Tangerang Selatan

Menuju Kota dan Harapan Baru

Arsip untuk ‘Tangerang Selatan’ Kategori

Update Tangerang Selatan

Pemkot Tangsel-Puspiptek Akan Bangun BBIAT

Posted by kinclonk pada 5 Juli 2011

SERPONG – Dinas Pertanian dan Keta­hanan Pangan Kota Tangsel mulai men­jalin kerjasama dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pus­pip­tek) dalam mengembangkan ikan air tawar. Kerja sama tersebut direa­li­sasikan dengan dibangunnya Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) di kawasan Pus­piptek, Setu, Kota Tangsel.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Per­tanian dan Ketahanan Pangan Kota Tang­sel Mispan mengatakan, potensi pe­ngem­bangan ikan air tawar di kota oto­nom baru ini cukup bagus. Untuk itu, dengan dibangunnya BBIAT Puspiptek akan mengembang ikan air tawar mulai da­ri pembenihan hingga pembesaran. “Pus­piptek sudah menyiapkan lahan se­luas 2,5 hektare,” ucapnya, Senin (4/7).

Dikatakan Mispan, di lahan seluas 2,5 hek­tare tersebut dibangun area pe­ngem­bangan perikanan, rumah makan, dan wisata air. Puspiptek juga menyediakan tenaga ahli perikanan. Sedangkan, Pem­kot menyiapkan petani ikan dengan me­libatkan Kontak Tani dan Nelayan An­dalan (KTNA). “Banyak ya­ng men­dukung rencana kami,” katanya.

Mispan mengaku, untuk menggolkan ren­cana tersebut, pihaknya sudah mem­buat Detail Enginering Design (DED) untuk diajukan ke pusat. Pihaknya me­nar­getkan tahun 2012 mendatang te­rea­lisasi. “DED Sedang kami kerjakan, ke­mung­kinan tiga bulan ke depan sudah ada DED dengan biaya Rp 250 juta. Se­dang­kan estimasi anggarannya, pemba­ngunan fisik berasal dari pusat,” ung­kapnya.

Ikan tawar yang akan dikem­bangkan, lanjut Mispan, yakni gurame, nila, mujair, patin, lele, dan mas. Hasil pengembangan akan dipasarkan ke sejumlah pasar dan rumah makan di tujuh kecamatan di Tangsel. “Tangsel ‘kan surganya kuliner. Pasti banyak yang membutuhkan ikan,” tukasnya. (riz/man/del)

Radar Banten, 5 Juli 2011

Ditulis dalam Tangerang Selatan | 1 Comment »

Hindari Pungli Perwal Sumbangan Pendidikan Dicabut

Posted by Nur Fuad pada 21 Juni 2011

TANGSEL-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel resmi mencabut Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan mekanisme sumbangan pendidikan secara sukarela dari masyarakat untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengatakan, secara bertahap dirinya terus mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan pendidikan yang terjangkau untuk masyarakat Tangsel.

Salah satu yang dilakukan adalah mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 36 tahun 2009 yang direvisi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 tahun 2010 tentang sumbangan pendidikan secara sukarela dari masyarakat. “Kami sudah mencabut Perwal tersebut. Tinggal menunggu Dinas Pendidikan untuk segera mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah negeri,” ujar Airin, hari ini.

Seperti diketahui, Peraturan Walikota yang sedianya bermaksud untuk meringankan beban kepada masyarakat untuk memberikan sumbangan pendidikan, meliputi sumbangan investasi dan operasional yang tidak menyentuh besarannya itu membuat multi tafsir.

“Akibatnya, Peraturan Wali Kota itu sering kali dijadikan dasar alasan atau alat untuk melegalkan pungutan terhadap orangtua dan wali murid di hampir semua tingkatan sekolah yang ada di Kota Tangsel,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel, Mathodah mengatakan, pihaknya akan segera mensosialisasikan terkait dicabutnya Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2010 tersebut.   “Untuk itu, mulai tahun ajaran 2011/2012 ini, kami  akan membuat surat edaran kepada seluruh kepala sekolah negeri tentang kebijakan pembiayaan pendidikan untuk satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK,” ujar Mathodah.

