Tangerang Selatan

Menuju Kota dan Harapan Baru

Arsip untuk ‘Umum’ Kategori

Pemberitaan di sekitar Tangerang Selatan

Tarif Parkir di Tangerang tidak Berubah

Posted by kinclonk pada 5 Januari 2009

TANGERANG–MI: Tarif parkir di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dipastikan tidak akan berubah atau tidak mengalami kenaikan selama tahun 2009.

“Kenaikan tarif parkir kendaraan tidak memberikan pengaruh banyak terhadap kenyamanan pengendara,” kata Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Endang Sudjana, Senin.

Sudjana menuturkan, DPRD Kabupaten Tangerang tidak akan membahas kenaikkan tarif parkir yang dikelola perusahaan swasta atau pihak ketiga.

Meskipun pihak pengelola parkir swasta atau Asosiasi Pengolahan Pusat Belanja Indonesia mengajukan kenaikkan tarif namun DPRD tidak akan mengagendakan pembahasannya di tingkat legislatif.

Sudjana mengatakan, Kabupaten Tangerang tidak akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menaikkan tarif parkir swasta pada 1 Januari 2009.

Sudjana menegaskan pengelola parkir harus menjamin keamanan bagi pemilik kendaraan seperti asuransi untuk klaim pengganti jika terjadi kehilangan atau kerusakkan.

Namun demikian, Sudjana menambahkan, apabila pengelola parkir mengajukan kenaikkan maka harus ada peningkatan pemasukkan untuk Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang guna memperbaiki sarana umum perparkiran.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Tangerang Deden Sugandhi menilai, tarif parkir yang diberlakukan saat ini cukup besar sehingga tidak perlu dinaikkan. (Ant/OL-02)

Media Indonesia, 5 Januari 2009

Ditulis dalam Umum | Leave a Comment »

32.000 Pekerja di Tangerang Terancam PHK

Posted by kinclonk pada 18 Desember 2008

TANGERANG–MI: Sebanyak 32.000 pekerja industri dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Tangerang, Banten, terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk efisiensi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang Herry Rumawatine mengatakan, ancaman efisiensi tersebut terkait dengan sebanyak 29 perusahaan yang mengajukan proses PHK kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat.

“Pengajuan PHK tersebut hasil evaluasi Apindo atas krisis ekonomi global,” kata Rumawatine di Tangerang, Selasa (16/12).

Ia menyebutkan, sebanyak 32.000 buruh yang terancam PHK tersebut bekerja tersebar pada 29 perusahaan industri yang mendaftarkan diri untuk efisiensi, bahkan sebanyak 12 perusahaan di antaranya sudah mengajukan PHK untuk 12.000 karyawan kepada Disnakertras Kabupaten
Tangerang.

Rumawatine mengungkapkan, pihaknya tidak ada solusi lainnya untuk mengatasi krisis ekonomi dunia tersebut, selain menjalani proses PHK terhadap karyawannya. Karena saat ini, kondisi sebagian besar perusahaan sangat labil.

Terlebih industri pabrik yang bergerak pada bidang sepatu, otomotif dan garmen mengalami kesulitan keuangan, penurunan permintaan pembeli, bahan baku impor yang tinggi dan kuota pesanan ekspor yang rendah.

Ia juga menambahkan, kebijakan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang menyetujui revisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang atas rekomendasi Bupati Tangerang Ismet Iskandar merupakan langkah yang keliru.

Sebelumnya, Gubernur Banten menetapkan UMK tahun 2009 untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.044.500, namun direvisi kembali menjadi Rp1.055.000 karena tekanan dari buruh yang melakukan unjuk rasa besar-besaran menuntut Bupati Tangerang merekomendasikan perubahan UMK.

Alasan buruh menolak penetapan UMK sebesar Rp1.044.500 lantaran surat rekomendasi usulan penetapan dari Bupati Tangerang kepada Gubernur Banten tidak melampirkan surat keberatan dari buruh yang tergabung dalam dewan pengupahan.

Rumawatine menegaskan, pihaknya mempersiapkan beberapa langkah hukum untuk menanggapi revisi UMK.

