Akses Jalan Diblokir Sparator

SERPONG – Sekitar 50 orang warga Lengkong Gudang Kecamatan Serpong, membuka secara paksa jalan yang diblokir di perempatan Cilenggang, Serpong. Masa yang bergerak beringas tersebut membawa linggis dan besi untuk memimdahkan sparator pembatas yang terbuat dari beton secara bergantian.
Alhasil jalan yang diblokir sepanjang 10 meter bisa dipindahkan dengan waktu sekitar 30 menit. Bahkan masa yang kelihatan begitu emosi sambil berteriak-teriak.
“Mana pihak BSD, kesini dong temui kita. Kalau mau memblokir jalan jangan seenaknya saja, ini jalan umum,” teriak salah seorang warga sambil mengangkat linggis, Kamis (30/4) siang.

Menurut warga, pembatas jalan dilakukan oleh pihak BSD-City Serpong, Adapun motifnya warga sendiri belum mengetahui. Yang jelas pemblokiran ini sangat menyusahkan akses warga Lengkong Gudang menuju Serpong. Akibat pemblokiran jalan tersebut, warga harus memutar dengan jarak sekitar satu kilo lebih. Seharusnya warga dengan mudah menuju Serpong, saat ini harus menuju German Center terlebih dahulu. Hal inilah yang tidak dikehendaki warga.

Samsudin, salah seorang warga Lengkong Gudang, menuturkan, sudah dua hari ini jalan diblokir, warga sudah resah terhadap tindakan semena-mena itu. Sebenarnya keinginan warga cukup sederhana, jangan mempersulit akses warga menuju Serpong. “Jika pemblokiran secara sepihak tanpa dibicarakan kepada warga, itu mananya tidak menghargai warga,” cetus Samsudin, dengan nada emosi.
Jika pihak BSD-City Serpong, masih tetap bersikeras melakukan pemblokiran, bukan tidak mungkin warga akan melakukan tindakan yang lebih keras bahkan lebih banyak lagi jumlah.

Sementara itu, Idam Muklis, Manager Coorporate Communication BSD-City, Serpong menjelaslkan, tuntutan warga kepada pihak BSD salah alamat. Pihaknya sama sekali belum pernah melakukan hal itu, kemungkinan dilakukan oleh dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.
“Saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa yang malakukan pemblokiran jalan tersebut, yang pasti tidak dilakukan oleh BSD Serpong,” ucap Idam Muklis, yang dihubungi melalui telepon. (cr-1)

Radarbanten.com, 1 Mei 2009

Sssst, Ciputat Marak Kawin Kontrak, Loh !

CIPUTAT- Wilayah Ciputat Timur Tangerang Selatan disinyalir sebagai daerah tempat menjamurnya kawin kontrak yang umumnya dilakukan oleh pria warga negara asing dengan warga setempat.

Satpol PP Ciputat Timur berjanji segera merazia pasangan ‘cinta terlarang’ itu dalam waktu dekat ini. Kepala Satpol PP Ciputat Timur, Filex T menyatakan, dari laporan warga setempat kepada pihak Satpol PP Ciputat di beberapa kontrakan dan kost, dan penginapan kelas menengah atas yang berada di sejumlah titik di Ciputat Timur terendus kabar marak kawin kontrak.

”Mereka umumnya para pendatang atau pria asing yang melakukan perkawinan kontrak dengan perempuan setempat. Informasi kawin kontrak sudah berkali-kali dari warga setempat, musim liburan seperti ini biasanya terjadi kawin kontrak,” ucap Filex.

Menurutnya, modus kawin kontrak masih rumit untuk diusut tuntas persoalannya, karena dilakukan secara diam-diam oleh kedua pasangan kawin kontrak disumpah dihadapan penghulu yang mengesahkan perkawinan itu. Tetapi, lokasi dimana tempat tinggal untuk memuaskan syahwat kedua insan kawin kontrak tersebut rata-rata menempati rumah kontrakan dan kost-kosan yang berada dilingkungan warga, termasuk disejumlah penginapan elit yang berada di kawasan Ciputat Timur.

