APBD Kota Tangsel Hanya Rp121 Miliar

TANGERANGNEWS-APBD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hanya sebesar Rp121 miliar. Jika dibandingkan dengan kontribusi Kota Tangsel dalam total APBD Kabupaten Tangerang sekitar 47% atau sekitar Rp850 miliar, maka APBD untuk Kota Tangsel terbilang minim.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arief Wahyudi mengatakan, kalau pun digunakan untuk belanja tak langsung sebesar 50%, maka alokasi pembangunan Kota Tangsel sewajarnya dikisaran Rp425 miliar. “Dari sudut pandang ini terlihat alokasi Rp121 miliar menjadi sangat minim dibandingkan kontribusinya,” ucap Arief Senin (23/02) di ruangannya.

Arief mengatakan, ada ketidakadilan anggaran yang disiapkan Pemkab Tangerang untuk Kota Tangsel. Ketika ditanya, keputusan persiapan APBD Kota Tangsel bukannya berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Tangerang. Arief mengaku pada saat pembahasan dirinya sedang menunaikan ibadah haji. “Saya cuci tangan soal itu, sebab saya tidak ada saat pembahasan,” ucapnya.

Arief melanjutkan, saat ini dari Provinsi Banten sedang memperjuangkan keadilan alokasi untuk Kota Tangsel dengan menambah APBD Kota Tangsel sebesar Rp132 miliar yang diambil dari pajak bagi hasil pajak yang berasal dari pajak Kota Tangsel sendiri.

“Namun, niatan yang baik belum tentu menghasilkan keluaran yang baik. Sebab saya tidak menemukan dasar hukum yang mendukung dialihkannya bagi hasil pajak provinsi jatah Tangsel dari APBD Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Pemkab Tangerang telah menyiapkan empat opsi setelah menyadari anggaran untuk Kota Tangsel minim. Dari empat opsi itu opsi ke 3 menjadi opsi yang paling favorit. Opsi ini adalah Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp127 miliar dan Dana Bantuan Keuangan sebesar Rp5 miliar dikeluarkan dari APBD, hanya saja pelaksanaan lapangan ditunda.

”Namun saya tidak setuju karena tidak ada pembangunan pada 2009, ini artinya merugikan masyarakat Kota Tangsel,” ucapnya.

Dengan anggaran sebegitu kecil, Arief mengatakan, korbannya adalah masyarakat Kota Tangsel. Apabila Pemkab Tangerang yang nanti melaksanakan pembangunan, maka lakukan pembangunan terbaik untuk masyarakat Tangsel. “Sengketa yang saat ini terjadi bukan antara jajaran Pemkab Tangerang dengan masyarakat Kota Tangsel, sehingga tidak adil bila kegusaran ditimpakan kepada masyarakat di Kota Tangsel,” tandasnya.

Sementara itu, Jecky Harahap anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tangerang mengtakan, ketika dalam pemhasan APBD Kota Tangsel tidak pernah ada trasparan berapa pendapatan asli daerah dari Kota Tangsel oleh Pemkab Tangerang. “Sebab, tidak pernah di pisahkan, antara Tangsel dengan Pemkab Tangerang. Ini yang membuat kami menyetujuinya dalam pembahasan APBD Kota Tangsel,” tandasnya. Sementara itu, dari Pemkab Tangerang tidak ada yang berhasil dimintai informasinya. (den)

Tangerangnews.com, 23 Februari 2009

Tangsel Dihadapkan 4 Masalah

SETU – Meski daerahnya terbilang sudah mapan, namun bukan berarti Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tak punya masalah.
Sebaliknya, kota otonom baru ini dikelilingi masalah yang begitu komplek. Setidaknya, pakar perencanaan wilayah kota mencatat ada empat masalah yang ada di hadapan Kota Tangsel. Dan, ini menjadi masalah pokok yang harus terselesaikan. Yakni, pembenahan infrastruktur, drainase, pengelolaan air bersih, dan penanganan sampah.

Pakar Perencanaan Wilayah Kota Anthony P Nasution mengungkapkan, untuk masalah penanganan air bersih, sejauh ini di Kota Tangsel belum memiliki sebuah lembaga yang menangani sistem pengelolaan air bersih apalagi air kotor. Padahal, jika pengelolaan sistem pengelolaan air dengan baik dapat meminimalisir terjadinya krisis air bersih.

