CIPUTAT – Kesan ketidaksepahaman antara Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang terkait pembentukan Kota Tangerang Selatan mulai terlihat. Kesan ini terlihat jelas ketika Bupati Tangerang Ismet Iskandar melayangkan surat ke Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kota Tangerang Selatan.
Dalam surat yang salinannya diterima koran ini mempertanyakan sejumlah hal terkait rencana Pemprov Banten membentuk Pokja Kota Tangerang Selatan, seperti dasar pembentukan kelompok kerja, kedudukan dan pertanggung jawaban anggota kelompok kerja, tupoksi anggota kelompok kerja.
Kemudian, surat berkop Bupati Tangerang yang dilayangkan pada 25 November itu juga menanyakan komposisi dan personalia dan Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, susunan dan struktur organisasi, dan masa kerja dan jangka waktu kelompok kerja.
Sebelumnya, pada 17 November 2008, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah melalui suratnya bernomor 130/3149-Pem/2008, meminta Bupati Tangerang Ismet Iskandar mengirimkan tiga aparatnya untuk bergabung di Pokja Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari eselon II, III dan IV.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Tangerang Awaludin Solihin membenarkan bahwa Pemkab Tangerang melayangkan surat tersebut ke Gubernur Banten.
“Surat itu hanya ingin memohon penjelasan terkait pembentukan Pokja Persiapan Kota Tangerang Selatan,” kata Awaludin kepada wartawan, Selasa (2/12).
Sementara, Eksekutif LSM Gerakan Cinta Damai Afif Priyanto menilai, pembentukan Pokja Kota Tangerang Selatan tidak memiliki kejelasan dasar hukum. Kebijakan tersebut pun terkesan terburu-buru mengingat UU Kota Tangerang Selatan belum ada dalam lembaran negara.
“Sebaiknya Gubernur terlebih dahulu menjelaskan dasar aturan terkait pembentukan Pokja Kota Tangerang Selatan itu,” ujar Afif kepada wartawan, Selasa (2/12).
Afif melihat pembentukan Pokja Kota Tangerang Selatan ini mengadopsi Kota Serang. Padahal, belum tentu hal tersebut dapat diterapkan di Kota Tangerang Selatan. (dai)
Radar Banten, 3 Desember 2008
