Warga Tolak Perluasan Limpasan Situ Gintung

TEMPO Interaktif, Tangerang: Rencana pemerintah yang akan memperluas wilayah hilir Situ Gintung atau daerah limpasan ditolak oleh warga yang tinggal dilokasi tersebut.  “Ini sama saja mengusir kami,” ujar Effendi Mukmin, tokoh masyarakat yang tinggal di kampung Gitung RT 01, RW 04 kepada Tempo.

Mukmin yang telah menetap di lokasi itu sejak tahun 1960 itu mengatakan dengan perluasan daerah limpasan situ menjadi enam meter ditambah 10 meter untuk wilayah hijau akan menghabiskan wilayah tempat tinggal mereka. “Semuanya akan habis,” katanya.

Mukmin yang memiliki dua rumah dan enam kontrakan mengakui jika bangunan tersebut tidak punya ijin mendirikan bangunan. Tapi ia memiliki girik dan akte jual beli tanah. “Tiap tahun bayar pajak gak pernah telat,” katanya.

Ketua RT 01, Robiyanto mengatakan warga yang tinggal di daerah limpasan situ sebanyak 22 kepala keluarga. “Semuanya rusak karena hanyut,” tuturnya. Ia menyatakan keberatan dengan rencana pemerintah akan memperluas daerah limpasan situ. Alasannya, wilayah tersebut merupakan kampung halaman mereka.

Sekretaris RT04, RW 08, Jaenudin mengatakan jika perluasan terhadap daerah limpasan situ tersebut dilakukan sekitar 58 kepala keluarga yang tinggal didekat Univesitas Muhammadiyah Jakarta akan tergusur. “Satu RT habis semua,” katanya.

Jaenudin menyatakan keberatan dengan rencana itu. “Itu sama saja mengusir kami dari tanah kelahiran, membuat kami tak punya tanah dan rumah,” kata lelaki yang memiliki sembilan kontrakan itu.

JONIANSYAH

Tempointeraktif.com, 4 Mei 2009

8 Pengusaha Tuntut Ganti Rugi Pelebaran Jalan Siliwangi

PAMULANG-Proyek pelebaran Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan, terhadang. Sedikitnya delapan pengusaha pemilik bangunan menuntut ganti rugi tanahnya dicaplok untuk pelebaran jalan.

Pemilik toko keramik Ny Sansan (40) mengatakan, sekitar 1,5 meter tanah miliknya dihancurkan Dinas Bina Marga Pemprop Banten untuk dijadikan pelebaran jalan. Meski telah menyetujui pelebaran jalan itu namun belum ada ganti rugi yang diberikan pemerintah setempat kepada dirinya maupun tujuh pengusaha lain yang memiliki tempat usaha yang berjejer di sepanjang Jalan Siliwangi.

“Saya memiliki sertifikat tanah dan IMB, wajar saya meminta ganti rugi. Kok bisa-bisanya diperlebar tanpa ada ganti rugi,” ungkap warga Siliwangi RT02/07, di kantor Kecamatan Pamulang.

Keluhan tidak hanya dilontarkan Ny Sansan, pengusaha Bimbingan Belajar (Bimbel) LPIA Ny Peni juga mengeluhkan hal yang sama. Menurut Peni, parkir kantor LPIA sepanjang 24 meter dihancurkan untuk pelebaran jalan Siliwangi, tak serupiahpun yang diterima dirinya setelah sejumlah pekerja kasar meratakan parkiran LPIA.Bahkan, akibat proyek pelebaran tersebut, sejumlah konsumennya sulit untuk memarkirkan kendaraan.

“Karena itu saya meminta untuk secepatnya diganti rugi sesuai dengan janji pejabat untuk menganti rugi. Dan segera merampungkan pelebaran jalan itu, kalaupun molor nantinya merugikan kita sebagai pengusaha,” ucap perempuan berusia 61 tahun itu.

