Ditulis oleh kinclonk di/pada Desember 4, 2008
TEMPO Interaktif , Tangerang: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hasdanil memperkirakan gelombang pemutusan hubungan kerja yang akan dialami buruh di Tangerang akan terus terjadi hingga 2009 mendatang. “PHK secara besar-besaran akan terjadi pada kuartal pertama atau hingga akhir tahun ini dan tahun 2009,” ujarnya kepada Tempo hari ini.
Dia menambahkan, pengaruh krisis keuangan global sudah mulai terasa menimpa sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Tangerang. Hal ini ditandai banyaknya perusahaan yang mengajukan PHK, efisiensi dan merumahkan karyawannya. Saat ini tercatat 20 perusahaan yang mengajukan dan kondisinya terancam bangkrut. “Banyak di bidang garmen dan elektronik,” ucap Hasdanil.
Hingga September- November tahun ini, Hasdanil meneruskan, tercatat 3.014 karyawan yang telah di PHK dan 1.500 karyawan yang dirumahkan karena perusahaan tidak mampu meningkatkan produksi dan menanggulangi biaya operasional.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata dia, terus berupaya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi PHK dengan cara menghimbau kepada kalangan pengusaha untuk tidak PHK dan melakukan efisiensi.
JONIANSYAH
Tempo Interaktif, 4 Desember 2008
Ditulis dalam Umum | Leave a Comment »
Ditulis oleh kinclonk di/pada Desember 4, 2008
TEMPO Interaktif, Tangerang: Pelayanan enam Puskesmas di Kabupaten Tangerang, yakni Puskesmas Kelapa Dua, Panongan, Curug, Pondok Jagung, Ciputat dan Teluknaga dinilai buruk. Buruknya layanan yang kerap dikeluhkan masyarakat meliputi terbatasnya fasilitas penunjang dan sikap petugas yang terkesan judes dan jutek.
Begitulah hasil survei sebuah lembaga swadaya masyarakat asal Jerman GTZ yang bekerjasama dengan Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).” Survei dilakukan Juni-November 2008, terhadap enam dari 47 puskesmas yang ada,” ujar Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tangerang Komarudin, di pendopo Tangerang, hari ini.
Komarudin mengatakan survei dilakukan dengan cara kuisioner yang dibagikan kepada 2.500 responden di setiap Puskesmas. Dengan begitu, total jumlah responden sebanyak 15 ribu yang merupakan kalangan masyarakat, tokoh masyarakat dan lainnya.
Dari hasil survei itu, responden mengeluhkan saat menerima obat tidak disertai kantung obat,pelayan loket pendaftaran sering ngobrol sendiri dan judes, toilet Puskesmas yang kotor, Petugas medis yang ogah-ogahan melayani pasien, petugas loket obat lambat melayani dan penjelasan pemakaian obat kurang.” Masyarakat banyak yang kecewa,”katanya.
JONIANSYAH
Tempo Interaktif, 4 Desember 2008
Ditulis dalam Kesehatan | Leave a Comment »
Ditulis oleh kinclonk di/pada Desember 4, 2008
TANGERANG – Meski Kelompok Kerja (Pokja) Kota Tangerang Selatan bukan sebuah keharusan,
namun Pemprov Banten menganggap Pokja ini efektif untuk membantu Penjabat Walikota Tangerang Selatan dalam menjalankan pemerintahannya.
“Selain itu, Pokja ini juga untuk membantu persiapan pembentukan Kota Tangerang Selatan. Memang, ini bukan keharusan, tapi sangat efektif,” kata Asda I Pemprov Banten Syafrudin Ismail melalui telepon genggamnya, semalam.
Syafrudin mengakui, Pemprov Banten telah menerima surat dari Bupati Tangerang Ismet Iskandar yang menanyakan sejumlah masalah terkait pembentukan Pokja Kota Tangerang Selatan ini.
“Surat dari Kabupaten Tangerang sudah kami terima. Secepatnya akan dijawab hal-hal yang ditanyakan,” ungkap Syafrudin.
