Musim Pancaroba Rawan Badai Lokal

CIPUTAT TIMUR – Akibat pergerakan matahari dari utara ke selatan memasuki garis khatulistiwa, cuaca hari-hari yang akan datang diperkirakan tidak menentu dan rawan badai lokal.
Forcaster Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Marjuki mengatakan, cuaca yang tidak menentu itu biasa disebut musim pancaroba.
Hal ini berkaitan dengan pola monsunal yang sangat dominan di Indonesia. Pola monsunal biasanya bergerak mengikuti posisi matahari. Saat ini, posisi matahari mulai memasuki arah khatulistiwa. Katanya, saat pergerakan matahari terjadi, cuaca jadi tidak menentu.
“Kalau posisi matahari berubah akan mempengaruhi pola mata angin,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/2) siang. Saat matahari bergerak dari utara ke selatan arah khatulistiwa, cuaca panas dan hujan jadi tidak menentu. Untuk wilayah Banten dan Kota Tangerang Selatan, curah hujan tinggi akan mulai berkurang, jadi sedang dan ringan. Namun, untuk nelayan yang berada di pesisir pantai Utara Tangerang diimbau agar lebih berhati-hati karena tinggi gelombang laut untuk 2-3 hari ke depan mencapai 2 meter. Hal ini terjadi karena angin kencang yang mengakibatkan gelombang laut naik.
“Saat musim pancaroba, sering terjadi badai lokal seperti angin puting beliung,” katanya. Selain angin puting beliung, peristiwa alam lain yang biasa terjadi saat musim pancaroba adalah gelombang besar. (mg-hasan)

Radar Banten, 25 Februari 2009

Marak Calo Daya Listrik

TANGERANG (Pos Kota) – Warga Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) dan sekitarnya mengeluh karena dipersulit menambah daya listrik di rumahnya. Kini marak calo yang meminta imbalan uang sampai ratusan ribu rupiah.

Sejumlah warga, Selasa (24/2) mengatakan, upaya warga datang ke loket PLN untuk meminta layanan penambahan daya seringkali sia-sia. Petugas di loket setelah bertanya di mana lokasi, lalu menjawabnya bahwa jaringan listrik di sana sudah tak bisa penambahan.

Berbarengan itu, ada sejumlah calo yang mendatangi warga dan menjanjikan bisa memberi layanan penambahan daya listrik, misalnya dari 900 watt menjadi 1.300 watt dengan membayar bervariasi Rp 800.000-Rp1,3 juta.

Padahal tarif resmi untuk penambahan daya dari 900 watt ke 1.300 watt hanya Rp300.000, sementara untuk penambahan daya 900 watt ke 2.300 watt Rp600.000.

Tentu saja, para calo listrik yang disebut-sebut dekat dengan para pemegang kekuasaan di PLN Area Serpong ini, menjadi sangat menyulitkan warga. Sebab itu, mereka berharap Manajer PLN Area Serpong bisa menertibkan para calo tersebut. “Tolong deh, tertibkan calo itu,” pinta Apung, warga BSD.

TERKEJUT
Heri, Manajer PLN Area Serpong, ketika dikonfirmasi terkejut. Dia menyatakan siap menertibkan para calo ini, namun dia meminta warga memberi bukti atas adanya praktik percaloan penambahan daya listrik. “Jangan percaya kepada orang yang menyebutkan bahwa penambahan daya tidak bisa, lebih baik langsung bertanya kepada petugas PLN di loket tersedia.”

Dikatakan, penambahan daya listrik di BSD dan Serpong masih mungkin karena masih tersedia cukup persediaannya. Hanya saja di beberapa wilayah memang penambahan daya harus menunggu, terkait jaringannya yang penuh.

LAYANAN TERPADU
General Manajer PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya), Purnomo Willy mengaku tidak menutup mata adanya praktik calo dalam proses tambah daya maupun penyambungan listrik baru. “Kemungkinan itu ada. Namun untuk menghapus habis para calo tersebut sulit,” katanya kepada Pos Kota, Selasa (24/2).

Pihaknya tetap berusaha mengurangi calo. Salah satunya mengembangkan outlet layanan terpadu tanpa batas di pusat perbelanjaan yang bisa melayani pelanggan sampai malam hari.

Willy membantah saat ditanya kemungkinan dirinya sungkan menindak para calo yang berlindung di perusahaan instalatir yang umumnya dimiliki mantan petinggi PLN. “Saya tidak sungkan dan takut untuk menindak, meski mereka bekas pimpinan saya. Masalahnya perlu mengantongi bukti. Tanpa bukti, dirinya sulit mengambil tindakan. Saya datang diam-diam ke unit, para calo sudah tahu mobil saya. Jadi susah cari buktinya,” ucapnya.