”Biasanya di rumah kontrakan, kos-kosan, dan penginapan elit dijadikan ajang pertemuan mereka untuk memuaskan hasratnya,”ucap Filex sambil menyebutkan nama wilayah seperti Rempoa, Serua dan Jalan Dewi Sartika lokasi yang marak kawin kontrak.

Atas keluhan warga tersebut pihaknya akan menerjunkan puluhan petugas merazia pasangan kawin kontrak.”Dalam waktu dekat ini kita akan mengelar operasi kawin kontrak,” tegasnya.(i’in)

Tangerangonline.com, 25 Maret 2009

Bulan Depan Shaleh Bikin MTQ Untuk Tangsel

TANGERANGNEWS.COM- Bulan depan Wali Kota Tangsel HM Shaleh MT, berkeinginan untuk menyelenggarakan MTQ sendiri di wilayah yang dipimpinnya karena sebagai daerah otonom baru sudah sepantasnya mengadakan kegiatan keagamaan sendiri.”Terlebih lagi di Tangsel banyak terdapat khalifah-khalifah. Ya kita akan buktikan bahwa di Tangsel potensi khalifah yang dapat mengharumkan nama kota ini diluar banyak, karena sangat bagus, apabila suatu kota dikenal dengan hal yang positif,” ujarnya hari ini seraya menuturkan, penyelenggaraan MTQ akan dipusatkan di Kecamatan Pamulang.

Kepala Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Tangerang Agus Salim membenarkan, Tangsel memang ingin menyelanggarakan MTQ sendiri dan keinginan tersebut tidak menjadi persoalan bagi kabupaten induk.

Agus menjelaskan, penyelenggaraan MTQ di Tangsel masih tetap melakukan koordinasi dengan kabupaten induk karena belum memiliki Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ). “Kami akan menyiapkan perangkat-perangkatnya, baik itu dewan hakim dan LPTQ untuk membantu penyelenggaraan MTQ di Tangsel,” tandasnya. (den)

Tangerang News, 16 Maret 2009

Disegel, Pembangunan Fiducia Jalan Terus

SERPONG-Tim advokasi Vihara Siripada memprotes pengembang Hotel Fiducia yang masih terus melakukan proses pengerjaan bangunan. Padahal sudah jelas pembangunan hotel itu sudah distop oleh Dinas Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Tangerang.
Di dalam lokasi proyek juga sudah dipasang plang bertuliskan ‘Bangunan Ini Di Stop‘ karena melanggar Perda Nomor 10 tahun 2006, karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Dalam aksinya kemarin, Rabu (28/1) tim advokasi Vihara Siripada langsung memanggil penanggung jawab proyek H. Parman untuk meminta pertanggung jawaban lebih lanjut. “Kami merasa tidak dihargai, padahal plang tanda pembangunan hotel ini distop masih terpasang. Ini namanya melecehkan,” ujar Yahya kepala Vihara Siripada, Serpong Kota Tangerang Selatan. Ia juga menganggap pihak hotel seperti meremehkan perda yang sudah ditentukan, padahal dalam perda itu sudah jelas tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan sebelum mengantongi IMB.

Sementara itu Suratno, selaku kepala mandor proyek tersebut mengaku hanya menjalankan tugas dari atasan. “Atasan saya bilang pembangunan harus dilanjutkan. Saya kan cuma pekerja, kalau disuruh atasan kerjakan ya saya kerjakan,” beber Suratno yang sempat menyuruh para pekerja untuk menghentikan sejenak proses pengerjaan selama dalam masa perundingan. (ang)

Radar Banten, 29 Januari 2009

Jemaat Vihara Tolak Proyek Hotel Fiducia Serpong

Tangerang, myRMnews. Puluhan jemaat Vihara Siripada menolak pembangunan Hotel Fiducia di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang diduga tak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB).

Penolakan dilakukan puluhan jemaat itu dengan melakukan aksi damai di depan lokasi pembangunan hotel tersebut, Rabu (14/1).

