April, Pelantikan Susulan Pejabat Tangsel

PAMULANG – Dari jumlah 14 kursi eselon dua di Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), tersisa tujuh lagi. Rencananya, Penjabat Walikota Tangerang Selatan HM Shaleh MT akan melakukan pelantikan susulan pada April mendatang. Namun, tanggal pelantikan belum dapat ditentukan.

Asda I Pemkot Tangsel A Hadi mengatakan, rencana pelantikan tujuh dari 14 pejabat eselon dua tersebut baru akan dilakukan pembahasan. Rencananya, Jumat (20/3) mendatang, Penjabat Walikota bersama Sekot, dan delapan pejabat Tangsel yang sudah dilantik akan menggelar rapat kerja. “Rapat dilakukan guna membentuk dan menyusun tim Baperjakat Pemkot Tangsel,” kata A Hadi, Rabu (18/3).
Kata A Hadi, mengenai pelantikan susulan itu dipastikan akan dilakukan setelah menyusun tim Baperjakat.
Dijelaskan, proses pembentukan Baperjakat ini juga harus memiliki payung hukum yang jelas. Karenanya, Penjabat Walikota bersama kepala SKPD yang sudah dilantik akan membuat peraturan walikota (perwal) tentang Baperjakat. “Kalau sudah ada perwalnya, penyusunan personel untuk menunjang pemerintahan Tangsel sudah bisa berjalan,” terangnya.
A Hadi mengatakan, untuk komposisi di jabatan posisi eselon dua yang masih kosong ini diperkirakan berasal dari Pemkab Tangerang. “Atau biar seimbang jika kepala SKPD-nya diisi dari Pemprov Banten maka untuk stafnya dari Pemkab Tangerang begitupun sebaliknya,” paparnya.

Senada juga diutarakan Asda III Pemprov Banten Apon Suryana. Ia menjelaskan, sebelum pelantikan pejabat susulan itu, setidaknya penjabat walikota membuat perwal mengenai Baperjakat untuk menentukan pengisian pejabat eselon tiga dan empat yang akan menempati di Pemkot Tangsel. “Jadi jika perwalnya sudah dibuat, SOTK eselon tiga dan empat sudah bisa diisi,” katanya.
Apon mengatakan, untuk komposisi pengisian tujuh Kepala SKPD yang akan dilantik itu kemungkinan besar pejabatnya akan didominasi dari Pemkab Tangerang.
Perlu diketahui tujuh SKPD yang masih kosong adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Kesbangpol, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal, Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata, dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (ang)

Radar Banten, 19 Maret 2009

Air Bawah Tanah Memprihatinkan

SERPONG – Lantaran makin maraknya penggunaan air bawah tanah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Tangerang untuk kepentingan komersil mengakibatkan kondisi air tanah memprihatinkan. Sehingga, kondisi ini perlu diwaspadai.

Kepala UPTD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemprov Banten Epi Rustam mengatakan, berdasarkan catatan UPTD Pajak Air Tanah DPKAD Provinsi Banten, setiap tahunnya, volume pengambilan air tanah terus mengalami peningkatan. Kondisi ini akibat maraknya pusat-pusat ekonomi lokal di Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

“Sekarang usaha ekonomi lokal, seperti laundry, pencucian mobil, pabrik dan home industry di kawasan Tangerang dan Tangsel cukup banyak,” terang Epi Rustam ketika ditemui di kantornya, Rabu (18/3).
Saat ini saja, kata dia, untuk di kawasan Tangerang Selatan terdapat dua kecamatan yang termasuk zona aman pengambilan air tanah, yakni Kecamatan Serpong dan Kecamatan Pamulang. “Selebihnya, Kecamatan Ciputat, Pondok Aren, Ciputat Timur, Setu dan Serpong Utara termasuk zona rawan pengambilan air tanah,” jelasnya.
Sedangkan, untuk di Kabupaten Tangerang kondisinya malah lebih parah. Menurutnya, hampir semua kecamatan, termasuk zona rawan dan kritis. Di antaranya, Kecamatan Legok, Pagedangan, Pasar Kemis, Tigaraksa, Cisauk, Mauk, Cisoka, Sepatan, Rajeg, Panongan, Cikupa, Sukadiri, Jambe, dan Curug. “Daerah-daerah itu termasuk zona rawan. Sedangkan sisanya, yaitu kecamatan Balaraja, Kronjo, Kresek, Jayanti, dan Kemiri termasuk zona kritis,” paparnya.

