Usut Penyimpangan Anggaran Pendidikan TANGSEL

TANGSEL – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Pamulang menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Sektor 12 Bumi Serpong Damai, Kamis 30 Juni 2011. Mahasiswa berusaha menyegel pintu gerbang kantor Dinas Pendidikan, tapi dihadang petugas kepolisian. ”Kami minta agar dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan ditindaklanjuti,” ujar Suhendar, Koordinator aksi.

Suhendar mengatakan, dana yang diduga diselewengkan itu sebesar Rp 286 juta. Dugaan itu muncul berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010. Namun, hingga kini temuan itu tidak ditindalanjuti oleh Pemerintah Tangerang Selatan ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang Selatan.

Temuan BPK itu antara lain kelebihan pembayaran volume pekerjaan 6 unit sekolah dasar negeri sebesar Rp 83 juta, tambahan ruang kelas di 4 SD negeri sebesar Rp 59 juta, pembangunan 3 sekolah dasar Rp 55 juta, pekerjaan tambahan ruang kelas di 1 unit SD dan SMP Rp 28 juta, serta denda keterlambatan penambahan ruang kelas 9 sekolah yang terdiri dari 7 SD, 1 SMP, dan 1 SMA sebesar Rp 59 juta.

BPK, kata Suhendar, merekomendasikan agar pejabat yang terkait diberikan sanksi karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya serta mengembalikan anggaran yang merugikan negara tersebut ke kas negara. ”Sampai saat ini tak satu pun rekomendasi BPK itu dilaksanakan,” kata Suhendar.

Mahasiswa mengecam maraknya pungutan liar yang terjadi di sekolah-sekolah di Tangerang Selatan menjelang penerimaan siswa baru tahun ini. Salah satunya adalah di SD Negeri Pondok Benda I Pamulang yang meminta pungutan sebesar Rp 400 ribu per siswa. ”Ini adalah motif dari pungutan liar itu,” kata Suhendar.

Pungutan yang berlaku 22 Juni 2011 tersebut, menurut Suhendar, sangat bertolak belakang dengan langkah Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Pada 20 Juni 2011, Airin mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2009 tentang sumbangan pendidikan sukarela dari masyarakat untuk satuan pendidikan dasar menengah. Gantinya, Airin mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2011 yang isinya peserta didik tidak dipungut DSP/investasi.

Hingga berita ini dilaporkan, Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Mathodah, belum bisa dikonfirmasi. Dia tidak ada di kantornya dan telepon genggamnya tidak bisa dihubungi. JONIANSYAH
Sumber – TEMPO Interaktif – 30-06-2011

Awal Juli, TANGSEL Akan Tindak Truk yang Melanggar

TANGSEL – Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan akan menilang truk-truk yang melintas di jalan-jalan Tangerang Selatan pada jam-jam yang telah ditentukan. Tindakan tegas akan dikenakan kepada pengendara truk dan tronton yang melintas pada pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-20.00 WIB.

”Awal Juli, kami akan melakukan sanksi penindakan bagi pengendara truk yang melanggar,” ujar Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Tangerang Selatan, Wijaya Kusuma, Selasa, 28 Juni 2011.

Dalam melakukan sanksi penindakan ini, kata Wijaya, pihaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. ”Pelanggaran dititikberatkan pada pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan kendaraan yang melebihi kapasitas,” kata Wijaya.

Menurut Wijaya, awal Juli merupakan waktu yang tepat bagi Tangerang Selatan untuk menindak tegas kendaraan pengangkut barang yang masuk ke Tangerang Selatan pada jam-jam tersebut. ”Dua bulan sudah kami mensosialisasikan proses dan tahapan ini,” kata dia.

Sosialisasi telah dilakukan dengan memberikan arahan kepada sopir truk yang melintas dan memasang spanduk di sejumlah titik strategis, seperti pintu keluar tol Rawa Buntu, jembatan penyeberangan orang, German Centre, jembatan penyeberangan Alam Sutera, Petronas BSD, dan di depan pintu masuk Gading Serpong. Selama masa sosialisasi, kendaraan berat yang melanggar hanya diberi peringatan dan imbauan.

