Warga Situ Gintung Terancam Tak Menerima BLT

CIPUTAT- Ribuan warga Kelurahan Cirendue, Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang juga menjadi korban bencana jebolnya tanggul Situ Gintung terancam tidak mendapatkan dana bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. Alasannya, PT Pos Ciputat belum menerima rekapan data falid dari pihak kelurahan setempat berapa jumlah warga Situ Gintung yang berhak menerima BLT.

Padahal, Rabu (15/4) kemarin, pemberian BLT sebesar Rp 200 ribu yang hanya dilakukan sekali saja telah  diberikan kepada 1.983 warga dari empat kelurahan di Ciputat, yakni Rempoa, Serua, Serua Indah, dan Cipayung, tidak termasuk kelurahanCirendue. “Warga Cirendue yang merupakan lokasi dimana terjadinya bencana jebolnya Situ Gintung, tidak mendapatkan BLT. Ini karena kita belum mendapatkan data falid dari kelurahan setempat berapa korban Situ Gintung yang berhak menerima BLT. Karena itu kita bingung bagaimana cara memberikan BLT kepada mereka kalau tidak ada datanya, padahal warga dari empat kelurahan lainnya telah diberikan BLT,” ucap Ketua Satgas BLT Kantor Pos Ciputat, Muchlis Solehuddin.

Karena belum mendapatkan data berapa ribu warga Cirendue yang berhak menerima BLT, PT Pos Ciputat mendesak pihak kelurahan setempat segera menyerahkan data tersebut.”Seharusnya pemerintah daerah secepatnya menyerahkan data terbaru penerima BLT bagi warga tidak mampu korban Situ Gintung. Kalau belum diserahkan kita sulit untuk menyerahkan uang BLT sebesar Rp 200 ribu,” jelasnya.

Camat Ciputat Timur Zulfuad mengaku, pihaknya tidak mengetahui adanya pembagian BLT untuk warga Ciputat, apalagi berapa data warga Cirendue korban korban bencana Situ Gintung yang berhak menerima BLT.”Saya tidak tahu ada pembagian BLT, kita juga belum punya data siapa saja warga Situ Gintung yang tidak mampu menerima BLT. Nanti kalau sudah ada, akan segera kita serahkan ke PT Pos Ciputat,” ungkap Zulfuad. (iin)

Tangerangonline.com, 16 April 2009

Jazuli Kedua, Setelah Adik Ipar SBY

TANGERANGNEWS-Inilah para calon anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Banten III yang meliputi Kabupaten dan Kota Tangerang. Urutan pertama, adik kandung Ani Yudhoyono (Istri SBY) Hartanto Edhie Wibowo dengan perolehan suara sebanyak 4.683. Sedangkan urutan kedua adalah Caleg dari PKS yang sudah tidak asing lagi di Tangerang yakni Jazuli Juwaini. Mantan calon Bupati Tangerang itu memperoleh 3.878 suara.

Ke -3 adalah Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, putra Bupati Tangerang Ismet Iskandar dengan perolehan 3.051 suara.Sementara itu, Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mendapatkan suara sebanyak 1.697 suara. Sedangkan caleg dari kalangan popular seperti Maylafaiza dari PAN hanya mendapatkan 160. Begitupun rekanan politiknya yang juga mantan presenter ANTV Yasmin Mumtaz hanya mendapatkan 349 suara. Artis Mardiana Bugis (Nana Mardiana) dari PPRN juga hanya mendapatkan suara 405 dan Mantan presenter RCTI Adolf Posumah dari PDP hanya meraih 67 suara. Mantan Wali Kota Tangerang Deddy Syafei caleg PDIP yang mendapatkan suara 507, jauh lebih rendah daripada Sutradara Ginting yang belum lama ini meninggal dunia, yang mendapatkan 1.692 suara.

Pengarah Pokja Tabulasi Penghitungan Suara KPU Kota Tangerang Dadang Hermawan ketika dikonfirmasi belum bisa memutuskan perolehan kursi terkait perolehan suara caleg tersebut. “Untuk DPR RI bukan wewenang KPU Kota Tangerang untuk menentukan kursinya, melainkan KPU Pusat,” pungkasnya (rangga)

Tangerangnews.com, 16 April 2009

Dindik Tangsel Usulkan Rp 21 M

PAMULANG-Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 21 miliar.
Hal ini sebagai upaya untuk memajukan pendidikan di daerah baru tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Dadang Sofyan mengatakan alokasi anggaran tersebut diperuntukan untuk rehab dan penambahan ruang kelas sekolah-sekolah negeri yang ada Kota Tangsel.
“Di sini masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas,” kata Dadang, Rabu (15/4).

