Insentif Ketua RT/RW Tangsel Bakal Naik Rp 500 Ribu

TANGSEL – Jika dibangdingkan dengan Jakarta, wacana pemberian insentif sebesar Rp 500 ribu untuk Ketua RT/RW, Tangsel, bisa dibilang terlalu kecil. Karena propinsi DKI Jakarta telah memberikan insentif antara 800 sampai 1 juta kepada Ketua RT dan Ketua RW-nya. Meski begitu, wacana peningkatan pemberian insentif untuk RT/RW di Tangsel perlu disambut baik.

Pencetus ide itu adalah Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Sihabuddin Hasyim. Kader Partai Golkar Tangsel itu, melontarkan wacana insentif di DPRD Tangsel. “Kami rasa wacana pemberian insentif kepada Ketua RT dan RW harus kami perjuangkan.  Idealnya saya kira di kisaran Rp500 ribu, ” ujarnya Senin (27/6/2011).

Partai Golkar, kata Sihabuddin, akan mendorong payung hukum berupa Perda Rukun Warga Rukun Tetangga (RTRW) di Tangsel. Dengan payung hukum tersebut maka legalitas atas intensif RT yang digelontorkan dari APBD Tangsel lebih terjamin.

Untuk diketahui saat ini kata Sihabuddin, Ketua RT di wilayah Tangsel mendapat insentif sebesar Rp 150 ribu berdasar Peraturan Walikota Tangsel. “Raperdanya akan kami dorong. Selain soal insentif, dalam Raperda tersebut juga akan diatur soal pemilihan Ketua RT maupun RW. Termasuk juga diatur soal jumlah Kepala Keluarga dalam satu Rukun Tetangga,” paparnya.

Tujuan pemberian atau kenaikan  insentif ini, menurut  Sihabuddin salah satu langkah untuk menekan pungutan liar yang mungkin dirasakan oleh warga apabila mengurus surat-surat di tingkat RT. “Walau belum ada pungutan liar, kami mengantisipasinya. Tujuannya agar pelayanan di tingkat RT lancar. Ini juga bias dijadikan sanksi kalau ada RT yang tetap melakukan pungutan liar,” terang Sihabuddin. (KG/TGE)
Sumber – TangerangNews.com – 27-06-2011

Gelandangan dan Pengemis Akan Diganyang di Tangsel

TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, akan menggencarkan razia terhadap gelandangan dan pengemis yang selama ini banyak berkeliaran.

“Tangsel berupaya untuk bebas dari gelandangan dan pengemis. Maka, caranya dengan menggelar razia secara giat,” kata Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Sudarman di Tangerang, Selasa (21/6).

Ia menyebutkan, dalam razia yang dilakukan hari ini (Selasa red), puluhan gepeng berhasil diamankan dari beberapa lokasi berbeda seperti lampu merah Gaplek, Pamulang, Fly Over Ciputat dan Pasar Jombang. Puluhan gelandangan dan pengemis tersebut, diamankan saat sedang duduk di pinggir jalan.

Para gelandangan dan pengemis yang diamankan, nantinya akan dilakukan pendataan. Bila, mereka tidak memiliki keluarga, maka akan dikirim ke Panti Sosial di Pasar Rebo, Jakarta Selatan untuk diberikan pembinaan.

“Seluruh gepeng (gelandangan dan pengemis) di Tangsel akan ditertibkan untuk diberi pembinaan lebih lanjut, jika mereka masih punya orang tua akan dikembalikan ke orang tuanya, dan kami akan bimbing orang tuanya untuk tidak mengeksploitasi anak yang masih di bawah umur,” katanya.

