Tinjau UN, Dirjen PMPTK Dilarang Masuk

CIPUTAT TIMUR- Kepala Direktorat Jenderal (Dirjen) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Baedhowi, mengunjungi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMAN 2 Ciputat, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Dalam kunjungannya, Baedhowi ditemani para guru SMAN 2 Ciputat melihat dan mengawasi jalannya UN hanya dari pintu dan jendela kelas yang terbuka.
“Kunjungan ini untuk mengetahui jalannya UN yang berlangsung di SMAN 2 Ciputat, sekretariat rayon I, Kota Tangerang Selatan,” katanya, saat ditemui, Senin (20/4). Menurut Baedhowi, UN di SMAN 2 Ciputat berjalan lancar dan pengawasannya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. “Sistem pengawasan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” terangnya.

Hamdari, guru SMAN 2 Ciputat yang menemani Baedhowi saat melakukan kunjungan mengatakan, siapapun tidak boleh masuk keruang kelas saat sedang dilangsungkannya UN, termasuk Dirjen PMPTK. Untuk itu, selama melakukan kunjungan, rombongan Dirjen PMPTK hanya melihat jalannya UN dari luar kelas. “Semua tidak diperbolehkan masuk keruang ujian, kecuali pengawas penjaga,” ujarnya.

Pada UN pertama ini, terdapat tiga mata pelajaran yang diujikan. Untuk mata pelajaran umum yang diujikan adalah Bahasa Indonesia. Sedang, untuk siswa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), mata pelajaran yang diujikan adalah Biologi. Kemudian, untuk siswa IPS, mata pelajaran yang diujikan adalah Sosilogi. “Mereka diberi waktu dua jam untuk mengerjakan satu soal ujian,” terangnya.

Berbagai cara telah dilakukan untuk membuat 322 siswa kelas III SMAN 2 Ciputat lulus saat mengikuti UN. Diantaranya, mengikuti pendalaman materi yang diadakan oleh guru mata pelajaran bersangkutan, Bimbingan Belajar (Bimbel) dan try out oleh sekolah. (mg-hasan)

Radarbanten.com, 21 April 2009

Pelaku Penyebaran Soal UN Dipidana

TANGERANGNEWS– Maraknya isu bocornya soal ujian nasional 2009 untuk pelajar SMA dan SMK di Tangerang Selatan langsung diselidiki tim pemantau ujian nasional (UN). Pelaku yang membocorkannya pun terus diburu petugas.

Wali Kota Tangerang Selatan Shaleh MT memastikan pelaku yang membocorkan soal UN dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan tuduhan melakukan pembocoran rahasia Negara. Sanksinya bisa lima tahun penjara.

Menurutnya pembocoran soal UN merupakan tindakan yang melecehkan Negara. Sebab kegiatan ujian Negara adalah rangkaian system pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Itu berarti UN sebagai indikator kemajuan pendidikan.“Saya tidak bisa sebutkan pelakunya. Tapi kalau di guru dan berstatus PNS maka dua sanksi, yakni Pidana dan pelanggaran PP 30 tahun 1987 tentang disiplin pegawai,” ungkapnya saat meninjau persiapan UN di sejumlah sekolah di Tangerang Selatan.

Sedangkan sanksi bagi pelaku guru swasta, tambah dia hanya diberlakukan sanksi pidana sesuai KUHP. Meski tak menutup kemungkinan dipecat sebagai guru di sekolah tersebut. Karena mempermalukan nama besar sekolah yang menerima guru terbukti melakukan pembocoran soal UN. Shaleh meminta peserta UN tidak tergiur dengan tawaran pelaku pembocoran soal. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Dadang Sofyan mengharapkan peserta UN lebih mempersiapkan diri. Tidak tergiur tawaran soal yang beredar diluar. “Di Tangerang Selatan terdapat sebanyak sebanyak 3.699 pelajar SMA dan 5.167 pelajar SMK yang mengikuti UN 2009,” tandasnya. (den)

Tangerangnews.com, 20 April 2009

Dindik Tangsel Usulkan Rp 21 M

PAMULANG-Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 21 miliar.
Hal ini sebagai upaya untuk memajukan pendidikan di daerah baru tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Dadang Sofyan mengatakan alokasi anggaran tersebut diperuntukan untuk rehab dan penambahan ruang kelas sekolah-sekolah negeri yang ada Kota Tangsel.
“Di sini masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas,” kata Dadang, Rabu (15/4).