Mathodah menjelaskan, surat edaran itu berisi antara lain berisi tentang, bahwa untuk tingkat sekolah dasar (SD) Negeri, dibebaskan dari pungutan dana sumbangan pendidikan (DSP) dan tidak lagi dipungut iuran SPP.

“Karena , biaya operasional dibiayai dari dana BOS dan BOS APBD  serta biaya DSP dibiayai dari APBD secara bertahap,” terangnya.

Sedangkan untuk SMP Negeri, peserta didik tidak dipungut dana DSP. Namun, masih dipungut iuran SPP bulanan,. Iuran SPP diatur maksimal  Rp100 ribu. Untuk SMA Negeri dan SMK tidak dipungut dana DSP  dan masih dipungut iuran SPP bulanan. Iuran SPP diatur maksimal Rp200 ribu.

“Sedangkan untuk satuan pendidikan SMP Negeri RSBI peserta didik masih dipungut dana DSP maksimal Rp4.500.000 dan iuran SPP perbulan maksimal Rp400 ribu per bulan,” terangnya seraya menambahkan bahwa SMA Negeri RSBI peserta didik masih dipungut dana DSP maksimal Rp5.000.000 serta  iuran SPP per bulan maksimal Rp500 ribu. (Advertorial)

Sumber TangerangNews-20/06/2011

Ditulis dalam Pendidikan, Tangerang Selatan | 4 Comments »

Rumah Kontrakan di Tangsel Dikenai Pajak 10 Persen

Posted by kinclonk pada 8 Desember 2010

TANGERANG SELATAN–MICOM: Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, akan mengenakan pajak bagi rumah kos dan kotrakan sebesar 10 persen pada 2011, sesuai UU No.28 tahun 2009.

“Pengenaan pajak 10 persen untuk rumah kos dan kontrakan itu, sesuai UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Sudarso di Tangerang, Selasa (7/12).

Menurut dia, rencana penarikan pajak itu sudah selesai dibahas oleh anggota dewan, dan peraturan daerah (perda) yang mengaturnya sudah dikeluarkan, sehingga tidak akan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Agar penarikan pajak itu lebih kuat, kata dia, nantinya akan dikeluarkan Peraturan Wali Kota Tangsel, sebagai implementasi dari UU dan perda itu.

“Perda-nya sudah ada dan sekarang menunggu Peraturan Wali Kota, setelah itu bisa langsung dilaksanakan. Kita harapkan awal 2011 sudah bisa direalisasikan,” katanya.

Ia menjelaskan, penarikan pajak hanya akan dikenakan jika pemiliknya memiliki kontrakan dan kamar kos minimal 10 pintu, jika di bawah itu tidak akan dipungut.

Menurut dia, dalam UU itu tidak menjelaskan detail penghasilan rumah kontrakan dan kamar kos yang dikenakan pajak.

“Yang disebutkan di dalam UU itu hanya rumah kos dan kontrakan minimal berjumlah 10 pintu, dan jika kurang maka tidak dikenakan penarikan,” katanya. (Ant/X-12)

Media Indonesia, 8 Desember 2010

Ditulis dalam Tangerang Selatan | 3 Comments »

Cuti Lebaran PNS Tangsel 5 Hari

Posted by kinclonk pada 31 Agustus 2010

PAMULANG, TO – Cuti bersama PNS Pemkot Tangsel akan berlangsung selama lima hari mulai tanggal 9 hingga 13 September 2010 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tangsel Dudung E Diredja mengatakan cuti bersama lebaran 2010 itu mengacu pada Surat Edaran Walikota tentang hari libur nasional cuti bersama dan hari libur fakultatif 2010.

Selain itu, imbuh Dudung, mengacu pada Surat Edaran Menpan Nomor 13/2009 tertanggal 30 November 2009 tentang pelaksanaan hari-hari libur nasional dan cuti tahun 2010.

“Dengan cuti lebaran itu PNS masuk kerja terakhir pada tanggal 8 September dan masuk tanggal 14 September 2010,” ujarnya kepada TangerangOnline di Pamulang, Kota Tangsel.

