Angka Kecelakaan Lalin di Tangerang

TANGERANG — Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang pada 2008 ini cukup tinggi. Hingga pertengahan tahun ini, terjadi 187 kecelakaan lalu lintas. Artinya, setiap hari rata-rata terjadi satu kecelakaan.

Menurut Kanit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) Polrestro Tangerang, AKP Yusuf Gunadi, banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan tersebut. Faktor pertama adalah human error. Masih banyak pengendara kendaraan bermotor belum sadar akan pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, banyak juga pengguna jalan yang sering melanggar markah jalan.”Faktor lain adalah banyaknya pembatas jalan yang sudah rusak,” kata Yusuf, Selasa (22/7).

Rusaknya pembatas jalan tersebut akibat ulah oknum-oknum dari masyarakat. Contohnya, beberapa pembatas jalan sengaja dihilangkan supaya para pengendara dapat berbelok ke pom bensin yang terletak di sisi jalur yang berlawanan arah. Selain itu, kata Yusuf, pembatas jalan di jalur-jalur cepat juga banyak yang menyebabkan kecelakaan.

Pantauan Republika, pemandangan ini terlihat di Jalan Hasyim Ashari. Beberapa balok pembatas jalan dihilangkan supaya kendaraan yang berlawanan arah bisa berbelok ke arah pom bensin. Kemudian, hanya beberapa meter dari turunan <I>flyover<I> Jalan Sudirman, di mana merupakan jalur cepat, banyak pengendara berbalik arah meskipun di situ tidak ada rambu-rambu putar balik arah. Sementara itu, di beberapa tempat di Batuceper dan Cipondoh, beberapa markah jalan sudah tidak terlihat.

Data di Polrestro Tangerang, total kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang mencapai 187 kasus. Dari angka tersebut, terdapat 34 korban meninggal, 50 korban luka berat, dan 230 korban luka ringan dengan kerugian materiil Rp 768 juta. Adapun daerah rawan kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang, antara lain di Jalan Daan Mogot, Jalan KH Hasyim Ashari, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Imam Bonjol.

Dari 187 kasus kecelakaan tersebut, 146 perkaranya telah diselesaikan. “Sementara sisanya, masih dalam penyelidikan. Karena, ada juga pelaku yang kabur setelah kecelakaan,” kata Yusuf. Kanit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas Polrestro Tangerang, AKP Triani, mengatakan, berbagai macam penanganan sudah dilakukan oleh kepolisian. “Kegiatan kami antara lain adalah pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, penyuluhan, pengaturan arus lalu lintas, serta koordinasi dengan dinas terkait.” c66

Republika : 24 Juli 2008

6 Oknum Dishub Dicekal

SERPONG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang tercoreng. Ini setelah dicekalnya enam oknum dinas ini melakukan pungutan liar kepada sejumlah kendaraan di ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang. Dua di antaranya tertangkap basah saat melakukan pungli.

“Ini benar-benar memalukan dan sudah mencoreng citra Pemkab Tangerang khususnya Dinas Perhubungan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Deden Sugandhi, saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Rabu (23/7).

Diceritakan Deden, pihaknya kerap mendapat laporan dari masyarakat terkait maraknya oknum dishub yang melakukan pungutan liar. Perlakuan para oknum tersebut sudah sangat meresahkan karena pungutan yang mereka ambil dari para sopir cukup besar mulai dari Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu. Tindakan oknum biasanya dilakukan pada malam hari. Berkat aduan masyarakat itu, terang Deden, pihaknya melakukan investigasi dengan melakukan penyamaran.

Beberapa pos di antaranya Pos Pondok Aren, Pos Pondok Cabe Pamulang, dan Pos Cisauk, ditemukan pungli yang dilakukan anak buahnya. Anehnya, oknum tersebut dilengkapi seragam lengkap Dishub Kabupaten Tangerang. “Para oknum ini meminta uang dengan cara memaksa kepada kami yang menyamar sebagai sopir,” aku Deden yang mengaku menggunakan kendaraan pick-up dalam penyamaran tersebut.

Diakui, sempat terjadi adu mulut dengan oknum sewaktu dirinya meminta penjelasan hasil uang pungutan tersebut. Namun, setelah Deden membuka identitas dirinya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, baru oknum itu tertunduk malu dan diam seribu bahasa. Lalu, para oknum itu diminta datang ke kantor Dishub keesokan harinya untuk diperiksa.

Keenam oknum ini adalah pegawai Dishub berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan mereka memiliki SK dari Kepala Dishub sebelumnya. Namun, Deden tidak mau merinci nama-nama oknum tersebut.
Ancaman yang akan diberikan masih menunggu keputusan Bupati Ismet Iskandar. Karena, persoalan ini menjadi urusan intern Dishub. “Kami tidak membawa mereka ke kepolisian karena akan diselesaikan secara internal,” singkatnya. (jid)

Radar Banten

Tunggakan Askeskin di Tangerang Rp16,9 Miliar

SERANG–MI: Tunggakan asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) yang sekarang berubah menjadi program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) kepada enam rumah sakit di Provinsi Banten 2007 sebesar Rp16,9 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Banten Djaja Budi Suarja di Serang, Selasa (22/7) mengatakan tunggakan asuransi kesehatan itu belum dibayarkan kepada lima rumah sakit pemerintah daerah di Provinsi Banten, dan satu rumah sakit swasta di Tangerang.

“Tunggakan tersebut belum dibayar oleh Departemen Kesehatan kepada PT Askes, sehingga PT Askes juga belum bisa membayar kepada pihak rumah sakit di Banten,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan Komisi IX DPR RI di Pendopo Gubernur Banten.

Meski demikian, pelayanan terhadap pasien warga miskin di sejumlah rumah sakit di Banten tidak terganggu dengan adanya tunggakan itu. Pihak rumah sakit tetap menanggung sementara biaya pengobatan terhadap warga miskin yang menerima jaminan kesehatan.

Kata dia, tunggakan tersebut rencananya akan dibayar pihak Depkes pada akhir Agustus 2008 dengan DIPA Perubahan. Sampai sekarang ada sekitar 600.000 warga di Provinsi Banten yang belum memiliki kartu Jamkesmas, tetapi mereka menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). (Ant/OL-06)

Media Indonesia

JORR West 1-2 Selesai 2009

JAKARTA (SINDO) – Jalan Tol Lingkar Luar Barat atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 1dan West 2 ditargetkan bisa beroperasi akhir 2009 mendatang.

Proyek yang menghubungkan Cengkareng–Ulujami tersebut menelan biaya sekitar Rp1,9 triliun.Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menjelaskan, masalah pendanaan yang kerap menjadi kendala sudah selesai. ”Kita sudah menyuntikkan dana ke Jakarta Propertindo. Sementara pemerintah pusat melalui Jasa Marga,”kata Prijanto kemarin.

Prijanto menuturkan,yang sekarang menjadi masalah adalah terkait penetapan jalur yang masih perlu diselesaikan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah mendelegasikan percepatan dua tugas tersebut pada instansi terkait.Untuk masalah amdal dilakukan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) dan jalur dilakukan DinasTata Kota.

Dia meminta kedua masalah tersebut segera diselesaikan mengingat Amdal dan trace diperlukan untuk melakukan pembebasan lahan. ”Kita lihat apakah akan menggunakan 1992 atau 1997.Kedua masalah itu harus dijalankan segera sebelum panitia ke lapangan,”tegasnya. Walaupun begitu, Pemprov DKI menargetkan rancangan jalur rampung dalam tiga bulan mendatang.

Sehingga diperkirakan desain jalur selesai Oktober dan Amdal selesai pada November. Selanjutnya, masa pelaksanaan konstruksi dimulai Oktober 2008 hingga Juli 2009 atau selama 10 bulan. ”Dan JORR sudah bisa dipakai pada akhir 2009,”terangnya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meminta pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar atau JORR West 1 (Kebon Jeruk–Cengkareng) dan JORR West 2 (Veteran–Ulujami) dipercepat.

Pasalnya, keberadaan dua seksi jalan tol ini akan mengurangi kemacetan di tol dalam kota.Setelah terkendala krisis moneter dan sempat terhenti pembangunannya, pada 2007 pembangunan jalan tol tersebut dimulai kembali. Saat ini beberapa lahan yang terkena JORR West 1 sudah dibebaskan.