Menurut Dadang, sekolah-sekolah negeri yang masih mengalami kekurangan ruang kelas itu di antaranya SMAN 3 Ciputat yang masih membutuhkan 3 lokal, SMAN 6 Ciputat kekurangan 6 lokal, dan SMAN 2 Pamulang juga 6 lokal. Sedangkan untuk SMP dan SD negeri yang ada di Tangsel akan dilakukan rehab bangunan. “Di sini masih banyak sekolah yang masuk siang, maka dari itu untuk penyeragaman akan kita tambah ruang kelasnya,” terangnya.
Dadang menjelaskan, usulan anggaran Rp 21 miliar itu, selain untuk penambahan pembangunan gedung baru juga diperuntukan untuk pembelian alat tulis kantor (atk) dan meubeler.
“Setiap ruang kelas yang baru juga akan kita lengkapi dengan sarana dan prasarananya,” katanya.
Apalagi kata dia, Pemkot Tangsel ke depan akan mewacanakan Kota Tangsel sebagai Kota Pendidikan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di daerah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini juga harus lebih maju dengan sekolah-sekolah lainnya di luar Kota Tangsel. (ang)

Radarbanten.com, 16 April 2009

Warga Protes Jika Kasus Situ Gintung Dihentikan

TANGERANG– Isu seputar akan dihentikan penyelidikan kasus jebolnya tanggul Situ Gintung oleh Polda Metro Jaya menuai protes banyak kalangan. Sejumlah korban bencana menilai jika benar dihentikan, menunjukkan kinerja polisi lemah dan berupaya melindungi pejabat yang dianggap bertanggung jawab.

Ketua tim advokasi korban Situ Gintung, Bery Nahdian Forqan, menyesalkan jika memang tindakan Polda Metro Jaya itu menghentikan kasus tersebut. “Sebab, penghentian itu merugikan warga dan korban bencana,” kata Bery, kemarin (15/4). Dia menambahkan, pihaknya meminta polisi mengusut tuntas kasus itu, baik korupsi maupun kelalaian yang mengakibatkan jebolnya Situ Gintung.

Bery menjelaskan, jebolnya tanggul Situ Gintung merupakan bukti kelalaian pemerintah terhadap berbagai aspek. Yakni, aspek perawatan, aspek pemberian izin bangunan, dan aspek antisipasi bencana. ”Ketiga aspek tersebut yang tidak dilakukan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat,” ungkap dia. Padahal, semua aspek itu menjadi kewenangan setiap lembaga pemerintah tersebut. Untuk itu, tim advokasi korban Situ Gintung, ujar Bery, meminta Polda Metro Jaya terus melanjutkan penyelidikan kasus tersebut.

Sementara itu, pemerintah menawarkan rumah susun (rusun) bagi para korban bencana Situ Gintung. Sebab, para korban itu tidak mungkin menempati barak Kertamukti I dan II untuk selamanya. Selain itu, barak Kertamukti hanya untuk sementara.

Wali Kota Tangerang Selatan, HM Shaleh, menyatakan rencana rusun itu akan disiapkan oleh pemerintah pusat dengan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera). Lahan untuk rusun tersebut dapat menggunakan lahan milik pemerintah daerah atau lahan di sekitar lokasi bencana.

”Kita sudah mengusulkan pembangunan rusun itu. Kelihatannya, pihak Menpera mendukung untuk itu. Hanya saja, sekarang konsepnya, mau sewa atau milik sendiri,” ujar Shaleh saat meninjau penampungan korban Situ Gintung di Wisma Kertamukti, Rabu (15/4).

Untuk konsep rusunawa, ungkap Shaleh, menggunakan lahan milik Pemkot Tangerang Selatan yang berada di Kampung Sawah, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, seluas kurang lebih 3.000 meter persegi.