Camat Pamulang Firdaus membenarkan 8 pengusaha yang memiliki tempat usaha di Jalan Siliwangi telah mendatangi dirinya untuk meminta ganti rugi. Namun, dirinya membantah jalan tersebut milik para pengusaha, melainkan jalan yang dilebarkan tersebut sebagai fasos-fasum.”Tadinya jalan itu lebarnya 10 meter, dan dilebarkan menjadi 14 meter. Karena dulunya belum akan dilebarkan, akhir para pengusaha membangun lahan parkir seenaknya di fasos-fasum milik pemerintah,” ungkap Firdaus. (iin)

Tangerangonline.com, 4 Mei 2009

2010, APBD Tangsel Rp 700 Miliar

SERPONG-Pemkot Tangerang Selatan memprediksi APBD Kota Tangsel pada tahun 2010 mencapai Rp 700 miliar.
Hal ini memungkinkan jika melihat potensi daerah yang ada di kota ini masih banyak yang belum dikembangkan secara maksimal.
Menurut Penjabat Walikota Tangerang Selatan HM Shaleh MT, pada tahun 2008 lalu, dari tujuh kecamatan di Kota Tangsel, mereka bisa menyumbang Rp 500 miliar untk APBD Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, untuk tahun 2010, ia optimistis APBD Kota Tangsel mencapai Rp 700 miliar.
Apabila Jumlah itu terealisasi, kata Shaleh, maka dampaknya pembangunan Kota Tangsel akan lebih pesat. Pasalnya, saat masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang porsi anggaran yang diberikan ke tujuh kecamatan hanya Rp 121 miliar. “Kalau APBD Rp 700 miliar, jika dibagi rata setiap kecamatan akan mendapatkan Rp 100 miliar. Mereka bisa membangun apa saja tergantung kebutuhan yang diperlukan,” ujar Shaleh, pekan lalu.

Shaleh memaparkan, anggaran yang dimiliki Kota Tangsel pada tahun 2009 ini untuk menjalani roda pemerintahan hanya Rp 162 miliar. Anggaran itu berasal dari dana bagi hasil pajak Rp 127 miliar, dana spesifik grant atau bantuan sektor pendidikan dari Pemprov Banten sebesar Rp 15 miliar, hibah dari Pemprov Banten Rp 5 miliar, dan hibah dari Kabupaten Tangerang Rp 15 miliar.
Dengan anggaran yang ada itu, kata Shaleh belum mencukupi untuk membiayai 33 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Tangsel. Maka dari itu, setiap SKPD harus bisa menghemat anggaran yang didapatkan dengan membuat perencanaan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi mengatakan, ada tiga misi yang harus diemban pemerintahan otonom baru ini. Ketiga misi itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan ketiga misi itu, kata Arif, maka pemerintah harus betul-betul mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan rakyat.
“Misalnya untuk pendidikan, kami hanya menitipkan pesan jika APBD Tangsel tahun 2010 setidaknya 20 persen dialokasikan untuk bidang pendidikan,”katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Tangsel Hasdanil menambahkan, Pemkot Tangsel memprioritaskan 6 sektor yang akan didahulukan dalam pembangunan. Keenam sektor tersebut adalah, pemerintahan, insfrastuktur, kesehatan, pendidikan, rehabilitasi Situ Gintung, dan kesejahteraan masyarakat. (ang)

Radarbanten.com, 4 Mei 2009

Pembangunan Kantor Puspem dan DPRD Butuh Dana Rp 300 M Lebih

SERPONG- Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengakui kesulitan dana dalam pembangunan dua kantor pemerintahan sekaligus. Hasil Musrembang siang tadi memastikan proyek pembangunan kantor Puspem dan DPRD Kota Tangsel membutuhkan dana lebih dari Rp 300 Milliar.

“Untuk membangun kantor dewan dan puspem dana hibah dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Tangerang masih kurang. Membangun kedua kantor itu membutuhkan dana lebih dari Rp 300 M,” ungkap Pejabat Walikota Tangsel M Saleh kepada wartawan usai mengelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Tangsel bersama puspida setempat di Puspiptek, Serpong.

Karena itu, lanjut M Saleh, pada Musrembang tingkat Propinsi pada 5-6 Mei mendatang, Pemkot Tangsel akan mengajukan beberapa hal penting kepada Pemprop Banten diantarannya pengajuan dana pembangunan kantor Puspem berlantai delapan itu, termasuk kantor dewan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kendaraan pribadi para pejabat.

“Saat ini Pemkot Tangsel mengalami keterbatasan dana. Tahun depan, APBD Kota Tangsel harus lebih banyak. Karena, dana hibah, dana bagi hasil, dana pendidikan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Tangerang tidak mencukupi untuk memberdayakan atau membangun kota baru ini,” jelas M Saleh.

Menurut Shaleh, pengajuan APBD Kota Tangsel 2010 bukan karena ingin membangun semata, melainkan pada tahun depan Pemkot Tangsel menargetkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) sekitar Rp 700 Milliar.”APBD 2010 sebagai modal kita untuk bisa meraih PAD tahun depan sebesar Rp 700 M, dan itu harus terwujud,” ungkap M Saleh.