Karenanya, dia meminta masyarakat mau memberi informasi ke PLN setempat. “Kalau ada orang dalam bekerjasama dengan calo, catat namanya. Saya akan tindak,” tegasnya. (djamal/setiawan/ds)

Pos Kota, 25 Februari 2009

Prosedur Pembuatan Kartu Kuning Diprotes

TANGERANG – Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kartu Kuning terus mendapat protes dan keluhan.
Warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang merasa keberatan terhadap prosedur baru pembuatan kartu pencari kerja itu.
Alasannya, prosedur baru pembuatan kartu kuning memakan waktu dan biaya lebih besar dari sebelumnya. Muhammad Faisal (25), warga Desa Onyam, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang adalah salah satu pencari kerja yang mengeluhkan prosedur baru itu. Harapannya untuk mendapatkan kartu kuning, hilang begitu mendapat informasi ada perubahan dalam membuat kartu kuning. Dia diharuskan datang langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Tangerang di Cikokol, Kota Tangerang.

“Dua minggu lalu saya mau bikin kartu kuning di kantor kecamatan. Tapi ternyata udah nggak bisa,” kata Faisal, Selasa (24/2). Hingga kini, Faisal belum mengurus pembuatan kartu pencari kerja itu. Jarak yang jauh dan biaya transport yang membengkak untuk menumpang angkutan umum, menjadi alasannya mengurungkan niatnya mengurus kartu kuning.
Selain alasan tersebut, masih banyak pencari kerja yang belum mengetahui prosedur baru pembuatan kartu Kuning. Tidak sedikit warga di Kecamatan Balaraja yang merasa kecele begitu mengetahui pembuatan kartu kuning ternyata bukan lagi di Kantor Kecamatan.
“Nggak ada pemberitahuan dari pemerintah. Sosialisasi juga nggak ada,” kata Kosasih, salah satu pencari kerja yang kecela begitu datang ke Kantor Kecamatan Balaraja. Meski mendapat keluhan dan protes, Disnaker Kabupaten Tangerang tetap mengklaim prosedur baru pembuatan kartu kuning itu memiliki nilai keuntungan lebih bagi pencari kerja.
Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang Hasdanil mengatakan, selain mendapatkan kartu kuning, para pencari kerja juga mendapat tambahan informasi lowongan kerja di kantor disnaker. “Dengan datang ke Disnaker, mereka bisa mendapatkan informasi lowongan kerja, baik di Tangerang, maupun seluruh Indonesia,” katnya. (bha)

Radar Banten, 25 Februari 2009

Anggaran Tangerang Selatan Akan Ditambah Rp 147 Miliar

TEMPO Interaktif, Tangerang: Pemerintah Provinsi Banten akan menambah alokasi anggaran untuk operasional Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 147 miliar. Kucuran dana diambil pendapatan asli daerah dari bagi hasil pajak sebesar Rp 127 miliar, bantuan Gubernur Rp 15 miliar dan bantuan provinsi Rp 5 miliar.

“Semua untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar Kota Tangerang Selatan seperti Pendidikan dan Kesehatan,” ujar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah usai membuka festival kebudayaan Keturunan Tionghoa Tangerang di vihara Nirmala, Pasar Baru, Tangerang, Selasa (24/2) ini.

Atut mengatakan untuk dana yang bersumber dari bantuan provinsi dan gubernur Banten merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menggulirkan bantuan kepada kota baru yang merupakan hasil pemekaran wilayah.

Sementara untuk dana sebesar Rp 127 miliar yang diambil dari pendapatan asli daerah merupakan hasil bagi pajak antara tujuh kecamatan di wilayah Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pemerintahan induk. “Dasar hukumnya tentu saja menggunakan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan,” kata Atut.

Implementasi anggaran itu, tambah Atut, akan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan yang akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk disetujui. Peraturan Wali Kota tentang penggunaan anggaran itu, Atut melanjutkan, masih menunggu proses pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Atut berharap kota baru itu segera bisa menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan.
JONIANSYAH

Tempo Interaktif, 24 Februari 2009

APBD Kota Tangsel Hanya Rp121 Miliar

TANGERANGNEWS-APBD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hanya sebesar Rp121 miliar. Jika dibandingkan dengan kontribusi Kota Tangsel dalam total APBD Kabupaten Tangerang sekitar 47% atau sekitar Rp850 miliar, maka APBD untuk Kota Tangsel terbilang minim.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arief Wahyudi mengatakan, kalau pun digunakan untuk belanja tak langsung sebesar 50%, maka alokasi pembangunan Kota Tangsel sewajarnya dikisaran Rp425 miliar. “Dari sudut pandang ini terlihat alokasi Rp121 miliar menjadi sangat minim dibandingkan kontribusinya,” ucap Arief Senin (23/02) di ruangannya.