Memasuki akhir bulan kedua sejak Tangerang Selatan memutuskan waktu pembatasan kendaraan pengangkut barang melintas di wilayah Tangerang Selatan, menurut Wijaya, masih banyak kendaraan truk yang melanggar aturan tersebut. Kondisi ini, kata dia, semakin menambah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Tangerang Selatan.

Bahkan, kata dia, pada jam sibuk seperti pukul 06.00-10.00 WIB serta pukul 16.00-20.00 WIB, intensitas kendaraan meningkat tajam mencapai 200 ribu kendaraan per jam. ”Kondisi ini yang membuat kemacetan semakin parah, khususnya di wilayah Serpong,” kata Wijaya.

Apalagi, kendaraan berat yang melintas melebihi kapasitas jalan. ”Kapasitas jalan di Tangerang Selatan untuk kendaraan dengan bobot bawaan di bawah 10 ton, tapi yang terjadi saat ini kendaraan di atas 40 ton banyak yang melintas,” ujarnya. Berat kendaraan yang melebihi kapasitas itu, kata dia, mengakibatkan jalan di Tangerang Selatan banyak yang rusak. JONIANSYAH
Sumber -TEMPO Interaktif — 28-06-2011

Insentif Ketua RT/RW Tangsel Bakal Naik Rp 500 Ribu

TANGSEL – Jika dibangdingkan dengan Jakarta, wacana pemberian insentif sebesar Rp 500 ribu untuk Ketua RT/RW, Tangsel, bisa dibilang terlalu kecil. Karena propinsi DKI Jakarta telah memberikan insentif antara 800 sampai 1 juta kepada Ketua RT dan Ketua RW-nya. Meski begitu, wacana peningkatan pemberian insentif untuk RT/RW di Tangsel perlu disambut baik.

Pencetus ide itu adalah Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Sihabuddin Hasyim. Kader Partai Golkar Tangsel itu, melontarkan wacana insentif di DPRD Tangsel. “Kami rasa wacana pemberian insentif kepada Ketua RT dan RW harus kami perjuangkan.  Idealnya saya kira di kisaran Rp500 ribu, ” ujarnya Senin (27/6/2011).

Partai Golkar, kata Sihabuddin, akan mendorong payung hukum berupa Perda Rukun Warga Rukun Tetangga (RTRW) di Tangsel. Dengan payung hukum tersebut maka legalitas atas intensif RT yang digelontorkan dari APBD Tangsel lebih terjamin.

Untuk diketahui saat ini kata Sihabuddin, Ketua RT di wilayah Tangsel mendapat insentif sebesar Rp 150 ribu berdasar Peraturan Walikota Tangsel. “Raperdanya akan kami dorong. Selain soal insentif, dalam Raperda tersebut juga akan diatur soal pemilihan Ketua RT maupun RW. Termasuk juga diatur soal jumlah Kepala Keluarga dalam satu Rukun Tetangga,” paparnya.

Tujuan pemberian atau kenaikan  insentif ini, menurut  Sihabuddin salah satu langkah untuk menekan pungutan liar yang mungkin dirasakan oleh warga apabila mengurus surat-surat di tingkat RT. “Walau belum ada pungutan liar, kami mengantisipasinya. Tujuannya agar pelayanan di tingkat RT lancar. Ini juga bias dijadikan sanksi kalau ada RT yang tetap melakukan pungutan liar,” terang Sihabuddin. (KG/TGE)
Sumber – TangerangNews.com – 27-06-2011

Sumbangan SMP-SMA RSBI Dibatasi 4,5-5 Juta

TANGSEL – Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Banten, membatasi dana sumbangan pembangunan bagi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menangah Atas khusus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Mathoda, mengatakan, bagi jenjang pendidikan SMP RSBI, dana sumbangan pendidikan ditetapkan sebesar Rp4,5 juta. Adapun, untuk SMA RSBI dana sumbangan ditetapkan Rp5 juta.