Kepala Bappeda Kota Tangsel Hasdanil mengaku, Pemkot Tangsel dalam rapat Musrembang menargetkan 6 prioritas didalam perencanaan pembangunan, diantaranya pelaksanaan pemerintahan mandiri, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan menangulangi Situ Gintung.”Diluar 6 prioritas tersebut, SDM termasuk regulasi perencanaan kita juga,” ungkap Hasdanil.(iin)

Tangerangonline.com, 30 April 2009

Sumpah Jabatan Berantakan, Shaleh dan Komara Bungkam

PAMULANG- Pelantikan 222 pejabat baru Pemerintahan Kota Tangerang Selatan di Aula Universitas Pamulang (Unpam) berlangsung berantakan. Bahkan, sambil menunggu waktu pelantikan yang molor, puluhan pejabat berani merokok dan ngobrol di depan Pejabat Walikota Tangsel M Shaleh yang sedang berpidato.

Sebelumnya sejumlah pejabat sempat kesal karena acara pelantikan yang sejatinya digelar pukul 15.30 WIB terpaksa diundur hingga 17.15 WIB. Akibatnya, pejabat yang datang tampak kesal dengan molornya acara pelantikan.”Kapan kita dilantiknya, kok lama sekali. Dari tadi semua pejabat yang akan dilantik sudah ngumpul, mengapa pelantikan belum juga dimulai,”celetuk salah satu pejabat yang namanya engan disebutkan namanya.

Kesalnya menunggu pelantikan, sejumlah pejabat itu ngobrol bahkan merokok di ruang Aula, bahkan ketika M Shaleh datang kemudian berpidato, sejumlah pejabat tetap asyik merokok sambil ngobrol. Alhasil, pelantikan itu tampak acak-acakan.”Biarin aja, kesel kita dari tadi nungguin, enakan ngerokok dan ngobol,”tambah pria itu lagi.

Dalam pelantikan itu, dilakukan perombakan besar-besaran, anehnya lagi para pejabat yang sebelumnya telah dilantik, kembali dilantik untuk kedua kalinya. Seperti Asda I Ahadi, Asda II Ayi Ruhiyat dan Kabag Humas Pemkot Tangsel Edi Wahyu, namun posisi jabatan mereka tidak berubah. Anehnya lagi, ada pejabat yang langsung naik pangkat, salah satunya Camat Ciputat T Zulfuad yang menduduki posisi Asda III. Ketika pelantikan kelar M Shaleh maupun Sekot Tangsel Nanang Komara menolak memberikan keterangan panjang.

“Jangan menanyakan itu lagi, kalau ada yang belum jelas tanyakan saja ke sekot (Nanang Komara),”kata M. Shaleh. Sementara mantan pejabat Sekda Kabupaten Tangerang yang ingin dimintai komentarnya segera menghindar dan kembali masuk ke Aula Unpam ketika didekati wartawan. (iin)

Tangerangonline.com, 29 April 2009

Tangerang Selatan Akan Tertibkan Ribuan Usaha Dagang

TEMPO Interaktif, Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menertibkan 2.371 usaha perdagangan yang ada di sekitar itu.

“Izin usaha dan perdagangan barangnya akan kita tinjau dan data ulang,” ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan, Mursan Sobari, kepada Tempo, Rabu siang (29/4) ini.

Selain usaha perdagangan, pemerintah daerah setempat juga akan melakukan penertiban izin 83 mal, 28 pasar modern, enam pasar tradisional, 284 koperasi, dan 2.427 usaha kecil menengah. “Ini akan kita mutakhirkan lagi,” katanya.

Mursan mengatakan penertiban meliputi izin yang dimiliki para usaha perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah. “izin akan diputihkan atas nama pemerintah kota Tangerang Selatan,” katanya.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan sehubungan bergantinya pelayanan industri perdagangan dari Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota yang lulus murni dalam pembentukan daerah otonom baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dari 12 daerah yang disahkan pada 28 Oktober 2008 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kota baru ini terdiri atas tujuh kecamatan, yakni Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu.

JONIANSYAH

Tempointeraktif.com, 29 April 2009

Rusunawa Dibangun di Serua

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan membangun rumah susun sewa (rusunawa) di kawasan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, tahun 2009. Ini merupakan solusi untuk memecahkan masalah pengungsi korban bencana Situ Gintung.

Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan M Shaleh, Sabtu (25/4), mengungkapkan, pemerintah memiliki lahan seluas 4,5 hektar di kawasan Serua, sekitar 1 kilometer dari lokasi bencana.

”Pemkot Tangerang Selatan bekerja sama dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat segera membangun rusunawa. Kami bangun satu menara dahulu dengan kapasitas 96 keluarga. Kalau banyak peminatnya, kami segera membangun menara lainnya,” kata Shaleh.

Menurut Shaleh, cara ini lebih efektif dibandingkan dengan pemerintah membangun banyak menara rusunawa, tetapi akhirnya malah kosong. Ia menjelaskan, rusunawa merupakan salah satu alternatif solusi jangka panjang masalah pengungsi korban bencana Situ Gintung. Jumlah korban bencana saat ini tercatat sebanyak 295 keluarga dengan 1.048 jiwa.

Solusi jangka pendek yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah menyediakan tempat sementara bagi pengungsi di Kertamukti. Selain itu, pemerintah juga membayar biaya kontrak rumah sebesar Rp 450.000 setiap bulan untuk pengungsi dan uang kontrak itu oleh pemerintah dibayar satu tahun sekaligus.

Radius 10 meter

Tentang lokasi bencana, Shaleh menjelaskan, saat ini petugas Direktorat Jenderal Tata Ruang Departemen Pekerjaan Umum masih meneliti dan mengkaji ulang apakah lokasi bencana itu masih layak menjadi kawasan permukiman. Pemerintah akan membangun jalur hijau dan taman kota di bantaran sungai 10 meter di kanan dan 10 meter di kiri. ”Tidak boleh lagi ada bangunan dalam radius yang sudah ditetapkan,” kata Shaleh.

Masyarakat yang harus direlokasi itulah yang ditawari menghuni rusunawa yang akan dibangun pemerintah. Demikian pula para korban bencana Situ Gintung lainnya. Shaleh yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten ini juga menambahkan, dalam waktu dekat Situ Gintung difungsikan kembali seperti semula.

Situ peninggalan pemerintah kolonial Belanda ini bermanfaat sebagai cadangan air bagi warga sekitar pada saat musim kemarau. Selain itu, situ ini juga berfungsi sebagai tempat parkir air saat musim hujan sehingga mengurangi risiko banjir di daerah selatan Jakarta. KSP

Kompas.com, 27 April 2009

Dishub Ajukan Anggaran Rp 2 M

PAMULANG-Sejak dibentuk pada awal April lalu, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Pariwisata Kota Tangsel belum memiliki apa-apa.
Jangankan gedung, kendaraan untuk operasional untuk patroli di jalanan pun tak punya. Karena itu, di tahun ini, Dishub mengajukan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk membiayai operasional.

Kepala Dishub Kota Tangsel Hartadi Widjaya mengatakan, rencananya anggaran itu akan dipergunakan untuk membeli satu unit mobil patroli, 2 unit motor patwal, dan 10 unit motor kecil sebagai kendaraan operasional.
“Kendaraan-kendaraan itu amat kita butuhkan,” kata Hartadi, Rabu (22/4).
Selain untuk pengadaan kendaraan, jelas Hartadi dana tersebut juga diperuntukan untuk merenovasi kantor berikut penyediaan ATK kantor. Untuk kantor Dishub sendiri rencananya akan menempati ruangan di Kantor UPTD Dinas Kebersihan di Kecamatan Serpong. (ang)

Radarbanten, 23 April 2009

Macet, Sampah Berserakan

TANGERANG (Pos Kota) – Tiga bulan sudah Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) telah berjalan, namun belum berjalan efektif.

Terbukti, kemacetan arus lalulintas dan serakan sampah di kawasan Pamulang dan Ciputat tak juga berubah menjadi lebih baik penanganannya.

Pos Kota memantau, kemacetan arus lalulintas disebabkan ketidakdisiplinan sopir angkot dan bus kota yang main ngetem dan menaikturunkan penumpang semaunya, mudah sekali dijumpai.

Hal ini terjadi di depan Kantor Kecamatan Pamulang, yang kini menjadi Kantor Sementara Walikota Tangsel.

Lalu, terlihat pula di Jln. Ir. Juanda bersisian Fly Over Ciputat yang menyebabkan tumpukan kendaraan besar-kecil membuat kemacetan panjang.