Penolakan hotel itu, selain karena tak memiliki IMB juga karena diduga berdiri di atas lahan fasos/fasum milik pengembang Perumahan Villa Melati Mas, yang sudah diserahkan ke pihak Vihara.

Menurut Ketua Konsorsium Perduli Fasos Rumah Ibadah Yahya Santosa, sebelum melakukan aksi ini pihaknya sudah pernah meminta kejelasan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan pihak hotel. Baik secara lisan maupun tertulis.

“Namun kedua pihak itu tidak memberikan tanggapan. Bahkan Pemkab terkesan mempersulit ketika kami hendak melakukan pengurusan surat kepemilikan lahan. Dan hingga kini sertifikat tidak terbit. Dan tiba-tiba kini peruntukannya untuk pembangunan hotel,” ungkapnya.

Dijelaskan Yahya, berdasarkan SK Bupati tertanggal 16 Mei 2005 nomor 460/Kep 153-Huk/2005 perihal pembentukan tim verifikasi pelaksanaan penyerahan prasrana lingkungan, lahan fasos/fasum seluas 3.257 itu diperuntukkan bagi sarana ibadaha Vihara.

Sementara Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang M Hidayat menyatakan, IMB Hotel Fiducia memang sedang dalam proses dan sampai saat ini belum lengkap karena belum mendapatkan ijin pemanfaatan lingkungan dari warga sekitar.

Hidayat juga menegaskan tidak dibenarkan melakukan pembangunan bila belum memiliki ijin.

“Kami akan mempelajari masalah ini. Bila pemilik tidak memperoleh ijin dari lingkungan sekitarnya, kami akan meminta untuk menghentikan kegiatan pembangunan,” katanya.

Sedangkan pemilik Hotel Fiducia, Hanan Suharto belum bisa dikonfirmasi, karena tidak ada di lokasi.

“Pak Hanan sudah berapa hari ini tidak datang dan saya juga tidak tahu kapan datang ke lokasi,” ungkap salah seorang pekerja.

Dalam aksi unjukrasa damai itu, puluhan jemaat Vihara itu membawa poster yang berisikan seruan agar pembangunan hotel itu dihentikan.

Bahkan jemaat juga sempat mencoret dinding seng lokasi pembangunan, yang bertuliskan stop pembangunan hotel. [iga]

Rakyat Merdeka, 14 Januari 2009

Elpiji Melimpah, Penjualan Seret

SERPONG- Setelah terjadi antrian panjang pada Desember 2008 akibat stok tidak ada dan imbasnya pada pemecatan karyawan karena dianggap merugi.
Kini pemecatan karyawan kembali menghantui para pekerja Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) Alam Sutera, tapi sebaliknya saat ini pasokan elpiji bisa dibilang tidak tersendat bahkan melimpah.
Sampai-sampai SPBBE Alam Sutera harus memberhentikan pekerja satu shift, yakni 5 orang. “Memang pasokan elpiji banyak mas, tapi tidak ada yang beli, jadi tetap saja SPBBE merugi. Bahkan ruginya lebih besar dibandingkan waktu tidak ada pasokan elpiji,” ujar Nicolaas Roring, Manajer SPBBE Alam Sutera. Ia juga merinci biaya operasional karyawan setiap bulannya.

Dalam satu shift selama satu bulan memerlukan dana Rp 7 juta, sementara kalau tiga shift berarti mengeluarkan dana sekitar Rp 21 juta yang merupakan pengeluaran tetap setiap bulannya yang digunakan untuk membayar biaya operasional karyawan. Angka tersebut menjadi mahal karena tidak adanya kegiatan jual beli, sehingga para karyawan tidak bekerja. Normalnya setiap hari mengeluarkan 60 sampai 70 ton elpiji, namun sejak awal Januari 2009 ini, setiap harinya hanya berkisar antara 20 sampai 30 ton saja.