“Dana sumbangan pendidikan SMP dan SMA bagi RSBI di Kota Tangerang Selatan, nominalnya kita batasi. Untuk dana sumbangan pendidikan antara SMP dan SMA RSBI, hanya selisih Rp 500 ribu dan telah ditetapkan,” kataMathoda, Senin (27/6/2011).

Selain membatasi penarikan dana sumbangan pendidikan, Mathoda juga mengungkapkan, SPP bagi jenjang pendidikan SMP dan SMA juga dibatasi. Bagi jenjang pendidikan SMP RSBI, penarikan SPP dikenakan biaya sebesar Rp400 ribu. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SMA RSBI dikenakan biaya Rp500 ribu.

“Sementara untuk penarikan SPP antara SMP dan SMA, selisih penarikan biaya hanya sebesar Rp100 ribu,” kata dia.

Di Tangerang Selatan, terdapat dua SMA yang sudah berstatus RSBI yaitu SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Untuk tingkat SMP yakni SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 8, sedangkan untuk sekolah swasta yaitu Sekolah Al-Azhar, Sekolah Cikal Harapan, Sekolah Pembangunan Jaya dan Sekolah Al-Zahra.

Sebelumnya, setelah pencabutan Perwal Nomor 36 tahun 2009 dan direvisi dengan Perwal Nomor 3 Tahun 2010, biaya pendidikan seperti dana sumbangan pendidikan dan SPP mengalami penurunan. Selain kini tidak ditarik dana sumbangan pendidikan, untuk jenjang pendidikan SD pun tidak ada lagi biaya SPP atau operasional bulanan lainnya. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA, pungutan dana SPP atau operasional pendidikan, masih dilakukan dengan besarannya yang telah ditetapkan.

Untuk pungutan biaya SPP jenjang SMP, besaran dananya Rp100 ribu dan pungutan SPP jenjang SMA dananya Rp200 ribu. Adapun, untuk jenjang pendidikan tingkat SD/Madrasah Islam Negeri, BOP untuk satu murid yang awalnya sebesar Rp12.500, kini menjadi Rp30 ribu setiap bulannya. Dana tersebut kemudian ditambah dengan Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat sebesar Rp 33 ribu. Sehingga, untuk satu siswa SD di Kota Tangsel, menerima dana BOP sebesar Rp 63 ribu setiap bulannya.

Bagi siswa tingkat SMP/ MTSN, yang awalnya Rp20 ribu, maka kini BOP yang diberikan menjadi Rp40 ribu setiap bulannya bagi setiap siswa. Dana tersebut kemudian ditambah Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat sebesar Rp47.500. Total biaya yang diterima siswa untuk jenjang SMP, yakni sebesar Rp87.500 setiap bulannya.

Lalu, untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMKN, dana BOP dilakukan dengan sistem per rombongan belajar yang besarannya yakni Rp 2,5 juta. Dana tersebut, diberikan setiap bulannya.
Sumber – KOMPAS.com -27-06-2011

TANGSEL Ingin Patenkan Batik dan Tari Keprok

TANGSEL-Badan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan, Banten, mengusulkan untuk mempatenkan batik dan lagu mars daerah itu.

“Kami sudah mengusulkan ke DPRD dan sedang dilakukan pembahasan agar batik serta lagu mars Tangerang Selatan dipatenkan,” kata Kepala Badan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan Sigit Widodo Nugroho di Serpong, Kamis (23/6). Jenis batiknya adalah bercorak khas bunga anggrek.

Sebab, menurut dia, bunga anggrek merupakan hasil pertanian terbesar di Kota Tangsel. “Dalam beberapa kegiatan resmi, batik dengan corak bunga anggrek sudah sering dipakai, sekaligus untuk sosialisasi,” katanya.

Selain batik dan lagu mars, Tangerang Selatan juga akan mematenkan Tari Keprok. Tari ini merupakan tarian yang memadukan antara unsur Islami dan modern. Tarian itu biasanya dibawakan oleh lima penari.