Menurut Dadang, sekolah-sekolah negeri yang masih mengalami kekurangan ruang kelas itu di antaranya SMAN 3 Ciputat yang masih membutuhkan 3 lokal, SMAN 6 Ciputat kekurangan 6 lokal, dan SMAN 2 Pamulang juga 6 lokal. Sedangkan untuk SMP dan SD negeri yang ada di Tangsel akan dilakukan rehab bangunan. “Di sini masih banyak sekolah yang masuk siang, maka dari itu untuk penyeragaman akan kita tambah ruang kelasnya,” terangnya.
Dadang menjelaskan, usulan anggaran Rp 21 miliar itu, selain untuk penambahan pembangunan gedung baru juga diperuntukan untuk pembelian alat tulis kantor (atk) dan meubeler.
“Setiap ruang kelas yang baru juga akan kita lengkapi dengan sarana dan prasarananya,” katanya.
Apalagi kata dia, Pemkot Tangsel ke depan akan mewacanakan Kota Tangsel sebagai Kota Pendidikan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di daerah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini juga harus lebih maju dengan sekolah-sekolah lainnya di luar Kota Tangsel. (ang)

Radarbanten.com, 16 April 2009

Waspada, Kebocoran Soal UN Lewat SMS

PAMULANG- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan meminta kepada pihak sekolah untuk mewaspadai kiriman soal jawaban lewat Short Message Service (SMS) dari oknum tertentu. Kebocoran soal dinilai mengancam proses pelaksanaan UN pada 20-24 April.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tangsel Dadang Sofyan menyatakan, jelang pelaksanaan UN tingkat menengah atas yang digelar pada 20-24 April mendatang, indikasi kebocoran soal UN kerap dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan cara mengirim soal jawaban UN kepada pelajar lewat SMS. Kiriman SMS soal UN merupakan salah satu bentuk mencoreng pelaksanaan pendidikan dengan bermaksud membocorkan soal UN kepada pelajar.

“Kita meminta kepada pihak sekolah untuk waspada terhadap soal jawaban UN yang dikirim lewat SMS kepada pelajar oleh oknum yang mencari keuntungan semata. Bila hal ini terjadi bisa memperkeruh jalannya UN,” kata Sofyan. Untuk mencegah itu, pihaknya akan melakukan pemantauan dan melarang para siswa-siswi membawa Handphone ketika mengikuti ujian. Setiap telepon gengam yang dimiliki pelajar akan dilakukan pengecekan sebelum UN digelar.

“Yang pasti kita tidak ingin kecolongan dengan adanya kebocoran lewat kiriman SMS terselubung itu. Guru maupun pemantau UN harus menyita Hp pelajar yang mengikuti UN, usai UN digelar Hp pelajar silahkan dikembalikan. Mengapa dilakukan karena kita ingin menghindari hal-hal yang bisa mengacaukan pelaksanaan UN,” ungkapnya.

Sementara itu, demi memaksimalkan kelulusan UN bagi pelajar di Tangsel pihaknya akan melakukan program Try Out disejumlah sekolah. Namun ketika disinggung program Try Out tidak menunjukan hasil maksimal untuk mengapai nilai UN yang diinginkan, Sofyan membantahnya. Kata Sofyan, menurunnya kelulusan bukan karena program Try Out tidak berguna, melainkan karena pelajar Tangsel kurang termotivasi untuk belajar.