“Kami biasa dipasok 100 ton elpiji setiap dua hari sekali, tapi sekarang hanya mampu menampung dalam empat sampai lima hari, jadi mengganggu kestabilan perusahaan, sementara gaji karyawan jalan terus,” jelas Roring saat ditemui di ruang kerjanya. Sementara lesunya pembelian gas elpiji juga disadari oleh para agen. Salah satunya adalah Joni yang merupakan agen tunggal elpiji tiga kiloan di wilayah BSD sampai Villa Melati Mas. (cr-7)

Radar Banten, 14 Januari 2009

Puspiptek Kembangkan Tanaman Obat

SERPONG- Saat ini, Puspiptek Serpong sedang melakukan program penambahan area tanaman obat. Yang sebelumnya hanya sekitar 300 meter persegi, kini dikembangkan lagi menjadi 500 meter persegi.
Hal ini terkait dengan penambahan jenis tanaman obat itu sendiri. “Saat ini kami memiliki 8.000 lebih jenis tanaman yang sedang dalam tahap pengembangan. Dan rencananya dalam waktu dekat akan segera ditambah menjadi dua kali lipat dari yang ada sekarang,” ujar Imron, bagian pengembangan sekaligus Humas Puspiptek Serpong.

Pengembangan tanaman obat ini dilakukan mengingat masih minimnya tanaman obat yang ada saat ini, terutama di Puspiptek Serpong. Adapun tanaman yang akan dikembangkan antara lain jenis Kumis Kucing, Rincik Bumi, Rumput Mutiara, Salvia dan Sambing Darat. “Saat ini kami sedang mencoba mencari pengembangan obat-obatan. Apalagi saat ini banyak tanaman yang bisa dijadikan bahan pembuat obat namun belum diberdayakan dengan maksimal di sini,” ujar Imron.
Adapun sebelum diletakkan di lahan perkebunan, tanaman obat-obatan tersebut terlebih dahulu dikembangkan di ruang khusus. Di ruangan tersebut, bibit tanaman obat dibesarkan sampai kokoh dan mampu hidup di tengah tanaman yang lainnya. “Selama proses penyemaian kurang lebih satu bulan, setiap tanaman akan mendapatkan perhatian secara intensif,” bebernya.
Tanaman rata-rata dikembangbiakan di pot-pot dan diberi tanah yang sudah dicampur sekam sebagai media pengembangan. (tnt)

Radar Banten, 5 Januari 2009

Gas Elpiji 3 Kilogram di Ciputat Langka

GAS elpiji ukuran 3 kilogram (kg) di wilayah Ciputat, Tangerang dan sekitarnya dalam seminggu terakhir ini mulai langka akibat pasokan dari Pertamina tersendat.

“Pusing mas, sudah seminggu ini pasokan gas ukuran kecil tidak datang-datang. Pelanggan mulai ngomel, dan itu wajar karena selama ini tiap kali datang selalu terlayani. Kasihan, terutama para pedagang kecil seperti bakso dan gorengan keliling itu,” ujar Ucok Siregar, agen gas elpiji di Ciputat saat ditemui, Rabu (10/12).

Kalaupun ada yang dijual, maka itu adalah stok lama dan dijual dengan harga cukup tinggi dibanding dua minggu sebelumnya.

Menurut Ucok, seminggu yang lalu ia masih menjual elpiji ukuran 3 kg. “Tapi itu pun stok lama dan dijual dengan harga Rp19 ribu per-tabung. Padahal harga sebelumnya hanya Rp15 ribu. Tapi untuk gas ukuran 15 kg masih ada dan tidak ada kelangkaan,” katanya.

Di kios agen milik Ucok ini sekarang banyak bertumpuk tabung gas ukuran kecil yang kosong dan sudah seminggu belum diambil Pertamina.

Kelangkaan elpiji di wilayah Ciputat ini mulai terjadi sejak dua minggu lalu. “Katanya sih, depo gas di Plumpang, Jakarta Utara, lagi rusak. Tapi heran, mengapa gas dengan tabung ukuran besar tetap ada,” kata Ucok.

Akibat kelangkaan ini, harga gas bersubsidi itu pun terus melonjak naik. Kalau biasanya, Ucok dan beberapa agen lainnya hanya menjual seharga Rp15 ribu tiap tabung, tapi karena kelangkaan tersebut pedagang sekarang mengambil kesempatan dengan menjualnya dengan harga Rp19 ribu.

