Proyek Terminal Ciputat Berlanjut

TANGERANGNEWS- Rencana penyiapan terminal Ciputat yang berada di Jalan Raya Ciputat, Kelurahan Cipayung, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan terus berlanjut. Tahap awal ini sudah dikucurkan dana sebesar Rp. 1,7 miliyar. Dana itu digunakan untuk pembuatan jalur akses masuk terminal.

Kepala Dinas Perhubngan Kabupaten Tangerang Deden Sugandi mengatakan, proyek pembangunan terminal Ciputat tidak terhenti. Meski dalam status pemerintahannya telah berada di wilayah Tangerang Selatan.
Menurutnya lanjutan proyek tersebut sudah sesuai prosedur. Apalagi rencana pembangunannya sudah berlanjut sejak kota Tangerang Selatan belum terbentuk. Bahkan anggaran awalannya juga sudah masuk dalam APBD 2009.

“Dana itu kan dari APBD tahun ini. Masa harus dihentikan. Setidaknya dihabisakan dulu dana proyek tersebut sesuai peruntukannya,” terang Deden usai meninjau lokasi pembangunan proyek terminal Ciputat itu hari ini.

Diakuinya proyek pembangunan terminal ini sebagai langkah memperbaiki terminal Pondok Cabe yang tak beroperasi. Terminal Ciputat menjadi bagian dari rencana penataan transportasi di wilayah perbatasan Jakarta dan Bogor ini.

Wilayah Ciputat, sambung dia selalu saja terjadi kemacetan. Itu dipicu kendaraan yang beroperasi tidak memiliki lokasi sandar seperti terminal. Sedangkan terminal pondok cabe yang telah jadi tak digunakan. Alasannya terlalu jauh dari lokasi operasional angkutan. “Saya tidak mau komentar soal terminal pondok cabe. Yang salah, ya sudah. Sekarang kita upaya terminal Ciputat bisa beroperasi,” tandasnya.(den)

Tangerangnews.com, 22 April 2009

Komisi V : Usut dan Bongkar Bangunan Liar di Situ Gintung

CIPUTAT- Komisi V DPR-RI meminta kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membongkar pemukiman elit ilegal dan rumah semi permanen liar di sekitar Situ Gintung, Ciputat. Ironisnya, bangunan yang berdiri diatas lahan negara tersebut banyak yang memiliki sertifikat.

“Pemerintah daerah setempat harus mengecek kembali keberadaan surat rumah tersebut. Kalau ada rumah yang melanggar segera ditertibkan dan fungsi danau itu harus dikembalikan,”beber Ketua Komisi V DPR-RI Ahmad Muqowam ketika meninjau Situ Gintung, Rabu, (22/4).

Muqowam mengaku, awalnya luas Situ Gintung 31 hektar kini tinggal 21 hektar. Praktis sekitar 10 hektar lahan yang beralih fungsi dari awal. Guna menemukan pihak yang bertanggung jawab, harus dirunut kebelakang soal riwayat tanah. Berdasarkan Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum, penggunaan tanah harus harus diketahui.

“Pemanfaatan harus sesuai dengan aturan hukum. Kalau ada yang harus bertanggung jawab, pelakunya harus dihukum berat. Namun saya tidak menuduh siapa yang salah dan kasus ini kita serahkan kepada pihak berwajib untuk mengurusnya,” ucapnya ketika ditanya siapa yang harus bertanggung jawab atas bencana yang telah menelan 100 korban jiwa.

Tidak hanya itu saja, ia juga menegaskan  hunian yang berdiri sekitar bantaran Situ Gintung pada awalnya merupakan tanah lapang yang diperuntukan untuk irigasi dan konservasi air. Namun seiring perjalan waktu, marak pemukiman komersial dan rumah semi permanen, apalagi ada pula rumah-rumah itu tidak memiliki sertifikat tanah yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan ijin mendirikan bangunan (IMB) dari dinas terkait. (iin)

Tangerangonline, 22 April 2009

Tangerang Selatan Minta Situ Gintung Diperkecil

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Kota Tangerang Selatan meminta agar Situ Gintung menjadi konservasi air dan luasnya dipersempit dari ukuran yang sekarang sekitar 21,4 hektare sehingga risikonya lebih kecil.