Sedangkan konsep rusunami, ujar dia, menggunakan lahan milik warga yang berada di sekitar lokasi bencana. ”Asalkan lahan itu tidak mengganggu tata ruang Situ Gintung. Dan, kita tidak mungkin membangun rusun di lokasi yang berbahaya,” ujar Shaleh menjelaskan. c81

Republika.co.id, 16 April 2009

Rp 596 Juta Dikumpulkan di PoskoTerpadu

CIPUTAT TIMUR – Hingga memasuki hari ke-20 pasca terjadinya tragedi Situ Gintung, jumlah bantuan yang diterima posko terpadu di Wisma Kertamukti I Nomor 3 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel sudah mencapai Rp 596 juta.

Menurut Wakil Ketua Bencana Situ Gintung A Hadi, bantuan terhadap korban Bencana Situ Gintung dari masyarakat masih terus mengalir. Sejumlah elemen masyarakat baik dari individu, instansi, lembaga, perusahaan umum dan swasta, hingga pemerintah yang peduli dan prihatin atas musibah ini terus memberikan bantuan.
“Setiap hari ada saja yang datang ke sini, mereka ada yang rombongan atau perwakilan dari instansi ataupun perusahaannya masing-masing,” kata A Hadi Rabu, (15/4).

A Hadi mengaku, kebanyakan bantuan yang diberikan kepada Posko terpadu itu berupa uang tunai. Selanjutnya uang itu disimpan ke dalam rekening “Banten Peduli Situ Gintung” di Bank Jabar nomor rekening : 0012-012000.001. Sedangkan untuk bantuan berupa barang terutama barang layak pakai atau pakaian bekas pakaian bekas di Posko terpadu dihentikan dahulu. Alasannya, selain tak memiliki gudang penyimpanan, warga pengungsi juga tidak mau menerimanya.

“Kalau bantuan pakaian bekas kita kewalahan menampungnya. Lagi pula mau ditempatkan di mana, tempat penyimpanannya juga tidak ada,” katanya.
A Hadi juga mengaku, meski Pemkot Tangsel sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada sejumlah posko-posko yang menerima bantuan korban tragedi Situ Gintung agar segera menyerahkan data ke posko terpadu.
Namun sejauh ini belum ada satupun posko-posko tersebut yang menyerahkan datanya dan berkoordinasi dengan Posko Terpadu di Wisma Kertamukti I. (ang)

Radarbanten.com, 16 April 2009

Terancam Jebol, Enam Situ di Tangerang Dalam Pengawasan

TEMPO Interaktif, Tangerang:Kepala Sumber Daya Air Cidasane-Cidurian Provinsi Banten Djoko Suryanto mengatakan saat ini pihaknya tengah mengawasi dan melakukan pengecekan secara berkala terhadap tanggul enam situ yang ada di Kota dan Kabupaten Tangerang. Pengawasan dan pengecekan dilakukan karena kondisi tanggul situ buatan tersebut diindikasikan terancam jebol.” Mulai hari ini kami berkeliling mengecek satu persatu,” ujarnya kepada Tempo, Rabu (15/4).

Djoko menyebutkan, enam Situ tersebut adalah Situ Cipondoh di Kota Tangerang, Situ Pamulang, Ciledug, Parigi, Patrasana, dan Garugak yang berada di Kabupaten Tangerang. ”Pengecekan meliputi tanggul dan pendangkalan,” katanya.

Menurut Djoko, untuk skala prioritas mereka tengah mencurahkan perhatian pada tanggul Situ Pamulang yang dikeluhkan warga sekitar sudah terjadi kebocoran dan retak-retak. Agar bencana Situ Gintung tidak terulang lagi, katanya, timnya kini tengah meneliti dan menginventarisir kerusakan tanggul.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Banten rutin melakukan perawatan terhadap Situ-situ tersebut meski dengan anggaran yang terbatas. Menurut dia, pengelolaan situ sepenuhnya ditangani oleh Balai Besar Ciliwung Cisadane yang diatur dalam Undang-undang No 107 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

JONIANSYAH

Tempointeraktif.com, 15 April 2009

Dinkes Tangerang Temukan Empat Kasus Flu Singapura

SERPONG- Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menemukan empat orang anak di wilayah Tangerang terjangkit virus flu Singapura. Disinyalir, virus itu menjangkit ketika anak-anak itu berada di luar negeri.

