4.789 RTS Terima BLT

PONDOK AREN- Sebanyak 4.789 Rumah Tangga Sasaran (RTS), dari 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Pemberian dana BLT dilangsungkan selama tiga hari, mulai Sabtu hingga Senin (25-27/4) di Kantor Pos Pondok Aren, Kelurahan Pondok Jaya.
Pada hari pertama atau Sabtu lalu, RTS penerima dana BLT berasal dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Pondok Betung, Jurang Mangu Barat, Jurang Mangu Timur dan Perigi Lama. Kemudian pada hari Minggu, RTS penerima dana BLT berasal dari Kelurahan Perigi Baru, Pondok Kacang Barat, Pondok Pucung, dan Pondok Kacang Timur. Sedangkan pada hari terakhir, mereka yang menerima dana BLT berasal dari Kelurahan Pondok Aren, Pondok Jaya dan Pondok Karya.

Menurut staf verifikasi kantor pos Graito, untuk pembagian BLT kali ini, masing-masing RTS mendapatkan Rp 200.000. Sedangkan untuk membantu proses pembagian, pihak kantor pos mengerahkan sedikitnya 20 staf.
Sementara itu, saat pembagian Sabtu lalu, sempat terjadi kericuhan. Kericuhan terjadi antrean yang cukup panjang sehingga membuat sebagian warga tidak sabar dan minta didahulukan.
Menurut Graito, untuk pembagian tahun ini, kantor pos tidak mencetak kartu BLT baru untuk RTS. Pengambilan dana BLT bisa dilakukan dengan menunjukkan potongan kartu BLT tahun sebelumnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy KTP. Jika KTP yang bersangkutan hilang, maka RTS bisa membuat surat keterangan di RT masing-masing.
“Tapi jika potongan kartu BLT yang hilang, RTS cukup membawa KTP asli dan fotocopynya. Begitu juga dengan RTS yang berusia lanjut dapat diwakilkan dengan anggota keluarganya asal membuat surat kuasa pengambilan BLT,” ucapnya, Sabtu (25/4).

Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kecamatan Pondok Aren Dani Wiradana mengatakan, jumlah RTS sebanyak 4.789 RTS merupakan hasil pendataan terbaru.
Dari pantauan di lapangan, kemarin, pembagian BLT memang berbeda dari sebelumnya. Warga terutama yang sudah lanjut usia terlihat merasa kesulitan mengambil dana BLT. (mg-hasan)

Radarbanten.com, 27 April 2009

Tangsel Butuh BPOM dan Damkar

PAMULANG- Sebagai lembaga diluar satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, keberadaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) sangat dibutuhkan. Kehadiran kedua lembaga tersebut guna menunjang pengawasan terhadap maraknya penjualan obat-obatan ilegal dan menekan ancaman kebakaran di Tangsel.

Asisten Daerah II Kota Tangsel Ayi Ruhiyat menyatakan, Kota Tangsel minim lembaga-lembaga yang mendukung jalannya aturan maupun menjaga ketentraman dilingkungan masyarakat, karena itu pemerintah daerah membutuhkan lembaga-lembaga yang membantu tugas SKPD dalam melakukan kontrol dilapangan, baik itu mengawasi penjualan obat-obat ilegal yang menjamur di sejumlah pasar tradisional maupun modern.

“Kalau hanya mengandalkan dinas-dinas terkait sulit bagi pemerintah daerah menuntaskan permasalah yang dikeluhkan masyarakat. Hadirnya BPOM dan Damkar sangat diperluhkan sekali. BPOM daerah membatu melakukan penertiban penjualan obat-obatan ilegal yang dinilai membahayakan bagi kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Disingung dalam beberapa kejadian kebakaran di Tangsel yang kerap merepotkan petugas kebakaran Jaksel yang melakukan pemadaman di wilayah kota baru itu. Karena jarak Tangerang yang cukup jauh dan sulit bagi Damkar untuk menjangkau wilayah yang terkena kebakaran di Tangsel. Kata Ayi, meski belum dibutuhkan secepatnya Damkar sangat diperluhkan untuk menjaga kestabilan keamanan di masyarakat sekitar.

“Pemukiman warga di Tangsel sulit dijangkau Damkar Tangerang ketika terjadi kebakaran. Seiring berjalannya waktu, nantinya Damkar akan segera diusulkan hadir di Tangsel, hal ini dilakukan untuk menekan kejadian kebakaran agar bisa dikendalikan secepatnya,” ungkap Ayi.

