Badai Freddy Berlangsung Sepekan

PONDOK AREN – Jika sebelumnya siklon badai freddy yang terjadi di Samudera Hindia diperkirakan akan berlangsung hanya lima hari.
Namun, Stasiun Klimatologi Meterologi dan Geofisika Pondok Betung memperkirakan siklon badai freddy yang terjadi di sebelah selatan Pulau Jawa itu masih akan berlangsung hingga tujuh hari ke depan. Bahkan, ekor siklon ini sudah mengalami pergeseran ke Pulau Jawa dan Bali dan dapat dirasakan hingga di daerah Jawa Barat, termasuk Tangerang dan sekitarnya. Kepala Stasiun Klimatologi Meterologi dan Geofisika Pondok Betung Urip Rahardjo mengatakan, badai freddy terjadi karena tekanan udara rendah di perairan Samudera Hindia. Dampak dari siklon ini, curah hujan akan tinggi sepanjang hari.

Biasanya, intensitas hujan akan terjadi pada malam hari. “Dampak dari badai freddy ini akan menimbulkan fenomena alam, seperti hujan disertai angin kencang, bahkan petir. Ini juga akan melanda di wilayah Tangerang, khususnya di daerah Tangerang Selatan,” ucap Urip ketika ditemui di kantornya, Selasa (10/2).
Dijelaskan Urip, saat ini kecepatan angin mengalami peningkatan yang cukup drastis. Semula kecepatan angin hanya 10-15 knot/jam, namun kini naik menjadi 15-30 knot/jam.
“Padahal kecepatan angin, normalnya adalah 5 sampai 10 knot/jam,” terangnya. Maka dari itu, imbuh dia, dampak dari angin ini memungkinkan dapat menumbangkan pohon-pohon besar yang sudah berusia tua, terutama yang terdapat di jalur protokol.
Ini banyak terlihat di sejumlah wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). “Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, kami mengimbau kepada pemerintah setempat agar melakukan peremajaan pohon-pohon besar tersebut,” paparnya. Dalam kesempatan ini Urip juga mengungkapkan, gelombang tinggi di kawasan perairan bagian barat Pulau Jawa masih akan terjadi hingga Kamis (12/2) mendatang.

Ketinggian gelombang mencapai 1,5 meter hingga 3 meter. Ini tentunya berbahaya bagi nelayan yang melaut dan kapal-kapal tongkang yang melakukan pelayaran.
“Kita juga mengimbau kepada masyarakat Tangerang, khususnya nelayan di kawasan Pantai Utara Tangerang untuk lebih waspada jika ingin melaut. Sebab, dua sampai tiga hari ke depan gelombang tinggi masih terjadi,” jelasnya. Perlu diketahui, badai ini terjadi karena ada tekanan rendah. Tekanan rendah terjadi karena lintang rendah, dan Indonesia termasuk daerah lintang rendah,” terangnya. (ang)

Radar Banten, 11 Februari 2009

Tangerang Keluarkan Izin Rumah Susun Sederhana Milik di Ciputat

TEMPO Interaktif, Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan izin pembangunan rumah susun sederhana milik di Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Rumah susun yang terdiri dari lima menara dengan jumlah 12 lantai tiap menara itu akan segera dibangun.

“Kami telah mengeluarkan izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunannya,” ujar Kepala Badan Pelayanan Izin Terpadu Kabupaten Tangerang M Hidayat, kepada Tempo, hari ini.

Menurut dia, setelah mengkaji ajuan izin pengembang dan analisis dampak lingkungan yang diajukan pengembang, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu akhirnya mengeluarkan izin-izin yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah susun tersebut. “Pada prinsipnya tidak ada yang dilanggar,” kata Hidayat.

Terkait lahan yang akan dijadikan proyek rumah susun yang diduga merupakan wilayah resapan air, Hidayat menyatakan dalam sertifikat kepemilikan lahan, lokasi tersebut bukanlah tanah milik negara yang termasuk Situ atau sebagainya. “Ini murni lahan milik perorangan, makanya kita keluarkan ijinnya,” katanya.

Dikeluarkannya izin pemanfaatan ruang, lanjut Hidayat, karena dari sisi tata ruang, wilayah tersebut diperbolehkan dibangun pemukiman. Apalagi, kata dia, bentuk bangunan rumah susun sederhana milik dibangun secara vertikal. “Bangunan vertikal memang dianjurkan untuk menghemat lahan,” ujarnya.

Menurut Hidayat, rumah susun sederhana milik yang akan dibangun itu terdiri dari lima menara. Tiga menara masuk wilayah Tangerang dan dua menara masuk wilayah Jakarta. “Bangunan depan dan jalan masuk berada disebelah Jakarta,” katanya.

Hidayat mengakui jika pembangunan proyek itu tidak disetujui masyarakat sekitar. Salah satunya adalah advokat ternama Adnan Buyung Nasution yang telah menyatakan keberatannya atas pembangunan rumah susun sederhana milik itu. Adnan melayangkan surat keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. “Surat itu telah kami jawab,” ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, pemerintah daerah sifatnya mendukung program pemerintah pusat untuk penyediaan papan dalam pembangunan seribu menara rumah susun.

JONIANSYAH

Tempo Interaktif, 11 Februari 2009

Tangsel Pantas Jadi Ikon Pendidikan di Banten

PAMULANG- Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai pantas menjadi ikon pendidikan di Provinsi Banten.
Pasalnya, berbagai potensi yang ada di kota ini sangat mendukung, baik dari segi sarana, tenaga pendidik, dan lainnya. Demikian dikatakan Abdul Aziz Husain, dosen Universitas Brawijaya Malang ketika memberikan materi Semiloka Pendidikan di Universitas Terbuka Pondok Cabe, Selasa (10/2).
Azis memaparkan, Kota Tangsel yang baru disahkan 29 Oktober 2008 ini mempunyai banyak perguruan tinggi, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Terbuka di Pamulang, ITI.