Ia menjelaskan, jumlah pengguna air tanah dalam kurun 2007-2008 terus meningkat. Kebanyakan untuk kebutuhan ekonomi kelas menengah. Biasanya berada di sekitar perumahan dan pertokoan.
”Kita lihat dari jumlah pajak air tanah saja. Tahun 2007 sekitar Rp 5,9 miliar pajak air tanah yang didapat. Sedangkan tahun 2008 menjadi Rp 6,3 miliar,” ungkapnya.

Epi menjelaskan, penggunaan air tanah yang membahayakan terjadi pada kategori komersil. Sedangkan kategori rumah tangga dan sosial tidak perlu dipermasalahkan. Karena memang aturannya hanya membatasi penggunaan air tanah untuk komersil.
Pembagian zona tersebut, menurut dia, mengacu pada Pergub Banten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Air Permukaan. Setiap zona memiliki harga pajak air tanah yang berbeda-beda.
”Kalau zona rawan dan kritis berarti mahal harga air tanahnya,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Odang Masduki mengatakan, pihaknya akan memperketat pemberian izin penggunaan air tanah tersebut. Malah mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin pun mulai ditambah. Ini agar tidak lagi terjadi peningkatan volume penggunaan air tanah. Apalagi, penggunaan air tanah tersebut untuk kepentingan komersil. “Kita bakal terus memantau perizinannya dan penggunaannya. Jika terbukti ada pelanggaran maka izinnya akan kita cabut,” pungkasnya. (ang/bon)

Radar Banten, 19 Maret 2009

Perusahaan di Tangerang Banyak Lakukan PHK

SERANG — Jumlah pengangguran di Provinsi Banten selama tiga bulan terakhir bertambah sebanyak 3.011 jiwa karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat krisis global. Perusahaan di Kabupaten dan Kota Tangerang menyumbang angka PHK terbanyak.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Ridwan Efendi, Rabu (18/3), mengatakan, saat ini pengangguran di Banten termasuk pengangguran baru yang seluruhnya mencapai 16.163 jiwa. Sebanyak 18 perusahaan melakukan PHK karena sudah tidak berproduksi lagi akibat tidak ada permintaan setelah terjadi krisis global.

Dari 18 perusahaan itu, tujuh di antaranya berada di Kabupaten Tangerang, yakni PT Prima Inreksa, PT EDS Manufacturing, PT Putra Bangun Cipta Mandiri, PT Sanken Elektronik, PT Roman, PT Sanratex, dan PT Fiberindo Intiprima. Disusul Kota Tangerang dengan lima perusahaan, yaitu PT Inti Keramik Nusa, PT UFU, PT Jabatex, PT Masa Baru, dan PT SFP.

PHK juga terjadi pada empat perusahaan di Kabupaten Serang, yakni PT Panca Plagan, PT Grand Pintalan, PT Trans Putera Tekstil, dan PT Gis Natura Palm Candle. Kemudian, di Kota Cilegon adalah PT Nipon Rai Jaya Sejahtera dan PT Cipta Karya Nugraha.

Menurut Ridwan, para tenaga kerja ter-PHK berhak mendapatkan uang pesangon dari perusahaan tersebut. Namun, belum semua perusahaan yang melakukan PHK massal menyerahkan laporan kondisi keuangan ataupun asuransi pekerja. ”Kami minta perusahaaan yang melakukan PHK segera melaporkannya,” katanya. ant

Republika, 19 Maret 2009

Kebutuhan Tiga Instansi di Tangsel Mendesak

PAMULANG- Meski pemerintahan Kota Tangerang Selatan baru seumur jagung namun kebutuhan akan pembangunan RSUD, Polres, Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) dianggap mendesak. Pasalnya, masyarakat membutuhkan rasa aman secepatnya.

Demikian dikatakan Pakar Hukum Universitas Pamulang, (UNPAM) Asep Suyadi, SH, MH. Menurutnya, tiga instansi ini sangat diperluhkan sekali untuk memenuhi kebutuhan warga di Tangsel yang kian hari jauh dari yang kepedulian pemerintah daerah.

“Pemerintah baru ini harus bergerak cepat, tidak boleh santai usai mereka diberikan tanggung jawab. Mereka harus putar otak untuk mensejahterakan, mengamankan dan memberikan pengobatan yang layak bagi rakyatnya,” ucap Asep.