Arief mengatakan, ada ketidakadilan anggaran yang disiapkan Pemkab Tangerang untuk Kota Tangsel. Ketika ditanya, keputusan persiapan APBD Kota Tangsel bukannya berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Tangerang. Arief mengaku pada saat pembahasan dirinya sedang menunaikan ibadah haji. “Saya cuci tangan soal itu, sebab saya tidak ada saat pembahasan,” ucapnya.

Arief melanjutkan, saat ini dari Provinsi Banten sedang memperjuangkan keadilan alokasi untuk Kota Tangsel dengan menambah APBD Kota Tangsel sebesar Rp132 miliar yang diambil dari pajak bagi hasil pajak yang berasal dari pajak Kota Tangsel sendiri.

“Namun, niatan yang baik belum tentu menghasilkan keluaran yang baik. Sebab saya tidak menemukan dasar hukum yang mendukung dialihkannya bagi hasil pajak provinsi jatah Tangsel dari APBD Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Pemkab Tangerang telah menyiapkan empat opsi setelah menyadari anggaran untuk Kota Tangsel minim. Dari empat opsi itu opsi ke 3 menjadi opsi yang paling favorit. Opsi ini adalah Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp127 miliar dan Dana Bantuan Keuangan sebesar Rp5 miliar dikeluarkan dari APBD, hanya saja pelaksanaan lapangan ditunda.

”Namun saya tidak setuju karena tidak ada pembangunan pada 2009, ini artinya merugikan masyarakat Kota Tangsel,” ucapnya.

Dengan anggaran sebegitu kecil, Arief mengatakan, korbannya adalah masyarakat Kota Tangsel. Apabila Pemkab Tangerang yang nanti melaksanakan pembangunan, maka lakukan pembangunan terbaik untuk masyarakat Tangsel. “Sengketa yang saat ini terjadi bukan antara jajaran Pemkab Tangerang dengan masyarakat Kota Tangsel, sehingga tidak adil bila kegusaran ditimpakan kepada masyarakat di Kota Tangsel,” tandasnya.

Sementara itu, Jecky Harahap anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tangerang mengtakan, ketika dalam pemhasan APBD Kota Tangsel tidak pernah ada trasparan berapa pendapatan asli daerah dari Kota Tangsel oleh Pemkab Tangerang. “Sebab, tidak pernah di pisahkan, antara Tangsel dengan Pemkab Tangerang. Ini yang membuat kami menyetujuinya dalam pembahasan APBD Kota Tangsel,” tandasnya. Sementara itu, dari Pemkab Tangerang tidak ada yang berhasil dimintai informasinya. (den)

Tangerangnews.com, 23 Februari 2009

Tangsel Dihadapkan 4 Masalah

SETU – Meski daerahnya terbilang sudah mapan, namun bukan berarti Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tak punya masalah.
Sebaliknya, kota otonom baru ini dikelilingi masalah yang begitu komplek. Setidaknya, pakar perencanaan wilayah kota mencatat ada empat masalah yang ada di hadapan Kota Tangsel. Dan, ini menjadi masalah pokok yang harus terselesaikan. Yakni, pembenahan infrastruktur, drainase, pengelolaan air bersih, dan penanganan sampah.

Pakar Perencanaan Wilayah Kota Anthony P Nasution mengungkapkan, untuk masalah penanganan air bersih, sejauh ini di Kota Tangsel belum memiliki sebuah lembaga yang menangani sistem pengelolaan air bersih apalagi air kotor. Padahal, jika pengelolaan sistem pengelolaan air dengan baik dapat meminimalisir terjadinya krisis air bersih.

“Sejauh ini yang telah memiliki sistem pengelolaan air bersih di Tangsel ada di pihak swasta, yakni pengembang BSD City dan Bintaro Jaya,” jelas Dosen senior di Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tangerang ini, pekan lalu. Ia menerangkan, Kecamatan Pamulang yang saat ini jumlah penduduknya sekitar 977.462 jiwa, namun belum ada sistem pengelolaan air bersih. Warga di lokasi ini kebanyakan menggunakan air dengan sistem penggalian air dalam tanah. “Coba bayangkan kalau dibiarkan kondisi ini tentunya air yang terdapat dalam tanah akan tersedot habis. Beberapa tahun lagi di wilayah Pamulang yang padat penduduknya akan mengalami krisis air bersih,” jelasnya. Untuk itu, dalam pengelolaan air bersih kelak, Pemkot Tangsel harus inovatif.
“Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak pengembang agar setiap perumahan dibangun sebuah kolam penampungan air. Minimal lima persen dari luas area perumahan,” paparnya. (ang)

