Musim Pancaroba Rawan Badai Lokal

CIPUTAT TIMUR – Akibat pergerakan matahari dari utara ke selatan memasuki garis khatulistiwa, cuaca hari-hari yang akan datang diperkirakan tidak menentu dan rawan badai lokal.
Forcaster Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Marjuki mengatakan, cuaca yang tidak menentu itu biasa disebut musim pancaroba.
Hal ini berkaitan dengan pola monsunal yang sangat dominan di Indonesia. Pola monsunal biasanya bergerak mengikuti posisi matahari. Saat ini, posisi matahari mulai memasuki arah khatulistiwa. Katanya, saat pergerakan matahari terjadi, cuaca jadi tidak menentu.
“Kalau posisi matahari berubah akan mempengaruhi pola mata angin,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/2) siang. Saat matahari bergerak dari utara ke selatan arah khatulistiwa, cuaca panas dan hujan jadi tidak menentu. Untuk wilayah Banten dan Kota Tangerang Selatan, curah hujan tinggi akan mulai berkurang, jadi sedang dan ringan. Namun, untuk nelayan yang berada di pesisir pantai Utara Tangerang diimbau agar lebih berhati-hati karena tinggi gelombang laut untuk 2-3 hari ke depan mencapai 2 meter. Hal ini terjadi karena angin kencang yang mengakibatkan gelombang laut naik.
“Saat musim pancaroba, sering terjadi badai lokal seperti angin puting beliung,” katanya. Selain angin puting beliung, peristiwa alam lain yang biasa terjadi saat musim pancaroba adalah gelombang besar. (mg-hasan)

Radar Banten, 25 Februari 2009

Marak Calo Daya Listrik

TANGERANG (Pos Kota) – Warga Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) dan sekitarnya mengeluh karena dipersulit menambah daya listrik di rumahnya. Kini marak calo yang meminta imbalan uang sampai ratusan ribu rupiah.

Sejumlah warga, Selasa (24/2) mengatakan, upaya warga datang ke loket PLN untuk meminta layanan penambahan daya seringkali sia-sia. Petugas di loket setelah bertanya di mana lokasi, lalu menjawabnya bahwa jaringan listrik di sana sudah tak bisa penambahan.

Berbarengan itu, ada sejumlah calo yang mendatangi warga dan menjanjikan bisa memberi layanan penambahan daya listrik, misalnya dari 900 watt menjadi 1.300 watt dengan membayar bervariasi Rp 800.000-Rp1,3 juta.

Padahal tarif resmi untuk penambahan daya dari 900 watt ke 1.300 watt hanya Rp300.000, sementara untuk penambahan daya 900 watt ke 2.300 watt Rp600.000.

Tentu saja, para calo listrik yang disebut-sebut dekat dengan para pemegang kekuasaan di PLN Area Serpong ini, menjadi sangat menyulitkan warga. Sebab itu, mereka berharap Manajer PLN Area Serpong bisa menertibkan para calo tersebut. “Tolong deh, tertibkan calo itu,” pinta Apung, warga BSD.

TERKEJUT
Heri, Manajer PLN Area Serpong, ketika dikonfirmasi terkejut. Dia menyatakan siap menertibkan para calo ini, namun dia meminta warga memberi bukti atas adanya praktik percaloan penambahan daya listrik. “Jangan percaya kepada orang yang menyebutkan bahwa penambahan daya tidak bisa, lebih baik langsung bertanya kepada petugas PLN di loket tersedia.”

Dikatakan, penambahan daya listrik di BSD dan Serpong masih mungkin karena masih tersedia cukup persediaannya. Hanya saja di beberapa wilayah memang penambahan daya harus menunggu, terkait jaringannya yang penuh.

LAYANAN TERPADU
General Manajer PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya), Purnomo Willy mengaku tidak menutup mata adanya praktik calo dalam proses tambah daya maupun penyambungan listrik baru. “Kemungkinan itu ada. Namun untuk menghapus habis para calo tersebut sulit,” katanya kepada Pos Kota, Selasa (24/2).

Pihaknya tetap berusaha mengurangi calo. Salah satunya mengembangkan outlet layanan terpadu tanpa batas di pusat perbelanjaan yang bisa melayani pelanggan sampai malam hari.