Sementara, cuti bagi PNS fungsional yang melayani masyarakat, imbuhnya, diatur sesuai dengan satuan kerja (Satker) masing-masing. (man)

Tangerang Online, 31 Agustus 2010

Ditulis dalam Tangerang Selatan | Leave a Comment »

MK Kabulkan Gugatan FKCLP, Parlemen Tangsel Berantakan

Posted by kinclonk pada 28 Agustus 2010

TANGERANGNEWS-Komposisi kursi DPRD Kota Tangsel dipastikan akan berubah total. Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi yang dilayangkan Forum Komunikasi Caleg Lintas Partai (FKCLP) Tangsel atas Undang-Undang No. 27/ 2009 (27/2009) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Sebanyak 21 calon anggota DPRD Kota Tangsel memenangi perkara tersebut usai dilakukan beberpa kali uji materi di MK.Para pemohon merasa hak konstitusional mereka berkaitan dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) dirugikan atas berlakunya Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa BPP ditentukan berdasar hasil pemilu di daerah pemilihan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu. Dengan demikian, para pemohon merasa telah kehilangan kesempatan untuk menjadi anggota DPRD Kota Tangsel periode 2009-2014.

Ketua MK Mahfud MD saat dihubungi wartawan mengatakan, majelis hakim MK menilai bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dikaitkan dengan norma yang bersinggungan dengan BPP. Lantaran hal itu, MK menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon tersebut seluruhnya.

“Dengan putusan itu, pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus sama dengan pengisian anggota DPRD pada kabupaten induk, yaitu Kabupaten Tangerang. Artinya 21 nama yang menggugat tersebut dinyatakan berhak atas kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, menimbang bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan para pemohon, MK  berpendapat pembentukan Kota Tangerang Selatan harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu tahun 2009. Diamana, lanjutnya, proses pengisiannya juga dikembalikan pada Undang-Undang 22 Tahun 2003 dan harus segera ditinjaklanjuti oleh lembaga pelaksana undang-undang tersebut. “Putusan ini final dan mengikat,” singkatnya.

Anggota FKCLP Kota Tangsel Suryadi mengatakan, hasil keputusan MK ini akan merubah seluruh komposisi kursi di DPRD Kota Tangsel. Dia berharap, KPU selaku pelaksana undang-undang dapat merespon cepat hasil keputusan MK tersebut. “Dengan dikeluarkannya putusan MK ini, KPU berkewajiban melakukan proses pengisian anggota DPRD Kota Tangsel dengan UU 22/2003 dan membatalkan keputusan penetapannya sebelumnya yang menggunakan UU 27/2009,” katanya.

Ia mengulas, norma hukum yang terkandung dalam pasal 248, pasal 403, pasal 404 dan pasal 407 yang menjadi dasar penetapan BPP bagi kursi anggota DPRD telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

“Pasal tersebut harus dibatalkan demi hukum dan harus direvisi, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus diubah, karena bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, dimenangkannya gugatan FKCLP ini maka pengisian DPRD daerah pemekaran mengacu pada pasal 108 UU 22/203 yang intinya memindahkan anggota DPRD asal daerah pemekaran di induk ke daerah pemekaran. Kemudian pengisian sisa kursi menggunakan perimbangan suara parpol secara berurutan (ranking). Selain itu, sejumlah anggota DPRD yang kini ada di dewan kemungkinan juga akan berubah komposisinya.

“Setidaknya, dari 21 caleg yang dimenangkan gugatannya akan sangat mungkin mengisi kursi DPRD Kota Tangsel dan menggeser mereka yang saat ini duduk usai dilakukan penghitungan ulang penetapan kursi DPRD berdasarkan UU 22/2003 tersebut,” tandasnya.

Ketua KPU Provinsi Banten Hambali mengatakan, pihaknya belum mau berspekulasi soal perubahan yang akan terjadi di tubuh DPRD Kota Tangsel. Sebab, gugatan yang dilayangkan FKCLP adalah gugatan kepada KPU pusat yang telah mengeluarkan putusan tentang proses pengisian DPRD Kota Tangsel yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 61 tahun 2009.

Dengan begitu, lanjutnya, keputusan MK ini harus dijawab oleh KPU Pusat. “Kami tidak berwenang menjawab. Keputusan tetap ada di KPU Pusat,” singkatnya.