“Sebagian lagi dihijaukan dan dijadikan fasilitas publik seperti taman kota,” kata Penjabat Wali kota Tangerang Selatan M. Saleh, saat mendampingi kunjungan anggota Komisi Perhubungan dan Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat ke Situ Gintung, Tangerang, Banten, Rabu (22/4).

Namun, dia mengatakan tanggung jawab pengelolaan situ tetap di tangan pemerintah pusat. Pemerintah tinggal memberikan fasilitas dana untuk pengganti pintu air di Ciliwung dan Cisadane yang sudah rusak.

Saleh menambahkan, terkait jebolnya Situ Gintung yang menewaskan 100 orang dan ratusan lainnya hilang akhir bulan lalu, semua pihak bertanggung jawab dalam kasus ini. “Jadi tidak bisa saling menyalahkan. Karena itu tanggung jawab semua pihak,” tuturnya.

Bagi warga yang tengah mengungsi saat ini mereka masih ditempatkan di tenda dan hunian sementara. Rencananya pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk mengontrakkan rumah bagi sebagian pengungsi.

DIAN YULIASTUTI

Tempointeraktif.com, 22 April 2009

Bekas Jalan Air Situ Gintung akan Dilebarkan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas aliran banjir akibat jebolnya Situ Gintung akan ditata dengan lebar 26 meter hingga mencapai Kali Pesanggrahan.

Direktur Penataan Ruang Wilayah II Departemen Pekerjaan Umum Sri Apriatini menjelaskan perincian 26 meter tersebut meliputi pembangunan saluran limpasan atau sungai selebar 6 meter.

Sedangkan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau selebar 10 meter masing-masing di kiri dan kanan sungai. “Kurang lebih panjangnya 1 kilometeran sampai ketemu Kali Pesanggrahan,” ujar Sri saat mendampingi kunjungan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Situ Gintung dan hunian sementara pengungsi, Rabu (22/4).

Menurut Sri, tini pemerintah juga akan mengatur bangunan zona terdampak di luar sempadan sungai dengan pengaturan ketat. Rencananya, pengaturan sempadan situ hingga 50 meter juga akan dilaksanakan.

Disinggung soal bangunan di sekitar situ yang sudah bersertifikat atau berizin, Sri mengatakan, pemerintah akan meninjaunya. “Jika sesuai dengan ketentuan ya masih bisa ditoleransi,” ujarnya. Dia mengakui persoalan ini memang tidak gampang. Apalagi jika harus melakukan relokasi.

DIAN YULIASTUTI

Tempointeraktif.com, 22 April 2009

Pemkot Tangsel Dinilai Gagal Cegah Kerusakan Alam Oleh Pengembang

PAMULANG- Pemerintah Kota Tangerang Selatan dinilai gagal untuk menekan mobilitas pembangunan yang mengarah kepada kerusakan alam. Demikian diungkapkan Koordinator Gugusan Nalar Ekosistem Pemuda Pamulang (Ganespa), Umar Maya.

“Kerusakan alam di sejumlah wilayah di Kota Tangerang Selatan terus digrogoti pengemban perumahan. Pemerintah setempat dinilai gagal menekan mobilitas pembangunan tanpa melihat kerusakan terhadap lingkungan,”ucapnya usai memperingati Hari Bumi di bunderan Pamulang, Rabu, (22/4)

Umar menambahkan keberadaan lingkungan di sejumlah titik di Kota Tangsel sulit untuk dipertahankan bila terus bermunculannya perumahan elit yang kerap mencukur hutan dan lingkungan disekitarnya.”Pengembang perumahan merupakan perusak lingkungan. Keberadaan perumahan elit menyebabkan ekosistem dimana mereka sebelumnya bertahan harus punah,”ungkap Umar.

Tidak hanya itu saja, menjamurnya perumahan tidak terlepas dari lemahnya pemerintah setempat dalam melakukan kontrol. Birokrat merasa dengan wilayahnya dibangun perumahan indah oleh pengemban akan menciptakan lapangan kerja dan meningkat ekonomi serta PAD kota tersebut. Tapi, disisi lain akan mengakibatkan kesengsaraan bagi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Kerusakan alam itu dari pembangunan dapat dilihat menurunkan dua danau di Pamulang.