“Try Out sangat menunjang kelulusan, mungkin saja peserta UN itu malas belajar,” ungkapnya. (iin)

Tangerangonline.com, 13 April 2009

Tangerang Selatan Jadi Kota Pendidikan

PAMULANG – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) bakal mewujudkan daerah kedelapan di Provinsi Banten ini sebagai kota pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemkot Tangsel Dadang Sofyan mengatakan, Kota Tangerang Selatan sangat pantas menjadi ikon kota pendidikan di Provinsi Banten. Pasalnya, berbagai potensi yang ada di kota ini sangat mendukung, baik dari segi sarana, tenaga pendidik, dan lainnya.
“Untuk langkah awal, program kerja kita di tahun 2009 adalah pendataan ulang, seperti berapa SDM yang kita miliki, kualifikasi sekolahnya seperti apa, dan dilihat dari sarana dan prasarana sekolah bagaimana,” jelas Dadang, saat ditemui, Selasa (24/3).

Mantan Kabid Dikmenti Dindik Pemprov Banten ini mejelaskan, setelah melakukan inventarisasi rampung, baru melakukan langkah-langkah kebijakan. Karena, untuk mewujudkan kota pendidikan itu banyak hal yang harus dibutuhkan. Termasuk dari sisi prasarana dan sarana, pihaknya akan membuat program sekolah bersih dan sehat (PSBS),
“Kita juga sedang menginventarisasi sekolah-sekolah yang potensial, baik negeri maupun swasta, baik itu program sekolah standar nasional (PSSN) dan perintisan sekolah bertaraf internasional atau PSBI,” terangnya.
Dadang berkeyakinan Kota Tangsel akan menjadi kota pendidikan karena mempunyai potensi yang sangat mendukung untuk itu semua. “Apalagi sesuai arahan Pak Walikota dan Sekot agar Kota Tangsel bisa diwujudkan sebagai ikon pendidikan di Banten,” paparnya.

Sebelumnya, dosen Universitas Brawijaya Malang Abdul Aziz Husain ketika memberikan materi Semiloka Pendidikan di Universitas Terbuka Pondok Cabe beberapa waktu lalu menilai, Kota Tangerang Selatan pantas menjadi ikon pendidikan di Provinsi Banten. Pasalnya, berbagai potensi yang ada di kota ini sangat mendukung. Azis memaparkan, Kota Tangsel mempunyai banyak perguruan tinggi, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Terbuka di Pamulang, ITI. Selain perguruan tinggi, di Kota tangsel terdapat sekolah-sekolah negeri, swasta yang bertaraf internasional.
Ia menjelaskan, untuk mewujudkan kota pendidikan itu semua, ada enam komponen yang dimiliki kota ini seperti sarana gedung atau kelas yang ideal seperti setiap kelas 20-25 orang, sarana buku pendidikan. (ang)

Radar Banten, 25 Maret 2009

Puluhan Ribu Siswa SD Banten Dapat Beasiswa

SERANG (SINDO) – Sebanyak 81.000 siswa sekolah dasar (SD) miskin di Provinsi Banten tahun ini akan mendapatkan beasiswa masingmasing sebesar Rp360.000.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Banten Ino S Rawita mengatakan, bantuan tersebut adalah program Departemen Pendidikan Nasional melaluidinaspendidikan(dindik) provinsi. Beasiswa tersebut, dalam pencairnya akan dikirimkan langsung melalui pos kepada siswa yang berhak mendapatkannya.

“Dana itu untuk memenuhi kebutuhan siswa, seperti membeli baju seragam,alat tulis,dan buku,” kata Ino kemarin. Sejauh ini, ujar Ino, sebenarnya sejumlah sekolah telah membebaskan biaya iuran sekolah, tetapi untuk kebutuhan pribadi siswa masih banyak yang tergolong warga miskin.

“Tujuannya untuk meminimalisasi siswa putus sekolah,”ungkapnya. Kepala Seksi Sekolah Dasar Dindik Banten Didin Sihabudin menambahkan, kuota 81.000 siswa itu akan dibagi ke kabupaten/kota se-Banten. Artinya, masing-masing kabupaten/kota mendapat kuota berbeda.