Ditambahkan Sudarman, bila penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Tangsel memerlukan waktu yang tidak singkat. Sebab, daerah pemekaran Kabupaten Tangerang ini, dapat dikatakan sebagai lokasi basah bagi para gelandangan dan pengemis. Sebab, penertiban yang dilakukan pemerintah selama ini, dirasakan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

“Razia gepeng di Kota Tangsel sejak dua tahun lalu baru dilakukan tapi sifatnya baru penekanan saja, belum pada sikap tegas dengan mengirimnya ke panti sosial. Maka, kedepannya akan dilakukan sikap yang lebih bijak dan tegas agar target bebas gepeng terealisasi,” katanya. (Ant/OL-04)
Sumber – MediaIndonesia.Com- 22-06-2011

70 Persen Lahan Kota Tangerang Selatan Dikuasai Pengembang

CIPUTAT (Pos Kota) – Masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) minta jajaran pemkot mengendalikan perkembangan wilayah agar terkontrol. Lahan hijau lima tahun belakangan terus menyusut untuk pembangunan.

“Kami minta ketegasan Pemkot Tangsel untuk menyetop berbagai pembangunan yang tak menunjang program pemerintahan,” kata Iswadi, warga Ciputat, kemarin.

Menurut dia, sekarang ini terkesan penangganan dan penataan Kota Tangsel sebagai salah satu penyangga Kota Jakarta sama sekali tak diperhatikan dan jor-joran untuk membangun perumahan tanpa melihat perkembangan di masa mendatang.

Bila tidak ditangani dengan cepat dan ditata ulang, tambah bapak tiga anak yang bekerja di Jakarta ini, kawasan Tangsel bakal semakin banyak masalah. Mulai dari kemacetan, tumpukan sampah hingga hilangnya lahan resapan air. Banjir tentu saja menjadi bencana yang tak terelakkan.

DIKUASAI PENGEMBANG

Menanggapi itu, Kepala Dinas TAta Kota Bangun dan Pemukiman Kota Tangsel Nur Salamet didampingi Kabag Humas Alpahnaja, mengatakan sekitar 70 persen dari luas lahan kota sebanyak 14 hektar belakangan ini sudah dikuasai pengembang dan sisanya dikuasai pemukiman dan perkantoran pemerintah serta perorangan.

Pembangunan perumahan dengan sistem cluster atau satu pintu nyaris tak terkendali sehingga lahan kosong akan semakin menipis, jadi perlu antisipasi sejak dini.

“Kami memang berharap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangsel dapat selesai tahun ini sehingga dapat mengantisipasi masalah itu dengan cepat,” ujarnya.

Jika konsep dasar Kota Tangsel sudah pisah dari induk Kab. Tangerang tentunya konsep Kota Tangsel sebagai kota dagang, jasa dan pemukiman akan dapat berjalan dengan baik. “Terlebih memiliki konsep pembangunan gedung vertikal guna mempertahankan kota baru yang memiliki lahan terbuka hijau,” katanya.

Diakuinya, kini di Kota Tangsel ada sekitar 250 pengembang besar dan kecil yang terus marathon membangun pemukiman yang tentunya tak bisa dibatasi karena payung hukum belum ada.

Akibatnya, penumpukan kendaran atau transportasi selama ini tertuju pada satu titik di kawasan perkotaan atau pusat keramaian saja. (Anton/si/ird)

Pos Kota, 4 Desember 2010

Lahan Tangerang Selatan Terancam Habis, Bangunan Akan Dibuat Vertikal

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan mengarahkan pembangunan gedung dan perumahan di wilayah tersebut menjadi vertical atau mengarah ke atas. Langkah ini dilakukan sehubungan dengan semakin tipis dan terbatasnya lahan kosong di kota seluas 14 ribu hektar tersebut.

Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan, Nur Selamet mengatakan saat ini dari 14 ribu hektar total luas Tangerang Selatan, 70 persennya sudah dikuasai pengembang dan sisanya terdiri dari pemukiman dan perkantoran yang dikuasai oleh pemerintah dan perorangan,” Ini berarti lahan yang tersisa sangat dikit dan terancam habis,” ujarnya kepada Tempo hari ini.

Nur Selamat mengatakan, pembangunan perumahan dengan sistem cluster atau satu pintu di wilayah Tangerang Selatan nyaris tidak terkendali. Dengan jumlah sekitar 250 pengembang besar dan kecil membuat luasan lahan yang dikuasai untuk kawasan pemukiman ini sudah hampir mencapai 70 persen. “Kita tidak bisa membatasi jumlah pengembang dan wilayah pembangunannya apalagi payung hukumnya belum ada,” katanya.