Bahkan, saat ini sudah dilakukan pembangunan tiang pancang di lahan yang sudah dibebaskan tersebut. Kasubdit Pengadaan Lahan Direktorat Jenderal Bina Marga Wijaya Seta menuturkan pembagian investasi dibagi secara proporsional antara Pemprov dengan pemerintah pusat.

Rinciannya, 35% atau Rp665 miliar oleh Pemprov Jakarta melalui PT Jakpro dan 65% atau Rp1,235 triliun oleh Jasa Marga. Menurutnya, saat ini proyek tersebut sudah memasuki proses pengukuran lahan.” Sekarang panitia sudah tidak ragu-ragu,”jelasnya. (helmi syarif)

Rencana Bangun Istana Olahraga di Tangerang Dekati Kenyataan

TANGERANG (Pos Kota) – Rencana Pemkab Tangerang bersama Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga membangun Istana Olahraga (sport centre) di lahan seluas 20 hektar di Serpong kini menemui titik-terang, setelah pemkab mampu menyediakan lahan untuk pengembangannya.

H. Komarudin, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Pemkab Tangerang kemarin mengutarakan, lahan seluas itu diperoleh dari fasos-fasum pengembang BSD City di Kecamatan Pagedangan dan Cisauk.

“Kini tinggal lagi dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Pemkab Tangerang dengan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk rencana pembangunannya.”

Diinformasikan di sport centre – sebenarnya lebih mirip disebut istana olahraga – nantinya akan dibangun stadion sepakbola dengan kapasitas 3.000-4.000 penonton, arena karate, pencaksilat, dan lain-lain.

“Ya mudah-mudahan saja bisa diwujudkan,” kata Komarudin.
Pemanfaatannya akan dilakukan bersama oleh atlet-atlet nasional dan atlet-atlet Kabupaten Tangerang. Diharapkan dari istana olahraga ini nantinya akan dilahirkan atlet-atlet berprestasi terbaik nasional dan Kabupaten Tangerang.

Pos Kota memperoleh informasi saat ini proses sertifikasi lahan, pembuatan proposal pembangunan, dan pematangan lahannya siap dilakukan Pemkab Tangerang dengan menganggarkan dana APBD senilai Rp2 miliar. Sementara biaya pembangunannya sebesar Rp376,7 miliar diupayakan akan ditanggulangi APBN atau dana hibah.
(djamal/ds/g)