Selain itu, Ayi menuturkan, dari keinginan Pejabat Walikota Tangsel M Shaleh atas desakan masyarakat. Pemkot Tangsel segera mengusulkan pembangunan RSUD kelas III bagi warga kurang mampu. Kehadiran RSUD tersebut dinilai akan sangat membantu warga yang membutuhkan pengobatan, tanpa harus berobat ke RS Fatmawati maupun RSUD Tangerang.”Sebelum membangun, harus dilihat tata ruang, lokasi, dana, dan dampak lingkungan dari pembangunan RSUD itu,” tandas Ayi. (iin)

Tangerangonline.com, 17 April 2009

Warga Situ Gintung Terancam Tak Menerima BLT

CIPUTAT- Ribuan warga Kelurahan Cirendue, Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang juga menjadi korban bencana jebolnya tanggul Situ Gintung terancam tidak mendapatkan dana bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. Alasannya, PT Pos Ciputat belum menerima rekapan data falid dari pihak kelurahan setempat berapa jumlah warga Situ Gintung yang berhak menerima BLT.

Padahal, Rabu (15/4) kemarin, pemberian BLT sebesar Rp 200 ribu yang hanya dilakukan sekali saja telah  diberikan kepada 1.983 warga dari empat kelurahan di Ciputat, yakni Rempoa, Serua, Serua Indah, dan Cipayung, tidak termasuk kelurahanCirendue. “Warga Cirendue yang merupakan lokasi dimana terjadinya bencana jebolnya Situ Gintung, tidak mendapatkan BLT. Ini karena kita belum mendapatkan data falid dari kelurahan setempat berapa korban Situ Gintung yang berhak menerima BLT. Karena itu kita bingung bagaimana cara memberikan BLT kepada mereka kalau tidak ada datanya, padahal warga dari empat kelurahan lainnya telah diberikan BLT,” ucap Ketua Satgas BLT Kantor Pos Ciputat, Muchlis Solehuddin.

Karena belum mendapatkan data berapa ribu warga Cirendue yang berhak menerima BLT, PT Pos Ciputat mendesak pihak kelurahan setempat segera menyerahkan data tersebut.”Seharusnya pemerintah daerah secepatnya menyerahkan data terbaru penerima BLT bagi warga tidak mampu korban Situ Gintung. Kalau belum diserahkan kita sulit untuk menyerahkan uang BLT sebesar Rp 200 ribu,” jelasnya.

Camat Ciputat Timur Zulfuad mengaku, pihaknya tidak mengetahui adanya pembagian BLT untuk warga Ciputat, apalagi berapa data warga Cirendue korban korban bencana Situ Gintung yang berhak menerima BLT.”Saya tidak tahu ada pembagian BLT, kita juga belum punya data siapa saja warga Situ Gintung yang tidak mampu menerima BLT. Nanti kalau sudah ada, akan segera kita serahkan ke PT Pos Ciputat,” ungkap Zulfuad. (iin)

Tangerangonline.com, 16 April 2009

Pembagian Duit BLT Nyaris Rusuh

CIPUTAT-Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor Pos Ciputat, Jalan Martadinata, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, nyaris rusuh. Sebanyak 1.983 warga penerima BLT emosi setelah terlibat adu mulut dengan petugas ketika sedang berlangsung pembagian uang sebesar Rp 200 ribu, Rabu, (15/4).

Pembagian uang untuk ribuan warga dari empat kelurahan yakni Serua, Serua Indah, Cipayung dan Rempoa di kantor Pos Ciputat jadi awut-awutan. Saling dorong dan perang mulut itu terjadi setelah ribuan warga tidak sabar untuk menerima uang BLT yang dibagikan petugas. Tidak hanya itu saja  warga yang tidak memiliki kartu penerima BLT mengeluh harus menyertakan KTP, surat domisi dari kelurahan dan surat keterangan RT sebagai persyaratan untuk mengambil BLT.

“Untuk mengambil BLT kali ini kita dipersulit. Padahal, tahun lalu kita memiliki kartu BLT dan cepat mendapatkan uang. Masalahnya, kartu penerima BLT  tidak dibuatkan pihak kelurahan dan RT setempat untuk warga penerima BLT. Akhirnya untuk mengambil BLT kita diminta mengurus sejumlah surat persyaratan. Karena terlalu ribet mendapatkan BLT warga akhirnya emosi dan perang mulut dengan petugaspun akhirnya terjadi,” ucap Mohasil, warga Rempoa RT06/13, Ciputat ketika ditemui dilokasi.

