPI Dr Siti Zuhro menambahkan, adanya kesan tarik menarik penetapan penjabat memang sering terjadi di berbagai daerah. Itu lebih didasarkan pada ambisi politik para kepala daerah tingkat dua yang ingin menempatkan pejabatnya sebagai penjabat. Sebab, pemerintah daerah induk merasa pemekaran wilayah merupakan kerja kerasnya. Sehingga, merasa memiliki hak atas penentuan penjabat.
“Seharusnya hal tersebut yang tidak harus terjadi lagi. Sebab, pemahaman terhadap aturan pengusulan kadang belum begitu dipahami,” jelasnya.
Pada bagian lain, Bupati Tangerang Ismet Iskandar saat menghadiri kirab dan gerak jalan 65 KM di Kecamatan Pamulang berharap, Penjabat Walikota Tangerang Selatan dapat dilantik secepatnya. “Bulan ini diharapkan dapat dilantik, sehingga roda pemerintahan di Tangsel dapat berjalan,” ujar Ismet.
Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah harus mampu menjelaskan kepada publik, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan jika pengusulan calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan ke Mendagri Mardiyanto berbeda dengan yang diusulkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
“Langkah Pemprov Banten menunggu pedoman UU sebelum mengusulkan calon penjabat ke Mendagri, saya kira sudah bagus. Semua elemen diharapkan sabar menunggu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi.

Diketahui, tiga nama calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan yang diusulkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar ke Pemprov Banten pada Senin (5/1) lalu, tak satu pun berasal dari Pemprov Banten atau mantan pejabat Pemkab Tangerang yang kini mengabdi di Pemprov Banten. Ketiga nama itu masing-masing adalah Asda I Pemkab Tangerang Mas Iman Kusnandar, Kepala Bapeda Benyamin Davnie, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Hery Haryanto. Ismet menegaskan, ketiga nama yang diusulkan itu sudah final. Kabar menyebut, sejumlah nama juga telah disiapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk jabatan ini. Mereka antara lain kepala Dinas PU M Sholeh, Inspektorat Tjetje Sjamas, Asda I Syafrudin Ismail, dan Asda III Apon Suryana. (ang/dai/mg-hasan)

Radar Banten, 12 Januari 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: