Jalan Rusak di Pinggiran, Tanggung Jawab Siapa?

Sudah dua bulan terakhir ini, Jalan Ciater Barat di Serpong Tangerang Banten rusak parah. Sepanjang 1 kilometer dari ujung jalan yang berbatasan dengan kawasan BSD City hingga proyek perumahan Serpong Terrace, kondisi jalan tersebut hancur.

Setiap lendaraan yang lewat jalan itu pasti mengalami guncangan akibat jalan yang bergelombang dengan lubang yang besar. Pada musim hujan, genangan air di jalan itu tingginya mencapai lutut orang dewasa. Jalan berubah menjadi kubangan air.

Jalan alternatif dari Pamulang ke Serpong itu memang tidak memiliki drainase air sehingga jika hujan turun, air tergenang tak kemana-mana. Padahal, jalan sepanjang 2 kilometer itu merupakan jalur penting karena menghubungkan kawasan Pamulang dan Serpong.

Pedagang buah, Mohammad Rohadi (29) mengatakan, Jalan Ciater Barat tak pernah sepi. Setiap hari truk tanah dan truk pengecoran semen melintasi jalan ini. Truk-truk yang bertonase diatas 10 tom itu melalui jalan itu.

Bahkan di tepi jalan itu dibangun pangkalan truk yang biasa bermuatan tanah. Derasnya pembangunan di kawasan perbatasan dengan DKI Jakarta ini menyebabkan truk-truk tanah dan truk semen cor berkeliaran.

Namun dampaknya tidak diperhitungkan. Kondisi jalan makin hancur. Ini juga terlihat pada sepotong jalan di seberang kantor Kelurahan Rawa Buntu, Serpong. Jalan itu sudah dua kali diperbaiki, tetapi sekarang hancur lagi. Perusahaan pengecoran semen membuang limbahnya sembarangan sehingga merusak Jalan Raya Serpong.

Yang menyedihkan, kondisi jalan rusak itu dibiarkan berbulan-bulan. Setelah diperbaiki, ditambal sulam, tak berapa lama jalan itu rusak kembali. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan ini? Mengapa banyak jalan di Kabupaten Tangerang yang tidak memiliki drainase?

Dari 1.700 kilometer jalan yang ada di seluruh Kabupaten Tangerang, ternyata lebih dari 50 persen di antaranya rusak parah. Dibutuhkan dana sedikitnya Rp. 1,7 Triliun untuk memperbaiki jalan rusak di Kabupaten Tangerang. Tetapi berapa anggaran perbaikan jalan? Mungkin hanya sepersepuluh dari kebutuhan seharusnya.

Problem daerah-daerah yang berbatasan dan dekat dengan wilayah DKI Jakarta selalu sama. Serpong atau Pamulang terlalu jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa. Jaraknya lebih dari 40 kilometer. Bisa jadi pejabat tak sempat jalan0jalan ke wilayah ini sehingga banyak keluhan warha yang tak terdengar.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang disahkan pada 29 Oktober 2008 memberi harapan baru bagi warha pinggiran Jakarta. Serpong, Pamulang, Pondok Aren, Ciputat dan Setu dengan tambahan dua kecamatan baru, yaitu Serpong Utara dan Ciputat Timur, masuk dalam administratif Kota Tangerang Selatan.

Satu Juta warga Kota Tangerang Selatan tak perlu jauh-jauh lagi ke Tigaraksa karena kantor pemerintah kota akan dibangun di Ciputat. Pendapatan asli daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tangerang yang selama ini mencapai Rp 180 miliar, separuhnya akan masuk Tangerang Selatan dan menjadi modal pertama Pemkot Tangerang Selatan.
Dan yang terpenting, keluhan-keluhan warga, termasuk soal kerusakan jalan, didengar. (ROBERT ADHI KSP)

Koran Kompas, 12 Januari 2009

Calon Penjabat Tak Usah Diperdebatkan

CIPUTAT – Pakar Otonomi Daerah Prof Ryass Rasyid mengatakan, tak perlu ada perdebatan tentang siapa yang akan menjadi calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan. Sebab, jabatan Penjabat Walikota Tangerang Selatan ini sifatnya hanyalah sementara.
“Tidak usah diperdebatkan dan tidak perlu ada perdebatan. Lagipula, jabatan penjabat itu kan sifanya hanya sementara dan sifatnya administrasi saja,” kata Ryass, saat dihubungi melalui telepon genggamnya, pekan lalu.
Selain itu, Ryass juga berpendapat, tak ada aturannya pengusulan calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan harus menunggu pedoman UU dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto.
“Kalau pengusulan calon penjabat harus menunggu pedoman dari Mendagri, saya anggap itu hanya sebagai alasan administrasi saja,” ungkap Ryass.
Mantan Menteri Otonomi Daerah ini mengatakan, tidak ada aturan resmi terkait prosedur pengusulan nama-nama calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan. Sebab, dalam UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan sudah jelas yang mengusulkan itu Gubernur ke Mendagri. “Jadi, kapan Gubernur akan mengusulkan nama-nama itu, ya terserah Gubernur,” terangnya.
Ryass berpendapat, tak ada alasan bagi Gubernur Banten untuk tidak atau belum mengusulkan calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan yang disampaikan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
“Kalau belum diusulkan, apa mungkin belum memenuhi kriteria? Sehingga gubernur pun menyimpan nama-nama kandidat tersebut dalam tumpukan berkas kerjanya,” kata anggota DPR RI asal Partai Demokrasi dan Kebangsaan (PDK) ini.
Menurut mantan Rektor IPDN ini, peran Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sudah jelas sifatnya. Yakni menampung aspirasi dari pemerintah daerah tingkat dua. Hanya saja, bukan berarti usulan tersebut menjadi patokan atas aspirasi daerah tingkat dua. Sebab, kewenangan pengusulan calon penjabat merupakan hak prerogatif Gubernur.
“Jadi tugas Bupati hanyalah mengajukan nama saja kepada Gubernur, tanpa harus memaksakan usulan nama tadi untuk ditempatkan mengisi posisi penjabat,” jelasnya.
Dengan sifat dan tugasnya itu, menurut dia, sudah menjadi hak Gubernur. Karena, fungsi administrasi harus terkait dengan kerja Gubernur. Apalagi, Gubernur merupakan koordinator dan pembina bagi kepala daerah tingkat dua.