Begitu pula dengan makanan khas Tangerang Selatan, seperti sayur besan, pecak ikan, dan kerak telor yang juga merupakan makanan khas masyarakat Betawi juga akan dipatenkan. (Ant/OL-5)

Sumber MediaIndonesia.com-24-Juni-2011

Gelandangan dan Pengemis Akan Diganyang di Tangsel

TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, akan menggencarkan razia terhadap gelandangan dan pengemis yang selama ini banyak berkeliaran.

“Tangsel berupaya untuk bebas dari gelandangan dan pengemis. Maka, caranya dengan menggelar razia secara giat,” kata Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Sudarman di Tangerang, Selasa (21/6).

Ia menyebutkan, dalam razia yang dilakukan hari ini (Selasa red), puluhan gepeng berhasil diamankan dari beberapa lokasi berbeda seperti lampu merah Gaplek, Pamulang, Fly Over Ciputat dan Pasar Jombang. Puluhan gelandangan dan pengemis tersebut, diamankan saat sedang duduk di pinggir jalan.

Para gelandangan dan pengemis yang diamankan, nantinya akan dilakukan pendataan. Bila, mereka tidak memiliki keluarga, maka akan dikirim ke Panti Sosial di Pasar Rebo, Jakarta Selatan untuk diberikan pembinaan.

“Seluruh gepeng (gelandangan dan pengemis) di Tangsel akan ditertibkan untuk diberi pembinaan lebih lanjut, jika mereka masih punya orang tua akan dikembalikan ke orang tuanya, dan kami akan bimbing orang tuanya untuk tidak mengeksploitasi anak yang masih di bawah umur,” katanya.

Ditambahkan Sudarman, bila penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Tangsel memerlukan waktu yang tidak singkat. Sebab, daerah pemekaran Kabupaten Tangerang ini, dapat dikatakan sebagai lokasi basah bagi para gelandangan dan pengemis. Sebab, penertiban yang dilakukan pemerintah selama ini, dirasakan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

“Razia gepeng di Kota Tangsel sejak dua tahun lalu baru dilakukan tapi sifatnya baru penekanan saja, belum pada sikap tegas dengan mengirimnya ke panti sosial. Maka, kedepannya akan dilakukan sikap yang lebih bijak dan tegas agar target bebas gepeng terealisasi,” katanya. (Ant/OL-04)
Sumber – MediaIndonesia.Com- 22-06-2011

Tak Perawan Lagi, ABG Dibunuh Pacarnya

TANGSEL — Aparat Polres Metro Jakarta Selatan Unit V Resmob berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinisial MI (19) yang terkait kasus pembunuhan seorang remaja putri berinisial AH (15), yang ditemukan sudah tak bernyawa di bawah jembatan Tol BSD, Kp Rawalele, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan.

MI yang juga seorang pedagang asongan ini ditangkap pada pukul 22.30 WIB di sebuah warnet yang bertempat di daerah Rawa Mekar Jaya BSD, Serpong, Tangerang, Senin (20/6/2011) kemarin.

Kepala Polisi Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Gatot Eddy Pramono menjelaskan, MI yang juga seorang pedagang asongan ditangkap pada hari Senin di sebuah warnet.

“Sekitar jam 22.30 WIB kami menangkap pelaku di sebuah warnet Vulkano di daerah Rawa Mekar Jawa, BSD Serpong, Tangerang, Senin kemarin,” ujarnya di Markas Polisi Resor Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2011).

Berdasarkan keterangan tersangka, lanjut Gatot, pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan MI pada hari Sabtu (18/6/2011) sekitar pukul 02.30 dini hari.

Lebih lanjut, Gatot mengatakan, korban yang juga pacar pelaku dibunuh dengan cara dibekap dan mulutnya disumpal dengan plastik, kemudian kepalanya dipukul dengan batu pada bagian kepala.

