PLN Pamulang Persempit Gerak Calo

PAMULANG – Guna mengantispasi maraknya percaloan pemasangan listrik dan pembayaran listrik, PLN Pamulang, Kota Tangerang Selatan membuka gerai layanan di Pamulang Square.
Asisten Manajer Pemasaran PLN Pamulang Yana Setiana Senjaya mengatakan, dengan gerai ini, selain mempersempit ruang gerak para calo juga bermanfaat untuk memudahkan pelanggannya membayar listrik, sehingga pelayanan menjadi cepat dan fleksibel.
“Sebab, kita prihatin saat ini banyak para calo yang menawarkan jasa mengenai pemasangan dan pembayaran listrik. Ini tentunya memberatkan masyarakat,” terang Yana, Jumat (6/3).

Selain itu, kata Yana, dengan dibukanya gerai layanan ini, juga berfungsi untuk mengurangi tunggakan listrik. Sebab, sebagian besar yang menunggak membayar listrik ini terjadi bukan karena tak punya uang. Akan tetapi mereka yang sebagian besar orang yang mampu itu tak sempat datang ke kantor PLN.
“Ini karena mereka harus mengantre di loket berjam-jam. Waktu untuk berbisnis atau bertemu dengan relasi penting pun menjadi terbuang percuma. Mereka akhirnya memilih membayar tagihan dua bulan sekaligus,” katanya.

Masih menurut Yana, di gerai yang berada di mal ini selain menangani pembayaran listrik, juga bisa memberikan pembayaran lain, seperti tambah daya, pasang listrik baru, hingga pengaduan pelanggan.
“Kita membuka pelayanan dari jam delapan pagi hingga jam delapan malam. Selain itu, mulai bulan ini di kantor PLN juga menambah jam pelayanan yang biasanya sampai tiga siang, tapi sekarang sampai jam delapan malam,” katanya.

Dalam kesempatan ini Yana menjelaskan, keuntungan keberadaan gerai layanan PLN di mal ini adalah bisa melayani pelanggan PLN dari luar area Pamulang. Bahkan, bisa melayani pembayaran bagi pelanggan dari Jakarta sampai seluruh Indonesia. Pasalnya, semuanya sudah terdapat sambungan on line yang menghubungkan data pelanggan seluruh Indonesia.
“Bagi pelanggan yang hendak membayar di gerai pelayanan cukup mudah, membawa persyaratannya, seperti ID pelanggan dan kwitansi pembayaran terakhir,” pungkasnya. (ang)

Radar Banten, 7 Maret 2009

JORR II Tersendat Harga Lahan

KOTA- Pembangunan proyek Jalan Tol Serpong-Bandara Soekarno Hatta (Jakarta Outer Ring Road II) sepanjang 25,844 kilometer masih tersendat. Tersendatnya pengerjaan proyek, ditengarai karena belum adanya kesepakatan antara kontraktor dengan warga, mengenai harga lahan.

Masih terjadinya tarik ulur antara kontraktor dengan warga, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) akan ikut ambil bagian guna menilai harga tanah yang nantinya tergusur akibat terlintasi pembangunan Jalan tol Serpong – Bandara tersebut, rencananya Pemkot akan dibantu oleh Tim Independen dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pusat.

“Untuk mengatasi perselisihan antara warga dengan kontraktor, Kami akan membantu memfasilitasi hal tersebut, dan Pemkot nantinya akan dibantu juga oleh tim penilai independen dari PU Pusat,” ungkap Kasubid Perencanaan Prasarana Bappeda Kota Tangerang, Hadi Baradin.

Nantinya penentuan nominal harga nominal lahan akan berdasarkan fungsi dan nilai ekonomi dari keberadaan tanah tersebut, sehingga tidak akan didasari dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Karena dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan merupakan dana dari investor, maka nilai ekonomi tanah itulah yang dijadikan patokan,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tangerang, Ahsan Annahar mengatakan pihak Pemkot Tangerang masih terus lakukan sosialisasi kepada warga. “Kita masih lakukan sosialisasi dan lakukan kordinasi dengan beberapa dinas terkait untuk menghindari berbagai keberatan dari warga, sehingga Jakarta Outer Ring Road II dapat segera direalisasikan, ” jelas Ahsan kepada Tangerang Online. (dini)

Tangerang Online, 7 Maret 2009

Struktur Organisasi Disetujui, Tangerang Selatan Segera Berfungsi

TEMPO Interaktif, Tangerang: Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan Shaleh MT mengatakan sebanyak 13 Struktur Organisasi Tata Kerja Kota Tangerang Selatan telah disetujui Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Ini berarti roda pemerintahan kota baru itu akan segera berjalan dengan optimal.