Sementara itu, Endang, pedagang kelontong yang juga penjual gas ukuran kecil maupun besar juga mengungkapkan hal yang sama dengan Ucok.

“Aneh ya, kok gas ukuran kecil tidak ada, sedangkan ukuran besar banyak di pasaran. Kalau depo rusak, mestinya semua ukuran kecil dan besar tidak akan ada. Tapi ini, gas yang ukuran 15 kg tetap banyak,” katanya.

Lain lagi dengan Hartoyo, pedagang gorengan yang suka mangkal di Jalan Mrica, Pondok Cabe, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku kesal atas kelangkaan gas elpiji ukuran kecil ini. Katanya, minyak tanah sudah susah gara-gara diganti gas, eh gas ikut-ikutan susah.

“Gimana gak susah Mas, saya ini jualan gorengan pakai gas. Kalau gasnya nggak ada, bagaimana bisa jualan?,” kata Hartoyo yang sehari-harinya menghidupi keluarga hanya dengan menjajakan gorengan keliling itu. (Ant)

Jurnal Nasional, 10 Desember 2008

Puspiptek Serpong Kekurangan Jelantah

Serpong, Warta Kota
Pabrik biodiesel di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong membutuhkan banyak minyak goreng bekas atau minyak jelantah yang akan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan pengganti solar. ”Pabrik biodiesel tersebut memiliki kemampuan mengolah minyak jelantah menjadi bahan bakar ramah lingkungan yang cukup besar. Namun hingga kini kami kekurangan bahan baku. Karena itu kami mengajak warga untuk mengumpulkan minyak goreng bekas sebagai bahan baku biosesel. Kami akan menggantinya dengan uang,” kata Kepala Penelitian Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST) Puspiptek Imam Parianto, Kamis (27/11).

Pabrik biodiesel di Puspiptek Serpong memiliki kapasitas reaktor pemasak sebesar 1,5 ton dan 3 ton. Itu artinya dalam sekali proses sudah dapat menghasilkan 4,5 ton minyak biodiesel. Selain minyak jelantah, bahan baku minyak biodiesel adalah minyak jarak dan minyak sawit yang semuanya bekas pakai.
Meski bekas pakai, kata Imam, ternyata tak mudah mencari bahan baku tersebut. Untuk itu pihak Puspiptek siap membelinya dari warga seharga Rp 3.000 per liter jika dikumpulkan di pengepul yang beralamat di sejumlah sekolah dasar di Pamulang dan Serpong. Sedang jika diantar langsung ke Puspiptek akan diberi imbalan Rp 4.000 per liter.
”Kami telah melakukan kerja sama awal dengan 29 SD di kawasan Pamulang dan Serpong dan berhasil mengumpulkan 2.705 liter minyak jelantah. Kami sangat berharap warga lain mengikutinya. Program biodesel ini sangat baik karena mengurangi polusi kendaraan bermotor,” papar Imam.

Proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel adalah dengan memisahkan 18 unsur kimia yang ada dalam minyak tersebut. Usai dipisahkan, masing-masing unsur akan menjalani proses pemanasan. Proses selanjutnya adalah pencampuran dengan katalis dan methanol (dengan komposisi 60 persen minyak jelantah, 40 persen katalis dan methanol).
Proses akan terus berjalan hingga ke pencucian, pemisahan hasil, pengeringan, dan menjadi minyak biodiesel siap pakai. Selain menghasilkan biodiesel, pemrosesan minyak goreng bekas pakai itu ternyata bisa menghasilkan sabun cuci tangan. ”Idealnya pabrik pengolahan biodiesel memang harus berdekatan dengan tempat pengambilan bahan baku,” ujar Imam.