Kabid Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr Yully S Dewanti menyatakan, penyebaran flu Singapura lebih cenderung menyenangi anak dibawah usai 10 tahun yang lebih sering bepergian ke luar negeri bersama orang tuanya.

Alasannya, kekebalan tubuh si anak sangat rentak dirasuki virus Coxsackie atau penyakit flu Singapura ketika berinteraksi dengan orang asing yang sudah tertular.
“Sebaiknya anak-anak jangan terlalu sering diajak bepergian keluar negeri. Kalaupun dipaksakan ingin berliburan saya minta orang tua untuk waspada akan penyebaran virus flu Singapura ketika anaknya berinteraksi dengan orang asing,” jelas dr Yully.

Menurut dr Yully, data yang dikeluarkan Dinkes Kabupaten pada tahun 2008 ditemukan 4 kasus flu Singapura yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Untuk tahun ini, belum diketahui secara pasti warga yang terkena penyakit flu Singapura. Kata dr Yully, Penyebaran itu terjadi melalui kontak fisik dari seseorang kepada orang lain, dan virus Coxsaskie (flu Singapura) ditularkan melalui pilek, air liur, batuk, tinja, dari seseorang yang menderita kepada korban baru.”Pada tahun lalu, 4 kasus ditemukan. Setelah terserang mereka umumnya merasakan demam tinggi,”jelas dr Yully.

Hal senada juga diutarakan Kepala Puskesmas Setu, dr Dahlia Nadeak. Diungkapkan Dahlia, meski belum ditemukan kasus flu Singapura di Setu. Namun, pihaknya akan mewaspai kasus tersebut, karena di wilayah Serpong kasus flu Singapura pernah terjadi.”Tahun lalu, terdapat seorang anak orang kaya di Melati Mas terjangkik flu Singapura. Penyakit ini lebih cenderung mewabah dikalangan atas, untuk kalangan menengah tidak harus kuatir,” beber dr Dahlia. (iin)

Tangerangonline.com, 15 April 2009

Pembagian Duit BLT Nyaris Rusuh

CIPUTAT-Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor Pos Ciputat, Jalan Martadinata, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, nyaris rusuh. Sebanyak 1.983 warga penerima BLT emosi setelah terlibat adu mulut dengan petugas ketika sedang berlangsung pembagian uang sebesar Rp 200 ribu, Rabu, (15/4).

Pembagian uang untuk ribuan warga dari empat kelurahan yakni Serua, Serua Indah, Cipayung dan Rempoa di kantor Pos Ciputat jadi awut-awutan. Saling dorong dan perang mulut itu terjadi setelah ribuan warga tidak sabar untuk menerima uang BLT yang dibagikan petugas. Tidak hanya itu saja  warga yang tidak memiliki kartu penerima BLT mengeluh harus menyertakan KTP, surat domisi dari kelurahan dan surat keterangan RT sebagai persyaratan untuk mengambil BLT.

“Untuk mengambil BLT kali ini kita dipersulit. Padahal, tahun lalu kita memiliki kartu BLT dan cepat mendapatkan uang. Masalahnya, kartu penerima BLT  tidak dibuatkan pihak kelurahan dan RT setempat untuk warga penerima BLT. Akhirnya untuk mengambil BLT kita diminta mengurus sejumlah surat persyaratan. Karena terlalu ribet mendapatkan BLT warga akhirnya emosi dan perang mulut dengan petugaspun akhirnya terjadi,” ucap Mohasil, warga Rempoa RT06/13, Ciputat ketika ditemui dilokasi.

Ketua Satgas BLT Kantor Pos Ciputat, Muchlis Solehuddin mengakui, pembagian BLT tidak seperti tahun sebelumnya, karena banyak dari kartu penerima BLT tidak dibagikan pihak kelurahan/RT setempat kepada warga. Akhirnya, warga yang sudah terdaftar sebagai menerima BLT pada tahun sebelumnya, harus kembali didata dengan menyertakan surat keterangan.

“Tahun lalu, mereka tinggal menyerahkan kartu BLT langsung dapat uang. Tetapi tidak untuk tahun ini, daftar penerima BLT tidak terdata oleh kantor pos, karena tidak adanya data falid penerima BLT yang diserahkan pihak kelurahan maupun kecamatan setempat kepada kita,”ungkapnya. (iin)

Tangerangonline.com, 15 April 2009