Pembangunan Kantor Puspem dan DPRD Butuh Dana Rp 300 M Lebih

SERPONG- Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengakui kesulitan dana dalam pembangunan dua kantor pemerintahan sekaligus. Hasil Musrembang siang tadi memastikan proyek pembangunan kantor Puspem dan DPRD Kota Tangsel membutuhkan dana lebih dari Rp 300 Milliar.

“Untuk membangun kantor dewan dan puspem dana hibah dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Tangerang masih kurang. Membangun kedua kantor itu membutuhkan dana lebih dari Rp 300 M,” ungkap Pejabat Walikota Tangsel M Saleh kepada wartawan usai mengelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Tangsel bersama puspida setempat di Puspiptek, Serpong.

Karena itu, lanjut M Saleh, pada Musrembang tingkat Propinsi pada 5-6 Mei mendatang, Pemkot Tangsel akan mengajukan beberapa hal penting kepada Pemprop Banten diantarannya pengajuan dana pembangunan kantor Puspem berlantai delapan itu, termasuk kantor dewan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kendaraan pribadi para pejabat.

“Saat ini Pemkot Tangsel mengalami keterbatasan dana. Tahun depan, APBD Kota Tangsel harus lebih banyak. Karena, dana hibah, dana bagi hasil, dana pendidikan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Tangerang tidak mencukupi untuk memberdayakan atau membangun kota baru ini,” jelas M Saleh.

Menurut Shaleh, pengajuan APBD Kota Tangsel 2010 bukan karena ingin membangun semata, melainkan pada tahun depan Pemkot Tangsel menargetkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) sekitar Rp 700 Milliar.”APBD 2010 sebagai modal kita untuk bisa meraih PAD tahun depan sebesar Rp 700 M, dan itu harus terwujud,” ungkap M Saleh.

Kepala Bappeda Kota Tangsel Hasdanil mengaku, Pemkot Tangsel dalam rapat Musrembang menargetkan 6 prioritas didalam perencanaan pembangunan, diantaranya pelaksanaan pemerintahan mandiri, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan menangulangi Situ Gintung.”Diluar 6 prioritas tersebut, SDM termasuk regulasi perencanaan kita juga,” ungkap Hasdanil.(iin)

Tangerangonline.com, 30 April 2009

Rumah Kontrak Korban Situ Gintung Dipungut Pajak

CIPUTAT-Kendati senang mendapatkan dana bantuan kontrak rumah senilai Rp 6 juta per KK dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah tetap akan melakukan pemungutan pajak sekitar 10 persen kepada 124 KK pemilik rumah kontrakan korban bencana Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan.

Artinya, dari dana Rp 6 juta yang diberikan hanya sekitar Rp 5,4 juta setiap KK yang akan diterima korban bencana untuk kontrak rumah. Menurut Pejabat Walikota Tangsel M Saleh, dari 124 kepala keluarga (KK) korban bencana Situ Gintung yang menempati barak I dan II akan diberikan uang sebesar Rp 6 juta per-KK. Uang tersebut digunakan mengkontrak rumah bagi korban bencana selama satu tahun.

“Korban bencana berhak mengkontrak rumah dimana saja, di Tangerang, Depok, Bekasi dipersilahkan. Mereka yang mendapatkan dana itu tidak hanya dibarak I dan II saja, namun yang tinggal dirumah saudaranya akan mendapatkan bantuan rumah kontrak,”ucap  Saleh.

Kendati demikian, total dana Rp 774 juta untuk mengkontrak rumah bagi 124 KK bantuan dari bantuan BNPB, akan dilakukan pemontongan pajak oleh pemerintah. Pemontongan pajak berlaku bagi korban bencana yang melakukan kontrak rumah.

“Komposisi kontrakan hanya setahun, bagaimanapun mereka (korban bencana) sebagai pemilik rumah kontrakan harus dipotong pajak sekitar 10 persen. Satu KK tidak mendapatkan Rp 6 juta melainkan hanya Rp 5,4 juta, karena pemontongan pajak tersebut,”ucapnya.

Ibnu Hasan salah seorang warga penerima bantuan rumah kontrak dari BNPB mengaku, meski senang mendapatkan bantuan itu namun dirinya kecewa dengan pemungutan pajak rumah tersebut oleh pemerintah.”Senang sih senang, tetapi kalau dipotong pajak ya sama saja kita tidak dibedakan dengan warga yang tidak kena bencana,” jelasnya. (iin)

Tangerangonline.com, 30 April 2009

Sumpah Jabatan Berantakan, Shaleh dan Komara Bungkam

PAMULANG- Pelantikan 222 pejabat baru Pemerintahan Kota Tangerang Selatan di Aula Universitas Pamulang (Unpam) berlangsung berantakan. Bahkan, sambil menunggu waktu pelantikan yang molor, puluhan pejabat berani merokok dan ngobrol di depan Pejabat Walikota Tangsel M Shaleh yang sedang berpidato.

Sebelumnya sejumlah pejabat sempat kesal karena acara pelantikan yang sejatinya digelar pukul 15.30 WIB terpaksa diundur hingga 17.15 WIB. Akibatnya, pejabat yang datang tampak kesal dengan molornya acara pelantikan.”Kapan kita dilantiknya, kok lama sekali. Dari tadi semua pejabat yang akan dilantik sudah ngumpul, mengapa pelantikan belum juga dimulai,”celetuk salah satu pejabat yang namanya engan disebutkan namanya.

Kesalnya menunggu pelantikan, sejumlah pejabat itu ngobrol bahkan merokok di ruang Aula, bahkan ketika M Shaleh datang kemudian berpidato, sejumlah pejabat tetap asyik merokok sambil ngobrol. Alhasil, pelantikan itu tampak acak-acakan.”Biarin aja, kesel kita dari tadi nungguin, enakan ngerokok dan ngobol,”tambah pria itu lagi.

Dalam pelantikan itu, dilakukan perombakan besar-besaran, anehnya lagi para pejabat yang sebelumnya telah dilantik, kembali dilantik untuk kedua kalinya. Seperti Asda I Ahadi, Asda II Ayi Ruhiyat dan Kabag Humas Pemkot Tangsel Edi Wahyu, namun posisi jabatan mereka tidak berubah. Anehnya lagi, ada pejabat yang langsung naik pangkat, salah satunya Camat Ciputat T Zulfuad yang menduduki posisi Asda III. Ketika pelantikan kelar M Shaleh maupun Sekot Tangsel Nanang Komara menolak memberikan keterangan panjang.

“Jangan menanyakan itu lagi, kalau ada yang belum jelas tanyakan saja ke sekot (Nanang Komara),”kata M. Shaleh. Sementara mantan pejabat Sekda Kabupaten Tangerang yang ingin dimintai komentarnya segera menghindar dan kembali masuk ke Aula Unpam ketika didekati wartawan. (iin)

Tangerangonline.com, 29 April 2009