Jemaat Vihara Tolak Proyek Hotel Fiducia Serpong

Tangerang, myRMnews. Puluhan jemaat Vihara Siripada menolak pembangunan Hotel Fiducia di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang diduga tak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB).

Penolakan dilakukan puluhan jemaat itu dengan melakukan aksi damai di depan lokasi pembangunan hotel tersebut, Rabu (14/1).

Penolakan hotel itu, selain karena tak memiliki IMB juga karena diduga berdiri di atas lahan fasos/fasum milik pengembang Perumahan Villa Melati Mas, yang sudah diserahkan ke pihak Vihara.

Menurut Ketua Konsorsium Perduli Fasos Rumah Ibadah Yahya Santosa, sebelum melakukan aksi ini pihaknya sudah pernah meminta kejelasan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan pihak hotel. Baik secara lisan maupun tertulis.

“Namun kedua pihak itu tidak memberikan tanggapan. Bahkan Pemkab terkesan mempersulit ketika kami hendak melakukan pengurusan surat kepemilikan lahan. Dan hingga kini sertifikat tidak terbit. Dan tiba-tiba kini peruntukannya untuk pembangunan hotel,” ungkapnya.

Dijelaskan Yahya, berdasarkan SK Bupati tertanggal 16 Mei 2005 nomor 460/Kep 153-Huk/2005 perihal pembentukan tim verifikasi pelaksanaan penyerahan prasrana lingkungan, lahan fasos/fasum seluas 3.257 itu diperuntukkan bagi sarana ibadaha Vihara.

Sementara Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang M Hidayat menyatakan, IMB Hotel Fiducia memang sedang dalam proses dan sampai saat ini belum lengkap karena belum mendapatkan ijin pemanfaatan lingkungan dari warga sekitar.

Hidayat juga menegaskan tidak dibenarkan melakukan pembangunan bila belum memiliki ijin.

“Kami akan mempelajari masalah ini. Bila pemilik tidak memperoleh ijin dari lingkungan sekitarnya, kami akan meminta untuk menghentikan kegiatan pembangunan,” katanya.

Sedangkan pemilik Hotel Fiducia, Hanan Suharto belum bisa dikonfirmasi, karena tidak ada di lokasi.

“Pak Hanan sudah berapa hari ini tidak datang dan saya juga tidak tahu kapan datang ke lokasi,” ungkap salah seorang pekerja.

Dalam aksi unjukrasa damai itu, puluhan jemaat Vihara itu membawa poster yang berisikan seruan agar pembangunan hotel itu dihentikan.

Bahkan jemaat juga sempat mencoret dinding seng lokasi pembangunan, yang bertuliskan stop pembangunan hotel. [iga]

Rakyat Merdeka, 14 Januari 2009

Bantuan Pembangunan Tangsel Capai Rp 35 Miliar

SERANG, KOMPAS – Pada tahun pertama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperoleh dana bantuan untuk biaya pembangunan hingga Rp 35 miliar. Ditargetkan struktur pemerintahan kota baru itu sudah terbentuk pada akhir Januari ini.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Selasa (13/1), menjelaskan, pihaknya sudah mengalokasikan dana bantuan atau hibah Rp 5 miliar untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dana hibah tersebut sudah diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selain dana hibah, Pemkot Tangerang Selatan akan memperoleh dana block grand atau bantuan seperti kabupaten/kota lain di Banten. Seperti diungkapkan Atut, tahun 2009 Pemerintah Provinsi Banten akan mengalokasikan dana block grand untuk kabupaten/kota Rp 120 miliar.

“Dana itu akan dibagi rata untuk delapan kabupaten/kota yang ada di Banten. Walaupun masih baru, Kota Tangerang Selatan tetap kami beri sama dengan kabupaten/kota lain,” ujar Atut sesusai pertemuan dengan sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Tangerang Selatan.

Tiap-tiap kabupaten/kota akan menerima dana block grand Rp 15 miliar, termasuk Pemkot Tangerang Selatan. Atut menjelaskan, untuk tujuh kabupaten/kota lain, dana block grand harus digunakan untuk membiayai pembangunan bidang pendidikan. Sedangkan untuk Tangerang Selatan, dana tersebut juga bisa digunakan untuk membiayai keperluan pemerintahan maupun pembangunan yang mendesak.

Selain Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga sudah menyiapkan dana bantuan Rp 15 miliar. “Sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2009 ini,” kata Wakil Bupati Tangerang Rano Karno seusai pertemuan.

Dengan demikian, total dana bantuan yang diterima Pemkot Tangerang Selatan tahun pertama pemerintahan mencapai Rp 35 miliar.

Sementara itu, kemarin, Gubernur memantapkan tiga nama pejabat yang akan diajukan sebagai calon penjabat Wali Kota Tangerang Selatan. Satu penjabat merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten, sedangkan dua lainnya merupakan dua dari tiga pejabat eselon II Pemkab Tangerang yang diusulkan Bupati Ismet Iskandar.