Menurut Selamat, saat ini Kota Tangerang Selatan masih menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diharapkan selesai tahun depan. Arahannya kota yang baru terbentuk setelah pisah dari induknya Kabupaten Tangerang ini menjadi kota dagang, jasa dan pemukiman.

Dalam konsep RTRW Tangerang Selatan yang baru itu, kata dia, konsep yang akan dikembangkan adalah pembangunan gedung vertikal agar lahan yang tersedia tetap terjaga dan kota baru itu dapat dikembangkan dengan baik.

Penataan pembangunan gedung dengan konsep vertikal, kata Nur Selamat nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tangerang Selatan yang kini raperdanya tentang rencana pengembangan pembangunan pemukiman dan perumahan Daerah (RP4D) sedang digodok.

Raperda itu juga akan akan mengatur arus lalu lintas yang menghubungkan antar wilayah kawasan perumahan dan cluster perumahan. ”Nantinya setiap cluster terutama jalan utamanya harus terintegrasi dengan cluster lain sehingga arus transportasi tidak terpusat di satu titik sehingga tidak menimbulkan kemacetan,”katanya.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman Tangerang Selatan Toni Suwandi tidak mudah. Selain kota ini sudah adi dengan segala kekurangannya, lahan yang tersedia untuk pembangunan infrastuktur yang memadai juga terbatas. ”Kawasan sudah lama jadi dan sekarang untuk menatanya bukan hal gampang. Untuk pembangunan jalan saja butuh biaya yang sangat besar terutama untuk ganti rugi lahan masyarakat karena nilai jual tanah di Tangsel sangat tinggi,” katanya.

Menurut dia, setelah Tangerang Selatan terbentuk, jumlah pengembang dan penduduk yang tinggal di wilayah ini terus meningkat. Namun dia tidak dapat menjelaskan jumlah pastinya. Hanya saja sekarang dapat dirasakan arus lalu lintas makin padat sementara ruas jalan yang ada sangat terbatas dan sempit. Sehingga terutama jam sibuk kerap terjadi kemacetan yang sangat parah. ”Setiap hari ratusan petugas dikerahkan. Kondisi ini tidak mungkin dilakukan setiap hari bertahun-tahun, sehingga perlu dicari solusi. Saat ini yang tepat adalah mengintegrasikan antar kawasan cluster perumahan yang satu dengan yang lain,” katanya.  Joniansyah

Tempo Interaktif, 2 Desember 2010

Dinas Bina Marga Bakal Caplok Lahan Pamulang Square

PAMULANG- Pelebaran Jalan Siliwangi, Pamulang, Kota Tangerang Selatan yang dilakukan Dinas Bina Marga Pemerintah Propinsi Banten rencananya akan mencaplok lahan Pamulang Square sebanyak 2 meter.

Maklum saja pelebaran jalan sekitar 2 meter dari luas sebelumnya sekitar 8 meter menjadi 14 meters dengan panjang 800 meter bakal menyerobot 2 meter lahan milik Pamulang Square tergerus proyek pelebaran jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga Pemerintah Propinsi Banten. “Dalam proyek tahap kedua pelebaran jalan itu, lahan Pamulang Square yang berdekatan dengan jalan Siliwangi pasti akan dibongkar. Karena, Pamulang Square terlalu berdekatan dengan jalan yang akan dibongkar,”ungkap Camat Pamulang Firdaus.

Penjabat Walikota Tangsel M Saleh menyatakan, pelebaran jalan dengan panjang hampir 800 meter ini merupakan jalan provinsi dan ditargetkan rampung secepatnya mengingat titik kemacetan berada di jalan tersebut.”Pelebaran jalan dilakukan secara bertahap dan tercatat di program tahunan,” tandas pejabat merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ini.”Saya minta semua pihak mendukung proyek pelebaran ini, jangan mengorbankan kepentingan orang banyak karena kepentingan segelintir orang saja,” tandas Shaleh. (iin)

Tangerangonline.com, 7 Mei 2009