“Dibekap mulutnya, lalu bagian wajah dan kepala dipukul dengan tangan, kemudian kepalanya ditendang dan diinjak-injak di bagian dada, lalu memukul bagian kepalanya dengan batu,” ungkapnya.

Setelah melancarkan aksinya dan memastikan kalau AH sudah tak bernyawa, pelaku pergi begitu saja dengan membawa ponsel warna hitam milik korban.

Gatot mengatakan, motif yang melatarbelakangi pelaku lantaran kesal terhadap korban yang meminta pertanggungjawaban setelah melakukan hubungan badan di TKP.

“Korban meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Namun, pelaku kesal karena ternyata korban tidak perawan sehingga terjadi cekcok mulut,” ungkap Eddy.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti satu handphone CDMA Esia merek Huawei warna hitam, satu kaus oblong warna hitam, dan satu batu karang yang digunakan untuk memukul korban, serta satu sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver yang disewa pelaku untuk jalan-jalan.

Dari aksinya ini, pelaku terjerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun, Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman paling lama 15 tahun, dan Pasal 80 tentang Perlindungan Anak karena korban terhitung masih di bawah umur.
Sumber KOMPAS.com – 22-06-2011

Akhir 2011 RSUD Tangsel Siap Beroperasi

TANGSEL- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Banten,  menargetkan akhir 2011 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangsel mulai bisa dioperasikan.

Demikian diungkapkan Pejabat Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, kepada wartawan, Selasa (21/6/2011) di kantor Walikota Tangsel.

Dijelaskannya, saat ini pembangunan RSUD Kota Tangsel hampir rampung dan siap menerima pasien akhir 2011. “Akhir 2011, RSUD Kota Tangsel siap dioperasikan,” ujarnya.

Airin mengatakan, pembangunan tahap akhir RSUD Tangsel terkendala masalah dana. Untuk itu, pihaknya tengah meminta bantuan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI agar RSUD Kota Tangsel dapat segera dioperasikan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tangsel Dadang mengatakan, RSUD Kota Tangsel rencananya akan dibangun lima lantai. Namun, baru terlaksana tiga lantai. “Luasnya dua hektar dan  berlokasi di Jalan Surya Kencana No. 1 Kecamatan Pamulang,” terangnya.

Pembangunan RSUD Kota Tangsel menghabiskan biaya sebesar Rp60 Miliar untuk bangunan fisik dan Rp 100 miliar untuk pembelian alat kesehatan. “Pembangunan RSUD Kota Tangsel mendapat bantuan dari Pemprov Banten Rp12 miliar, dana APBN Rp10 miliar, dan APBD Tangsel Rp 10 miliar,” jelasnya.

Untuk penyelesaian dua lantai selanjutnya, Pemkot Tangsel membutuhkan dana sebesar Rp30 miliar hingga tahap penyelesaian.(Hasan Kurniawan)
Sumber Okezone.com -21-06-2011

Alam Sutera dan Warga Pilih Berdamai

SERPONG – Pengembang perumahan Alam Sutera melalui kuasa hukumnya memilih jalan damai bersama warga sekitar kompleks Alam Sutera. Hal ini terkait pengerusakan dinding pembatas kompleks di Kelurahan Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Selasa (21/6/2011) pagi. “Kami sudah bersepakat, bahwa untuk saat ini klien kami Alam Sutera tidak akan menempuh jalur hukum terhadap pengerusakan ini.”

Achmaddyn, kuasa hukum Alam Sutera, mengatakan bahwa kliennya memiliki hak menutup jalan di Pakualam karena tanah yang digunakan untuk jalan tersebut telah menjadi milik Alam Sutera. Ia memaklumi kekesalan warga hingga terjadi pengerusakan dinding beton pembatas kompleks, tetapi proyek pembangunan ruko Alam Sutera di lokasi tersebut akan tetap dilakukan.

