Perusahaan di Tangerang Banyak Lakukan PHK

SERANG — Jumlah pengangguran di Provinsi Banten selama tiga bulan terakhir bertambah sebanyak 3.011 jiwa karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat krisis global. Perusahaan di Kabupaten dan Kota Tangerang menyumbang angka PHK terbanyak.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Ridwan Efendi, Rabu (18/3), mengatakan, saat ini pengangguran di Banten termasuk pengangguran baru yang seluruhnya mencapai 16.163 jiwa. Sebanyak 18 perusahaan melakukan PHK karena sudah tidak berproduksi lagi akibat tidak ada permintaan setelah terjadi krisis global.

Dari 18 perusahaan itu, tujuh di antaranya berada di Kabupaten Tangerang, yakni PT Prima Inreksa, PT EDS Manufacturing, PT Putra Bangun Cipta Mandiri, PT Sanken Elektronik, PT Roman, PT Sanratex, dan PT Fiberindo Intiprima. Disusul Kota Tangerang dengan lima perusahaan, yaitu PT Inti Keramik Nusa, PT UFU, PT Jabatex, PT Masa Baru, dan PT SFP.

PHK juga terjadi pada empat perusahaan di Kabupaten Serang, yakni PT Panca Plagan, PT Grand Pintalan, PT Trans Putera Tekstil, dan PT Gis Natura Palm Candle. Kemudian, di Kota Cilegon adalah PT Nipon Rai Jaya Sejahtera dan PT Cipta Karya Nugraha.

Menurut Ridwan, para tenaga kerja ter-PHK berhak mendapatkan uang pesangon dari perusahaan tersebut. Namun, belum semua perusahaan yang melakukan PHK massal menyerahkan laporan kondisi keuangan ataupun asuransi pekerja. ”Kami minta perusahaaan yang melakukan PHK segera melaporkannya,” katanya. ant

Republika, 19 Maret 2009

18.055 Gakin Batal Dapat BLT

CIPUTAT – Sebanyak 18.055 keluarga miskin (gakin) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun ini batal mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT).
Kepala Kantor Pos Ciputat Joniar Sinaga mengatakan, dihentikannya penyaluran BLT bagi ribuan rumah tangga sasaran (RTS) di daerah otonom baru itu dikarenakan terkait turunnya harga BBM sebanyak tiga kali, yang secara otomatis bantuan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin otomatis dihapuskan pemerintah pusat.
“Keputusan ini adalah wewenang pemerintah pusat. Sehingga, dana BLT itu akan dialihkan pemerintah ke program lain yang lebih konkret,” ucap Joniar, Senin (9/2).

Terhentinya penyaluran BLT, pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan adanya program KUR ini lebih efektif dan diyakini dapat meningkatkan perekonomian warga miskin.
“Mungkin dengan adanya program KUR itu dirasa pemerintah lebih tepat sasaran daripada penyaluran BLT. Sebab, dengan adanya KUR masyarakat bisa mandiri berwirausaha,” katanya. Kata dia, ribuan warga Kota Tangsel yang menerima dana BLT itu tersebar di 32 kelurahan di empat kecamatan di Kota Tangsel, yakni Kecamatan Ciputat, Pamulang, Ciputat Timur, dan Pondok Aren. Pada pendistribusian BLT tahap kedua, RTS mendapatkan bantuan sebesar Rp 400 ribu. Dana itu diberikan selama empat bulan.
“Mereka terakhir mendapatkan dana BLT tahap kedua pertengahan September tahun lalu, sedangkan untuk tahun 2009 tidak ada lagi,” tegasnya.

Pada bagian lain, Camat Pamulang Toto Sudarto mendukung adanya program KUR yang dicanangkan pemerintah. “Dengan adanya program itu masyarakat dididik mandiri, tidak tergantung dengan bantuan dari pemerintah lagi,” terangnya.
Senada juga diutarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi. Ia mengatakan, pendistribusian BLT memang banyak dikritik sejumlah kalangan. Karena, program ini merupakan program pengentasan kemiskinan yang sifatnya pendek sekali dan tidak ada nuansa masyarakat untuk berupaya. Bahkan, dana BLT cenderung untuk konsumsi sendiri bukan untuk berusaha.
“Dengan adanya program KUR diharapkan dapat merangsang masyarakat miskin untuk berusaha. Sehingga, insentif ini bisa bergulir dalam putaran ekonomi yang lebih panjang,” katanya. (ang)

Radar Banten, 10 Februari 2009

Pasar Tradisional di Tangerang Berubah jadi Semi Modern

TANGERANG–MI: Sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten akan diubah menjadi pasar semi modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

“Perubahan menjadi pasar semi modern ini harus mampu memuaskan pelayanan terhadap pelanggannya,” kata Direktur Operasional Perusahaan Dagang (PD) Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Ahmad Djabir, Rabu (24/12).

Djabir mengatakan, pasar tradisional yang “disulap” menjadi pasar semi modern tersebut juga dipersiapkan agar mampu berkompetitif dengan minimarket bahkan pasar modern.

Saat ini jumlah pasar tradisional yang tersebar di Kabupaten Tangerang mencapai 22 lokasi, namun sebanyak 11 pasar terancam ditutup.

Penyebabnya jumlah pengunjung yang sedikit serta kalah bersaing dengan retail ataupun minimarket yang menjamur hingga ke perkampungan sehingga berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional yang sepi pengunjung.

Djabir mengungkapkan, rencananya pasar tradisional tersebut akan direnovasi dengan bangunan permanen berlantai dua yang dilengkapi sejumlah kios, los, mushola, lahan parkir dan pos keamanan.

Penjual barang dagangan jenis basah dan kering juga akan dipisahkan agar kondisi pasar tetap terjaga kebersihannya sehingga konsumen merasa nyaman.

Djabir menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang ingin menghilangkan pandangan masyarakat yang menilai pasar tradisional identik dengan becek, bau dan bertebaran sampah kotor.

Pembangunan pasar semi modern diserahkan kepada pihak investor namun pengelolaannya tetap ditangani PD Pasar Niaga Kerta Raharja.

Tahap pertama beberapa pasar tradisional yang akan diremajakan menjadi pasar semi modern antara lain Pasar Serpong, Bonang, Curug dan Binong.

Djabir mengungkapkan, keterpurukan pasar tradisional di Kabupaten Tangerang mulai terasa sejak tiga tahun lalu karena kalah bersaing dengan pasar modern dan pusat perbelanjaan lainnya.

Seperti pasar yang tersebar di Kelapa Dua, Ciputat Permai, Bintaro, Kampung Melayu, Kronjo, Cisoka, Balaraja, Cituis, Korelet dan Kutabumi. (Ant/OL-02)

Media Indonesia, 24 Desember 2008