Upaya hukum yang akan diambil yakni memperkarakan Surat Keputusan Gubernur Banten mengenai revisi UMK Kabupaten Tangerang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Ant/OL-01)

Media Indonesia, 17 Desember 2008

Ditulis dalam Umum | 1 Comment »

Tangerang 2009, Jalan Rusak hingga Raskin Mengadang

Posted by kinclonk pada 18 Desember 2008

TANGERANG – Sejumlah persoalan di tahun 2008 masih menjadi masalah yang mengadang di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. Mulai dari jalan rusak hingga beras untuk keluarga miskin (raskin) harus menjadi perhatian serius.

Di Kota Tangerang, sejumlah persoalan yang kiranya butuh perhatian serius dari pemerintah, di antaranya adalah masih tingginya jumlah warga tidak mampu atau rumah tangga sasaran (RTS) serta bencana banjir yang rutin terjadi setiap tahun.
Wali Kota Tangerang Wahidin Halim menyatakan, target kepemimpinannya ke depan akan memprioritaskan aspek pembangunan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur sampai kesejahteraan sosial, termasuk mengatasi banjir yang rutin terjadi setiap tahun.
“Saat ini kami terus melakukan pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan layang, terowongan, hingga jalan tembus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Serpong. Kami juga tengah merancang pembangunan perkampungan haji yang berlokasi di kawasan Kecamatan Benda,” katanya.
Terkait upaya mengantisipasi banjir, kata Wahidin, saat ini pihaknya telah membangun dan memperbaiki tanggul rusak di Sungai Angke yang melintas di wilayah Kecamatan Larangan dan Ciledug. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sudah menyiapkan puluhan ribu lubang biopori di lingkungan tempat tinggal warga sebagai resapan air.
Sementara itu, sebagai upaya penanganan warga miskin di Kota Tangerang yang kini jumlahnya mencapai 63.093 keluarga, Wahidin mengaku terus melakukan pembenahan. Langkah itu dibuktikan dengan pendistribusian kartu multiguna, pembangunan rumah sakit duafa yang dikhususkan bagi warga tidak mampu, serta pembangunan rumah tinggal bagi anak jalanan.

Di Kabupaten Tangerang, beragam persoalan yang muncul juga tidak kalah peliknya, seperti jumlah warga miskin yang kini mencapai 245.000 keluarga. Selain itu, banyaknya pengangguran memicu tindak kriminal serta aksi anarki warga, seperti yang membakar Kantor Proyek PLTU Banten III.
Persoalan lain yang muncul adalah banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, bencana banjir yang terjadi setiap tahun, hingga maraknya ulah nakal pejabat yang tega menyelewengkan beras untuk warga tidak mampu.
Bupati Tangerang Ismet Iskandar sebelumnya pernah berjanji akan memprioritaskan lanjutan pembangunan infrastruktur jalan, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Di antara ruas jalan utama yang menjadi prioritas adalah Jalan Raya Sepatan-Mauk dan Jalan Raya Cadas-Mauk.
“Kedua ruas jalan utama itu menjadi prioritas sebagai faktor menunjang pertumbuhan ekonomi di tiga daerah terkait. Mudah mudahan, tahun 2009 mendatang pembangunan ruas jalan dimaksud sudah rampung,” katanya.

Minim Pengawasan
Persoalan lain yang kerap diabaikan adalah minimnya kontrol pemerintah terhadap kinerja kontraktor terkait kualitas pembangunan jalan.
Alhasil, kerusakan pun kembali terjadi tak lama setelah jalan yang dibangun atau diperbaiki kembali dioperasikan, seperti yang terjadi pada Jalan Raya Legok. Awal tahun 2008, ruas jalan itu baru saja rampung diperbaiki, namun kini sudah kembali rusak.
Menyikapi soal tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang yang mencapai 245.000 keluarga, Pemkab Tangerang saat ini tengah melakukan berbagai program guna mengentaskan kemiskinan, di antaranya menganggarkan dana Rp 5 miliar dari APBD 2008 Kabupaten Tangerang guna melakukan perbaikan rumah bagi warga miskin.
Rencananya, program perbaikan rumah warga miskin akan dimulai pada awal Januari 2009. Ditargetkan, tahap pertama perbaikan dilakukan terhadap 300 rumah dengan alokasi anggaran bervariasi, antara 6-17 juta rupiah per rumah, tergantung dari situasi dan kondisi rumah dimaksud.