Sementara itu, pakar politik LIPI Dr Siti Zuhro menambahkan, adanya kesan tarik menarik penetapan penjabat memang sering terjadi di berbagai daerah. Itu lebih didasarkan pada ambisi politik para kepala daerah tingkat dua yang ingin menempatkan pejabatnya sebagai penjabat. Sebab, pemerintah daerah induk merasa pemekaran wilayah merupakan kerja kerasnya. Sehingga, merasa memiliki hak atas penentuan penjabat.
“Seharusnya hal tersebut yang tidak harus terjadi lagi. Sebab, pemahaman terhadap aturan pengusulan kadang belum begitu dipahami,” jelasnya.
Pada bagian lain, Bupati Tangerang Ismet Iskandar saat menghadiri kirab dan gerak jalan 65 KM di Kecamatan Pamulang berharap, Penjabat Walikota Tangerang Selatan dapat dilantik secepatnya. “Bulan ini diharapkan dapat dilantik, sehingga roda pemerintahan di Tangsel dapat berjalan,” ujar Ismet.
Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah harus mampu menjelaskan kepada publik, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan jika pengusulan calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan ke Mendagri Mardiyanto berbeda dengan yang diusulkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
“Langkah Pemprov Banten menunggu pedoman UU sebelum mengusulkan calon penjabat ke Mendagri, saya kira sudah bagus. Semua elemen diharapkan sabar menunggu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi.

Diketahui, tiga nama calon Penjabat Walikota Tangerang Selatan yang diusulkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar ke Pemprov Banten pada Senin (5/1) lalu, tak satu pun berasal dari Pemprov Banten atau mantan pejabat Pemkab Tangerang yang kini mengabdi di Pemprov Banten. Ketiga nama itu masing-masing adalah Asda I Pemkab Tangerang Mas Iman Kusnandar, Kepala Bapeda Benyamin Davnie, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Hery Haryanto. Ismet menegaskan, ketiga nama yang diusulkan itu sudah final. Kabar menyebut, sejumlah nama juga telah disiapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk jabatan ini. Mereka antara lain kepala Dinas PU M Sholeh, Inspektorat Tjetje Sjamas, Asda I Syafrudin Ismail, dan Asda III Apon Suryana. (ang/dai/mg-hasan)

Radar Banten, 12 Januari 2009

Antisipasi Banjir, Warga Bangun Saluran Air

CIPUTAT– Antisipasi banjir, warga Kelurahan Cempaka Putih dan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur membangun gorong-gorong sepanjang 500 meter di Jalan Menjangan Raya. Dana yang dihabiskan untuk membangun saluran air dengan diameter 60 X 60 centimeter tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 juta.

Salah satu warga Hendra Saputra mengatakan, sejak dahulu wilayah mereka selalu menjadi langganan banjir. Namun, belum sampai masuk ke dalam rumah. Tapi, semenjak betonisasi Jalan Menjangan Raya, banjir semakin parah.

Rencananya saluran air itu akan mengaliri air ke Situ Bungur. Titi awal saluran air dibangun di Kelurahan Cempaka Putih, lalu melintasi Kelurahan Pondok Ranji sebelum sampai di penampungannya Situ Bungur yang seluas 3 ribu meter persegi lebih.

“Sekarang banjir sudah masuk ke dalam rumah. Ketinggiannya mencapai 30-50 centimeter. Sekarang, jalan sudah lebih tinggi dari pemukiman. Akibatnya, air selalu mengalir ke pemukiman warga. Sedangkan saluran air kecil,” terang Ketua Angkatan Muda Partai Golkr (AMPG) Kecamatan Ciputat Timur tersebut.

Supaya tidak adanya penumpukan sampah di dalam saluran air, setiap 15 meter akan dibuat bak kontrol. Setiap minggu, saluran air akan diperiksa.
Selain itu, disekitar Situ Bungur juga akan dibangun 3 buah toilet umum. Jadi warga tidak perlu buang air sembarangan lagi. (cdl)

Tangerang Online, 11 Januari 2009