Dalam pertemuan itu para tokoh masyarakat berpesan agar pelaksana pemerintahan di Kota Tangerang Selatan merupakan hasil kolaborasi Pemprov dan Pemkab Tangerang sebagai daerah induk. “Tokoh masyarakat meminta agar diambil jalan tengah. Kalau penjabatnya dari provinsi, sekda (sekretaris daerah) harus dari kabupaten. Demikian juga dengan penempatan pejabat pemerintahan, harus seimbang.” tuturRano.
Nama-nama calon penjabat itu dikirim ke Menteri Dalam Negeri, Rabu ini. (NTA)

Koran Kompas, 14 Januari 2009

Pemilik KTP Ganda Didenda Rp 25 Juta

CIPUTAT – Pemkab Tangerang selaku pemerintah induk Kota Tangerang Selatan tidak akan main-main kepada warga Tangerang Selatan yang memiliki KTP ganda.
Sanksi yang diberikan pun tidaklah ringan, yakni bakal dikenakan denda Rp 25 juta.
Hal ini diberlakukan selain memberikan efek jera kepada masyarakat juga berfungsi untuk penyeragaman data administrasi dalam percepatan proses kemajuan Kota Tangerang Selatan.

Kepala Seksi (Kasi) Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Gatot Gunapria mengatakan, sanksi tersebut akan diberlakukan karena melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
“Ini akan menghambat proses percepatan pembangunan dan kemajuan Kota Tangsel nantinya. Apalagi, Kota Tangsel merupakan daerah otonom baru dan otomatis status kependudukannya juga berubah,” terangnya.
Namun, pihaknya tidak serta merta memberikan sanksi kepada warga yang memiliki KTP ganda. Sebelum diberikan sanksi, warga yang ber-KTP ganda ini diberikan peringatan.
“Setelah diperingatkan, kami berikan waktu selama satu bulan untuk menonaktifkan salah satu KTP miliknya. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak melakukannya, denda tersebut akan diberlakukan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sanksi tegas ini sengaja diberlakukan dan tidak hanya berlaku bagi warga Tangsel saja. Akan tetapi juga berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. “Diharapkan, dengan adanya tindakan ini, warga menjadi lebih tertib dalam admnistrasi kependudukan,” paparnya.
Ia menambahkan, untuk meminimalisir maraknya KTP ganda ini, Disdukcapil Kabupaten Tangerang tak henti-hentinya melakukan monitoring dengan menerjunkan tim ke lapangan, seperti melakukan pengintaian dan mencari informasi kepada masyarakat siapa saja warga yang ber-KTP ganda.

Pada bagian lain, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP Nomor 37 Tahun 2007, seorang pemegang KTP tidak boleh memegang KTP lebih dari satu. Jika ketahuan, akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp 25 juta.

Peraturan pemegang KTP tersebut sudah berlangsung cukup lama. Sosialisasi pun sudah dilakukan, mulai pemasangan poster di setiap kecamatan hingga kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk menyeragamkan pemegang KTP yang masih bersifat kedaerahan menjadi nasional. (dai)

Radar Banten, 14 Januari 2009

Elpiji Melimpah, Penjualan Seret

SERPONG- Setelah terjadi antrian panjang pada Desember 2008 akibat stok tidak ada dan imbasnya pada pemecatan karyawan karena dianggap merugi.
Kini pemecatan karyawan kembali menghantui para pekerja Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) Alam Sutera, tapi sebaliknya saat ini pasokan elpiji bisa dibilang tidak tersendat bahkan melimpah.
Sampai-sampai SPBBE Alam Sutera harus memberhentikan pekerja satu shift, yakni 5 orang. “Memang pasokan elpiji banyak mas, tapi tidak ada yang beli, jadi tetap saja SPBBE merugi. Bahkan ruginya lebih besar dibandingkan waktu tidak ada pasokan elpiji,” ujar Nicolaas Roring, Manajer SPBBE Alam Sutera. Ia juga merinci biaya operasional karyawan setiap bulannya.

Dalam satu shift selama satu bulan memerlukan dana Rp 7 juta, sementara kalau tiga shift berarti mengeluarkan dana sekitar Rp 21 juta yang merupakan pengeluaran tetap setiap bulannya yang digunakan untuk membayar biaya operasional karyawan. Angka tersebut menjadi mahal karena tidak adanya kegiatan jual beli, sehingga para karyawan tidak bekerja. Normalnya setiap hari mengeluarkan 60 sampai 70 ton elpiji, namun sejak awal Januari 2009 ini, setiap harinya hanya berkisar antara 20 sampai 30 ton saja.

“Kami biasa dipasok 100 ton elpiji setiap dua hari sekali, tapi sekarang hanya mampu menampung dalam empat sampai lima hari, jadi mengganggu kestabilan perusahaan, sementara gaji karyawan jalan terus,” jelas Roring saat ditemui di ruang kerjanya. Sementara lesunya pembelian gas elpiji juga disadari oleh para agen. Salah satunya adalah Joni yang merupakan agen tunggal elpiji tiga kiloan di wilayah BSD sampai Villa Melati Mas. (cr-7)

Radar Banten, 14 Januari 2009