Radar Banten, 23 Februari 2009

Duh, Kasus Korupsi Ismet Dikorek Lagi

TANGERANGNEWS-Kasus korupsi Bupati Tangerang Ismet Iskandar dibuka kembali. Kali ini yang membuka Lembaga Independent Pemantau Pelaku Korupsi (Lippkor). Dalam laporannya Lippkor, ditanggapi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan surat balasan Nomor : R-432/40-43/01/2009 tertanggal, 30 Januari 2009 tentang Tanggapan atas pengaduan Masyarakat perihal laporan dugaan kasus KKN di PDAM TKR Kabupaten Tangerang yang melibatkan Bupati Tangerang.

Sayangnya, dalam surat balasan itu KPK hanya menyerahkan kasus tersebut untuk diteruskan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Direktur Eksekutif Lippkor Heriyanto mengatakan, kecewa jika KPK hanya menyerahkan kasus itu ke pihak Kejaksaan. “Selain itu sepertinya ada salah ketik, seharusnya ke Kejaksaan Tinggi Banten, bukan Jawa Barat,” ucapnya.

Lippkor melaporkan kasus korupsi Ismet Iskandar dengan putra mahkotanya Ahmed Zaky Iskandar beserta jajaran PDAM TKR dalam mark up harga investasi puluhan miliar serta keterlibatan putra mahkota Bupati Tangerang Ahmed Zaky Iskandar dalam pengelolaan investasi Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Cikokol PDAM TKR.

Mark up investasi Instalasi Pengelolaan Air (IPA) PDAM TKR Cikokol dengan perusahaan asing dari australia PT. Tirta Kencana Mandiri (TKCM) yang berkedudukan di Gedung Menara Sudirman lantai 17 jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta dengan nilai investasi Rp72,55 miliar.

Sedangkan hasil kerja tim study penilaian kerjasama selama 4 (empat) bulan menetapkan harga sebesar Rp. 65 Milyar berarati adanya kenaikan harga (mark up) investasi sebesar Rp.7,5 miliar “Saya dan rekan2 beserta stakeholders yang ada di tangerang mengharapkan sekali adanya tindak lanjut secepatnya dari KPK,” ujarnya.(krm)

Tangerangnews.com, 23 Februari 2009

PNS Tangsel 60% dari Provinsi

TANGERANGNEWS-Sejumlah daftar pejabat yang diajukan Bupati Ismet Iskandar bakal dicoret. Pasalnya wali Kota Tangerang Selatan HM Shaleh MT mengatakan, komposisi pejabat yang bakal menempati posisi di Kota Tangerang Selatan lebih banyak dari Provinsi Banten dari pada pemerintah induk Kabupaten Tangerang.

“Komposisinya, 60:40 untuk pejabat di Tangerang Selatan ini. Artinya lebih banyak pejabat propinsi dari pada pejabat tingkat Kabupaten Tangerang,” ujar Shaleh usai menebar 10 ribu bibit ikan di SMP 3 Pamulang, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Minggu (22/02).

Bahkan tidak menutup kemungkinan, komposisi itu bisa berubah. Sebab, kata dia, harus diakui banyak pejabat dilingkungan Kabupaten Tangerang yang kurang memenuhi syarat. “Kalau memang perlu dicoret,ya terpaksa dicoret. Yang
jelas harus ada seleksi kan,” tutur mantan Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Banten ini.

Lebih lanjut, Shaleh menegaskan mekanisme pencoretan daftar calon pejabat yang diusulkan Bupati bukan bersifat egoisme. Tetapi standar seleksi yang memang perlu diberlakukan.

Terutama pada pejabat yang memang tidak memenuhi kelayakan. Shaleh memastikan mekanisme pencoretan tadi tidak bakal mempekeruh hubungan dengan pemkab Tangerang. Dipastikan pencoretan tersebut dapat dipahami Bupati Tangerang, Ismet Iskandar. “Saya sudah jelaskan kok. Dan pak Ismet juga lebih terbuka dalam masalah ini,” ungkapnya. Wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Tb Bayu Murdani berpendapat mekanisme pencoretan usulan pejabat merupakan wewenang kepala daerah. Kebijakan teresbut merupakan kepentingan internal pemerintah setempat. Sehingga tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak kooperatif. Hanya saja, lanjut Bayu proses pencoretan tidak bersifat brutal. (krim)

Tangerangnews.com, 22 Februari 2009

Puskesmas Pamulang Tolak Pasien Miskin

TANGERANGNEWS-Pos hansip milik warga RT1/1 kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan mendadak jadi bangsal rawat inap.Pos hansip semi permanen ini disepakati warga sebagai kamar perawatan bagi pasien bernama Devi,27 warga Cirebon yang ditolak puskesmas Pamulang.