Selain perguruan tinggi, di Kota tangsel terdapat sekolah-sekolah negeri, swasta yang bertaraf internasional. Ia menjelaskan, untuk mewujudkan kota pendidikan itu semua, ada enam komponen yang dimiliki kota ini seperti sarana gedung atau kelas yang ideal seperti setiap kelas 20-25 orang, sarana buku pendidikan.
“SMA sudah mempunyai 50 persen dan di SMK sudah mempunyai 33 persen bengkel yang lengkap,” kata Pengurus Besar PGRI pusat. Dan untuk menunjang itu, sambung Azis, para tenaga pengajar juga harus berkualitas.
Artinya, pendidikan pengajar minimal strata satu (S1) atau Diploma empat (D4) dan bersertifikasi pendidikan. Di tempat yang sama, Pembina Pendidikan Provinsi Banten Airin Rachmi Diany mengatakan, dirinya berkeyakinan Kota Tangsel akan menjadi kota pendidikan karena mempunyai potensi yang sangat mendukung untuk itu semua. (cr-4)

Radar banten, 11 Februari 2009

Pendidikan Tangsel Dibantu Rp 15 M

PAMULANG – Pemprov Banten menggelontorkan anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebesar Rp 15 miliar. Wakil Gubernur Banten HM Masduki mengatakan, bantuan dana ini dalam rangka meningkatkan program pendidikan di Banten. Bantuan anggaran itu diharapkan dapat dioptimalkan untuk peningkatan prasarana dan sarana pendidikan di Kota Tangsel.

“Anggaran ini bisa digunakan untuk hal yang prioritas, termasuk membangun sekolah yang rusak, terkena bencana. Itu dianjurkan harus diprioritaskan,” terang Masduki usai membuka kegiatan semiloka pendidikan dengan ribuan guru se Kota Tangsel, di Universitas Terbuka (UT) Pondok Cabe, Selasa (10/2).

Menurut Masduki, alokasi anggaran ini sama persis yang diterima daerah kabupaten dan kota lain di Banten. Dengan adanya bantuan itu diharapkan dapat menyukseskan Pemprov Banten yang saat ini tengah berupaya merampungkan progam wajib belajar (wajar) pendidikan dasar (Dikdas) sembilan tahun dan diperkirakan akan tuntas pada tahun ini.

“Sejauh ini kita berkeyakinan tahun ini program wajar akan tuntas di Banten dan akan dilanjutkan pada program wajar 12 tahun. Apalagi dengan anggaran yang yang cukup memadai dimiliki Pemprov Banten, sehingga dipastikan program wajar 12 tahun itu akan dapat diselesaikan sesuai agenda,” katanya. (ang)

Radar Banten, 11 Februari 2009

18.055 Gakin Batal Dapat BLT

CIPUTAT – Sebanyak 18.055 keluarga miskin (gakin) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun ini batal mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT).
Kepala Kantor Pos Ciputat Joniar Sinaga mengatakan, dihentikannya penyaluran BLT bagi ribuan rumah tangga sasaran (RTS) di daerah otonom baru itu dikarenakan terkait turunnya harga BBM sebanyak tiga kali, yang secara otomatis bantuan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin otomatis dihapuskan pemerintah pusat.
“Keputusan ini adalah wewenang pemerintah pusat. Sehingga, dana BLT itu akan dialihkan pemerintah ke program lain yang lebih konkret,” ucap Joniar, Senin (9/2).

Terhentinya penyaluran BLT, pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan adanya program KUR ini lebih efektif dan diyakini dapat meningkatkan perekonomian warga miskin.
“Mungkin dengan adanya program KUR itu dirasa pemerintah lebih tepat sasaran daripada penyaluran BLT. Sebab, dengan adanya KUR masyarakat bisa mandiri berwirausaha,” katanya. Kata dia, ribuan warga Kota Tangsel yang menerima dana BLT itu tersebar di 32 kelurahan di empat kecamatan di Kota Tangsel, yakni Kecamatan Ciputat, Pamulang, Ciputat Timur, dan Pondok Aren. Pada pendistribusian BLT tahap kedua, RTS mendapatkan bantuan sebesar Rp 400 ribu. Dana itu diberikan selama empat bulan.
“Mereka terakhir mendapatkan dana BLT tahap kedua pertengahan September tahun lalu, sedangkan untuk tahun 2009 tidak ada lagi,” tegasnya.

Pada bagian lain, Camat Pamulang Toto Sudarto mendukung adanya program KUR yang dicanangkan pemerintah. “Dengan adanya program itu masyarakat dididik mandiri, tidak tergantung dengan bantuan dari pemerintah lagi,” terangnya.
Senada juga diutarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi. Ia mengatakan, pendistribusian BLT memang banyak dikritik sejumlah kalangan. Karena, program ini merupakan program pengentasan kemiskinan yang sifatnya pendek sekali dan tidak ada nuansa masyarakat untuk berupaya. Bahkan, dana BLT cenderung untuk konsumsi sendiri bukan untuk berusaha.
“Dengan adanya program KUR diharapkan dapat merangsang masyarakat miskin untuk berusaha. Sehingga, insentif ini bisa bergulir dalam putaran ekonomi yang lebih panjang,” katanya. (ang)

Radar Banten, 10 Februari 2009