Dipredisksikan, dikabulkannya gugatan FKCLP oleh MK ini akan berimbas pada perolehan suara partai-partai besar yang kini duduk di DPRD Tangsel. Dilihat dari komposisi 21 caleg yang dimenangkan gugatannya itu, didapati bahwa sejumlah partai politik (parpol) yang sebelumnya tidak masuk dalam keanggotaan DPRD berpeluang mengisinya sesuai dengan perolehan suara pada Pemilu 2009 lalu.

Diantaranya,  PBB yang sebelumnya hanya memiliki 1 kursi kemungkinan akan bertambah menjadi 2kursi (2), PMB (2), PBR (2) Partai Republikan(2), PDP (2), PKPI (2), PKNU (2), PNI Marhaenisme (1), PPPI (1), Partai Patriot (1), PSI (1), PPDI (1) dan PKPB (1). Sedangkan sejumlah Parpol besar yang kini memiliki kursi banyak di DPRD Kota Tangsel juga akan terimbas kehilangan lebih dari setengah kursinya, seperti Partai Demokrat (12) diperkirakan hanya mendapatkan (6), PKS (7) tersisa (4), serta Golkar (6) tersisa (3) dajuga PDIP dan PAN masing-masing hanya akan memperoleh 2 kursi. (satelit/dira)

Tangerang News, 28 Agustus 2010

Ditulis dalam Tangerang Selatan | 3 Comments »

Kinerja Setwan Tangsel Payah!

Posted by kinclonk pada 27 Agustus 2010

TANGERANGNEWS- Kinerja Sekretaris Dewan (Setwan) Tangsel disorot. Anggota DPRD Kota Tangsel dari  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan, Setwan Tangsel  yang di pimpin Rahmat Salam  tidak memahami sama sekali tugas serta fungsi pokok.

“Payah kinerjanya, kami di dewan sudah mengajari dan membantu, tetap saja masih begini. Alhasilmembuat kinerja sebagian anggota dewan yang ditangani Setwan menjadi terhambat,” katanya, Ruhamabein, Wakil Ketua DPRD Tangsel saat ditemui, hari ini.

Hal itu pun setidaknya juga dikatakan sejumlah anggota F-PKS dalam rapat penyampaian pandangan umum pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh pihak Pemkot Tangsel. Sebagaimana dikutip dalam sejumlah poin pandangan umum mereka yang dibacakan salah seorang anggotanya, Salbini.

”Mengingat mendesak, penting, dan strategisnya pembahasan Raperda yang diajukan, kami meminta Sekretariat DPRD untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami meminta dukungan penuh, penuh kreatifitas dalam koridor aturan dari Sekretariat DPRD untuk mendukung lancarnya pembahasan. Ketidakjelasan, kesimpangsiuran, ketidakfahaman, kelambanan jajaran Setwan yang selama ini dirasakan anggota DPRD hendaknya segera diatasi. Kepada saudara penjabat wali kota, kami meminta agar hal ini menjadi perhatian,” ungkap Salbini membacakan hal tersebut. (dira/deddy)

Tangerang News, 26 Agustus 2010

Ditulis dalam Tangerang Selatan | Leave a Comment »

PNS Tangsel Terima Uang Kesejahteraan

Posted by kinclonk pada 26 Agustus 2010

PAMULANG, TO – Menjelang Lebaran para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Tangsel tidak akan menerima uang tunjangan hari raya (THR). Namun, para PNS akan diberikan uang kesejahteraan.

Hal ini disampaikan Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Tangsel H Ahadi di ruang kerjanya. “Uang tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di perusahaan atau karyawan swasta. Namun, untuk PNS, itu bukan THR, tapi uang kesejahteraan,” kata Ahadi.

Alasannya, kata Ahadi, di antara keduanya terdapat aturan tersendiri soal THR. Di mana, hak dan kewajiban karyawan swasta telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Termasuk mengenai THR juga telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Untuk PNS, kata dia, menjelang Lebaran hanya akan diberikan uang kesejahteraan. Sebab, kata dia, khusus PNS pemberian THR berbeda jauh dengan karyawan swasta, yang biasanya diberikan THR satu bulan gaji.

“Namun, untuk PNS juga ada pemberian tunjangan satu bulan gaji dan itulah yang namanya gaji ketiga belas. Kalau untuk PNS, menjelang Lebaran namanya uang kesejahteraan, bukan THR,” kata Ahadi.