Ketua Satgas BLT Kantor Pos Ciputat, Muchlis Solehuddin mengakui, pembagian BLT tidak seperti tahun sebelumnya, karena banyak dari kartu penerima BLT tidak dibagikan pihak kelurahan/RT setempat kepada warga. Akhirnya, warga yang sudah terdaftar sebagai menerima BLT pada tahun sebelumnya, harus kembali didata dengan menyertakan surat keterangan.

“Tahun lalu, mereka tinggal menyerahkan kartu BLT langsung dapat uang. Tetapi tidak untuk tahun ini, daftar penerima BLT tidak terdata oleh kantor pos, karena tidak adanya data falid penerima BLT yang diserahkan pihak kelurahan maupun kecamatan setempat kepada kita,”ungkapnya. (iin)

Tangerangonline.com, 15 April 2009

Blangko Kosong, Pembuatan KTP Terhenti

TANGERANG – Sejak sebulan terakhir, pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di sejumlah kecamatan terhenti.
Gara-garanya, kantor kecamatan telah kehabisan blangko kartu identitas penduduk itu. Belum disahkannya APBD 2009 oleh Gubernur Banten dituding menjadi penyebabnya.

Kondisi ini megakibatkan ribuan lembar permohonan perpanjangan dan pembuatan KTP baru menumpuk di beberapa kantor kecamatan. Salah satunya di Kantor Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
“Lebih dari satu bulan kami tidak melayani pembuatan KTP. Blangko KTP kosong,” kata Ari Novi Purnama, Camat Pasar Kemis, Kamis (2/4).
Saat ini, kata Ari, Pemkab Tangerang belum mendistribusikan blangko KTP baru ke kantornya. Ari membenarkan penyebabnya adalah belum disahkannya APBD 2009 oleh Gubernur Banten. “Ya jelas,” katanya.

Hal serupa terjadi di Kecamatan Mauk dan Kosambi. Petugas di dua kecamatan itu terpaksa menunda permohonan warga untuk memiliki KTP hingga waktu yang tidak ditentukan.
Toha (24), warga Kelurahan Kutabaru Kecamatan Pasar Kemis mengaku amat dirugikan dengan habisnya blanko KTP ini. Sebab, niatnya untuk mengurus keperluan melamar pekerjaan terhambat karena KTP yang dia miliki mati dan tak bisa diperpanjang.
Warga Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi juga mengeluhkan soal sulitnya memperoleh KTP secara cepat. Kepala Desa Kosambi Timur Hasan Nudin hampir setiap hari ditanya warganya. “Warga mengira, desa mempersulit pembuatan KTP. Padahal, blangko di kecamatan yang habis,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten Tangerang Jackie Harahap mengaku heran bila blangko KTP sampai kehabisan. Menurutnya, alasan belum disahkannya APBD 2009 oleh Gubernur Banten merupakan alasan yang tidak tepat. Sebab, kata Jackie, jika blangko KTP habis, tendernya bisa dilakukan tanpa harus menunggu pengesahan APBD.
“Saya kira ini karena perencanaannya yang nggak benar. Tender blangko KTP kan bisa dilakukan tanpa menunggu APBD. Tinggal bagaimana kerja pimpronya saja,” kata Jackie. (bha)

Radarbanten.com, 3 April 2009

89 Persen Warga Tangerang Belum Nikmati Air Bersih

TEMPO Interaktif, Tangerang: Direktur Umum Perusahaan Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Subekti mengakui jika pihaknya belum mampu memberikan pelayanan air bersih kepada semua warga diwilayah itu.

Indikasi ini dilihat dari masih banyaknya warga Tangerang yang belum menikmati air bersih. “89 persen warga Kabupaten Tangerang belum terlayani air bersih,” katanya, Rabu (25/3).

Angka itu lebih dari separuh warga Kabupaten Tangerang yang berjumlah sekitar 3,4 juta jiwa. “Yang baru terlayani hanya 11 persennya,” ujarnya. Menurutnya, masih banyaknya warga yang belum terlayani karena keterbatasan kemampuan PDAM dalam mengembangkan jaringan.

Masyarakat yang belum menikmati air bersih, kata dia, banyak berada di Solear dan wilayah pantai utara Tangerang seperti Balaraja, Kronjo, Kresek.