“Ketinggian debit air Situ Ciledug dan Sasak Tinggi sekitar tahun 1990 sekitar 9 meter, kini setelah dibangun mall Pamulang Square dan perumahan elit didekat situ tersebut, debit air hanya sekitar 5 meter. Kami melihat kerusakan alam tersebut sudah melewati ambas batas,” ungkapnya. (iin)

Tangerangonline, 22 April 2009

APBD Rp 1,5 M Untuk Korban Situ Gintung

PAMULANG- Pemerintah Kabupaten Tangerang mengelontorkan dana sebesar Rp 1,5 Milliar kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sejatinya, dana dari APBD 2009 Pemkab itu disumbangkan kepada korban bencana jebolnya tanggul Situ Gintung, Cirendue, Ciputat, Tangsel.

Menurut Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, dana tersebut diperuntuhkan untuk korban bencana Situ Gintung yang berhak menerimanya, namun penyaluran dana tersebut tidak langsung diberikan korban bencana, tetapi diambil alih Pemkot Tangsel yang kemudian diserahkan kepada korban bencana.”Dana itu diambil dari APBD 2009Kabupaten Tangerang untuk korban bencana Situ Gintung,”ucapnya.”Tata pelaksanaannya harus seperti itu dimana nantinya lebih terakomodir dalam penyaluran uang bencana itu kepada korban bencana,” tambahnya usai melakukan penandatanganan penyerahan dana Rp 1,5 M kepada Pejabat Walikota Tangsel M Shaleh di aula Puspem Kota Tangsel Pamulang, Selasa (21/4).

M Shaleh menyatakan penyaluran dana tersebut akan dilakukan secara bertahap tergantung kebutuhan.”Pemberian dana tidak langsung begitu saja diberikan kepada korban bencana setelah mendapatkan sumbangan dari Pemkab. Melainkan, akan diberikan sesuai kebutuhan apa yang diperluhkan korban bencana,” ungkap Shaleh. (iin)

Tangerangonline, 21 April 2009

Tinjau UN, Dirjen PMPTK Dilarang Masuk

CIPUTAT TIMUR- Kepala Direktorat Jenderal (Dirjen) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Baedhowi, mengunjungi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMAN 2 Ciputat, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Dalam kunjungannya, Baedhowi ditemani para guru SMAN 2 Ciputat melihat dan mengawasi jalannya UN hanya dari pintu dan jendela kelas yang terbuka.
“Kunjungan ini untuk mengetahui jalannya UN yang berlangsung di SMAN 2 Ciputat, sekretariat rayon I, Kota Tangerang Selatan,” katanya, saat ditemui, Senin (20/4). Menurut Baedhowi, UN di SMAN 2 Ciputat berjalan lancar dan pengawasannya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. “Sistem pengawasan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” terangnya.

Hamdari, guru SMAN 2 Ciputat yang menemani Baedhowi saat melakukan kunjungan mengatakan, siapapun tidak boleh masuk keruang kelas saat sedang dilangsungkannya UN, termasuk Dirjen PMPTK. Untuk itu, selama melakukan kunjungan, rombongan Dirjen PMPTK hanya melihat jalannya UN dari luar kelas. “Semua tidak diperbolehkan masuk keruang ujian, kecuali pengawas penjaga,” ujarnya.

Pada UN pertama ini, terdapat tiga mata pelajaran yang diujikan. Untuk mata pelajaran umum yang diujikan adalah Bahasa Indonesia. Sedang, untuk siswa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), mata pelajaran yang diujikan adalah Biologi. Kemudian, untuk siswa IPS, mata pelajaran yang diujikan adalah Sosilogi. “Mereka diberi waktu dua jam untuk mengerjakan satu soal ujian,” terangnya.

Berbagai cara telah dilakukan untuk membuat 322 siswa kelas III SMAN 2 Ciputat lulus saat mengikuti UN. Diantaranya, mengikuti pendalaman materi yang diadakan oleh guru mata pelajaran bersangkutan, Bimbingan Belajar (Bimbel) dan try out oleh sekolah. (mg-hasan)

Radarbanten.com, 21 April 2009

Pemprov Banten Proses Penataan Tata Ruang Situ Gintung

TANGERANG–MI: Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan Situ Gintung di Cireundeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, yang jebol pada 27 Maret 2009, saat ini sedang dalam proses penataan tata ruang wilayah serta inventarisasi seluruh data.

“Pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan pemerintah pusat di bawah koordinasi Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sedang membahas penataan tata ruang setelah situ tersebut jebol,” kata Gubernur seusai memantau Ujian Nasional (UN) di sejumlah sekolah di Kota Tangerang Selatan, Selasa (21/4).