Lebih lanjut Imam mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi biodiesel dari minyak jelantah mencapai Rp 4.900 per liter. Terdiri dari harga bahan baku sebesar Rp 3.000 per liter dan biaya produksi mencapai Rp 1.900 per liter. Harga itu masih lebih murah dari harga solar Rp 5.500.
Meski ramah lingkungan, minyak biodiesel yang siap digunakan untuk kendaraan bermesin diesel tetap harus dicampur solar murni. Perbandingannya adalah 30 persen minyak biodiesel dan 70 persen solar murni. Itu dilakukan untuk menghindari kerusakan pada karet klep mobil. Minyak biodiesel itu antara lain kini sudah digunakan oleh angkutan umum di Kota Bogor, Trans Pakuan. (cel)

Warta Kota, 27 November 2008

Blangko KTP di Pamulang Kosong, Gimana Dong?

Seorang warga Jalan Cemara 1, Pamulang Barat, Pamulang, Kabupaten Tangerang, Ngadi, pekan lalu mengirim Suara Warga mengenai ketiadaan bangko kartu tanda peduduk (KTP) saat mengurus KTP di kantor kelurahan, Kamis, 30 Oktober 2008.

Ngadi disarankan oleh staf kelurahan untuk melihat papan pengumuman, dan Ngadi pun membaca pengumuman dengan kop surat Pemerintah Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, tertanggal 25 Agustus 2008 itu. Pengumuman bernomor 470/303-Kec.Pmg/08 itu ditujukan kepada Plt Lurah se-Kecamatan Pamulang. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa blangko KTP sudah tidak tersedia lagi di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bagian Umum Sekda Kabupaten Tangerang sebagai penyedia blangko KTP dan kartu keluarga (KK) belum melakukan lelang karena anggarannya belum disetujui DPRD setempat.
Pengumuman itu juga mengimbau para Plt Lurah Kecamatan Pamulang agar memberi penjelasan kepada para pemohon KTP sampai dengan tersedianya KTP tersebut. Surat tersebut ditanda tangani oleh Drs H Toto Sudarto, Msi.

Ngadi mengharapkan agar agar instansi pelaksana sebagai perangkat pemerintah kabupaten di bawah kepemimpinan Bapak Dr H Ismet Iskandar ini dapat berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak terbengkalai.

Sedangkan Rudi (45), juga warga Pamulang, menyatakan bingung saat mengetahui blangko KTP di Kantor Kelurahan Pamulang Barat habis. Dia bertambah bingung saat salah satu pegawai di bagian pelayanan KTP di kelurahan itu menyatakan bahwa blangko itu habis sejak bulan Agustus 2008.

Pertanyaan ”Kok bisa habis Pak?” tidak terjawab sepenuhnya. Si pegawai bagian pelayanan itu hanya menjawab tidak tahu, lantas dibarengi jawaban, ”sampai sekarang belum ada kiriman blangko lagi”. Hanya itu jawaban yang diterima Rudi dan belasan orang yang datang ke Kantor Kelurahan Pamulang Barat saat mereka hendak membuat KTP atau memperpanjang KTP.

Setelah ditelusuri, ternyata habisnya blangko KTP itu juga terjadi di sejumlah kelurahan lain di wilayah Tangerang Selatan, seperti di Kelurahan Parigi, Rawa-buntu, dan Kelurahan Bintaro. Puluhan pemohon KTP baru dan perpanjang KTP harus pulang sia-sia, karena blangko KTP tidak lagi tersedia.

”Saya terkejut saat mengetahui di kantor Lurah Pamulang Selatan ada tulisan blangko KTP sedang kosong dan belum diketahui jelas kapan blangko berwarna biru itu akan tersedia lagi. Tulisannya cuma harap maklum dan bersabar. Dengan alasan sampai saat ini blangko KTP masih kosong dan tidak tersedia lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” kata Rudi.

Pelayanan KTP tidak berjalan efektif, karena pemohon KTP yang dalam sehari 40-70 orang di tiap kelurahan hanya sebatas mendapatkan penjelasan, tanpa ada kejelasan kapan blangko KTP itu bakal tersedia lagi.
Seperti di Kantor Kelurahan Bintaro, Pamulang Barat, dan Kelurahan Rawabuntu, dan Kantor Kecamatan Pondokaren sejumlah pegawai di bidang pelayanan KTP tidak terlalu sibuk bekerja, karena puluhan pemohon KTP yang datang hanya mengisi permohonan, lalu kertas formulir permohonan itu hanya ditumpuk, karena belum diketahui kapan dapat segera dicetak di blangko KTP.

