Komisi II DPR RI dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Agung Laksono, Kamis (29/10), menyampaikan 12 (dua belas) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten/Kota untuk dimintakan persetujuan bersama dan disahkan menjadi UU.
Dua belas RUU tentang pembentukan Kabupaten/Kota tersebut adalah, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara, Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua dan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.
Dalam laporan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa mengatakan, melalui Surat Presiden Nomor : R.01/Pres/01/2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Presiden Nomor: R.04/Pres/02/2008 tanggal 1 Februari 2008, Presiden menyampaikan kepada DPR dan menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM bersama DPR membahas 17 (tujuh belas) RUU usul DPR RI tentang pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota.
Badan Musyawarah DPR RI dalam rapatnya tanggal 21 November 2006 menugaskan Komisi II untuk memproses pembahasan ke tujuh belas RUU tersebut bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.
Selanjutnya rapat kerja membentuk Panja dan mengesahkan Panja untuk melakukan pembahasan secara mendalam baik terhadap substansi 17 RUU maupun dasar hukum yang terkait dengan penggunaan PP Nomor 129 tahun 2000 atau PP Nomor 78/2007, untuk mencari titik temu atas perbedaan pandangan dan pendapat yang berkembang.
Tanggal 4 September 2008 disepakati antara Komisi II dengan Pemerintah melalui Depdagri bahwa yang diterapkan dalam pembahasan 17 RUU adalah PP Nomor 78 tahun 2007 dengan beberapa toleransi diantaranya bentuk aspirasi masyarakat yang semula diwujudkan melalui dukungan LSM, Parpol dan Ormas masih dapat dipergunakan sesuai dengan PP Nomor 129 tahun 2000.
Pemberian toleransi tersebut, kata Eka, dengan alasan masa transisi pemberlakuan PP Nomor 129/2000 ke PP No. 78/2007 dan mengingat proses aspirasi dan RUU inisiatif sudah berlangsung sebelum lahirnya PP No 78/2007.
Namun, tambahnya, Panja Komisi II DPR bersama pemerintah mempunyai tekad bersama untuk memperketat proses pemekaran dengan menerapkan PP Nomor 78/2007 dengan hanya memberi toleransi kepada hal-hal yang bersifat teknis.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Panja menyetujui 12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota untuk dibawa dalam Rapat Paripurna.
Sedangkan terhadap lima RUU pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota disepakati, untuk RUU tentang Kabupaten Meranti di Provinsi Riau, RUU tentang Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang Provinsi Tapanuli, akan segera dilakukan pembahasan pada masa persidangan II Tahun Sidang 2008-2009.
Sementara dua pembentukan calon kabupaten yaitu Kabupaten Brastagi Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Mandau Provinsi Riau disepakati kepada provinsi dan kabupaten induk untuk segera melengkapi persyaratan administrasi, syarat teknis khususnya berkaitan dengan cakupan wilayah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
“Kita semua berharap dengan diundangkannya pembentukan calon daerah otonom yang baru ini, sebagai sebuah solusi dan sekaligus dapat dijadikan momentum strategis baik bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah untuk mempercepat akselerasi pembangunan, memperpendek rentang kendali, mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dapat terwujud,” katanya mengakhiri laporannya. (tt)
dpr.go.id, 29 Oktober 2008
