Disegel, Pembangunan Fiducia Jalan Terus

SERPONG-Tim advokasi Vihara Siripada memprotes pengembang Hotel Fiducia yang masih terus melakukan proses pengerjaan bangunan. Padahal sudah jelas pembangunan hotel itu sudah distop oleh Dinas Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Tangerang.
Di dalam lokasi proyek juga sudah dipasang plang bertuliskan ‘Bangunan Ini Di Stop‘ karena melanggar Perda Nomor 10 tahun 2006, karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Dalam aksinya kemarin, Rabu (28/1) tim advokasi Vihara Siripada langsung memanggil penanggung jawab proyek H. Parman untuk meminta pertanggung jawaban lebih lanjut. “Kami merasa tidak dihargai, padahal plang tanda pembangunan hotel ini distop masih terpasang. Ini namanya melecehkan,” ujar Yahya kepala Vihara Siripada, Serpong Kota Tangerang Selatan. Ia juga menganggap pihak hotel seperti meremehkan perda yang sudah ditentukan, padahal dalam perda itu sudah jelas tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan sebelum mengantongi IMB.

Sementara itu Suratno, selaku kepala mandor proyek tersebut mengaku hanya menjalankan tugas dari atasan. “Atasan saya bilang pembangunan harus dilanjutkan. Saya kan cuma pekerja, kalau disuruh atasan kerjakan ya saya kerjakan,” beber Suratno yang sempat menyuruh para pekerja untuk menghentikan sejenak proses pengerjaan selama dalam masa perundingan. (ang)

Radar Banten, 29 Januari 2009

Shaleh Belum Bisa Bertemu Ismet

PAMULANG– Ada satu keinginan penjabat Walikota Tangsel M Shaleh yang belum terwujud. Apa itu? Bisa bertemu dengan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.

Hingga, kemarin -hari kedua sebagai Penjabat Walikota Tangsel- Shaleh belum bisa bertemu dengan Ismet.
“Saya sudah menghubungi beliau (Ismet-red) melalui ajudannya. Tapi menurut ajudan, beliau sedang sakit, jadi belum bisa bertemu,” kata Shaleh saat ditemui di kantor sementara Walikota Tangsel di Kecamatan Pamulang, kemarin (28/1).
Menurut Shaleh, sejak hari pertama bertugas dirinya telah berupaya sowan dengan Ismet. Namun sayangnya, hingga kemarin, keinginan Shaleh belum juga terwujud. Sebagai penjabat baru, Shaleh ingin berkoordinasi terkait pembangunan Kota Tangsel ke depan.

“Apalagi Kota Tangsel ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pertemuan ini sekaligus silaturahmi saya kepada pimpinan kabupaten induk,” jelasnya.
Shaleh menambahkan, jika dirinya tidak berhasil bertemu dengan Bupati Ismet, ia akan meminta bantuan kepada Pemprov Banten untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Nanti kita akan layangkan surat permohonan kepada Pemprov Banten melalui Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten untuk mengirimkan undangan pertemuan tersebut,” terangnya.
Namun tambah Shaleh, saat ini yang penting, dirinya dapat berkoordiansi dengan Ismet sehingga program-program kerja Kota Tangsel dapat berjalan dengan baik. “Untuk waktunya kita belum tahu. Tapi yang jelas, akan ada pertemuan yang akan dijadwalkan Asda I bidang pemerintahan Pemprov Banten,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Bupati Ismet bersikukuh bahwa Penjabat Walikota Tangsel harus berasal dari pejabat kabupaten induk (baca; Kabupaten Tangerang). Ismet lalu menyiapkan tiga nama calon Penjabat Walikota Tangsel yang semuanya adalah pejabat di Kabupaten Tangerang.
Namun, Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah mencoret satu dari tiga pejabat yang diajukan Ismet. Satu pejabat Pemprov, yakni M Shaleh dan dua pejabat Pemkab Tangerang diusulkan ke Mendagri. Dan, Sabtu (24/1) pekan lalu, Mendagri melantik M Shaleh sebagai Penjabat Walikota Tangsel. (ang)

Radar Banten, 29 Januari 2009

Helikopter Super Puma Jatuh di Pondok Cabe

JAKARTA, KAMIS — Sebuah helikopter dikabarkan jatuh di Lapangan Udara Pondok Cabe, Tangerang, Kamis (29/1) pagi. Dua orang tewas dalam insiden tersebut.

Informasi awal yang diperoleh Kompas.com dari petugas jaga Polsek Pamulang menyebutkan, jenis helikopter yang mengalami kecelakaan adalah Super Puma. Di badan helikopter berwarna putih terdapat tulisan Pelita Air Service.

Kronologi jatuhnya helikopter tersebut belum diketahui, begitu juga dengan penyebab jatuhnya. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak pelita Air Service apakah helikopter tersebut miliknya atau bukan. Pihak Lapangan Udara Pondok Cabe juga belum dapat dihubungi. (WAH)

Kompas.com, 29 Januari 2009

Sekretaris dari Pemkab Tangerang

TANGERANG (SINDO) – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) HM Shaleh MT memastikan calon Sekretaris Kota Tangerang Selatan yang akan diajukan berasal dari pejabat Pemkab Tangerang.Meski begitu, Shaleh masih enggan mengatakan siapa yang akan diajukannya untuk menduduki posisi itu.