”Soal pengurusan KTP maupun perpanjang belum dapat dilaksanakan sekarang, karena blangko KTP masih kosong. Paling Bapak bisa mengisi formulir permohonan saja. Kemungkinan blangko baru ada tanggal 15 November 2008. Nanti, sesudah tanggal itu datang saja lagi sambil membawa kelengkapan untuk bikin KTP baru atau perpanjang,” ujar pegawai bagian pelayanan di Kelurahan Bintaro bernama Idam, saat ditemui Warta Kota, Rabu (5/11).

Akibat kosongnya blangko KTP itu, sejumlah warga yang hendak mengurus KTP untuk urusan melamar kerja, pengurusan pajak, dan jual-beli tanah mengeluh. Menurut mereka proses administrasi menjadi terganggu akibat tidak dapat dilanjutkannya pengurusan KTP.”Saya harus balik nama surat jual beli tanah untuk ke sertifikat menjadi terhambat karena KTP belum dapat diurus. Padahal, saya sudah janji untuk pengurusan balik nama itu selesai dalam minggu ini. Seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi , karena kebutuhan operasional untuk administrasi sudah dapat diprediksi dan selalu tersedia,” kata Tito, warga Pondokbenda, Pamulang.

Karena tidak tersedianya blangko KTP itu, petugas pelayanan di kelurahan maupun kecamatan jadi sasaran omelan warga yang merasa pelayanan tidak beres. Seperti yang dialami Yakub, petugas pelayanan di Kantor kecamatan Pondokaren, dia sempat jadi bahan omelan warga yang akan membuat KTP.

”Warga memang seperti tidak terima setelah mendapat kabar dari kelurahan bahwa blangko habis dan diminta mencari keterangan lebih jauh ke kecamatan. Cuma, kami berusaha menjelaskan memang saat in blangko habis dan belum mendapat kiriman dari pusat maupun dinas terkait di kabupaten. Paling itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih jauh tidak mungkin karena bukan wewenang saya,” kata Yakub.

Jatah sekedarnya

Dalam sebuah rapat koordinasi antar pejabat muspida Kabupaten Tangerang pada pertengahan September 2008 para camat yang hadir mengeluhkan blangko KTP yang tidak kunjung ada dan mempertanyakan penyebab ketiadaan blangko KTP tersebut terutama untuk wilayah Tangerang Selatan. ”Pertanyaan itu muncul karena sebenarnya jumlah blangko KTP sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara, mendadak dalam waktu yang belum diperhitungkan blangko sudah habis. Kami berpikir masih ada cadangan blangko KTP di dinas maupun dari provinsi,” ujar Oki Rudianto, Kasi Pemerintahan Kecamatan Pamulang.

Namun, menurut Kepala Humas Kabupaten Tangerang, Awaludin, mengutip hasil rapat koordinasi itu, sudah dipastikan bahwa pihak Pemkab Tangerang akan tetap menunggu dari pemerintah pusat. Disepakati akan diadakan pengajuan anggaran melalui ABT (anggaran belanja tambahan) tahun 2008 untuk pengadaan sejumlah blangko KTP.

Hanya saja, karena pangajuan anggaran harus disusun dan memakan waktu, termasuk saat pengajuan ke pemerintah pusat. Maka untuk memenuhi permintaan pembuatan KTP maupun perpanjangan, bagi wilayah kecamatan yang masih memiliki sisa blangko KTP diminta untuk membagi sebagian blangko yang masih ada. ”Namun, pembagian blangko itu tidak mungkin untuk menutupi seluruhnya alias hanya sekadarnya. Sambil tetap masing-masing pelaksana pelayanan masyarakat di kelurahan maupun kecamatan memberikan penjelasan tentang masalah kelangkaan blangko KTP tersebut. Sambil menunggu ada kabar tentang pengajuan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang,” kata Awaludin (Celestinus Trias HP)

Warta Kota, 10 Nopember 2008