“Kuotanya disesuaikan dengan siswa miskin di masing-masing kabupaten/ kota, ”ungkapnya. Dia berharap, dindik kabupaten/ kota harus segera menyosialisasikan program ini kepada setiap kantor cabang dinas (KCD) dindik di setiap kecamatan.“KCD dindik melanjutkan menyosialisasikan ke setiap sekolah.

Sehingga pihak sekolah dapat segera mengajukan siswa yang berhak mendapatkan,” papar Didin Sihabudin. Menurut dia, siswa yang berhak mendapat bantuan itu harus melengkapi surat keterangan miskin dari pemerintah desa dan kecamatan. Selain itu, siswa yang berhak mendapat bantuan ini minimal duduk di kelas dua sampai kelas lima. (teguh mahardika)

Seputar Indonesia, 15 Maret 2009

Tangsel Pantas Jadi Ikon Pendidikan di Banten

PAMULANG- Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai pantas menjadi ikon pendidikan di Provinsi Banten.
Pasalnya, berbagai potensi yang ada di kota ini sangat mendukung, baik dari segi sarana, tenaga pendidik, dan lainnya. Demikian dikatakan Abdul Aziz Husain, dosen Universitas Brawijaya Malang ketika memberikan materi Semiloka Pendidikan di Universitas Terbuka Pondok Cabe, Selasa (10/2).
Azis memaparkan, Kota Tangsel yang baru disahkan 29 Oktober 2008 ini mempunyai banyak perguruan tinggi, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Terbuka di Pamulang, ITI.

Selain perguruan tinggi, di Kota tangsel terdapat sekolah-sekolah negeri, swasta yang bertaraf internasional. Ia menjelaskan, untuk mewujudkan kota pendidikan itu semua, ada enam komponen yang dimiliki kota ini seperti sarana gedung atau kelas yang ideal seperti setiap kelas 20-25 orang, sarana buku pendidikan.
“SMA sudah mempunyai 50 persen dan di SMK sudah mempunyai 33 persen bengkel yang lengkap,” kata Pengurus Besar PGRI pusat. Dan untuk menunjang itu, sambung Azis, para tenaga pengajar juga harus berkualitas.
Artinya, pendidikan pengajar minimal strata satu (S1) atau Diploma empat (D4) dan bersertifikasi pendidikan. Di tempat yang sama, Pembina Pendidikan Provinsi Banten Airin Rachmi Diany mengatakan, dirinya berkeyakinan Kota Tangsel akan menjadi kota pendidikan karena mempunyai potensi yang sangat mendukung untuk itu semua. (cr-4)

Radar banten, 11 Februari 2009

Pendidikan Tangsel Dibantu Rp 15 M

PAMULANG – Pemprov Banten menggelontorkan anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebesar Rp 15 miliar. Wakil Gubernur Banten HM Masduki mengatakan, bantuan dana ini dalam rangka meningkatkan program pendidikan di Banten. Bantuan anggaran itu diharapkan dapat dioptimalkan untuk peningkatan prasarana dan sarana pendidikan di Kota Tangsel.

“Anggaran ini bisa digunakan untuk hal yang prioritas, termasuk membangun sekolah yang rusak, terkena bencana. Itu dianjurkan harus diprioritaskan,” terang Masduki usai membuka kegiatan semiloka pendidikan dengan ribuan guru se Kota Tangsel, di Universitas Terbuka (UT) Pondok Cabe, Selasa (10/2).

Menurut Masduki, alokasi anggaran ini sama persis yang diterima daerah kabupaten dan kota lain di Banten. Dengan adanya bantuan itu diharapkan dapat menyukseskan Pemprov Banten yang saat ini tengah berupaya merampungkan progam wajib belajar (wajar) pendidikan dasar (Dikdas) sembilan tahun dan diperkirakan akan tuntas pada tahun ini.