Dia mengatakan nantinya Pemkot tetap memberikan kebijaksanaan bagi PNS di lingkungannya untuk mendapatkan uang kesejahteraan menjelang Lebaran. Meski demikian, dia belum dapat memastikan besaran uang kesejahteraan yang akan diberikan.

“Kalau tahun ini belum tahu berapa besarannya, tergantung kebijaksanaan. Uang kesejahteraan itu biasanya diberikan satu minggu sebelum Hari Raya. Kalau tahun sebelumnya, setiap pegawai biasanya akan diberikan uang kesejahteraan Rp200 ribu,” kata dia.  (man)

Tangerang Online, 26 Agustus 2010

Ditulis dalam Tangerang Selatan | Leave a Comment »

Pejabat Tangsel Dilarang Terima Parcel Lebaran

Posted by kinclonk pada 25 Agustus 2010

PAMULANG, TO – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melarang semua pejabat di daerah otonom baru itu menerima parcel atau bingkisan Lebaran dari siapa pun, apalagi dengan imbalan di balik pemberian parcel tersebut.

“Kami mengimbau kepada semua pejabat di Tangerang Selatan untuk tidak menerima pemberian parcel dari siapa pun yang tujuannya mengikat,” tegas Penjabat Walikota Tangsel H Eutik Suarta SH kepada TangerangOnline di Pamulang, Kota Tangsel.

Ia menegaskan aturan pelarangan pemberian parcel kepada pejabat di Tangsel, karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan dari pejabat tersebut, sehingga kalau ada pengusaha maupun yang lainnya ingin memberikan parcel kepada pejabat, alangkah baiknya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ketimbang diberikan kepada pejabat yang sudah memiliki perekonomian dan penghasilan yang cukup mampu, sehingga kalau ada pejabat yang menerima parcel sungguh keterlaluan.

“Alangkah baiknya kalau parcel atau bingkisan itu diberikan kepada orang yang kurang mampu, ketimbang pejabat yang menerimanya,” tambah Eutik.

Ia menekankan kalau ada orang yang memberikan parcel, silakan berikan pemahanan terhadap mereka yang memberikan itu, sambil diarahkan untuk mengalihkan pemberiannya dengan berbuat baik kepada sesama.

Terlebih lagi pada bulan suci Ramadhan ini, tentunya masih banyak masyarakat yang lebih butuh dari kita dan masih dalam kekurangan, akibat terlilit ekonominya.

Oleh karena itu, kalau ada pejabat yang ditemukan menerima parcel, tentu pihaknya akan menegur pejabat tersebut, untuk tidak menerimanya meskipun sifatnya tidak ada ikatan.

“Saya tidak akan segan-segan untuk menegur pejabat yang berani menerima parcel dari orang lain,” ucapnya. (her)

Tangerang Online, 25 Agustus 2010

Ditulis dalam Tangerang Selatan | Leave a Comment »

Tiga Pejabat Tangsel Dilaporkan ke Mendagri

Posted by kinclonk pada 23 Agustus 2010

PAMULANG – Tiga pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Ketiga pejabat itu adalah Kepala BKD yang juga Plt Sekot Tangsel Dudung E Direja, Asda I Ahadi, dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Tangsel Dadang M Epid.

Aliansi Masyarakat Pemantau Aparatur Negara (Ampur) Tangerang melaporkan ketiga pejabat itu lantaran diduga terlibat aktif dalam mendukung salah satu calon walikota Tangsel. Dalam laporannya tertanggal 20 Agustus 2010 menyebutkan bahwa Dudung E Direja dituding menjadi ketua tim sukses birokrat untuk salah satu calon walikota. Dudung disebutkan memimpin rapat SKPD saat menjadi kepala BKD dengan alasan rapat bina wilayah. Dudung juga disinyalir beberapa kali memimpin rapat SKPD di puncak Bogor dan salah satu Hotel di Jakarta. Saat rapat, Dudung didampingi calon walikota tersebut.