Dalam rangka upaya penanggulangan banjir, Pemkab Tangerang segera melakukan normalisasi sejumlah sungai serta memperbaiki saluran air yang rusak. Bahkan, tahun 2008 ini, program penanggulangan banjir diawali Pemkab Tangerang dengan menganggarkan dana sebesar Rp 2 miliar dari kas APBD guna membangun turab di Kali Ciputat dan Kali Serua, Kecamatan Ciputat. Total anggaran yang dibutuhkan Pemkab Tangerang guna mengantisipasi banjir sebesar Rp 655 miliar.
Pemkab Tangerang juga berencana menertibkan seluruh bangunan di pinggiran Sungai Cisadane yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Tangerang. Lahan itu selanjutnya akan ditanami pepohonan yang berfungsi sebagai pagar sungai, sekaligus lahan resapan.
“Pemkab Tangerang tidak akan memberikan ganti rugi apa pun kepada pemilik bangunan yang melanggar aturan atau masuk dalam zona Daerah Aliran Sungai (DAS). Sesuai aturan, minimal bangunan harus berjarak 50 meter dari pinggir Sungai Cisadane,” katanya.
Parluhutan Gultom

Sinar Harapan, 17 Desember 2008

Ditulis dalam Umum | 1 Comment »

APBD 2009 Kabupaten Tangerang Rp 2,068 Triliun

Posted by kinclonk pada 16 Desember 2008

TEMPO Interaktif, Tangerang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp 2,068 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp 1,789 triliun merupakan pendapatan sehingga defisit anggaran di wilayah berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa ini sekitar Rp 278 miliar.

Menurut anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang Ozi Saerozi dalam APBD 2009 ini, pendapatan asli daerah mencapai Rp 312 miliar, dengan rincian pos pajak daerah sebesar Rp 143 miliar, retribusi daerah Rp 62,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp 9,175 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 97,254 miliar.

Adapun pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 1,194 miliar, terdiri atas bagi hasil pajak/hasil bukan pajak sebesar Rp 289 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 885,236 miliar, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 49,765 miliar.

Kemudian, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 282,623 miliar, antara lain berasal dari hibah Rp 5 miliar, dana darurat Rp 3 miliar, bagi hasil pajak provinsi Rp 254,623 miliar, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lain sebesar Rp 20 miliar.

Dijelaskan pula besaran penyertaan modal bagi BUMD di Kabupaten Tangerang yakni sebesar Rp 22 miliar. “Di APBD 2009 ini, PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar lima persen,” kata Ozi, Selasa (16/12).
JONIANSYAH

Tempo Interaktif, 16 Desember 2008

Ditulis dalam Umum | 1 Comment »

Pengangguran Menghantui Buruh Tangerang

Posted by kinclonk pada 4 Desember 2008

TEMPO Interaktif , Tangerang: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hasdanil memperkirakan gelombang pemutusan hubungan kerja yang akan dialami buruh di Tangerang akan terus terjadi hingga 2009 mendatang. “PHK secara besar-besaran akan terjadi pada kuartal pertama atau hingga akhir tahun ini dan tahun 2009,” ujarnya kepada Tempo hari ini.

Dia menambahkan, pengaruh krisis keuangan global sudah mulai terasa menimpa sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Tangerang. Hal ini ditandai banyaknya perusahaan yang mengajukan PHK, efisiensi dan merumahkan karyawannya. Saat ini tercatat 20 perusahaan yang mengajukan dan kondisinya terancam bangkrut. “Banyak di bidang garmen dan elektronik,” ucap Hasdanil.

