TANGERANG – Sejumlah persoalan di tahun 2008 masih menjadi masalah yang mengadang di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. Mulai dari jalan rusak hingga beras untuk keluarga miskin (raskin) harus menjadi perhatian serius.
Di Kota Tangerang, sejumlah persoalan yang kiranya butuh perhatian serius dari pemerintah, di antaranya adalah masih tingginya jumlah warga tidak mampu atau rumah tangga sasaran (RTS) serta bencana banjir yang rutin terjadi setiap tahun.
Wali Kota Tangerang Wahidin Halim menyatakan, target kepemimpinannya ke depan akan memprioritaskan aspek pembangunan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur sampai kesejahteraan sosial, termasuk mengatasi banjir yang rutin terjadi setiap tahun.
“Saat ini kami terus melakukan pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan layang, terowongan, hingga jalan tembus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Serpong. Kami juga tengah merancang pembangunan perkampungan haji yang berlokasi di kawasan Kecamatan Benda,” katanya.
Terkait upaya mengantisipasi banjir, kata Wahidin, saat ini pihaknya telah membangun dan memperbaiki tanggul rusak di Sungai Angke yang melintas di wilayah Kecamatan Larangan dan Ciledug. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sudah menyiapkan puluhan ribu lubang biopori di lingkungan tempat tinggal warga sebagai resapan air.
Sementara itu, sebagai upaya penanganan warga miskin di Kota Tangerang yang kini jumlahnya mencapai 63.093 keluarga, Wahidin mengaku terus melakukan pembenahan. Langkah itu dibuktikan dengan pendistribusian kartu multiguna, pembangunan rumah sakit duafa yang dikhususkan bagi warga tidak mampu, serta pembangunan rumah tinggal bagi anak jalanan.
Di Kabupaten Tangerang, beragam persoalan yang muncul juga tidak kalah peliknya, seperti jumlah warga miskin yang kini mencapai 245.000 keluarga. Selain itu, banyaknya pengangguran memicu tindak kriminal serta aksi anarki warga, seperti yang membakar Kantor Proyek PLTU Banten III.
Persoalan lain yang muncul adalah banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, bencana banjir yang terjadi setiap tahun, hingga maraknya ulah nakal pejabat yang tega menyelewengkan beras untuk warga tidak mampu.
Bupati Tangerang Ismet Iskandar sebelumnya pernah berjanji akan memprioritaskan lanjutan pembangunan infrastruktur jalan, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Di antara ruas jalan utama yang menjadi prioritas adalah Jalan Raya Sepatan-Mauk dan Jalan Raya Cadas-Mauk.
“Kedua ruas jalan utama itu menjadi prioritas sebagai faktor menunjang pertumbuhan ekonomi di tiga daerah terkait. Mudah mudahan, tahun 2009 mendatang pembangunan ruas jalan dimaksud sudah rampung,” katanya.
Minim Pengawasan
Persoalan lain yang kerap diabaikan adalah minimnya kontrol pemerintah terhadap kinerja kontraktor terkait kualitas pembangunan jalan.
Alhasil, kerusakan pun kembali terjadi tak lama setelah jalan yang dibangun atau diperbaiki kembali dioperasikan, seperti yang terjadi pada Jalan Raya Legok. Awal tahun 2008, ruas jalan itu baru saja rampung diperbaiki, namun kini sudah kembali rusak.
Menyikapi soal tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang yang mencapai 245.000 keluarga, Pemkab Tangerang saat ini tengah melakukan berbagai program guna mengentaskan kemiskinan, di antaranya menganggarkan dana Rp 5 miliar dari APBD 2008 Kabupaten Tangerang guna melakukan perbaikan rumah bagi warga miskin.
Rencananya, program perbaikan rumah warga miskin akan dimulai pada awal Januari 2009. Ditargetkan, tahap pertama perbaikan dilakukan terhadap 300 rumah dengan alokasi anggaran bervariasi, antara 6-17 juta rupiah per rumah, tergantung dari situasi dan kondisi rumah dimaksud.
Dalam rangka upaya penanggulangan banjir, Pemkab Tangerang segera melakukan normalisasi sejumlah sungai serta memperbaiki saluran air yang rusak. Bahkan, tahun 2008 ini, program penanggulangan banjir diawali Pemkab Tangerang dengan menganggarkan dana sebesar Rp 2 miliar dari kas APBD guna membangun turab di Kali Ciputat dan Kali Serua, Kecamatan Ciputat. Total anggaran yang dibutuhkan Pemkab Tangerang guna mengantisipasi banjir sebesar Rp 655 miliar.
Pemkab Tangerang juga berencana menertibkan seluruh bangunan di pinggiran Sungai Cisadane yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Tangerang. Lahan itu selanjutnya akan ditanami pepohonan yang berfungsi sebagai pagar sungai, sekaligus lahan resapan.
“Pemkab Tangerang tidak akan memberikan ganti rugi apa pun kepada pemilik bangunan yang melanggar aturan atau masuk dalam zona Daerah Aliran Sungai (DAS). Sesuai aturan, minimal bangunan harus berjarak 50 meter dari pinggir Sungai Cisadane,” katanya.
Parluhutan Gultom
Sinar Harapan, 17 Desember 2008