“SOTK telah terbentuk dan disetujui, tinggal menempatkan para pejabat dan pegawainya,” ujar Shaleh kepada Tempo, Jumat (6/3).

Shaleh mengakui jika Struktur Organisasi Tata Kerja yang terbentuk itu masih pola minimal atau ramping. Struktur itu terdiri dari Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta delapan dinas yang akan bertugas memberikan pelayanan dan pembanguan di Kota Tangerang di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, Dinas Kesehatan dan Sosial.

Menurut Shaleh, Struktur tersebut ramping karena Sekretaris Kota Tangerang hanya dibantu dua asisten daerah yakni asisten daerah I meliputi bidang pemerintahan dan Asisten Daerah II bidang ekonomi dan
pembangunan. “Ajun Asisten Daerah III dicoret,” katanya.

Shaleh melanjutkan, setelah Struktur Organisasi Tata Kerja selesai, pihaknya dan Kelompok Kerja Kota Tangerang Selatan akan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sama dengan Struktur Organisasi Tata Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini nantinya juga harus dikuatkan dengan Peraturan Wali Kota.

Kota Tangerang Selatan merupakan kota baru hasil pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang yang diresmikan Januari lalu. Kota baru ini terdiri dari tujuh kecamatan yaitu, Ciputat, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Pamulang, Pondok Aren dan Setu.

JONIANSYAH

Tempo Interaktif, 6 Maret 2009

Biaya Pembebasan Lahan Infrastruktur Tangsel Tinggi

CIPUTAT- Biaya pembebasan lahan infrastruktur jalan menuju kantor Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Kp Maruga, Ciputat terbilang tinggi yang mencapai Rp 2 juta/meter.

Hal tersebut diungkapkan oleh bagian Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Ciputat, Hans Wattimena saat ditemui di kantornya, Jumat, (6/3).

Menurut Wattimena, tingginya harga tersebut kemungkinan karena lokasinya strategis dan banyak dijadikan sebagai kegiatan perekonomian warga. “Kami sudah coba jajaki dengan warga dan ternyata warga meminta Rp 1-2 juta/meternya,”ujarnya.

Kondisi ini tentu saja sangat memberatkan pemerintah. Padahal sesuai dengan NGOP harga tanah tersebut Rp 700 ribu. Kendati demikian, pihaknya masih terus akan melakukan negoisasi dengan warga sekitar. “Warga sudah banyak yang tahu akan ada pelebaran dan pembangunann menuju kantor Tangerang Selatan. Dan sejauh ini sudah ada pengukuran,”katanya lagi.

Sementara itu Minin (40) warga Kp Maruga RT 04/04 mengaku sejauh ini belum ada kesepakatan dengan pemerintah mengenai harga tanah tersebut. Sedangkan soal koordinasi dengan pemerintah, warga mengaku baru sekali pertemuan di kecamatan dan belum ada kesepakatan soal harga.

Namun sejauh ini warga berharap agar ada kepastian cepat dari pemerintah soal rencana pembangunan infrastruktur jalan tersebut. “Yang kami tahu sudah ada pengukuran, tapi belum ada kepastian harga,”ucapnya. (crl)

Tangerang Online, 6 Maret 2009

Pemkab Dijatah 40 Persen

PAMULANG – Pemkab Tangerang akhirnya menyerahkan nama-nama personelnya untuk ditempatkan di Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel). Penyerahan nama-nama ini dilakukan Bupati Tangerang Ismet Iskandar setelah Penjabat Walikota Tangerang HM Shaleh MT melayangkan surat ketiga kalinya.