“Sejauh ini yang telah memiliki sistem pengelolaan air bersih di Tangsel ada di pihak swasta, yakni pengembang BSD City dan Bintaro Jaya,” jelas Dosen senior di Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tangerang ini, pekan lalu. Ia menerangkan, Kecamatan Pamulang yang saat ini jumlah penduduknya sekitar 977.462 jiwa, namun belum ada sistem pengelolaan air bersih. Warga di lokasi ini kebanyakan menggunakan air dengan sistem penggalian air dalam tanah. “Coba bayangkan kalau dibiarkan kondisi ini tentunya air yang terdapat dalam tanah akan tersedot habis. Beberapa tahun lagi di wilayah Pamulang yang padat penduduknya akan mengalami krisis air bersih,” jelasnya. Untuk itu, dalam pengelolaan air bersih kelak, Pemkot Tangsel harus inovatif.
“Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak pengembang agar setiap perumahan dibangun sebuah kolam penampungan air. Minimal lima persen dari luas area perumahan,” paparnya. (ang)

Radar Banten, 23 Februari 2009

Duh, Kasus Korupsi Ismet Dikorek Lagi

TANGERANGNEWS-Kasus korupsi Bupati Tangerang Ismet Iskandar dibuka kembali. Kali ini yang membuka Lembaga Independent Pemantau Pelaku Korupsi (Lippkor). Dalam laporannya Lippkor, ditanggapi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan surat balasan Nomor : R-432/40-43/01/2009 tertanggal, 30 Januari 2009 tentang Tanggapan atas pengaduan Masyarakat perihal laporan dugaan kasus KKN di PDAM TKR Kabupaten Tangerang yang melibatkan Bupati Tangerang.

Sayangnya, dalam surat balasan itu KPK hanya menyerahkan kasus tersebut untuk diteruskan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Direktur Eksekutif Lippkor Heriyanto mengatakan, kecewa jika KPK hanya menyerahkan kasus itu ke pihak Kejaksaan. “Selain itu sepertinya ada salah ketik, seharusnya ke Kejaksaan Tinggi Banten, bukan Jawa Barat,” ucapnya.

Lippkor melaporkan kasus korupsi Ismet Iskandar dengan putra mahkotanya Ahmed Zaky Iskandar beserta jajaran PDAM TKR dalam mark up harga investasi puluhan miliar serta keterlibatan putra mahkota Bupati Tangerang Ahmed Zaky Iskandar dalam pengelolaan investasi Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Cikokol PDAM TKR.

Mark up investasi Instalasi Pengelolaan Air (IPA) PDAM TKR Cikokol dengan perusahaan asing dari australia PT. Tirta Kencana Mandiri (TKCM) yang berkedudukan di Gedung Menara Sudirman lantai 17 jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta dengan nilai investasi Rp72,55 miliar.

Sedangkan hasil kerja tim study penilaian kerjasama selama 4 (empat) bulan menetapkan harga sebesar Rp. 65 Milyar berarati adanya kenaikan harga (mark up) investasi sebesar Rp.7,5 miliar “Saya dan rekan2 beserta stakeholders yang ada di tangerang mengharapkan sekali adanya tindak lanjut secepatnya dari KPK,” ujarnya.(krm)

Tangerangnews.com, 23 Februari 2009

PNS Tangsel 60% dari Provinsi

TANGERANGNEWS-Sejumlah daftar pejabat yang diajukan Bupati Ismet Iskandar bakal dicoret. Pasalnya wali Kota Tangerang Selatan HM Shaleh MT mengatakan, komposisi pejabat yang bakal menempati posisi di Kota Tangerang Selatan lebih banyak dari Provinsi Banten dari pada pemerintah induk Kabupaten Tangerang.

“Komposisinya, 60:40 untuk pejabat di Tangerang Selatan ini. Artinya lebih banyak pejabat propinsi dari pada pejabat tingkat Kabupaten Tangerang,” ujar Shaleh usai menebar 10 ribu bibit ikan di SMP 3 Pamulang, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Minggu (22/02).

Bahkan tidak menutup kemungkinan, komposisi itu bisa berubah. Sebab, kata dia, harus diakui banyak pejabat dilingkungan Kabupaten Tangerang yang kurang memenuhi syarat. “Kalau memang perlu dicoret,ya terpaksa dicoret. Yang
jelas harus ada seleksi kan,” tutur mantan Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Banten ini.

Lebih lanjut, Shaleh menegaskan mekanisme pencoretan daftar calon pejabat yang diusulkan Bupati bukan bersifat egoisme. Tetapi standar seleksi yang memang perlu diberlakukan.