Hingga September- November tahun ini, Hasdanil meneruskan, tercatat 3.014 karyawan yang telah di PHK dan 1.500 karyawan yang dirumahkan karena perusahaan tidak mampu meningkatkan produksi dan menanggulangi biaya operasional.

Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata dia, terus berupaya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi PHK dengan cara menghimbau kepada kalangan pengusaha untuk tidak PHK dan melakukan efisiensi.

JONIANSYAH

Tempo Interaktif, 4 Desember 2008

Ditulis dalam Umum | Leave a Comment »

Tangerang Ajukan Revisi UMK

Posted by kinclonk pada 4 Desember 2008

SERANG (SINDO) – Pemkab Tangerang mengirimkan surat pengajuan revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Tangerang.

Isi surat yang dikirim Bupati Tangerang Ismet Iskandar itu meminta revisi UMK 2009 dari Rp1.044.500 menjadi Rp1.055.000.Pengajuan revisi UMK yang ditujukan kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu tertuang dalam surat nomor 561/8962 tertanggal 2 Desember 2008. Alasan permintaan revisi UMK itu karena ada selisih yang cukup besar antara UMK Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Diketahui, UMK Kota Tangerang Rp1.054.660 dan Kabupaten Tangerang Rp1.044.500.Pertimbangan lain adalah respons terhadap surat dari Aliansi Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten Tangerang No 005/Aliansi SP-SB/KAB.TNG/ XI/2008 tertanggal 21 November 2008, agar mengakomodasi aspirasi penetapan UMK 100%, sesuai KHL Rp1.075.641. Pengajuan revisi itu juga untuk menjaga hubungan industrial di Kabupaten Tangerang agar lebih kondusif dan harmonis.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Ridwan Efendy mengatakan, surat usulan revisi tersebut kemarin diterima Pemprov Banten melalui Disnakertrans. ”Surat dari bupati itu sudah kami teruskan ke Gubernur Banten,”ujarRidwankemarin. Menurut Ridwan, pihaknya telah melakukan kajian terkait revisi UMK Tangerang.

Kajian itu untuk dijadikan bahan pertimbangan Gubernur Banten, apakah akan merevisi atau tidak UMK Kabupaten Tangerang. ”Kajian kami akan menjadi dasar bagi Ibu Gubernur,”ujarnya. Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek Disnakertrans Ubaidillah mengatakan, selain surat revisi UMK, pihaknya telah menerima surat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang.

Isi surat Apindo itu adalah menolak adanya perubahan UMK dan meminta Gubernur Banten untuk tidak melakukan revisi. Alasan Apindo karena putusan besaran UMK Rp1.044.500 telah disepakati Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang. Selain itu, Bupati Tangerang juga telah membuat rekomendasi UMK 2009 Rp1.044.500, atas usulan Dewan Pengupahan.

Alasan lain terkait penolakan Apindo karena rekomendasi UMK Bupati Tangerang telah ditetapkan Gubernur Banten menjadi UMK 2009. Bahkan, usulan revisi UMK yang telah dilayangkan Bupati Tangerang dipandang tidak melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, karena tidak melakukan konsultasi kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang. (teguh mahardika)

Seputar Indonesia, 3 Desember 2008

Ditulis dalam Umum | 3 Comments »

Puluhan Perusahaan di Tangerang Ajukan PHK Karyawan

Posted by kinclonk pada 27 November 2008

TANGERANG–MI: Puluhan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengajukan dan mendaftarkan karyawannya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pendaftaran PHK karyawan tersebut dampak dari krisis ekonomi dunia,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, Hasdanil, Rabu (26/11).

Hasdanil mengatakan, alasan perusahaan menempuh langkah tersebut karena tidak krisis ongkos produksi, sedangkan perusahaan yang mendaftarkan untuk proses merumahkan untuk efisiensi dan efektifitas operasional pabrik akibat krisis keuangan dunia yang berdampak terhadap biaya produksi industri.

Hasdanil menuturkan, jumlah karyawan yang sudah terkena PHK sebanyak 2.740 orang yang terdiri dari buruh PT. Panca Brothers mencapai 1.240 orang dan PT Inspiran berjumlah 1.500 orang.