“Kami sudah bersepakat, bahwa untuk saat ini klien kami (Alam Sutera) tidak akan menempuh jalur hukum terhadap pengerusakan ini. Namun, kalau sampai hal ini terulang lagi, kami akan menempuh jalur hukum,” kata Ahmaddyn dalam pertemuan dengan warga di kantor Kepolisian Sektor Serpong, Selasa siang.

Ahmaddyn menegaskan, semestinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam kejadian ini. Alam Sutera sendiri telah menyediakan jalan akses untuk warga sekitar, yakni dengan memberikan jalan conbloc, sekitar 500 meter arah utara dari jalan di Pakualam. Jalan ini nantinya akan menjadi akses bagi penduduk Kelurahan Pakualam dan Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dari Jalan Jalur Sutera. “Jadi, silakan warga menggunakan jalan tersebut untuk lalu-lintas,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut warga tetap berharap pengembang Alam Sutera bersedia menyediakan jalan keluar masuk perumahan mereka. Unjuk rasa seperti dilakukan pada Selasa (21/6/2011) merupakan unjukrasa ketiga kalinya dengan tuntutan sama.
Sumber – KOMPAS.com – 21-06-2011

Jalan Ditutup, Alam Sutera Didemo Warga

TANGSEL— Warga RT 05 RW 03, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan sekitarnya membongkar secara paksa dinding pembatas perumahan Alam Sutera, Selasa (21/6/2011). Warga merasa tidak puas karena pengembang Alam Sutera tidak menghiraukan keinginan warga untuk membuka akses jalan ke wilayah mereka.

Kepala Kepolisian Sektor Serpong Komisaris Heribertus Ompusunggu mengatakan, pembongkaran dinding beton itu dilakukan oleh warga sekitar pukul 06.30. Dinding yang dibongkar selebar tiga meter, tepat di atas jalan tanah menembus Jalan Jalur Sutera. Warga juga memblokir jalan tembus tersebut dengan membakar ranting pohon, seng, dan sampah.

Rusmin Nuryadin, warga RW 01, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, mengatakan, jalan tembus tersebut sangat diperlukan oleh warga sekitar. Jalan ini biasa digunakan untuk anak-anak bersekolah dan orangtua saat berangkat bekerja.

“Kami kan masih sering lewat sini. Tolong dong jalannya dibuka. Enggak harus lewat mobil deh, yang penting bisa lewat orang dan motor,” kata Rusmin.

Ia mengaku tidak tahu siapa yang membongkar secara paksa dinding pembatas tersebut. Ia dan warga lain menyayangkan sikap pengembang Alam Sutera yang tidak menggubris permintaan mereka agar diberi jalan keluar masuk wilayah mereka.

Ajeng dan Tuti, warga Kunciran, mengatakan, ini merupakan unjuk rasa ketiga yang dilakukan warga terhadap pengembang perumahan tersebut. Sekitar Januari 2011, warga menuntut dibukanya jalan, kurang lebih 100 meter arah selatan dari jalan yang ada sekarang.

“Waktu kami demo kemarin, Alam Sutera bilang mau ngasih jalan. Sekarang malah ditutup, suruh pindah ke jalan yang lebih jauh,” kata Ajeng.

“Kami enggak minta banyak kok, cuma minta jalan 2 meter. Kan, warga sini kerjanya di Alam Sutera juga, ada yang nyuciin baju, motong rumput, nyapu jalan,” kata Tuti.

Warga mengungkapkan, dinding pembatas itu sudah ada sejak beberapa bulan silam. Namun, jalan tembus ke Jalur Sutera tetap dibiarkan terbuka. Jalan baru ditutup pada Selasa dini hari tadi.

“Tadi malam jam 24.00 masih terbuka. Kami tahunya pas mau kerja kok sudah ditutup,” kata Tuti.

Hingga berita ini diturunkan, puluhan warga yang sebagian besar ibu-ibu dan anak-anak masih berkumpul di lokasi kejadian. Polisi dan perwakilan warga  sedang berembuk di Kantor Kelurahan Pakualam untuk mencari jalan tengah masalah tersebut.
Sumber KOMPAS.com -21-Juni-2011