Asda I Ahadi disebutkan telah memberikan memo kepada para camat, lurah, dan seluruh SKPD Tangsel untuk menyukseskan program salah satu calon. Ahadi juga menjadi pembina Himpunan Masyarakat Tangerang Selatan (Himats), sebuah organisasi yang mendukung dan meminta bantuan dana untuk salah satu calon walikota pada 27 Juni 2010.
Sedangkan Kepala Dinkes Kota Tangsel Dadang M Epid dilaporkan lantaran mengeluarkan surat yang meminta camat untuk mempermudah beberapa pegawai Dinkes Tangsel yang berdomisili di luar Tangsel untuk dibuatkan KTP.

Mengacu pada PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, Ampur mendesak Mendagri segera mengambil tindakan tegas terhadap ketiga pejabat itu. Karena, menurut Koordinator Ampur Kholid, mereka telah melanggar Pasal 12 ayat 9. “Ampur juga mendesak Mendagri bersama departemen dan lembaga terkait membatalkan kandidat calon yang didukung kalangan birokrat karena diduga menggunakan aparatur Pemkot Tangsel, seperti diduga terlibat dalam mutasi pegawai, penggalangan masa lewat SKPD, lurah, dan camat,” katanya, Minggu (22/8).

Kholid menegaskan, laporan tersebut akan kembali dipertanyakan ke Mendagri satu pekan setelah laporan diterima. “Karena pihak Mendagri melalui TU-nya berjanji akan segera menindaklanjuti hal tersebut,” kata Kholid.
Untuk itu, dia meminta seluruh elemen masyarakat Tangsel bersama-sama mengawal laporan ke Mendagri, Menpan, Bawaslu, serta Presiden RI tersebut.

Kepala Dinkes Dadang M Epid belum bisa dikonfirmasi. Telepon selularnya dalam keadaan tidak aktif. Pesan singkat yang dikirimkan juga tidak dibalas. Berbeda dengan Asda I Ahadi. Beberapa waktu lalu, dia mengelak tudingan Ampur. Dia menyangkal telah menyosialisasikan dukungan terhadap salah satu calon walikota. (mg-06/don)

Radar Banten, 23 Agustus 2010

Ditulis dalam Tangerang Selatan | 4 Comments »

Warga Tolak Perluasan Limpasan Situ Gintung

Posted by kinclonk pada 5 Mei 2009

TEMPO Interaktif, Tangerang: Rencana pemerintah yang akan memperluas wilayah hilir Situ Gintung atau daerah limpasan ditolak oleh warga yang tinggal dilokasi tersebut.  “Ini sama saja mengusir kami,” ujar Effendi Mukmin, tokoh masyarakat yang tinggal di kampung Gitung RT 01, RW 04 kepada Tempo.

Mukmin yang telah menetap di lokasi itu sejak tahun 1960 itu mengatakan dengan perluasan daerah limpasan situ menjadi enam meter ditambah 10 meter untuk wilayah hijau akan menghabiskan wilayah tempat tinggal mereka. “Semuanya akan habis,” katanya.

Mukmin yang memiliki dua rumah dan enam kontrakan mengakui jika bangunan tersebut tidak punya ijin mendirikan bangunan. Tapi ia memiliki girik dan akte jual beli tanah. “Tiap tahun bayar pajak gak pernah telat,” katanya.

Ketua RT 01, Robiyanto mengatakan warga yang tinggal di daerah limpasan situ sebanyak 22 kepala keluarga. “Semuanya rusak karena hanyut,” tuturnya. Ia menyatakan keberatan dengan rencana pemerintah akan memperluas daerah limpasan situ. Alasannya, wilayah tersebut merupakan kampung halaman mereka.

Sekretaris RT04, RW 08, Jaenudin mengatakan jika perluasan terhadap daerah limpasan situ tersebut dilakukan sekitar 58 kepala keluarga yang tinggal didekat Univesitas Muhammadiyah Jakarta akan tergusur. “Satu RT habis semua,” katanya.

Jaenudin menyatakan keberatan dengan rencana itu. “Itu sama saja mengusir kami dari tanah kelahiran, membuat kami tak punya tanah dan rumah,” kata lelaki yang memiliki sembilan kontrakan itu.

JONIANSYAH

Tempointeraktif.com, 4 Mei 2009

Ditulis dalam Tangerang Selatan | Leave a Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.