“Sejauh ini kita berkeyakinan tahun ini program wajar akan tuntas di Banten dan akan dilanjutkan pada program wajar 12 tahun. Apalagi dengan anggaran yang yang cukup memadai dimiliki Pemprov Banten, sehingga dipastikan program wajar 12 tahun itu akan dapat diselesaikan sesuai agenda,” katanya. (ang)

Radar Banten, 11 Februari 2009

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Tolak UU BHP

CIPUTAT – Puluhan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Ciputat menggelar aksi penolakan terhadap Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), Rabu (24/12). Mahasiswa menilai UU BHP merupakan bentuk komersialisasi dunia pendidikan.

Dalam aksinya mahasiswa membawa spanduk bertuliskan “tolak BHP, BHP hambat dunia pendidikan”. Tidak hanya itu saja mahasiswa juga menggelar orasi yang menyebutkan Badan Layanan Umum yang diberlakukan di UIN nama lain dari Badan Hukum Pendidikan yang sebenarnya merupakan upaya lepas tangan pemerintah dalam mengalokasikan APBN untuk Perguruan Tinggi. Sehingga Perguruan Tinggi diberi keleluasaan untuk mencari sumber pendapatan. Imbasnya mahasiswa sama halnya dengan komoditas dan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi semakin mahal.

“Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang disahkan DPR pada tanggal 18 Desember lalu merupakan bentuk komersialisasi dunia pendidikan. Jika UU BHP diberlakukan, sama saja pemerintah saat ini membatasi akses warga Negara untuk memperoleh pendidikan” ungkap kordinator Humas aksi, Charman kepada tangerangonline.

Badan Hukum Pendidikan merupakan perubahan arah kebijakan pengembangan perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan. Di bidang keuangan, telah terjadi perubahan paradigma dalam mengelola keuangan Negara setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Hal itu kemudian disusul dengan berubahnya UIN sebagai Badan Layanan Umum melalui SK Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tanggal 26 Februari 2008.(faiz)

Tangerang Online, 24 Desember 2008

WNA di Bintaro Bakal Didata

PONDOK AREN – Guna mendeteksi keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah Bintaro pihak Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan berencana akan melakukan pendataan jumlah WNA di wilayahnya.
Apalagi selama ini belum diketahui jumlah WNA yang berada di daerah itu secara pasti, sehingga dikhawatirkan pihak aparat pemerintah kesulitan untuk mengontrol masa berlaku izin kerja serta penyalahgunaan lainnya.

Camat Pondok Aren Chaerudin mengaku, pihaknya mengkhawatirkan keberadaan mereka di Indonesia bukan untuk izin bekerja di Indonesia melainkan untuk berwisata. Keberadaan warga asing itu di wilayahnya umumnya berprofesi sebagai guru-guru di sekolah internasional yang terdapat di wilayah Bintaro, Kecamatan Pondok Aren.
“Tentunya ini sudah menyalahi aturan, mereka berdalih demi menghindari pajak,” ungkap Chaerudin yang ditemui, Rabu (10/12) lalu.

Ia mengungkapkan, para WNA disinyalir betempat tinggal di apartemen di Bintaro dan berada di kawasan perumahan Bintaro Jaya. Sejauh ini keberadaan mereka juga belum pernah melaporkan diri kepada pihak kecamatan setempat.
“Selama ini kami belum tahu berapa banyak jumlah WNA di wilayah kami. Padahal keberadaan mereka itu dapat menghasilkan pajak, sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) kecamatan,” katanya.

Ia mengungkapkan, kebanyakan mereka mengajar di sekolah-sekolah internasional seperti di Sekolah Global Jaya, British School, dan Japanese School dengan gaji yang begitu tinggi. Maka dari itu, pihaknya meminta bantuan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang bersama dengan pihak Imigrasi dan kepolisian setempat segera melakukan pendataan para WNA yang tinggal di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan, terutama terhadap WNA yang disinyalir sering terlibat pelanggaran hukum. (ang)

Radar Banten, 12 Desember 2008