Selain itu, Disnakertrans Kabupaten Tangerang juga sudah menerima daftar sebanyak 18 calon perusahaan yang akan melakukan PHK karyawannya sehingga jumlah totalnya 20 perusahaan.

Namun demikian, Hasdanil enggan menyebutkan calon perusahaan yang mendaftarkan untuk melakukan PHK guna mengantisipasi kekhawatiran buruh. Hasdanil menegaskan, pertumbuhan industri di Kabupaten Tangerang sudah tidak kondusif sebelum terjadi krisis ekonomi dunia, namun puncaknya setelah krisis global.

Perusahaan yang memohon untuk PHK diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2009 mendatang karena berkaitan dengan periode krisis keuangan dunia. (Ant/OL-03)

Media Indonesia, 26 November 2008

Ditulis dalam Umum | Leave a Comment »

Bupati Tangerang Wacanakan Kabupaten Baru

Posted by kinclonk pada 15 November 2008

TANGERANG–MI: Bupati Tangerang Ismet Iskandar kembali mewacanakan pembentukan dua wilayah baru di Kabupaten Tangerang, masing-masing Kabupaten Tangerang Utara dan Kabupaten Tangerang Tengah.

Lebih jauh bupati mengatakan berkas pemekaran dua wilayah tersebut sudah disampaikan ke Badan Legislatif DPR RI . ” Berkas sudah kita masukan ke DPR, tinggal menunggu pembahasannya,” kata Ismet, Jumat (14/11).

Kabupaten Tangerang baru baru ini telah memekarkan bagian Selatan Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan. Ismet menjelaskan, rencananya Kabupaten Tangerang Utara terdiri dari 11 kecamatan, masing-masing Kosambi, Pakuhaji, Sukadiri, Sepatan, Kemiri, Gunung Kaler, Sepatan Timur, Rajeg, Teluknaga, Kronjo, dan Mauk. Sedangkan di Kabupaten Tangerang Tengah terdiri dari enam kecamatan, masing-masing Kelapa Dua, Pagedangan, Cikupa, Panongan, Legok, dan Cisauk.

“Pembentukan dua daerah baru itu kita lakukan setelah melihat aspirasi masyarakat bawah,” tutur Ismet.

Namun keinginan Pemkab Tangerang itu masih menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat di wilayah utara Kabupaten Tangerang malah mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinilai tergesa-gesa menggaungkan rencana pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Tangerang bagian utara (Pantura).

Seperti masyarakat di wilayah Kecamatan Teluknaga misalnya, masih menolak pembentukan Kabupaten Tangerang Utara. Masyarakat di wilayah itu menilai saat ini belum saatnya wilayah Pantura dimekarkan dari Kabupaten Tangerang.

Hal itu karena kondisi serta ketersediaan infrastruktur di wilayah Pantura belum memadai. Selain itu, saat ini belum ada satu persepsi diantara elemen masyarakat untuk pembangunan di wilayah utara Kabupaten Tangerang.

Mereka juga menilai munculnya aspirasi pembentukan Kabupaten Tangerang Utara itu lebih dikarenakan adanya kepentingan elite yang menginginkan kekuasaan. Sebab dari hasil roadshow BPD di beberapa kecamatan, sebagian besar warga dan unsur elemen masyarakat di wilayah Pantura tidak tahu menahu rencana pemekaran Kabupaten Tangerang.

“Yang paling perlu dilakukan sekarang adalah pembenahan infrastruktur dan SDM. Bukannya pemekaran,” kata Ketua Forum BPD se-Kecamatan Teluknaga, Subur Maryono.

Menurut dia, pemekaran hanya akan melahirkan kekuasaan baru yang menindas dan membuka peluang korupsi baru. Ini karena kebanyakan yang berkepentingan dengan pembentukan Kabupaten Tangerang Utara adalah tokoh yang dikenal dekat dengan penguasa di Pemerintahan Kabupaten Tangerang saat ini.