Kemudian, kemacetan pun terjadi selepas bibir Fly Over menuju Jakarta, disebabkan banyak angkot dan kendaraan pribadi membelok arah dengan mengambil separuh badan jalan.

Sisi lainnya, tumpukan sampah dimasukkan ke kantung pelastik dan dionggokkan di marka Jl. Raya Pamulang dan Jl. Ir Juanda pun membuat jantung Kota Tangsel menjadi kumuh.

Rumput liar pun mudah ditemui di banyak tepian jalan dan marka jalan protokol. Saat hujan turun, jalan-jalan protokol ini mudah sekali tergenang air, karena kanan-kirinya tak ada saluran air.

TAK ADA BEDANYA
“Melihat begini, dibentuk Kota Tangsel atau masih Kabupaten Tangerang, enggak ada bedanya,” cetus Zarkasih, warga Pondok Cabe yang memang jengkel selalu terjebak kemacetan di jalan sisian Fly Over.

Dia seringkali pulang-pergi ke Jombang, Serpong, ya harus melintasi jalan itu.

A Hadi, Asda I Pemkot Tangsel ketika dikonfirmasi mengakui Pemkot belum bisa berbuat banyak menata kewilayahan itu.

Misalnya untuk penanganan kemacetan arus lalulintas diperlukan jajaran dinas perhubungan yang solid, sementara saat ini jajaran itu belum lengkap.

“Soal sampah harus ditangani oleh pejabat sekelas kepala dinas. Saat ini baru kepala bidangnya saja, jadi ya belum maksimal.”

Dia menampik ketika disebutkan roda pemerintahan Pemkot Tangsel belum efektif.

Namun, diakuinya kebutuhan tambahan 300 pegawai yang dibutuhkan Pemkot Tangsel, saat kini baru terisi separuhnya.

Dijanjikan, dalam beberapa pekan ke depan semua keperluan pemerintahan dalam menangani permasalahan kotanya sudah akan lebih baik.
(djamal/ds/g)

Poskota.co.id, 21 April 2009

Puspem Tangsel Dibangun 8 Tingkat

PAMULANG-Hidup menumpang tampaknya membuat jajaran Pemkot Tangerang Selatan kurang nyaman. Karena itu, Pemkot Tangerang Selatan ingin secepatnya menempati gedung baru.
Rencananya pembangunan pusat pemerintah yang berlokasi di Kantor Kecamatan Ciputat tepatnya di Jalan Maruga, Pamulang II itu bakal dibangun delapan tingkat.

Asda I Pemkot Kota Tangsel A Hadi mengaku, saat ini pemerintah telah menyelesaikan mengenai detail engginering design (DED) pusat pemerintah (puspem) yang rencananya dibangun di Kantor Kecamatan Ciputat tersebut. Puspem Kota Tangsel itu nantinya berupa gedung berlantai 8 dan akan ditempati sebagai kantor walikota dan sejumlah kantor SKPD kota baru di Provinsi Banten tersebut.

“Karena tahap perencanaan DED sudah selesai. Maka sekarang kita tengah disibukan melakukan ekspose DED ini kepada Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten. DED itu nantinya juga akan diseminarkan. DED yang sudah dibuat dapat berubah setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak ketika seminar,” ujar A Hadi, Senin (13/4).
Dijelaskan A Hadi, anggaran yang dihabiskan untuk membuat DED Puspem Tangsel tersebut mencapai Rp 400-500 juta. Sedangkan alasan ekspose DED ini dilakukan ke Pemkab Tangerang, lantaran alokasi anggaran pembangunan puspem Pemkot Tangsel itu berasal dari Kabupaten Tangerang. Dari hasil DED tersebut akan diketahui besarnya anggaran yang akan disiapkan.
“Minggu lalu kita sudah sekali melakukan ekspose. Semuanya tergantung Pemkab Tangerang,” terangnya.

Ia mengaku, rencananya pembangunan Puspem Kota Tangsel baru bisa dilaksanakan paling lambat tahun 2010 mendatang. Puspem Tangsel ini nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 4 hektar.
“Anggaran pembangunan Puspem ini diupayakan melalui dana bagi hasil pajak yang telah dipisahkan Pemprov Banten,” ujar A Hadi.
Dia menambahkan, sebagai upaya mendukung Puspem Kota Tangsel, setidaknya jalan menuju puspem yang menghubungkan Serpong dan Pamulang itu harus diperlebar. Lebar jalan menuju puspem harus 14 meter. (ang)

Radarbanten.com, 14 April 2009