Pembangunan Jalan Tol JORR II Terhadang Masalah Pembebasan Tanah

JAKARTA, KOMPAS – Pembangunan sejumlah ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JORR II terhadang masalah pembebasan tanah.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum Nurdin Manurung yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/3) pagi, membenarkan hal ini.

Dari rencana enam ruas jalan tol JORR II, empat di antaranya sudah masuk tahap penandatanganan kontrak. Keempat ruas tol itu adalah Jalan Tol Bandara Soekarno Hatta-Kunciran (15,2km) oleh PT Marga Kunciran Cengkareng, Jalan Tol Kunciran-Serpong (11 km) oleh PT Trans Marga Nusantara, Jalan Tol Cinere-Jagorawi (14,7 km) oleh PT Translingkar Kita Jaya, dan Jalan Tol Cibitung-Tanjung Priok (22,5 km) oleh PT MTD Malaysia.
Sedangkan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (25,5 km) dan Jalan Tol Serpong-Cinere (10 km) belum masuk penandatanganan kontrak.

Nurdin mengungkapkan, sejauh ini baru Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang menunjukkan kemajuan. Nurdin memuji investor Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang berani melakukan investasi pengadaan tanah senilai Rp 400 miliar di Seksi I (Cimanggis), yang kini hampir rampung. Pada seksi berikutnya, pemerintah membantu melalui Badan Layanan Umum Pengadaan Tanah.

PROBLEM TANAH
Nurdin mengakui saat ini pembebasan tanah menjadi persoalan utama yang dihadapi investor jalan tol.
“Pada masa depan, pembebasan tanah harus dilakukan pemerintah lebih dahulu, baru kemudian dibangun dan dioperasikan pihak swasta. Sekarang, pembebasan tanah masuk dalam kontrak, dan siapa yang bertanggung jawab tidak jelas lagi,” ujarnya.
Benchmark di sejumlah negara, pembebasan tanah di jalan tol di China dan Malaysia dilakukan pemerintah.
“Aturan di Indonesia perlu direvisi agar investor jalan tol di negeri ini bergairah. Dibutuhkan aturan pelaksanaan pembebasan tanah lebih pasti. Aturan saat ini merugikan investor jika tahap pembebasan tanah tidak mengalami kemajuan. Sebab, ini akan menghilangkan masa konsesi sehingga tingkat kelayakan proyek makin turun,” katanya.

Nurdin mengakui, pelaksanaan pembebasan tanah harus transparan. Lokasi tanah yang ditetapkan untuk jalan tol diumumkan, kemudian dibekukan pemerintah agar tidak ada peluang bagi spekulan tanah. (KSP)

Koran Kompas, 25 Maret 2009

Tangerang Selatan Jadi Kota Pendidikan

PAMULANG – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) bakal mewujudkan daerah kedelapan di Provinsi Banten ini sebagai kota pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemkot Tangsel Dadang Sofyan mengatakan, Kota Tangerang Selatan sangat pantas menjadi ikon kota pendidikan di Provinsi Banten. Pasalnya, berbagai potensi yang ada di kota ini sangat mendukung, baik dari segi sarana, tenaga pendidik, dan lainnya.
“Untuk langkah awal, program kerja kita di tahun 2009 adalah pendataan ulang, seperti berapa SDM yang kita miliki, kualifikasi sekolahnya seperti apa, dan dilihat dari sarana dan prasarana sekolah bagaimana,” jelas Dadang, saat ditemui, Selasa (24/3).

Mantan Kabid Dikmenti Dindik Pemprov Banten ini mejelaskan, setelah melakukan inventarisasi rampung, baru melakukan langkah-langkah kebijakan. Karena, untuk mewujudkan kota pendidikan itu banyak hal yang harus dibutuhkan. Termasuk dari sisi prasarana dan sarana, pihaknya akan membuat program sekolah bersih dan sehat (PSBS),
“Kita juga sedang menginventarisasi sekolah-sekolah yang potensial, baik negeri maupun swasta, baik itu program sekolah standar nasional (PSSN) dan perintisan sekolah bertaraf internasional atau PSBI,” terangnya.
Dadang berkeyakinan Kota Tangsel akan menjadi kota pendidikan karena mempunyai potensi yang sangat mendukung untuk itu semua. “Apalagi sesuai arahan Pak Walikota dan Sekot agar Kota Tangsel bisa diwujudkan sebagai ikon pendidikan di Banten,” paparnya.