“Rencana pemekaran ini sudah seperti sebuah skenario untuk kepentingan kelompok para birokrasi di pemerintahan. Dalam waktu dekat, BPD akan mengumpulkan tandatangan penolakan untuk disampaikan kepada Bupati dan DPRD,” kata Subur.

Senada juga disampaikan Sekretaris Umum BPD se-Kecamatan Teluknaga Muslim HMS dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Teluknaga, Irawan. Menurut mereka selama ini masyarakat Pantura hanya dijadikan alat dan dibohongi oleh orang-orang yang berkepentingan dalam pembentukan Kabupaten Tangerang Utara itu. (Ant/OL-03)

Media Indonesia, 15 Nopember 2008

Ditulis dalam Umum | Leave a Comment »

Pembakaran PLTU Teluk Naga Dipicu Penangkapan Preman

Posted by kinclonk pada 15 November 2008

TEMPO Interaktif, Tangerang: Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang Kabupaten Ajun Komisaris Besar Agus Andrianto mengatakan pembakaran dan perusakan proyek PLTU Teluk Naga di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, semalam, dipicu penangkapan sejumlah preman yang sering memalak di sekitar proyek. “Korelasinya memang begitu,” ujarnya di lokasi siang ini.

Polres Tangerang menangkap tujuh preman yang kerap memalak disekitar proyek pada razia preman yang digelar Jumat petang. Menurut Agus, warga menuntut kepada pihak perusahaan agar meminta polisi melepaskan tujuh orang yang ditangkap itu. “Apa hubungannya pengusaha dan polisi, jelas itu salah kaprah,”katanya.

Agus mengatakan aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah warga disekitar lokasi proyek nasional itu sudah sangat menganggu dan meresahkan.”Cost ekonomi semakin besar yang tidak seharusnya ditanggung pengusaha,”kata Kapolres.

Menurut dia, tidak semestinya masyarakat yang mengambil pungli di lokasi proyek karena selama ini pihak perusahaan sudah cukup menahan diri.

Karena tuntutan tidak dipenuhi, ratusan warga yang tinggal sekitar 1 kilometer dari lokasi proyek mengamuk. Mereka melakukan pembakaran dan perusakan proyek, mess karyawan, 7 mobil, alat berat tadi malam. Joniansyah

Tempo Interaktif, 15 Nopember 2008

Ditulis dalam Umum | 2 Comments »

Perizinan di Pemkab Tangerang Legalkan Calo

Posted by kinclonk pada 5 September 2008

TANGERANG–Diam-diam operasional pengurusan beragam perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang menggunakan jasa calo. “Kami memang mengizinkan calo-calo tersebut, tetapi kami tetap akan mengontrol mereka,” kata Kabid Pelayanan BP2T Kabupaten Tangerang, Akip Syamsudin, Rabu (3/9).

Kontrol yang dilakukan lembaga yang baru berjalan dua bulan itu, kata Akip, antara lain para calo tetap mengikuti aturan BP2T dengan harus hadir ke kantor BP2T. “Saat ini bagi yang ingin mengurus perizinan memang cuma bisa lewat satu pintu, tidak bisa lagi melalui kelurahan atau kecamatan,” katanya.

Aturan ini, ujar Akip, adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah. “Diharapkan dengan adanya aturan ini, masyarakat jadi lebih simpel dalam mengurus perizinan, terutama dalam hal waktu dan mekanismenya,” kata Akip. Ia mengatakan, saat ini mengurus izin paling lambat hanya menghabiskan waktu tiga minggu (21 hari).

Sebelumnya, masyarakat dalam mengurus izin mesti datang ke dinas-dinas yang terkait dengan jenis izin yang dibutuhkan, misalnya Dinas Tata Ruang, Dinas Bangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan Dinas Tenaga Kerja. “Saat ini 36 jenis perizinan diurus oleh kami,” kata Akip. Dari semua itu, di antaranya izin perumahan, pergudangan, perbengkelan, industri, izin usaha, dan pendidikan.

Sejauh ini, BP2T telah memiliki Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). C66

Republika 5 September 2008

Ditulis dalam Umum | 3 Comments »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.