Caranya, dengan membangun RSUD, Polsek dan Kejari, sesegera mungkin karena di Tangsel belum terdapat instansi tersebut. Selama ini, umumnya banyak dari warga melaporkan dan melakukan pengobatan ke Jakarta, misalnya ke Polres Jakarta Selatan, RS Fatmawati dan proses hukum yang biasanya di oper di wilayah Jaksel. Kewenangan pemerintahan daerah dan kasus besar di kepolisian selalu disampingkan dan diambil alih pemerintah Jakarta dan Polres Jaksel.

“Kini kita punya pemerintah baru, instansi tersebut harus serta merta atau secepatnya berdiri di wilayah Tangsel. Artinya, rakyat tidak dipersulit untuk ke wilayah lain dengan jarak yang cukup jauh,” jelasnya. (I’in).

Tangerang Online, 18 Maret 2009

Kantor Pejabat Tangsel di ‘Pecah’ Tiga Lokasi

PAMULANG-Terbatasnya ruang kerja di pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan di Pamulang, memaksa sembilan pejabat baru disebar di tiga lokasi kantor instansi setempat.

Ketiga kantor yang akan ditempati sembilan pejabat itu yakni, kecamatan Ciputat, kantor BLK Serpong dan kantor kecamatan Pamulang (Puspem Tangsel).”Untuk saat ini hanya ruang Sekot Tangsel Nana Komara yang berdampingan dengan ruang kerja Pjs Tangsel M Shaleh, di puspem Pamulang,” ucap Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tangsel, Ahadi. Sementara pejabat lainnya, lanjut Ahadi akan menempati ruang kerja di dua lokasi lainnya. Hal ini menginggat minimnya ruangan yang tersedia di kantor kecamatan Pamulang yang dijadikan sebagai Puspem Tangsel untuk sementara waktu.

“Space ruang kerja di kantor puspem kurang, tidak mungkin 9 pejabat numplek disini. Ruangan kosong di kantor kecamatan Ciputat dan BLK Serpong akan diisi pejabat lain,” jelas Ahadi.

Kendati begitu, Ahadi enggan menyebut lokasi dimana saja dari 8 pejabat lainnya yang akan ditempatkan, alasannya pembahasan untuk menempatkan 8 pejabat lainnya sedang dibahas pemerintah setempat.”Yang baru saya ketahui hanya Nana Komara saja, yang lainnya belum bisa kami kabari,” tutur Ahadi.(I’in)

Tangerang Online, 18 Maret 2009

Tujuh Pejabat Baru Tangsel Mangkir

PAMULANG- Tujuh dari sembilan pejabat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan mangkir dihari pertama kerja. Padahal, baru kemarin mereka diambil sumpah jabtannya.

“Hari pertama setelah dilantik, baru dua pejabat yang melakukan aktifitasnya pada hari pertama kerja,” jelas H Ahadi Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tangsel kepada wartawan.

Menurut Ahadi, hanya dirinya dan Kepala Bagian Badan Kepegawaian Daerah Tangsel, Yudi Susanto yang pada hari pertama kerja terlihat hadir. Namun, Ahadi membantah bahwa tujuh pejabat tersebut mangkir, karena pejabat yang dilantik sesuai SK Pjs Tangsel No.821.2/KEP-10-PEG/2009, yakni H Nana Komara Sekda Kota Tangsel, Ayi Ruhiyat Assisten Bidang Perekomonian dan Administrasi Umum, Dadang Sofyan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Eddy Adolf Nicholas Kepala Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Uus Kusnadi, Hasdanil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Muhammad Agusman Inspektur Kota Tangsel, sedang menuju Banten untuk mengurus izin kepegawaian.

“Mereka sedang ke Banten untuk mengurus surat kedinasan di kantor Gubernur Banten. Itupun untuk menemui Hj Ratu Atut Chosiyah untuk meminta pendapatnya soal rencana kedepan membangun Tangsel, pantas saja mereka tidak ada disini, jadi tidak bisa dikatakan mangkir,” jelasnya.

Ahadi menjelaskan besok rencananya tujuh pejabat akan kembali beraktifitas kembali untuk mengerjakan tupoksi usai urusannya di Banten diselesaikan. Pantauan Tangerangonline, dari pagi hingga sore hari ini, batang hidung 7 pejabat tidak tampak disejumlah ruang. Bahkan, sejumlah kendaraan plat A asal Banten tak terlihat parkir dihalaman kantor puspem Tangsel. (I’in)

Tangerang Online, 18 Maret 2009