Sebelumnya, dosen Universitas Brawijaya Malang Abdul Aziz Husain ketika memberikan materi Semiloka Pendidikan di Universitas Terbuka Pondok Cabe beberapa waktu lalu menilai, Kota Tangerang Selatan pantas menjadi ikon pendidikan di Provinsi Banten. Pasalnya, berbagai potensi yang ada di kota ini sangat mendukung. Azis memaparkan, Kota Tangsel mempunyai banyak perguruan tinggi, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Terbuka di Pamulang, ITI. Selain perguruan tinggi, di Kota tangsel terdapat sekolah-sekolah negeri, swasta yang bertaraf internasional.
Ia menjelaskan, untuk mewujudkan kota pendidikan itu semua, ada enam komponen yang dimiliki kota ini seperti sarana gedung atau kelas yang ideal seperti setiap kelas 20-25 orang, sarana buku pendidikan. (ang)

Radar Banten, 25 Maret 2009

Pelantikan 9 Kepala Dinas Dipercepat

SERPONG- Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan kembali melantik 9 pejabat baru sebagai kepala dinas. Pelantikan orang nomor satu di masing-masing dinas itu ditargetkan sebelum 7 April mendatang. Tidak hanya itu, 4 calon kepala kantor lembaga teknis ikut-ikutan dilantik.

Demikian dikatakan Asda II Kota TangSel, Ayi Ruhiyat. Menurutnya 9 pejabat itu sedang dalam tahap pencarian dan penyeleksian.

“Bila 9 pejabat baru yang dicari sudah clear, kemungkinan besar mereka akan dilantik sebelum 7 April, termasuk sejumlah kepala lembaga teknis,”aku Ayi.

Diuraikan Ayi, ke 9 pejabat itu akan diambil dari pejabat di dinas-dinas baik di Tangerang dan Banten. Mereka ditempatkan di Tangsel sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang perangkat daerah.

Dimana Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BaperJakat) yang diketuai Walikota Tangsel, M Shaleh akan berperan aktif dalam hal tersebut. Kendati demikian, Ayi engan menyebut siapa saja pejabat baru yang akan dilantik tersebut.”Itu rahasia, belum bisa kami lontarkan siapa saja yang akan menjabat sebagai kepala dinas baru di Tang-Sel,”ucapnya.

Sekretaris Kota TangSel Nanang Komara menyatakan, kebutuhan kadis di sejumlah dinas di Tangsel sangat mendesak, diantara dinas tersebut yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas BP2T, Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Pemukiman, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.

”Penempatan kadis di kota baru ini sangat dibutuhkan sekali,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pemkot Tangsel juga mencari kepala kantor dari lembaga teknis, yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Keluarga Berencana, Kepala Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) dan Kepala Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebelumnya 16 Maret lalu, M Sholeh melantik 9 pejabat baru diantaranya, H Nana Komara, sebagai Sekot Tangsel, H Ahadi menjabat Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ayi Ruhiyat sebagai Assisten Bidang Perekomonian dan Administrasi Umum.

Sedangkan Dadang Sofyan menduduki Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Eddy Adolf Nicholas diposisi sebagai Kepala Pekerjaan Umum (PU), jabatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah dipegang Uus Kusnadi, sementara Hasdanil menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Muhammad Agusman menjadi Inspektur Kota Tangsel, dan kesembilan dijabat Yudi Susanto sebagai Kepala Bagian Kepegawaian., sesuai SK No.821.2/KEP-10-PEG/2009. (I’in)

Tangerang Online, 24 Maret 2009

Total Jumlah Dinas di Tangsel 15

TANGERANGNEWS.COM-Total jumlah dinas di Pemkot Tangerang jumlahnya mencapai 15 dinas. Sedangkan, jumlah lembaga teknis daerah (LTD) 10, ditambah staf ahli sebanyak lima orang dan asisten daerah menjadi tiga orang.

Menurut Asda I Bidang Pemerintahan Kota Tangsel Ahadi mengatakan, susunan organisasi tata kerja (SOTK) tersebut sudah di setujui oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi.

“Awalnya sih bukan segitu, tetapi kini ada perubahan. Sekarang total pejabat di Kota Tangsel 33 orang, belum termasuk pak wali kota,” jelasnya saat istirahat siang dalam rapat kerja membahas SOTK di Kota Tangsel.

Sekretaris Daerah Kota Tangsel Nanang Komara mengatakan,penambahan itu dilakukan karena kebutuhan Kota Tangsel guna mempercepat proses pembangunan di Kota Tangsel. Penambahan itu pun mengacu pada Peraturan Pemerintah No.41/ 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

15 Dinas tersebut, kata dia, adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan. Dinas Komunikasi Informasi dan Pariwisata,

Dinas Pertanian dan Pertenakan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan. Dinas Bina Marga dan Pengairan. Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Pemukiman. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dan yang terakhir Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

“Dan ada juga sejumlah badan, seperti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Daerah, ya tidak jauh beda dengan yang ada di Kabupaten Tangerang,” tegasnya.

Ditanya soal personil, dirinya mengatakan, belum secara rinci berapa yang dibutuhkan guna mengisi sejumlah satuan kerja perangkat daerah itu. Yang pasti, kata dia, berdasarkan keinginan Wali Kota Tangerang Shaleh MT pihaknya akan melakukan pengutamaan perekrutan personil dari pemerintah induk, yakni Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang perangkat daerah. Lebih diutamakan pegawai negeri sipil dari pemerintah induk,” ujarnya.

Rencananya, pekan depan akan dilantik aparatur tujuh susunan kerja perangkat daerah (SKPD). Setelah itu, kata dia, sisanya akan dilantik dua minggu kemudian. Ditanya soal kantor, dia mengatakan, akan menggunakan dua lokasi kantor. Pertama di bekas kantor sekolah perawat di Kelurahan Pondok Benda Baru. Yang kedua di Kantor Kecamatan Serpong yang baru sedang dibangun, yang berada di wilayah Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong. “Semua untuk kantor dinas,” tandasnya. (den)

Tangerang News, 24 Maret 2009

Unpam di Caplok Pemkot Tangsel

SERPONG- Ruang Perguruan Tinggi Universitas Pamulang (Unpam) rencananya akan dijadikan lokasi kantor dinas Pemerintahan Kota Tangsel. Disisi lain, Pemkot Tangsel akan melayangkan MOU kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang pengalihan asset daerah.

“Sejumlah ruang kampus Unpam dan kantor kecamatan Serpong di Cilenggang, akan kita gunakan sebagai lokasi kantor dinas untuk sementara waktu,” jelas Sekot Tangsel, Nanang Komara.

Umumnya, kata Komara lagi, kantor dinas maupun lembaga teknis yang nantinya dibentuk secara bertahap akan memanfaatkan beberapa kantor institusi maupun ruko yang berada tidak jauh dari Puspem Kota Tangsel di Pamulang.

”Sembari menunggu dana turun, Pemkot Tangsel sementara waktu menyewa ruko dengan dana seadanya. Intinya, persiapan infrastuktur harus bersamaan dengan dinas-dinas yang akan dibentuk,” ungkap Komara.

Terkait aset, lanjut Komara, Pemkot TangSel akan terus melakukan koordinasi dengan Pemkab. Caranya, dengan menyiapkan MOU (memorandum of understanding) kepada Pemkab soal asset tersebut. Baik itu, asset bergerak maupun asset tidak bergerak. Pastinya, MOU yang disodorkan kepada Pemkab tidak akan dilakukan hanya sekali, namun akan dilakukan secara bertahap.”Termasuk didalamnya tentang pengalihan personil, gedung bangunan dan asset infrastruktur yang selama ini masih di akomodir Pemkab. Pengalihan asset itu telah diterangkan pada PP No 78 tahun 2007 tentang perangkat daerah,” jelas Nanang. (I’in)

Tangerang Online, 24 Maret 2009

1.22O Kotak Suara Untuk Pamulang Distribusikan

TANGERANGNEWS.COM-Sebanyak 1.220 kotak suara untuk Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah disitribusikan atau disebar ke 500 tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut Ketua Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Pamulang Kusman sebanyak 1.220 kotak suara itu akan melayani 171.078 pemilih yang ada di Kecamatan Pamulang. Sebelumnya, kata dia, sudah ada 780 kotak suara yang sudah dibagikan ke seluruh TPS.

“1.220 kotak suara ini kita turunkan di Pemkot Tangsel. Namun tidak kita taruh di kantor itu, melainkan langsung kita distribusikan ke delapan PPS,” ujarnya hari ini di halaman Pemkot Tangsel. Dia menjelaskan, kotak suara tersebut setelah diturunkan akan diambil oleh petugas PPS. “Ini tinggal diambil saja,” tandasnya. (dira)

Tangerang News, 24 Maret 2009