Menurut Gubernur, pihaknya belum mengizinkan warga yang terkena musibah yang menyebabkan rumah mereka rusak, untuk membangun kembali di sekitar bantaran Situ Gintung, karena gambar awal yang ada perlu disinkronkan dan koordinasikan dengan instansi terkait.

“Jadi saat ini kami sedang melakukan  perencanaan, penataan, dan inventarisasi seluruh data yang ada,” kata Gubernur.

Mengenai kesimpulan akhir tentang boleh tidaknya pembangunan di sekitar Situ Gintung, ia mengatakan masih menunggu keputusan Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum.

Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu dan belum ada kepastian final apakah lahan seluas 21 hektare akan difungsikan kembali sebagai situ atau akan diperkecil.

Tetapi berbagai pihak menginginkan luas situ diperkecil dengan tetap mempertahankan fungsinya  sebagai tempat serapan air dan objek wisata untuk menjaga stabilitas permukaan tanah.

Jika pembangunan di sekitar situ tidak diizinkan lagi, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah merencanakan relokasi warga yang dulu tinggal di bantaran Situ Gintung, kata Gubernur. Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi Banten akan menghormati keputusan dari hasil koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan kabupaten/kota dalam penataan, dan akan berpedoman pada azas keamanan dan manfaat Situ Gintung ke depan.

Situ Gintung Jebol pada 27 Maret 2009 hingga menyebabkan 100 orang meninggal dan 100 orang lainnya hilang. (Ant/OL-03)

Mediaindonesia.com, 21 April 2009

Macet, Sampah Berserakan

TANGERANG (Pos Kota) – Tiga bulan sudah Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) telah berjalan, namun belum berjalan efektif.

Terbukti, kemacetan arus lalulintas dan serakan sampah di kawasan Pamulang dan Ciputat tak juga berubah menjadi lebih baik penanganannya.

Pos Kota memantau, kemacetan arus lalulintas disebabkan ketidakdisiplinan sopir angkot dan bus kota yang main ngetem dan menaikturunkan penumpang semaunya, mudah sekali dijumpai.

Hal ini terjadi di depan Kantor Kecamatan Pamulang, yang kini menjadi Kantor Sementara Walikota Tangsel.

Lalu, terlihat pula di Jln. Ir. Juanda bersisian Fly Over Ciputat yang menyebabkan tumpukan kendaraan besar-kecil membuat kemacetan panjang.

Kemudian, kemacetan pun terjadi selepas bibir Fly Over menuju Jakarta, disebabkan banyak angkot dan kendaraan pribadi membelok arah dengan mengambil separuh badan jalan.

Sisi lainnya, tumpukan sampah dimasukkan ke kantung pelastik dan dionggokkan di marka Jl. Raya Pamulang dan Jl. Ir Juanda pun membuat jantung Kota Tangsel menjadi kumuh.

Rumput liar pun mudah ditemui di banyak tepian jalan dan marka jalan protokol. Saat hujan turun, jalan-jalan protokol ini mudah sekali tergenang air, karena kanan-kirinya tak ada saluran air.

TAK ADA BEDANYA
“Melihat begini, dibentuk Kota Tangsel atau masih Kabupaten Tangerang, enggak ada bedanya,” cetus Zarkasih, warga Pondok Cabe yang memang jengkel selalu terjebak kemacetan di jalan sisian Fly Over.

Dia seringkali pulang-pergi ke Jombang, Serpong, ya harus melintasi jalan itu.

A Hadi, Asda I Pemkot Tangsel ketika dikonfirmasi mengakui Pemkot belum bisa berbuat banyak menata kewilayahan itu.

Misalnya untuk penanganan kemacetan arus lalulintas diperlukan jajaran dinas perhubungan yang solid, sementara saat ini jajaran itu belum lengkap.

“Soal sampah harus ditangani oleh pejabat sekelas kepala dinas. Saat ini baru kepala bidangnya saja, jadi ya belum maksimal.”

Dia menampik ketika disebutkan roda pemerintahan Pemkot Tangsel belum efektif.

Namun, diakuinya kebutuhan tambahan 300 pegawai yang dibutuhkan Pemkot Tangsel, saat kini baru terisi separuhnya.

Dijanjikan, dalam beberapa pekan ke depan semua keperluan pemerintahan dalam menangani permasalahan kotanya sudah akan lebih baik.
(djamal/ds/g)

Poskota.co.id, 21 April 2009