Tangerang Selatan

Menuju Kota dan Harapan Baru

UU Tangsel Bernomor 51/2008

Posted by kinclonk pada 12 Desember 2008

CIPUTAT – Gerak langkah Pemprov Banten terkait Undang-Undang (UU) Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tampaknya kalah cepat dengan tim Pemkab Tangerang.
Terbukti, jika Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah baru sebatas berencana menanyakan nasib UU Kota Tangerang Selatan ke Mendagri Mardiyanto, namun tim Pemkab Tangerang ternyata lebih maju selangkah. Mereka ternyata sudah menerima kabar terkait UU kota otonom baru tersebut.
Bahkan, mereka hampir memastikan bahwa UU Kota Tangerang Selatan ini bernomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.
“Kemungkinan nomor UU itu tak berubah. Yang telah kami terima, UU itu bernomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Nomor ini tak berbeda jauh dengan UU Pemkab Tangerang yang bernomor 50,” ungkap Juru Bicara Pemkab Tangerang Awaludin Solichin, Kamis (11/12) sore.

Awaludin mengatakan, Pemkab Tangerang telah menerima kabar kalau pembentukan Kota Tangerang Selatan ini telah dimasukkan dalam lembar negara dan diberi nomor oleh sekretariat negara. “Kabar itu mendekati pasti. Namun, kami belum dapat mendahului soal kepastian itu. Kita tunggu saja kepastiannya,” kata Awaludin.

TERKAIT PENJABAT

Sementara itu, terkait pengusulan Penjabat Walikota Tangerang Selatan, Awaludin mengatakan, secara sekilas pihaknya membaca di UU Pembentukan Kota Tangsel itu, Pasal 9 ayat 2, bahwa Penjabat Walikota Tangerang Selatan diusulkan Gubernur Banten atas pertimbangan Bupati Tangerang.
Artinya, kewenangan pengusulan ada di gubernur. Namun, pengusulan itu berdasar pertimbangan-pertimbangan kepala daerah induk dalam hal ini Bupati Tangerang. “Calon yang diajukan ada di kepala daerah induk,” katanya.

Pada bagian lain, kelompok kerja (Pokja) Kota Tangerang Selatan yang direncanakan Pemprov Banten dianggap tak perlu.
Pembentukan pokja ini dinilai tak memiliki dasar hukum. Terlebih, dalam Pasal 13 ayat 8 UU Kota Tangsel yang diterima Pemkab Tangerang, dinyatakan apabila bupati tak mengusulkan pengalihan aset, maka difasilitasi, misalnya oleh pemprov. Di sinilah diperlukan pembentukan pokja.
“Aset-aset Pemkab yang ada di wilayah Tangsel sudah diserahkan. Tak itu saja, segala kebutuhan untuk Kota Tangsel akan dipenuhi Pemkab Tangerang. Jadi, tak perlu ada pokja,” kata seorang pejabat Pemkab yang enggan disebutkan namanya. (dai)

Radar Banten, 12 Desember 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: