Wilayah Rawan Preman

TANGERANG — Polisi memetakan daerah rawan kejahatan jalanan di Serpong. “Dengan pemetaan, akan memudahkan kami melakukan pemantauan di lapangan,” kata Kepala Kepolisian Sektor Serpong Ajun Komisaris Yuldi Yusman di kantornya kemarin.

Daerah rawan kejahatan itu adalah Villa Melati, Kelurahan Buaran, Rawa Buntu, Rawa Mekar Jaya, sekitar German Center, BSD Sektor I, sekolah Candle Three (BSD), Bundaran Family Park, dan Ruko Sutera Niaga II (Alam Sutra). AYU CIPTA

Koran Tempo, 28 November 2008

Puspiptek Serpong Kekurangan Jelantah

Serpong, Warta Kota
Pabrik biodiesel di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong membutuhkan banyak minyak goreng bekas atau minyak jelantah yang akan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan pengganti solar. ”Pabrik biodiesel tersebut memiliki kemampuan mengolah minyak jelantah menjadi bahan bakar ramah lingkungan yang cukup besar. Namun hingga kini kami kekurangan bahan baku. Karena itu kami mengajak warga untuk mengumpulkan minyak goreng bekas sebagai bahan baku biosesel. Kami akan menggantinya dengan uang,” kata Kepala Penelitian Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST) Puspiptek Imam Parianto, Kamis (27/11).

Pabrik biodiesel di Puspiptek Serpong memiliki kapasitas reaktor pemasak sebesar 1,5 ton dan 3 ton. Itu artinya dalam sekali proses sudah dapat menghasilkan 4,5 ton minyak biodiesel. Selain minyak jelantah, bahan baku minyak biodiesel adalah minyak jarak dan minyak sawit yang semuanya bekas pakai.
Meski bekas pakai, kata Imam, ternyata tak mudah mencari bahan baku tersebut. Untuk itu pihak Puspiptek siap membelinya dari warga seharga Rp 3.000 per liter jika dikumpulkan di pengepul yang beralamat di sejumlah sekolah dasar di Pamulang dan Serpong. Sedang jika diantar langsung ke Puspiptek akan diberi imbalan Rp 4.000 per liter.
”Kami telah melakukan kerja sama awal dengan 29 SD di kawasan Pamulang dan Serpong dan berhasil mengumpulkan 2.705 liter minyak jelantah. Kami sangat berharap warga lain mengikutinya. Program biodesel ini sangat baik karena mengurangi polusi kendaraan bermotor,” papar Imam.

Proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel adalah dengan memisahkan 18 unsur kimia yang ada dalam minyak tersebut. Usai dipisahkan, masing-masing unsur akan menjalani proses pemanasan. Proses selanjutnya adalah pencampuran dengan katalis dan methanol (dengan komposisi 60 persen minyak jelantah, 40 persen katalis dan methanol).
Proses akan terus berjalan hingga ke pencucian, pemisahan hasil, pengeringan, dan menjadi minyak biodiesel siap pakai. Selain menghasilkan biodiesel, pemrosesan minyak goreng bekas pakai itu ternyata bisa menghasilkan sabun cuci tangan. ”Idealnya pabrik pengolahan biodiesel memang harus berdekatan dengan tempat pengambilan bahan baku,” ujar Imam.

Lebih lanjut Imam mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi biodiesel dari minyak jelantah mencapai Rp 4.900 per liter. Terdiri dari harga bahan baku sebesar Rp 3.000 per liter dan biaya produksi mencapai Rp 1.900 per liter. Harga itu masih lebih murah dari harga solar Rp 5.500.
Meski ramah lingkungan, minyak biodiesel yang siap digunakan untuk kendaraan bermesin diesel tetap harus dicampur solar murni. Perbandingannya adalah 30 persen minyak biodiesel dan 70 persen solar murni. Itu dilakukan untuk menghindari kerusakan pada karet klep mobil. Minyak biodiesel itu antara lain kini sudah digunakan oleh angkutan umum di Kota Bogor, Trans Pakuan. (cel)

Warta Kota, 27 November 2008

Situku Tak Seindah Dulu

Lingkungan Situ Kuru, yang berada di Kelurahan Cempakaputih, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang (dekat kampus UIN Jakarta), telah berubah. Konversi lahan Situ Kuru terlihat jelas dengan adanya pondasi batu kali yang membentang, bangunan rumah-rumah termasuk rumah kontrakan dan sebagainya di seputar situ tersebut.

Foto-foto kriman
Ahmad Sadeli,
Kabupaten Tangerang, Banten

Warta Kota, 27 November 2008

Puluhan Perusahaan di Tangerang Ajukan PHK Karyawan

TANGERANG–MI: Puluhan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengajukan dan mendaftarkan karyawannya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pendaftaran PHK karyawan tersebut dampak dari krisis ekonomi dunia,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, Hasdanil, Rabu (26/11).

Hasdanil mengatakan, alasan perusahaan menempuh langkah tersebut karena tidak krisis ongkos produksi, sedangkan perusahaan yang mendaftarkan untuk proses merumahkan untuk efisiensi dan efektifitas operasional pabrik akibat krisis keuangan dunia yang berdampak terhadap biaya produksi industri.

Hasdanil menuturkan, jumlah karyawan yang sudah terkena PHK sebanyak 2.740 orang yang terdiri dari buruh PT. Panca Brothers mencapai 1.240 orang dan PT Inspiran berjumlah 1.500 orang.

Selain itu, Disnakertrans Kabupaten Tangerang juga sudah menerima daftar sebanyak 18 calon perusahaan yang akan melakukan PHK karyawannya sehingga jumlah totalnya 20 perusahaan.

Namun demikian, Hasdanil enggan menyebutkan calon perusahaan yang mendaftarkan untuk melakukan PHK guna mengantisipasi kekhawatiran buruh. Hasdanil menegaskan, pertumbuhan industri di Kabupaten Tangerang sudah tidak kondusif sebelum terjadi krisis ekonomi dunia, namun puncaknya setelah krisis global.

Perusahaan yang memohon untuk PHK diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2009 mendatang karena berkaitan dengan periode krisis keuangan dunia. (Ant/OL-03)

Media Indonesia, 26 November 2008

Kebutuhan Pegawai di Tangsel Dievaluasi

CIPUTAT – Kebutuhan pegawai dan jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Tangerang Selatan (Tangel) tidak lagi seperti diperkirakan pada saat menjelang pembentukannya.
Kebutuhan pegawai dan SKPD di kota otonom dengan tujuh kecamatan ini akan kembali dievaluasi oleh Pemkab Tangerang selaku pemerintah induk.
Jika sebelumnya Pemkab Tangerang memperkirakan kebutuhan pegawai di Pemkot Tangerang mencapai 4.631 orang dan puluhan SKPD, jumlah ini dipastikan akan mengalami penyusutan yang sangat signifikan.

“Kami akan kembali mengevaluasi kebutuhan pegawai dan SKPD di sana (Pemkot Tangsel-red). Saat ini, kami lagi menghitung ulang. Tidak lagi sebanyak awal kebutuhan,” ungkap Asda I Pemkab Tangerang Mas Iman Kusnandar, Senin (24/11).
Mas Iman mengatakan, evaluasi kebutuhan pegawai dan SKPD di Kota Tangerang Selatan untuk awal-awal pembentukan ini menghindari risiko pembengkakan pegawai dan mengefisiensikan tugas-tugas SKPD.
“Untuk awal-awal pembentukan, tidak perlu banyak SKPD. Kami perkirakan di bawah jumlah minimal. Saat ini, jumlah kebutuhan minimal sekitar 10 sampai 12 SKPD. Nah, kalau di bawah jumlah minimal, sekitar tujuh SKPD,” katanya.
Kata Mas Iman, SKPD yang akan dibentuk ini nantinya lebih fokus pada tugasnya membantu Penjabat Walikota Tangsel. “Jadi, selama masih menginduk dengan Kabupaten Tangerang, Pemkot Tangsel belum boleh menarik retribusi,” ujarnya.

Pada bagian lain, terkait jika ada pegawai atau pejabat pindahan dari daerah lain mengabdi ke Kota Tangerang Selatan, Mas Iman mengatakan, gaji pegawai atau pejabat bersangkutan masih mengikat di pemerintah induk pegawai atau pejabat bersangkutan. “Misalnya ada pegawai dari Pandeglang pindah ke Tangsel, maka gaji dia masih berasal dari Pemkab Pandeglang. Begitu pun misalnya ada pejabat dari Kota Tangerang,” ungkap Mas Iman. (dai)

Radar Banten, 25 November 2008

Harga Tanah di Ciputat Lebihi NJOP

CIPUTAT – Terbentuknya Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dipastikan akan dibarengi dengan pembangunan sejumlah sarana dan infrastruktur di wilayah itu. Pembebasan lahan menjadi salah satu bagian dari pembenahan dan pembangunan sarana atau infrastruktur itu.
Terkait ini, Pemkab Tangerang tampaknya akan mengalami kendala. Sebab, masyarakat memasang harga tanah di wilayahnya dengan harga selangit. Contohnya di Ciputat.
Warga di sekitar lokasi bakal calon pusat pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang Selatan telah mematok harga tanahnya sekitar Rp 2,5 juta per meter. Melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang hanya Rp 1 juta per meter.

Warga yang mematok dengan harga selangit itu, tampaknya telah mengetahui bahwa daerahnya akan dijadikan pintu masuk dan akses jalan utama Puspem Kota Tangerang Selatan, yakni Jalan Benda Raya, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
Minin (60), warga RT 04/04, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat mengaku, masyarakat setempat akan menolak jika pemerintah daerah akan membeli tanah itu dengan harga pasaran.
“Berdasar rapat warga dan pihak kecamatan tiga bulan lalu, warga di sini menolak kalau tanah harganya pasaran,” kata Minin, Minggu (23/11).
Ia mengatakan, informasi yang diterima warga bahwa pemerintah akan membayar tanah sesuai NJOP, yakni maksimal Rp 1 juta. Bahkan, kemungkinan di bawah Rp 1 juta. “Warga sepakat menolak dengan harga itu,” kata pemilik material ini.
Ia menuturkan, harga tanah di wilayah ini harganya bervariatif dan tidak merata. Berdasarkan kesepakatan warga yang rumahnya terkena pelebaran jalan, harga tanah per meternya Rp 2,5 juta. Sedangkan untuk bangunan dipatok Rp 3 juta per meternya.
“Kalau harganya disepakati segitu, kami akan pindah ke lokasi lain. Karena harga tanah sekarang tidak murah. Apalagi di lokasi ini cukup strategis untuk membuka usaha,” jelas Minin yang sudah tinggal di kawasan ini puluhan tahun.

Pada bagian lain, Ketua RT 05/04 Ade Achmad Nuradi (27) mengungkapkan, pihaknya pernah mendapatkan informasi adanya rencana pelebaran jalan dan pembebasan lahan di wilayahnya. Menurut dia, dari tujuh RT yang ada di lingkungan RW 04 ini hampir semuanya terkena pelebaran jalan. Terutama lokasi-lokasi yang berada di sisi jalan utama.
“Rencananya pemerintah akan melakukan pelebaran jalan sekitar tujuh meter, dari sisi kanan dan kiri dikenakan 3,5 meter,” katanya.
Sejauh ini, ia belum mengetahui informasi lebih lanjut mengenai harga tanah untuk pelebaran jalan tersebut. “Saya perkirakan untuk harga tanah itu di atas Rp 1 juta, karena lokasinya strategis,” jelasnya.

Diketahui, dalam waktu dekat ini, Pemkab Tangerang akan memperbaki akses jalan menuju kantor Kecematan Ciputat yang kondisinya rusak parah. Pemkab Tangerang pun berencana membangun gerbang Kota Tangerang Selatan di Jalan Parakan. Gerbang berbentuk bundaran itu diberi nama Geometri Parakan. Untuk membangun ini, Pemkab Tangerang berencana mengalokasikan dana sekitar Rp 2,5 miliar, termasuk untuk pembebasan lahan warga.
Dalam satu kesempatan, Bupati Tangerang Ismet Iskandar mengatakan, Pemkab Tangerang telah menyiapkan detail engineering design (DED) untuk perbaikan sarana jalan tersebut. “Pemerintah berharap agar warga tidak mematok harga tanah terlalu tinggi. Hal itu akan menyulitkan proses pembangunan,” ungkap Ismet. (ang)

Radar Banten, 24 November 2008

Masih Ada yang Belum Tahu Tangsel

CIPUTAT – Meski hampir satu bulan Kota Tangerang Selatan disahkan DPR RI, namun ternyata masih ada warga yang tinggal di kota otonom baru ini yang belum mengetahuinya.

Ketua Forum Komunikasi Kota Tangerang Selatan (FK Kotas) Ayi Ruhiyat mengatakan, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya banyak masyarakat yang kurang responsif, apriori, cenderung apatisme. Hal ini akibat krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik.
“Apalagi di Tangerang Selatan merupakan masyarakat perkotaan, yang cenderung individual,” terang Ayi, Minggu (23/11).
Untuk itu, kata dia, FK Kotas sebagai bagian masyarakat Kota Tangsel memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif menyosialisasikan keberadaan daerah otonom baru ini kepada masyarakat.
“Kami ingin memberikan pembelajaran dan pencerahan kepada masyarakat, akan dibawa ke mana Kota Tangsel ini. Karena, maju dan mundurnya Kota Tangsel ini tergantung dari dukungan masyarakat,” ujarnya.

Ayi berharap, dalam pembangunan di Kota Tangsel mendatang masyarakat harus dilibatkan. Jadi harus sinergis antara pemerintah Kota Tangsel dengan masyarakatnya. “Pembangunan yang dilakukan di Kota Tangsel ini harus sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Ayi menjelaskan, sejauh ini FK Kotas telah memiliki 105 anggota komunitas masyarakat Tangsel yang terdiri dari komunitas warga perumahan, komunitas lintas agama, lintas etnis, budaya, dan sebagainya. (ang)

Radar Banten, 24 November 2008

Kantor Perizinan Tangerang Buka di Mal

TEMPO Interaktif, Tangerang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang membuka konter layanan di tempat-tempat keramaian umum seperti mal atau sentra-sentra niaga.

Layanan ini dibuka untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai jenis perizinan ini sudah dibuka di sejumlah mal seperti BSD Junction, Bintaro Plaza dan Summarecon Mal. “Layanan di Kecamatan Serpong berada di lantai 2 BSD Juntion dan Curug di Summarecon. Keduanya merupakan lokasi keramaian umum yang mudah dijangkau masyarakat pengguna,”ujar Kepala BP2T Kabupaten Tangerang, M Hidayat, hari ini.

Bentuk layanan itu dilaksanakan oleh kelompok kerja (pokja) yang tersebar di enam wilayah di Kabupaten Tangerang. Konter pemohon izin yang ditangani para petugas pokja ini dioperasikan di tempat yang mudah dijangkau masyarakat serta berada di tempat yang biasanya menjadi keramaian di wilayah tersebut.

Menurut Hidayat , lokasi penempatan pokja pelayanan untuk enam wilayah itu yakni, Kecamatan Teluknaga yang membuka kantornya di salah satu pergudangan yang ada di wilayah Kosambi. Untuk Balaraja, Mauk dan Pasar Kemis ditangani petugas pokja yang menempatkan loket di kantor- kecamatan setempat. Joniansyah

Tempo Interaktif, 20 November 2008

Terminal Ciputat Beroperasi Tahun Depan

TANGERANG–MI: Terminal Ciputat yang sebelumnya sempat terlantar, ditargetkan dapat digunakan pada 2009 meski pembangunannya belum sempurna.

“2009 nanti, sudah dibangun pintu masuk dan keluar kendaraan dengan dilengkapi sejumlah fasilitas,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Informatika Kabupaten Tangerang, Deden Sugandhi di Tangerang, Rabu (19/11).

Deden mengaku, banyak faktor yang memengaruhi tersendatnya pembangunan Terminal Ciputat itu, antara lain jarak pembangunan terminalnya berdekatan dengan Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sekitar 6,5 kilometer.

Dalam aturan disebutkan jarak antara terminal satu dengan lainnya minimal 60 kilometer. Sehingga, Departemen Perhubungan tidak mengizinkannya. “Namun, saat ini aturan itu sudah berubah. Sehingga, pembangunan Terminal Ciputat bisa direalisasikan,” kata Deden.

Selain itu, tambah Deden, faktor lainnya adalah Pemkab Tangerang terganjal dalam pembebasan lahan untuk lokasi terminal itu. Saat ini, Pemkab Tangerang baru membebaskan lahan seluas 9.000 meter dari luas lahan yang direncanakan sekitar empat hektare.

“Sisanya memang belum dibebaskan, namun Pemkab Tangerang pada awal 2009 mendatang akan memulai pembangunan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Tangerang Dan Persada mengatakan, berdasarkan studi kelayakan antara Organda dengan Indonesia Development Center (Indec). Untuk pembangunan terminal di Kabupaten Tangerang direkomendasikan sebanyak delapan titik, salah satunya Terminal Ciputat.

Tujuh titik lainnya berlokasi di Kabupaten Tangerang, antara lain Balaraja, Tigaraksa, Teluknaga, Cisoka, Lippo, dan Mauk. Ia menjelaskan, Terminal Ciputat yang bertipe A itu dibangun seperti Terminal Blok M, Jakarta Selatan. Terminal Ciputat ini merupakan kawasan yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Nantinya, di Terminal Ciputat ini dapat menampung sekitar 2.500 bus AKDP dan angkot serta 50 bus AKAP.

Fungsi terminal itu untuk mengatasi kesemrawutan angkutan umum yang makin tak terkendali di wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan. “Diharapkan dengan adanya terminal, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di wilayah Ciputat,” katanya.

Kepala Badan Perencanan Daerah Kabupaten Tangerang, Benyamin Davnie mengatakan, terminal ini akan menelan investasi senilai Rp150 miliar, sekitar Rp 70 miliar dialokasikan untuk pengadaan lahan.

Anggaran ini dibagi dalam dua tahap, masing-masing dari APBD 2006 sebesar Rp10 miliar dan sisanya dikucurkan pada APBD 2007. Ben mengungkapkan, dari luas lahan tujuh hektare, sebanyak tiga hektarenya akan dijadikan lahan komersil. “Sudah ada beberapa investor yang berminat,” ujarnya. (Ant/OL-03)

Media Indonesia, 20 November 2008

Daerah Endemi DBD Tangerang Meluas 11 Kecamatan Rawan

[TANGERANG] Penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Tangerang makin meluas. Kini tercatat 11 dari 36 Kecamatan di wilayah ini yang sudah dinyatakan sebagai daerah endemi.

“Daerah endemi meluas,” ujar dr Yully Soenar Dewanti, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Selasa (18/11).

Penyakit DBD memang tidak mengenal sosok dan tempat serta waktu. Bupati Tangerang Ismet Iskandar dan wakilnya Rano Karno juga diserang DBD sehingga keduanya harus dirawat di rumah sakit. Ismet di rawat di RS Omi Internasional dan Rano di RS Cinere.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat sepanjang 2008 dari Januari hingga November, jumlah kasus DBD di Kabupaten Tangerang mencapai 725 kasus. Dibanding tahun lalu jumlahnya berkurang, namun tercatat mencapai 991 kasus.

Namun untuk penyebarannya diketahui meluas dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya endemi DBD hanya tercatat di lima kecamatan, yakni Ciputat, Pondok Aren, Pamulang, Curug dan Pasar Kemis. Namun, kini DBD juga menyebar dan menjadi endemi di enam kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Serpong, Legok, Cikupa, Mauk, Balaraja, dan Kelapa Dua.

“Jumlah penderitanya terus meningkat sepanjang tahun dan angkanya cukup signifikan,” kata Yully.

Di beberapa kecamatan, kata Yully, meski ada penurunan kasus, jumlahnya tidak bisa ditekan sampai nol, seperti Kronjo, Kresek, dan Cisoka. Jumlah penderita yang relatif sedikit antara nol dari 13 kasus. Pada tahun ini, Kecamatan Jambe tidak ada sama sekali kasus DBD.

Lebih lanjut dikatakan, faktor utama penyebabnya munculnya DBD adalah kepadatan penduduk,mobilitas penduduk yang cepat, lingkungan perumahan yang tidak tertata dengan baik serta perilaku masyarakatnya yang tidak menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam delapan tahun terakhir, kasus DBD di wilayah itu mengalami fluktuasi. Tahun 2000 sebanyak 328 kasus, 10 meninggal, tahun 2001 sebanyak 254 kasus, 6 meninggal. Tahun 2002 sebanyak 264 kasus, 4 meninggal dunia. Pada ahun 2008 hingga Oktober tercatat 725 kasus. tahun 2007 tercatat 991 kasus, 8 di antaranya meninggal. [132]

Suara Pembaruan, 19 Nopember 2008