Menyinggung bahwa surat yang dilayangkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar mengesankan adanya ketidaksepahaman dengan Pemprov Banten, Syafrudin menilai sebaliknya. “Tak ada. Saya tak melihat itu ada ketidaksepahaman. Mungkin, ini ada cara pandang yang berbeda saja,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Tangerang Ismet Iskandar melayangkan surat ke Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait pembentukan Pokja Kota Tangerang Selatan.
Dalam surat yang salinannya diterima koran ini mempertanyakan sejumlah hal terkait rencana Pemprov Banten membentuk Pokja Kota Tangerang Selatan, seperti dasar pembentukan kelompok kerja, kedudukan dan pertanggung jawaban anggota kelompok kerja.
Kemudian, surat berkop Bupati Tangerang yang dilayangkan pada 25 November itu juga menanyakan komposisi dan personalia dan Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, susunan dan struktur organisasi, dan masa kerja dan jangka waktu kelompok kerja.
Sebelumnya, pada 17 November 2008, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah melalui suratnya bernomor 130/3149-Pem/2008, meminta Bupati Tangerang Ismet Iskandar mengirimkan tiga aparatnya untuk bergabung di Pokja Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari eselon II, III dan IV. (dai)
Radar Banten, 4 Desember 2008
Ditulis dalam Tangerang Selatan | Leave a Comment »
Ditulis oleh kinclonk di/pada Desember 4, 2008
SERANG (SINDO) – Pemkab Tangerang mengirimkan surat pengajuan revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Tangerang.
Isi surat yang dikirim Bupati Tangerang Ismet Iskandar itu meminta revisi UMK 2009 dari Rp1.044.500 menjadi Rp1.055.000.Pengajuan revisi UMK yang ditujukan kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu tertuang dalam surat nomor 561/8962 tertanggal 2 Desember 2008. Alasan permintaan revisi UMK itu karena ada selisih yang cukup besar antara UMK Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.
Diketahui, UMK Kota Tangerang Rp1.054.660 dan Kabupaten Tangerang Rp1.044.500.Pertimbangan lain adalah respons terhadap surat dari Aliansi Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten Tangerang No 005/Aliansi SP-SB/KAB.TNG/ XI/2008 tertanggal 21 November 2008, agar mengakomodasi aspirasi penetapan UMK 100%, sesuai KHL Rp1.075.641. Pengajuan revisi itu juga untuk menjaga hubungan industrial di Kabupaten Tangerang agar lebih kondusif dan harmonis.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Ridwan Efendy mengatakan, surat usulan revisi tersebut kemarin diterima Pemprov Banten melalui Disnakertrans. ”Surat dari bupati itu sudah kami teruskan ke Gubernur Banten,”ujarRidwankemarin. Menurut Ridwan, pihaknya telah melakukan kajian terkait revisi UMK Tangerang.
Kajian itu untuk dijadikan bahan pertimbangan Gubernur Banten, apakah akan merevisi atau tidak UMK Kabupaten Tangerang. ”Kajian kami akan menjadi dasar bagi Ibu Gubernur,”ujarnya. Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek Disnakertrans Ubaidillah mengatakan, selain surat revisi UMK, pihaknya telah menerima surat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang.
Isi surat Apindo itu adalah menolak adanya perubahan UMK dan meminta Gubernur Banten untuk tidak melakukan revisi. Alasan Apindo karena putusan besaran UMK Rp1.044.500 telah disepakati Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang. Selain itu, Bupati Tangerang juga telah membuat rekomendasi UMK 2009 Rp1.044.500, atas usulan Dewan Pengupahan.
Alasan lain terkait penolakan Apindo karena rekomendasi UMK Bupati Tangerang telah ditetapkan Gubernur Banten menjadi UMK 2009. Bahkan, usulan revisi UMK yang telah dilayangkan Bupati Tangerang dipandang tidak melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, karena tidak melakukan konsultasi kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang. (teguh mahardika)
Seputar Indonesia, 3 Desember 2008
Ditulis dalam Umum | 3 Komentar »