Penjabat Walikota Tangerang Selatan HM Shaleh MT mengatakan, personel yang diajukan Pemkab Tangerang merupakan pejabat eselon dua dan eselon tiga.
Mereka akan ditempatkan di sejumlah badan, dinas yang merupakan SOTK Tangsel. Seperti diketahui, SOTK di Pemkot Tangsel terdiri dari delapan dinas, tujuh lembaga teknis daerah, dan dua asisten daerah.

Shaleh mengaku, untuk pejabat eselon dua, telah ditetapkan kuotanya untuk Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang. Persentasenya, enam puluh persen untuk Pemprov Banten dan empat puluh persen untuk Pemkab Tangerang. “Sedangkan untuk pejabat dari eselon tiga, kita masih melihat nanti,” ungkap Shaleh, Kamis (5/3).
Shaleh mengungkapkan, untuk pengisian tim Baperjakat Kota Tangsel, seperti Asda I, Asda II, Kepala Inspektorat Kota, Kepala Bappeda, dan Kabag Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tangsel sebagian besar pejabatnya berasal dari Pemprov Banten. “Pemprov Banten sudah persiapkan nama-nama untuk mengisi tim Baperjakat Tangsel. Pokoknya mereka merupakan pejabat yang terbaik dan yang mampu sesuai dengan bidangnya. Bahkan sebagian pejabatnya sudah ada di Tangsel,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tangerang Didi Budiharta membenarkan jika Pemkab Tangerang telah menyerahkan sejumlah personelnya kepada Penjabat Walikota Tangsel HM Shaleh MT.

Ia mengatakan, personel Pemkab Tangerang yang diserahkan itu adalah 16 pejabat eselon dua dan 21 pejabat eselon tiga. “Berdasarkan SOTK yang disahkan Menpan, baru pejabat eselon dua dan eselon tiga saja yang boleh diserahkan. Sedangkan sisanya akan dilakukan menyusul,” kata Didi yang dihubungi melalui telepon, Kamis (5/3) siang. (ang)

Radar Banten, 6 Maret 2009

PHK Melanda Buruh Kabupaten Tangerang

[TANGERANG] Jumlah buruh di wilayah kabupaten Tangerang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) makin bertambah banyak. Jika pada akhir Januari 2009 tercatat 2.221 buruh yang di PHK, maka pada akhir Februari jumlahnya meningkat menjadi 3.847 orang buruh yang bekerja di berbagai perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, Hasdanil, Kamis (5/3) mengatakan PHK pekerja dilakukan perusahaan akibat pesanan dari luar negeri sepi.

Hasdanil menyebutkan, pekerja yang di PHK berasal dari 4 perusahaan, yaitu PT Prima Inreksa 1.102 pegawai, PT EDS Manufacturing Indonesia 1.509 karyawan, PT Putera Bangun Cipta Mandiri 74 buruh, dan PT Sanken Indonesia 26 pekerja.

Pada Januari 2009 lalu, ada juga buruh yang dirumahkan. Jumlahnya mencapai 2.481 jiwa. Mereka berasal dari dua perusahaan, yaitu PT Prima Inreksa 2.260 orang dan PT EDS Manufacturing 221 orang.

Pada bulan Februari, buruh yang di PHK sebanyak 1.626 orang, berasal dari dua perusahaan, yaitu PT Sandoz Prima Jaya Produksi Furniture 26 orang dan PT Prima Inreksa 1.600 orang.

Hasdanil mengatakan selain order sepi, buruh di Kabupaten Tangerang sering sekali melakukan unjukrasa. Hal itu membuat banyak jam kerja yang hilang. Pada Januari, sebanyak lima perusahaan telah di demo dengan jumlah buruh pendemo mencapai 2.924. Hal itu menyebabkan adanya jam kerja yang hilang 140 .352 jam.

Pengusaha Ketakutan

Menurut Hasdanil, seringnya berunjuk rasa membuat para pengusaha ketakutan. Meski demikian, dia berharap para pengusaha segera memperkerjakan kembali buruh yang dirumahkan.

Sementara, bagi buruh yang di PHK, dia meminta kepada para pekerja memanfaatkan peluang kerja di luar negeri misalnya Arab dan Hong Kong.

“Disnakertrans akan memfasilitasi bagi buruh yang ingin memanfaatkan fasilitas bekerja di luar negeri,” katanya. [132]

Suara Pembaruan, 6 Maret 2009