Perempuan berparas manis ini tak bisa mendapatkan perawatan di puskesmas Pamulang. Hanya karena disebut sebagai warga terlantar. Sehingga puskemas merasa bukan menjadi tanggung jawabnya, melainkan beban tugas dinas sosial Kabupaten Tangerang.

Ketua RT 01/01, Muhammad sangat menyesalkan sikap Puskesmas itu. Terlebih kondisi pasiennya sudah cukup kritis. Dengan tubuh yang lemah dan terlihat ada beberapa bekas luka dibagian tubuhnya. “Kami yang kedatangan warga terlantar ini wajar meminta bantuan puskesmas. Kan disana ada tim medis yang bisa membantu. Tapi malah ditolak dan tidak diberi bantuan,” jelas Muhammad di pos hansip, Sabtu (21/2) siang.

Berdasarkan kesepakatan warga, sambung dia fungsi pos hansip yang biasa digunakan ronda harus beralih fungsi. Seluruh ruang pos hansip terpaksa sebagai bangsal rawat inap. Itu pun dengan kondisi yang seadanya saja.
Pos hansip warga ini berbahan bambu dan kayu. Berukuran 4×6 meter yang tidak memiliki dinding secara penuh. Hanya tertutup potongan kayu setinggi 50 cm. Warnanya pun tak lagi membaik dan beratapkan genteng.

Letak pos hansip tepat berada ditengah pemukiman warga. Sedangkan pasiennya dibiarkan tertidur dipinggiran pos. Dengan beralaskan kain-kain panjang. Bantalnya pun dibuat dari tumpukan baju.“Kami sadar biaya berobat mahal. Jadi terpaksa pula kita buka kotak amal. Untuk meringankan beban pasien,” katanya. Dijelaskannya pasien memang bukan warga setempat. Dia datang dalam kondisi lemah dan tak terawat. (krim)

Tangerangnews.com, 21 Februari 2009

Empat Situ di Tangsel Punah

SETU – Empat situ di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) punah. Keberadaan situ-situ tersebut telah beralih fungsi menjadi tempat permukiman warga. Ada juga yang telah beralih menjadi persawahan.
Dosen Planologi Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tangerang Kusparmadi mengatakan, di Kota Tangsel ini terdapat sembilan situ, yakni Situ Pamulang atau Tujuh Muara, di Pamulang, Situ Kedaung di Pamulang, Situ Parigi di Pondok Aren, Situ Rawa Kutub di Serpong Utara, Situ Gintung di Cirendeu Ciputat Timur, Situ Legoso di Kelurahan Cempaka Putih Ciputat Timur, Situ Rumpang di Kecamatan Ciputat, Situ Bungur di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur, dan Situ Antap di Ciputat.

“Dari sembilan situ yang telah kita inventarisir, empat di antaranya telah hilang keberadaannya,” kata Kusparmadi, Jumat (20/2). Dijelaskan Kusparmadi,keempat situ yang dinyatakan hilang itu masing-masing adalah Situ Legoso di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur, Situ Rumpang di Kecamatan Ciputat, Situ Bungur, di Kelurahan Pondok Ranji, Ciputat Timur, dan Situ Antap di Ciputat.

“Keempat situ itu keberadaannya kini sudah tak terlihat di peta bahkan tak terpantau satelit,” jelasnya. Kusparmadi mengaku prihatin dengan keberadaan situ-situ tersebut. Untuk ke depan, ia berharap agar pemerintah Kota Tangsel segera melakukan pendataan kembali situ-situ yang ada di Tangsel.

“Keberadaan situ itu amatlah penting bagi masyarakat dan ini PR bagi Pemkot Tangsel,” terangnya. Ia juga mengatakan, fungsi keberadaan situ ini sebagai penampung air dan mengantisipasi banjir. Jika situ ini berubah alih fungsi dikhawatirkan membuat sebagian wilayah Tangerang Selatan rawan banjir.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang Yulianto mengatakan, awalnya keberadaan situ-situ itu tidak terurus. Akibatnya, terjadi pendangkalan dan oleh warga lalu dijadikan area permukiman. (ang)

Radar Banten, 21 Februari 2009