Kedepannya, Subekti melanjutkan, PDAM akan melakukan pengembangan jaringan di perbatasan Kota Tangerang, memasang jaringan pipa di Kotabumi, Dasana Curug, Ciputat, Pamulang dan Pondok Aren. “Tahun depan akan diimplementasikan,” kata dia. JONIANSYAH

Tempointeraktif.com, 25 Maret 2009

April,Tarif Air Bersih Naik 12–25%

TANGERANG(SI) – Tarif air bersih yang dikelola PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang,mulai 1 April mendatang naik antara 12–25%.

Direktur Umum PDAM TKR Kabupaten Tangerang Subekti mengatakan, pihaknya sudah enam tahun tidak menaikkan tarif air. ”Kenaikan air terakhir sejak 2003, setelah itu belum pernah naik lagi hingga kini,” kata Subekti di Aula PDAM TKR Kabupaten Tangerang kemarin.

Dalam kurun waktu enam tahun itu, terang Subekti, banyak sekali kebutuhan masyarakat yang naik, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, bahan kimia,dan akumulasi inflasi yang besarnya mencapai 43,63% (periode 2004–2008).

Selain itu, kenaikan tarif juga untuk mempertahankan kelangsungan pasokan air bersih dari risiko kenaikan BBM pada 2004 lalu sebesar 129,17%, kenaikan harga bahan kimia yang mencapai 96,79%, kenaikan kurs dolar sebesar 41,26%,kemudian sebagai prasyarat untuk restrukturisasi utang.

”Sebab kami memiliki utang sebanyak Rp480 miliar.Untuk mendapatkan restrukturisasi utang itu, ditetapkan tarif harus bisa menutupi seluruh biaya operasional dengan keuntungan yang sewajarnya,”jelasnya. Faktor terakhir, PDAM TKR ingin mengembangkan pelayanan ke wilayah yang hingga kini belum mendapatkan air bersih.

Saat ini wilayah yang belum terlayani air bersih di antaranya di kawasan pantura, yakni Pakuhaji, Sepatan, Sukadiri,Mauk,dan Teluk Naga. Dari perubahan tarif tersebut, yang paling besar kenaikannya adalah para pelanggan yang selama ini menerima subsidi.

”Misalnya tempat sosial, seperti untuk masjid dan sekolah. Sebab, kami juga harus menjaga agar para pelaku industri tidak lari,”ucapnya. Persoalan kenaikan ini, lanjut Subekti, juga tidak lepas dari maraknya pelanggan pasif. Artinya banyak pelanggan yang hanya memasang saja. Namun setelah pipa disambungkan, pelanggan tersebut enggan menggunakan air bersih.

Padahal,untuk melakukan pemasangan pipa dibutuhkan investasi yang tidak sedikit.”Jumlah pelanggan pasif mencapai sekitar 14.000 pelanggan, dan itu umumnya banyak terjadi di wilayah perumahan,”terangnya. Kebijakan kenaikan tarif juga didasari Peraturan Pemerintah (PP) No 16/2006 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Selain itu, Permendagri No 23/2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air serta Peraturan Bupati Tangerang No 7/2009 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Lainnya pada PDAM TKR. Saat ini PDAM TKR Kabupaten Tangerang melayani sekitar 98.000 pelanggan, terdiri atas 36.000 warga kabupaten dan 60.000 warga Kota Tangerang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arief Wahyudi mengatakan sudah sewajarnya PDAM TKR menaikkan tarif. ”Saya kira logis. Saya mendukung jika mereka juga ingin mengembangkan pelayanannya, sebab memang masih banyak sekali masyarakat Kabupaten justru belum mendapatkan air bersih dari PDAM Kabupaten,”ucapnya. (denny irawan)

Seputar-indonesia.com, 25 Maret 2009

Kosong Jabatan, Kinerja Pemerintahan Tangerang Tak Terganggu

TEMPO Interaktif, Tangerang-Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Kabupaten Tangerang Mas Iman Kusnandar memastikan kekosongan jabatan di pemerintahan daerahnya karena sejumlah pejabat pindah ke Tangerang Selatan tidak menganggu layanan dan kinerja pemerintahan.”Semua berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya kepada Tempo, siang ini.

Jabatan yang saat ini lowong di Pemerintahan Kabupaten Tangerang adalah Sekretaris Daerah yang ditinggal Nanang Komara yang kini menjadi Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan. Dan jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang ditinggalkan Hasdanil yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang Selatan.

Menurut Iman, sambil menunggu mutasi dan peralihan jabatan, sementara tugas dan kewenangan Sekretaris Daerah akan diambil alih oleh asisten daerah I, II, dan III sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sementara jabatan kepala dinas yang kosong akan digantikan oleh sekretaris dinas.