Terutama pada pejabat yang memang tidak memenuhi kelayakan. Shaleh memastikan mekanisme pencoretan tadi tidak bakal mempekeruh hubungan dengan pemkab Tangerang. Dipastikan pencoretan tersebut dapat dipahami Bupati Tangerang, Ismet Iskandar. “Saya sudah jelaskan kok. Dan pak Ismet juga lebih terbuka dalam masalah ini,” ungkapnya. Wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Tb Bayu Murdani berpendapat mekanisme pencoretan usulan pejabat merupakan wewenang kepala daerah. Kebijakan teresbut merupakan kepentingan internal pemerintah setempat. Sehingga tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak kooperatif. Hanya saja, lanjut Bayu proses pencoretan tidak bersifat brutal. (krim)

Tangerangnews.com, 22 Februari 2009

Puskesmas Pamulang Tolak Pasien Miskin

TANGERANGNEWS-Pos hansip milik warga RT1/1 kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan mendadak jadi bangsal rawat inap.Pos hansip semi permanen ini disepakati warga sebagai kamar perawatan bagi pasien bernama Devi,27 warga Cirebon yang ditolak puskesmas Pamulang.

Perempuan berparas manis ini tak bisa mendapatkan perawatan di puskesmas Pamulang. Hanya karena disebut sebagai warga terlantar. Sehingga puskemas merasa bukan menjadi tanggung jawabnya, melainkan beban tugas dinas sosial Kabupaten Tangerang.

Ketua RT 01/01, Muhammad sangat menyesalkan sikap Puskesmas itu. Terlebih kondisi pasiennya sudah cukup kritis. Dengan tubuh yang lemah dan terlihat ada beberapa bekas luka dibagian tubuhnya. “Kami yang kedatangan warga terlantar ini wajar meminta bantuan puskesmas. Kan disana ada tim medis yang bisa membantu. Tapi malah ditolak dan tidak diberi bantuan,” jelas Muhammad di pos hansip, Sabtu (21/2) siang.

Berdasarkan kesepakatan warga, sambung dia fungsi pos hansip yang biasa digunakan ronda harus beralih fungsi. Seluruh ruang pos hansip terpaksa sebagai bangsal rawat inap. Itu pun dengan kondisi yang seadanya saja.
Pos hansip warga ini berbahan bambu dan kayu. Berukuran 4×6 meter yang tidak memiliki dinding secara penuh. Hanya tertutup potongan kayu setinggi 50 cm. Warnanya pun tak lagi membaik dan beratapkan genteng.

Letak pos hansip tepat berada ditengah pemukiman warga. Sedangkan pasiennya dibiarkan tertidur dipinggiran pos. Dengan beralaskan kain-kain panjang. Bantalnya pun dibuat dari tumpukan baju.“Kami sadar biaya berobat mahal. Jadi terpaksa pula kita buka kotak amal. Untuk meringankan beban pasien,” katanya. Dijelaskannya pasien memang bukan warga setempat. Dia datang dalam kondisi lemah dan tak terawat. (krim)

Tangerangnews.com, 21 Februari 2009

Empat Situ di Tangsel Punah

SETU – Empat situ di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) punah. Keberadaan situ-situ tersebut telah beralih fungsi menjadi tempat permukiman warga. Ada juga yang telah beralih menjadi persawahan.
Dosen Planologi Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tangerang Kusparmadi mengatakan, di Kota Tangsel ini terdapat sembilan situ, yakni Situ Pamulang atau Tujuh Muara, di Pamulang, Situ Kedaung di Pamulang, Situ Parigi di Pondok Aren, Situ Rawa Kutub di Serpong Utara, Situ Gintung di Cirendeu Ciputat Timur, Situ Legoso di Kelurahan Cempaka Putih Ciputat Timur, Situ Rumpang di Kecamatan Ciputat, Situ Bungur di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur, dan Situ Antap di Ciputat.

“Dari sembilan situ yang telah kita inventarisir, empat di antaranya telah hilang keberadaannya,” kata Kusparmadi, Jumat (20/2). Dijelaskan Kusparmadi,keempat situ yang dinyatakan hilang itu masing-masing adalah Situ Legoso di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur, Situ Rumpang di Kecamatan Ciputat, Situ Bungur, di Kelurahan Pondok Ranji, Ciputat Timur, dan Situ Antap di Ciputat.

“Keempat situ itu keberadaannya kini sudah tak terlihat di peta bahkan tak terpantau satelit,” jelasnya. Kusparmadi mengaku prihatin dengan keberadaan situ-situ tersebut. Untuk ke depan, ia berharap agar pemerintah Kota Tangsel segera melakukan pendataan kembali situ-situ yang ada di Tangsel.

“Keberadaan situ itu amatlah penting bagi masyarakat dan ini PR bagi Pemkot Tangsel,” terangnya. Ia juga mengatakan, fungsi keberadaan situ ini sebagai penampung air dan mengantisipasi banjir. Jika situ ini berubah alih fungsi dikhawatirkan membuat sebagian wilayah Tangerang Selatan rawan banjir.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang Yulianto mengatakan, awalnya keberadaan situ-situ itu tidak terurus. Akibatnya, terjadi pendangkalan dan oleh warga lalu dijadikan area permukiman. (ang)

Radar Banten, 21 Februari 2009