Poskota

11 Pasar Tradisional Terancam Tutup

TANGERANG – Nasib pasar tradisional yang menjadi perputaran roda perekonomian masyarakat kian tak menentu dan terancam tutup. Lambat tapi pasti, pasar tradisional ini tidak saja ditinggalkan masyarakat pembeli. Tapi juga para pedagang yang mendirikan kios atau losnya di pasar tersebut.
Di Kabupaten Tangerang, dari 22 pasar tradisional, sebelas di antaranya terancam tutup. Sebab, para pedagang yang berdagang di pasar-pasar itu sudah meninggalkan kios atau losnya. Kesebelas pasar itu adalah Pasar Kronjo, Pasar Kampung Melayu, Pasar Ciputat Permai, Pasar Kelapa Dua, Pasar Cisoka, Pasar Bintaro, Pasar Balaraja, Pasar Cituis, Pasar Kutabumi, Pasar Malam Ciputat, dan Pasar Korelet.
”Kios atau los yang ditinggalkan pedagang di pasar tradisional jumlahnya ada yang mencapai 80 persen,” kata Direktur Operasional (Dir Ops) PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Ahmad Djabir, Senin (21/7).
Djabir mencontohkan, Pasar Kutabumi di Kecamatan Pasar Kemis, yang awalnya terdapat 460 kios, kini jumlahnya tak mencapai 230 kios. “Sekitar enam puluh persen pedagang sudah meninggalkan pasar itu,” kata Djabir.
Kemudian, Pasar Ciputat, yang awalnya terdapat 1.500 kios dan los, sekitar 800 kios dan los dalam keadaan kosong. “Pedagangnya juga sudah meninggalkannya,” kata Djabir.
Banyak faktor penyebab sehingga sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional tak lagi berdagang dengan cara meninggalkan kios atau los miliknya
Djabir menjelaskan, faktor itu ada yang bersifat eksternal dan internal, seperti menjamurnya mini market di sekitar pasar tradisional dan masih sulitnya menciptakan pasar tradisional yang aman dan nyaman.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Dedi Supriadi mengakui, banyak pasar tradisional yang tidak mampu bersaing dengan mini market dan retail besar, yang terus menjamur di wilayah Tangerang, seperti Alfamart, Carefour, Giant, dan Indomaret.
Menjamurnya pasar kaget dan pedagang dadakan, seperti di depan lokasi pabrik juga menjadi penyebab sehingga aktivitas pasar tradisional terancam terhenti.
“Pasar tradisional di Kabupaten Tangerang mulai terasa sepi dirasakan sejak tiga tahun terakhir ini. Banyak kios atau los yang ditinggalkan pemiliknya. Ada di antara mereka yang memilih berdagang keliling atau alih profesi,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Departemen Perdagangan akan melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan guna mempercantik wajah pasar tradisional yang saat ini terkesan kumuh. Dana yang disiapkan untuk merevitalisasi pasar rakyat tersebut mencapai Rp 112 miliar.
Direktur Operasional PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Ahmad Djabir sangat menyambut positif adanya rencana pemerintah pusat yang akan mempercantik wajah pasar tradisional. Diharapkan, dengan makin cantiknya wajah pasar tradisional, masyarakat tetap membutuhkan pasar tradisional ini. Sehingga, tak terdengar lagi ada pedagang yang meninggalkan kios atau los miliknya. (dai)

Radar Banten

Pengesahan Tangerang Selatan Terancam Lagi

*Terganjal 14 Kota Otonom Baru yang Belum Diverifikasi

CIPUTAT – Kendati seluruh berkas Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sudah diverifikasi dan telah dinyatakan layak oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), namun lembaga yang beranggotakan pejabat dari sejumlah departemen ini belum bisa memastikan akan meneruskan Kota Tangsel ini untuk disahkan sebagai kota baru.

Pasalnya, DPOD belum melakukan verifikasi terhadap 14 calon daerah otonom baru lainnya. Tentu saja, kondisi ini menghambat pengesahan Kota Tangsel. Sebab, kota otonom bagian selatan Kabupaten Tangerang ini merupakan bagian rombongan bersama 14 daerah lain tersebut. Sedangkan waktu untuk verifikasi secara keseluruhan hanya tinggal seminggu lagi.

“Dari 15 daerah otonom baru, hanya Kota Tangsel yang sudah diverifikasi dan 14 daerah lainnya belum diverifikasi dan dikunjungi. Kami masih menunggu perintah dari Mendagri,” ujar Konsultan Depdagri Saur Panjaitan, saat dihubungi, Kamis (10/7).

Menurut Saur, belum diverifikasinya keempat belas calon daerah baru tersebut dikarenakan belum ada keputusan dari Departemen Dalam Negeri untuk melakukan peninjauan ke daerah yang akan dimekarkan.

Dikatakan, proses verifikasi daerah lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan waktu dari DPR RI hanya diberikan sekitar satu pekan lagi. Kondisi ini akan menjadi kendala bagi Kota Tangsel yang sudah lolos verifikasi.
“Kami tidak tahu, apakah bisa melanjutkan verifikasi ke 14 calon daerah otonom lain. Kalau 14 calon daerah otonom baru tidak diverifikasi, daerah tersebut pastinya akan cemburu dan melakukan protes bila Kota Tangsel yang diverifikasi, kata Saur.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menyebutkan, dalam rapat tertutup dengan pemerintah membahas pemekaran otonomi daerah Rabu (9/7) lalu, dikabarkan DPOD belum mengambil sikap untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap 14 calon daerah otonom baru.

“Kalau begini caranya, bisa-bisa Agustus nanti Kota Tangsel disahkan. Ini semua karena DPOD sampai saat ini belum melakukan verifikasi daerah lain,” ungkapnya. (jid)

Radar Banten