”Itu jawaban saya.Sekretaris kotanya yang saya inginkan dari Pemkab Tangerang.Ini untuk membangun Tangsel harus yang terbaik,” kata Shaleh kemarin. Meski belum membocorkan nama calon sekretaris, Shaleh menyebutkan ada sekitar tiga nama yang akan dipilih. Shaleh berjanji akan mengumumkan nama-nama itu pekan depan.”Karena kita harus segera bekerja,dengan didampingi sekretaris,mudahmudahan kerja akan lebih baik,”ucap warga Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan ini.

Penjabat Wali Kota Tangsel yang dilantik pada Sabtu (24/1) lalu itu juga mengatakan, untuk mempersiapkan struktur organisasi tata kerja, pihaknya akan dibantu kelompok kerja (pokja). Beberapa pokja itu adalah pemerintahan, kepegawaian, kelembagaan, dan keuangan. Pokja-pokja tersebut akan bekerja membuat struktur kelembagaan dan menghitung berapa jumlah personel pegawai yang akan bekerja di Kota Tangsel.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan,usulan sekretaris kota adalah wewenang Penjabat Wali Kota Tangsel. Nama-nama itu kemudian diusulkan akan dikonsultasikan kepada pemerintah induk dan provinsi. ”Saya rasa memang minimal tiga orang nama yang diusulkan,”ucapnya. Ditanya soal persiapan segala kebutuhan untuk Kota Tangsel,Atut mengaku sudah meminta aset Kota Tangsel kepada pemerintah induk, yakni Pemkab Tangerang.

”Pada saat rapat evaluasi, kita telah merekomendasikan agar pemerintah induk segera memisahkan pendapatan asli daerah dari Tangsel,” tandasnya saat meninjau pabrik keramik PT Arwana Citramulia Tbk di Kota Tangerang kemarin. Seperti diketahui sebelumnya, Kota Tangsel telah disahkan DPR pada 29 Oktober 2008.

Kota otonom baru di Banten itu meliputi tujuh kecamatan, yakni Serpong, Serpong Utara,Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang,dan Setu. (denny irawan)

Seputar Indonesia, 28 Januari 2009

Walikota Tangsel Numpang di Kantor Camat Pamulang

TANGERANG (Pos Kota) – Lantai II Kantor Kecamatan Pamulang kini menjadi Kantor Pjs Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Ir. HM Shaleh MT.

Menumpang di lantai terdiri dari 5 ruangan itu, walikota hanya ditemani sejumlah staf dan dua ajudan. Ia mulai mengatur penerimaan sejumlah tamu.“Sudah dua hari saya efektif bekerja di sini,” kata Shaleh, Rabu (28/1).

Selama dua hari sibuk konsolidasi dengan 7 camat, menghubungi Bupati Tangerang H. Ismet Iskandar untuk bertemu, dan mengatur ruangan kerja bersama stafnya.

“Soal ruang kerja saat ini cukuplah, toh tugas pokok pelayanan masyarakat kan dibantu para camat,” katanya.

Diakuinya, hingga hari kedua belum bisa menemui Bupati Tangerang untuk sowan, “Katanya Pak Bupati sedang sakit.”

Shaleh tetap berkeras untuk berusaha menemui bupati untuk konsolidasi. Bila sulit juga diwujudkan, dia akan meminta bantuan Kepala Biro Pemerinahan Pemprop Banten untuk memfasilitasinya.

Pjs Walikota Tangsel memiliki tiga tugas utama, yaitu menjalankan roda pemerintahan dengan struktur organisasi tata kerja (SOTK) sesuai aturan, pembentukan DPRD Kota Tangsel, dan menggelar Pilkada Kota Tangsel sesuai dengan amanatMendagri harus rampung setahun ke depan.

IBUKOTA CIPUTAT
Meskipun saat ini kantornya menyatu di gedung Kecamatan Pamulang, Ibukota Tangsel sesuai dengan UU No. 51/2008 tentang Pembentukan Ibukota Tangsel berada di Kecamatan Ciputat.

Sesuai rencana, Kantor Kecamatan Ciputat lama akan dibangun menjadi kantor walikota.

Shaleh i saat ini sedang berkonsentrasi melengkapi aparatur pemerintahannya, semisal menetapkan Sekda Kota Tangsel, sejumlah asisten sekda, kepala dinas, kepala bagian, dan staf.

Untuk itu, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Tangsel beranggota Biro Pemerintahan Banten dan Pemkab Tangerang.

PERALIHAN ASET
Menyoal peralihan aset Kabupaten Tangerang yang ada di Kota Tangsel, kata Shaleh, sesuai UU semuanya harus diserahkan kepada Kota Tangsel. “Itu tak ada masalah,” sambungnya.

Ketika disinggung soal kemungkinan peralihan aset Instalasi Air Bersih Tirta Cisadane di Serpong, Shaleh malah bertanya di mana letak instalasi PDAM itu? Tetapi dia buru-buru menyebutkan, itu perusahaan kalaupun akan diserahkan dibahas lebih lanjut.

Dia mengisyaratkan, peralihan aset sebaiknya jangan menimbulkan masalah seperti yang terjadi di beberapa daerah pemekaran.

Anggaran yang akan diterima untuk menjalankan roda pemerintahan Tangsel 2009, sumbangan dari Pemkab Tangerang Rp15 miliar, Pemprop Banten Rp5 miliar, dan bantuan Pemprop DKI Jakarta untuk perbaikan jalan Rp5 miliar.
(djamal/ds/t)

Pos Kota, 28 Januari 2009