Willy membantah saat ditanya kemungkinan dirinya sungkan menindak para calo yang berlindung di perusahaan instalatir yang umumnya dimiliki mantan petinggi PLN. “Saya tidak sungkan dan takut untuk menindak, meski mereka bekas pimpinan saya. Masalahnya perlu mengantongi bukti. Tanpa bukti, dirinya sulit mengambil tindakan. Saya datang diam-diam ke unit, para calo sudah tahu mobil saya. Jadi susah cari buktinya,” ucapnya.

Karenanya, dia meminta masyarakat mau memberi informasi ke PLN setempat. “Kalau ada orang dalam bekerjasama dengan calo, catat namanya. Saya akan tindak,” tegasnya. (djamal/setiawan/ds)

Pos Kota, 25 Februari 2009

Prosedur Pembuatan Kartu Kuning Diprotes

TANGERANG – Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kartu Kuning terus mendapat protes dan keluhan.
Warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang merasa keberatan terhadap prosedur baru pembuatan kartu pencari kerja itu.
Alasannya, prosedur baru pembuatan kartu kuning memakan waktu dan biaya lebih besar dari sebelumnya. Muhammad Faisal (25), warga Desa Onyam, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang adalah salah satu pencari kerja yang mengeluhkan prosedur baru itu. Harapannya untuk mendapatkan kartu kuning, hilang begitu mendapat informasi ada perubahan dalam membuat kartu kuning. Dia diharuskan datang langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Tangerang di Cikokol, Kota Tangerang.

“Dua minggu lalu saya mau bikin kartu kuning di kantor kecamatan. Tapi ternyata udah nggak bisa,” kata Faisal, Selasa (24/2). Hingga kini, Faisal belum mengurus pembuatan kartu pencari kerja itu. Jarak yang jauh dan biaya transport yang membengkak untuk menumpang angkutan umum, menjadi alasannya mengurungkan niatnya mengurus kartu kuning.
Selain alasan tersebut, masih banyak pencari kerja yang belum mengetahui prosedur baru pembuatan kartu Kuning. Tidak sedikit warga di Kecamatan Balaraja yang merasa kecele begitu mengetahui pembuatan kartu kuning ternyata bukan lagi di Kantor Kecamatan.
“Nggak ada pemberitahuan dari pemerintah. Sosialisasi juga nggak ada,” kata Kosasih, salah satu pencari kerja yang kecela begitu datang ke Kantor Kecamatan Balaraja. Meski mendapat keluhan dan protes, Disnaker Kabupaten Tangerang tetap mengklaim prosedur baru pembuatan kartu kuning itu memiliki nilai keuntungan lebih bagi pencari kerja.
Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang Hasdanil mengatakan, selain mendapatkan kartu kuning, para pencari kerja juga mendapat tambahan informasi lowongan kerja di kantor disnaker. “Dengan datang ke Disnaker, mereka bisa mendapatkan informasi lowongan kerja, baik di Tangerang, maupun seluruh Indonesia,” katnya. (bha)

Radar Banten, 25 Februari 2009

Anggaran Tangerang Selatan Akan Ditambah Rp 147 Miliar

TEMPO Interaktif, Tangerang: Pemerintah Provinsi Banten akan menambah alokasi anggaran untuk operasional Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 147 miliar. Kucuran dana diambil pendapatan asli daerah dari bagi hasil pajak sebesar Rp 127 miliar, bantuan Gubernur Rp 15 miliar dan bantuan provinsi Rp 5 miliar.

“Semua untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar Kota Tangerang Selatan seperti Pendidikan dan Kesehatan,” ujar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah usai membuka festival kebudayaan Keturunan Tionghoa Tangerang di vihara Nirmala, Pasar Baru, Tangerang, Selasa (24/2) ini.

Atut mengatakan untuk dana yang bersumber dari bantuan provinsi dan gubernur Banten merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menggulirkan bantuan kepada kota baru yang merupakan hasil pemekaran wilayah.

Sementara untuk dana sebesar Rp 127 miliar yang diambil dari pendapatan asli daerah merupakan hasil bagi pajak antara tujuh kecamatan di wilayah Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pemerintahan induk. “Dasar hukumnya tentu saja menggunakan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan,” kata Atut.

Implementasi anggaran itu, tambah Atut, akan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan yang akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk disetujui. Peraturan Wali Kota tentang penggunaan anggaran itu, Atut melanjutkan, masih menunggu proses pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Atut berharap kota baru itu segera bisa menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan.
JONIANSYAH

Tempo Interaktif, 24 Februari 2009