Kekosongan jabatan akan terus terjadi di Pemerintahan Kabupaten Tangerang sehubungan dengan diisinya Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang akan dilakukan secara bertahap. Setidaknya 40 persen kebutuhan pegawai akan diambil dari pemerintahan induk itu.

Menurut Penjabat Walikota Tangerang Selatan komposisi kebutuhan pejabat dan pegawai yang akan duduk dipemerintahan Kota Tangerang Selatan terdiri dari 60 persen dari Pemerintah Provinsi Banten dan 40 persennya dari Kabupaten Tangerang.

JONIANSYAH

Tempo Interaktif, 19 Maret 2009

Jalan Tangsel Gelap Gulita, 34 Lampu PJU Rusak

TANGERANGNEWS.COM- Jalan di tiga wilayah kecamatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), yakni di Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Serpong gelap gulita. Sebab, sebanyak 34 lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan itu mati.

Kapolsek Cisauk Kabupaten Tangerang AKP Wempy Santosa mengatakan, akibat dari rusaknya lampu PJU itu membuat sejumlah jalan tersebut menjadi rawan akan kecelakaan dan tindak kriminalitas. Ketiga jalan yang menjadi perbatasan antara Cisauk dengan Kota Tangsel yakni meliputi tiga kecamatan. Seperti di Kecamatan Pamulang yaitu sepanjang jalan Prabu Siliwangi, lalu di Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Serpong yaitu persimpangan Jalan Muncul, Keranggan serta Komplek Batan.

“Ini sangat mengirikan jika malam tiba. Selain jalan yang berlubang, saya mengkhawatirkan akan ada oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbuat kejahatan,”tuturnya, hari ini.

Pihaknya berharap, dinas dan instansi terkait untuk memperbaikinya segera. Sebab, kata dia, jangan sampai hal yang selama ini menjadi kekhawatirannya dapat terjadi.“Bila dinas dan instansi terkait dengan sigap memperbaiki, berarti dapat meringankan tugas-tugas polisi,” tutur Wempy.

Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Tangerang Heri Haryanto, akan segera melakukan tindakan untuk memperbaiki PJU yang rusak diseluruh Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel. “Sebenarnya bila ada laporan langsung dari warga setempat dan meminta diperbaiki DKPP langsung melakukan perbaikan, namun selama ini tidak ada laporan,” ujanya.

Kendati demikian, kata Heri, pihaknyapun kekurangan personil bila harus ditekankan memantau seluruh PJU yang ada di Kabupaten Tangerang serta Kota Tangsel. Maka dari itu diharapkan proaktif dari seluruh unsur untuk dapat membantu dan melaporkan bila ada PJU yang rusak dan perlu diperbaiki.(den)

Tangerang News, 13 Maret 2009

JPO Depan Mal WTC Siap Dibangun

SERPONG – Jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan Mal WTC Matahari di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan akan segera dibangun.

Pembangunan JPO ini ditargetkan akan selesai pada pertengahan Agustus mendatang.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang HM Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya telah mengurus proses perizinan pembangunan JPO di kawasan pusat perbelanjaan tersebut. Sebab, sejauh ini BP2T telah mendapatkan rekomendasi Pemprov Banten dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang. Kemudian dilanjutkan pembangunan fisiknya yang tidak lama lagi akan dikerjakan.
“Kita harapkan dalam waktu kurang lebih empat bulan ke depan, pembangunan JPO ini sudah rampung dikerjakan, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya, Selasa, (10/3).

Kata dia, selanjutnya pembangunan tiga JPO yang lainnya yang akan dibangun di kawasan Serpong juga bakal dilakukan pada tahun ini. Ketiga JPO itu bakal dibangun di depan PT Pratama, pertigaan Gading Serpong, dan di Bundaran Alam Sutera.

Saat ini gambar fisik dan rencana pembangunan mengenai pembangunan JPO itu telah diberikan dari pihak swasta dan tinggal dicocokkan saja. Karena nantinya dari pihak swastalah yang akan membangun JPO tersebut.
“Kalau gambar dan rencanannya cocok kita akan keluarkan izinnya, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan BP2T Akip Syamsudin menambahkan, proyek pembangunan JPO ini dikerjakan oleh CV Heri Jaya dan menelan anggaran Rp 1,1 miliar.
Sedangkan panjang JPO itu sekitar 30 meter, lebar 1,6 meter, dan memiliki ketinggian 5 meter. “Pembangunan JPO ini diharapkan dapat sesuai dengan target,” katanya. (ang)

Radar Banten, 11 Maret 2009