Tol Serpong-Balaraja Butuh Lahan 100 Hektar

PEMBANGUNAN ruas jalan Tol Serpong – Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, membutuhkan lahan tanah seluas 100 hektar.

“Lahan tersebut akan dibebaskan untuk persiapan pembangunan Tol Serpong – Balaraja,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Benyamin Davnie, Kamis (8/1).

Davnie mengatakan, pembebasan lahan tanah menjadi tanggung jawab pihak investor sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang maupun pemerintah pusat tidak terbebani biaya.

Meski belum ditentukan, Davnie menuturkan, anggaran untuk pembebasan lahan dipastikan membutuhkan biaya besar sehingga Pemkab Tangerang tidak akan mampu menanggungnya.

Sebelumnya, Bupati Tangerang Ismet Iskandar merasa optimis pembangunan Tol Serpong – Balaraja akan terealisasikan mulai tahun 2010 karena mendapatkan tanggapan positif dari Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.

Ruas jalan Tol Serpong – Balaraja dibutuhkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jalan Raya Serpong – Kebon Nanas, Kota Tangerang serta kepadatan lalu lintas di ruas jalan Tol Tangerang – Jakarta.

Rencananya pembangunan Tol Serpong – Balaraja akan meneruskan ruas Tol Cikunir – Serpong yang berfungsi menghubungkan antara wilayah Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang bagian barat, bahkan menghubungkan wilayah Tangerang menuju Jakarta Selatan, Bekasi dan Bogor.

Pemkab Tangerang berharap pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada perusahaan induk, PT Mitra Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang untuk menangani sistem pengelolaan Tol Serpong – Balaraja.

Saat ini, Pemkab Tangerang sedang mengkaji proyek pembangunan tol Serpong – Balaraja dalam bentuk rancangan teknik detailnya atau “Detailed Engineering Design” (DED). Diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp2 trilyun, namun kemungkinan besar dana tersebut akan membengkak karena krisis ekonomi dunia.

Setelah hasil kajian rancangan detail ruas jalan Tol Serpong – Balaraja terbit, maka Pemkab Tangerang akan menyerahkan ke Badan Pengelolaan Jalan Tol (BPJT).

Davnie mengungkapkan, lahan yang akan dibebaskan merupakan tanah kosong dan rumah warga untuk pembangunan ruas jalan tol yang memiliki panjang 32 kilometer tersebut. (Ant)

Jurnal Nasional, 8 Januari 2009

Buang Limbah Sembarang, Klinik Bersalin Disoal Warga

PAMULANG – Keberadaan Klinik Bersalin Vitalaya dipermasalahkan puluhan warga Perumahan Pondok Benda Indah RT 1/18, Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pasalnya klinik tersebut diduga tidak memiliki standar pengolahan limbah.

Menurut Suhadi, salah satu warga, Bukti pengelolaan limbah yang tidak baik itu ditemukan warga saat memergoki petugas klinik tersebut. Petugas klinik tadi menyuruh pemulung untuk membawa tiga karung berisi limbah rumah sakit.

“Karung itu pun dibuang pemulung di pinggir jalan. Kita curiga dan melihat ada yang tidak beres,” terang Suhardi, Kamis (8/1).

Tiga karung barang yang mencurigakan itu, lanjut dia segera dibongkar warga. Ternyata berisi limbah klinik bersalin. Berupa gumpalan perban, obat-obatan dan sebagainya. Limbah tersebut dicegah warga untuk dibuang ke lokasi umum. Alasannya, terang Suhardi limbah tersebut bisa menimbulkan penyakit. Apalagi limbah rumah sakit atau klinik itu masuk dalam katergori limbah berbahaya.

“Seharusnya ada pengelolaannya. Makanya kita pun protes dengan pengelelola klinik,” terangnya.
Sikap protes tersebut dilanjutkan warga dengan mendatangi kantor kelurahan Pondok Benda. Mereka menuntut pihak kelurahan melakukan pemeriksaan terhadap klinik Vitalaya ini. Karena kasus pembuangan limbah itu sering dilakukan secara diam-diam.

Sementara itu, Camat Pamulang Toto Sudarto mengatakan, laporan warga itu bakal segera ditanggapi. Dengan merencanakan pemanggilan pengelola klinik Vitalaya. Termasuk memeriksa kembali izin-izin pendiriannya.

“Kalau terbukti ada pelanggaran izin, maka Vitalaya harus dihentikan operasinya untuk sementara,” paparnya.

Menurutnya prosedur pendirian klinik bersalin seharusnya memenuhi standar. Tak hanya masalah keselamatan gedung dan lainnya, pengelolaan limbah klinik juga harus diperhatikan. Diantaranya menyiapkan insenerator bagi setiap klinik. Ini dibutuhkan untuk mencegah limbah klinik menjadi sumber penyakit.

Toto memastikan, pemeriksaan izin klinik bakal dilakukan segera. Setiap ada pelanggaran prosedur maka diberlakukan sanksi. Termsuk jika ditemukan adanya pelanggaran pengelolaan limbah yang menimbulkan kerusakan alam.

Sayangnya pengelola klinik Vitalaya tidak ada yang bersedia memberikan keterangan. Berulang kali ditemui berusaha mengelak. Bahkan berdalih pemimpin klinik tidak berada ditempat. (cdl)

Tangerang Online, 8 Januari 2009

Penanggulangan Sampah Persoalan Serius Tangsel

TANGERANG (Pos Kota) – Penanggulangan sampah di Kota Tangerang (Tangsel) selepas peresmiannya dalam waktu dekat ini akan menjadi persoalan serius bagi PJS Walikota Tangsel bersama jajaran Pemkot Tangsel.

Catatan Pos Kota, produksi sampah sebanyak 1.200 M3 yang dibuang Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tangerang ke TPA Jati Waringin, Kecamatan Mauk, hampir 60 persennya adalah sampah asal Tangsel. Di antaranya sampah dari Pasar Ciputat dan Pasar Serpong.

Praktis, bila tidak ada kesepakatan penanganan sampah dengan Pemkab Tangerang, maka 60 persen sampah tersebut akan menumpuk di Tangsel.

Masalahnya sampai saat ini di Kota Tangsel memang belum tersedia TPA sampah. Meskipun sebenarnya TPA sampah sempat diupayakan Pemkab Tangerang di Tangsel beberapa tahun lalu, misalnya di TPA Pasir Muncang, tetapi mendapat penolakan masyarakat.(djamal/ds/r)

Pos Kota, 7 Januari 2009